cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
witaayu77@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 25800299     EISSN : 25808370     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMU HUKUM "THE JURIS" adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG, SAMARINDA. Pemilihan dan penggunaan kata THE JURIS dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS" : 6 Documents clear
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Aji Titin Roswitha Nursanthy
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.87

Abstract

Kemajuan ilmu dan tekhnologi membawa sisi positif dan sisi negatif dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah transplantasi organ tubuh manusia yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para Ulama dari segi hukum Agama Islam. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh transplantasi organ tubuh kepada manusia dan bagaimana transplantasi organ tubuh ini dalam sudut pandang Hukum Islam.Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu atau pada individu itu sendiri, atau pada individu lainnya, baik yang sama maupun yang berbeda spesies.Saat ini yang lazim adalah pemindahan suatu jaringan atau orang antar manusia. Dan transplantasi ini dimaksudkan untuk mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor. Jika diliat dari penerima transplantasi meliputi: auto transplantasi, homo transplantasi, heterotransplantasi, autograf, apat allograf, isograf, xenografi dan xenotransplantation,transplantasi split,serta transplantasi domino. Penulis menggunakan Al Quran Al Hadist dan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA Juliati Br Ginting
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.88

Abstract

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan melihat apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam satu perkara. apabila penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatannya dapat ditolak. Tidak semua dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi yang diakui oleh pihak lawan sepenuhnya tidak perlu dibuktikan. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, Hakim harus bertindak arif dan bijaksana dan tidak boleh berat sebelah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan meliputi 5 (lima) macam alat-alat bukti yaitu: Bukti surat, Bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, didalam peraktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim adalah hal yang diketahui oleh hakim itu sendiri dalam sidang.
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abd. Majid Mahmud
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.89

Abstract

Investasi adalah segala bentuk kegiatan investasi baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk melakukan bisnis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal hukum Islam, atau Investasi Investasi Tidak ada istilah "mudharabah" adalah bentuk kerjasama bisnis dengan modal menyerahkan uang kepada orang-orang yang berdagang sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Dari upaya ini melibatkan dua pihak. ada yang punya modal tapi tidak bisa berbisnis. Dan kedua, mereka yang pandai dalam bisnis tetapi tidak memiliki modal. Melalui upaya ini, keduanya saling melengkapi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU Andrew Shandy Utama; Rizana
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.90

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 827 Ha. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan sesuai harapan. Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merujuk pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan yang ada di sekitarnya.
PRAKTIK NEPOTISME SEBAGAI PERILAKU KORUPTIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF MASYARAKAT KAMPUNG PELANGI KELURAHAN SIDODADI KOTA SAMARINDA Ayu Linanda
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.91

Abstract

Sebagai perilaku koruptif praktik nepotisme masih melekat terjadi ditengah masyarakat, namun yang menarik keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap praktik nepotisme mendistorsi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif yang berimbas pada sulitnya mewujudkan pembangunan budaya anti korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa realisasi dan perkembangan praktik nepotisme di tengah masyarakat dalam rangka membangun budaya anti korupsi berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui Field Research dan Library Research, dengan metode analisa data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah internasional bereputasi.
ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DISEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Yanti Kirana; Basyarudin
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.92

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja adalah pemilik faktor yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase. Pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS More Issue