cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 27   28   29   30   31 
Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional Ningrum Natasya Sirait
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.718

Abstract

Saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa system ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengkoordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (unified social purpose). Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persiangan (competition policy) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan rule of law yang berlaku dalam pasar persaingan internasional.
HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI Albert Yasokhi Lase; Isnaini Isnaini; Syafaruddin Syafaruddin
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.630

Abstract

Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.  
Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rizki Wahyudi; Muhammad Gaussyah; Darmawan Darmawan
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1740

Abstract

Kewenangan MK RI ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji konstisionalitas sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kekuatan eksekutorial putusan judicial review MK RI dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan judicial review MK RI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, masih ada problematika yang belum tuntas dalam tataran pelaksanaan/eksekusi putusan judicial review MK RI. Tercermin dari putusan nomor 92/PUU-X/2012, 34/PUU-XI/2013, dan 013-022/PUU-IV/2006. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan eksekutorial yang menghinggapi putusan mahkamah dapat dimulai dengan reformulasi norma secara tegas dan eksplisit, baik dalam amandemen konstitusi maupun revisi UU MK guna menjamin konkritisasi sifat mengikat putusan mahkamah. Alternatif upaya lainnya ialah dengan mengadopsi kewenangan judicial preview. Disarankan kepada lembaga MK RI untuk menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan menghindari memutus yang dengannya bisa menimbulkan permasalahan baru dan mengakibatkan sulit dalam keimplementasiannya serta memperkuat kekuatan eksekutorial/tindak lanjut putusan mahkamah dengan pengaturannya secara jelas, rinci dan eksplisit dalam amandemen konstitusi dan revisi UU MK.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK Sontan Merauke Sinaga; Elvi Zahara Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.595

Abstract

Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak-hak anak yang melakukan kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN BIDANG PANGAN Denny Lumbantobing; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i2.678

Abstract

Sudah sering terjadi konsumen menjadi korban kepentingan pelaku usaha akibat berbagai produk pangan bermasalah yang diproduksi dan ditransaksikan secara tidak bertanggungjawab dengan pola yang massif, oleh mereka yang disebut sebagai pedagang/ produsen/ pengusaha dari level terendah (pedagang kecil) sampai ke level menengah keatas, pengusaha besar atau korporasi. Fenomena tersebut, dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah untuk mengatasinya.  
ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI Heru Prabowo Adi Sastro
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.621

Abstract

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan.Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya.Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepadanarapidana.Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya.Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.Akibat pergeseran tersebut, terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis berdampak pada pengawasannya.Selain itu, pelaksanaan pemberian remisi merupakan suatu hak narapidana dan juga sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping adanya tindakan indisipliner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
Pertanggungjawaban Koorporasi PT Bank BNI, Tbk, dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Erratum) Fitria Kusumawhardani
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i1.1489

Abstract

Dalam artikel ini membahas kasus yang akan digunakan sebagai bahan studi dalam artikel ini kasus Kinerja kredit PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BNI) yang kinclong pada 2016 harus diimbangi dengan peningkatan rasio bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sepanjang tahun lalu. Tercatat, sepanjang 2016 angka NPL gross perseroan merangkak naik menjadi 3 persen dari posisi 2015 yang hanya sebesar 2,7 persen. Direktur Business Banking BNI Putrama Wahju Setiawan mengatakan, peningkatan kredit macet tersebut diakibatkan oleh macetnya pembayaran kredit yang dilakukan oleh dua debitur segmen korporasi yang memiliki jumlah utang cukup besar. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Trikomsel Oke Tbk dan PT Pan Maritime. Dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban koorporasi dalam tindak pidana koorporasi Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Koorporasi, yang akan membahas mengenai pertanggung jawaban susunan koorporasi dalam kasus Bank BNI.
ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK BNI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU Nur Nugroho
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i2.435

Abstract

Formally, the prevention and eradication of criminal acts of money laundering in Indonesia began on 17 April 2002, ie when the enactment of Law No. 15 of 2002 on Money Laundering. Before the enactment of this Act phases of prevention of money laundering have been done but its scope is limited to banking. This can be demonstrated through a set of regulations issued by the banking authority, better known as Bank Indonesia Regulation concerning Know Your Customer. Urgency of this arrangement, of course based on solid arguments, especially regarding the impact of the money laundering activity in the economy and to meet the principles of effective bank supervision. Money laundering can undermine the national economy as it is very closely linked to the belief that one or another country against the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixing with legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (financial institutions) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity; resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in lack of confidence in other countries against its policies. This research was conducted in Bank BNI Cabang USU. In conducting the study, researchers conducted a study of documents about matters relating to the Prevention of Money Laundering. Fields that deal with money laundering in Bank BNI Cabang USU is the Compliance Division, in line with the needs after the end of 2015, the field of prevention is replaced by the Internal Controls under direct by branch managers. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of 20110 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas) Wesly Simamora; Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.669

Abstract

Permasalahan narkotika semakin lama semakin meningkat, narkotika sudah menjadi persoalan nasional bahkan Internasional karena  dampak yang ditimbulkan dari Narkotika sampai merambah ke kalangan anak–anak, remaja bahkan orang tua. Narkotika beredar di diskotik, karoke, plaza–plaza, dikampus maupun di sekolah–sekolah. Bahkan Narkoba sudah merambah mulai dari kota – kota besar sampai ke pedesaan. Sesuai dengan Undang–Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Narkoba sudah merambah mulai dari kota–kota besar sampai ke pedesaan. Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang umum yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menganggulangi bahaya narkotika. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti  bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba.
Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu Rafiqi Rafiqi; Arie Kartika; Marsella Marsella
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5852

Abstract

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori hak milik hak atas tanah Adat Melayu. Pengakuan hukum adat diakui di Indonesia diatur dalam Undang-undang 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejarah hak atas tanah Melayu dan teori yang menentukan hak milik atas Tanah Adat  Melayu. Sejarah hak atas tanah berawal dari kerajaan Aru dan kedatangan perkebunan asing wilayah Sumatera Timur. Teori hak milik berkaitan degan hak atas tanah menggunakan pendapat Teori Mcpherson dan Teori Jhon Locke bahwa tanah berasal dari Tuhan dan manusia harus bekerja keras.

Page 29 of 39 | Total Record : 386

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue