cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
witaayu77@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 25800299     EISSN : 25808370     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMU HUKUM "THE JURIS" adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG, SAMARINDA. Pemilihan dan penggunaan kata THE JURIS dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 514 Documents
 21   22   23   24   25 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKANS ECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.906/PID.B/2020/PN MDN) Yudarwi; Junita Pasaribu; Aftalia Rehlitna Br Sembiring
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.846

Abstract

Pengambilan nyawa orang lain secara sengaja dikenal sebagai pembunuhan. Seorang pelaku harus melakukan sejumlah langkah untuk mengambil nyawa orang lain secara kesengajaan dengan direncanakan (Dolus Premeditatus) akibatnya berupa hilangnya nyawa orang lain tersebut. Pada umumnya, tindak pidana pembunuhan seringkali didasari atas rasa dendam, rasa tidak suka terhadap orang lain, lawan politik, kecemburuan, membela diri, dan banyak motif lainnya. Metode kajian ini bersifat nomatif. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk mendapatkan informasi penelitian. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan berfungsi sebagai sarana pengumpulan data. Hasil investigasi mengarah kepada hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana di atur di dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Banding karena keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan. Bahwa terkait penerapan hukum di Pengadilan Negeri Medan yang kurang mempertimbangkan terkait hal tersebut, maka di dalam upaya Hukum Banding, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan lebih menilai terkait hal dimaksudkan. Maka dalam Amar Putusan tersebut, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi tingkat Banding memberi vonis maksimal yakni Hukuman Mati, dimana telah tindakan itu di tunjukkan secara persasif dan legal
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2022/PN. KARAWANG TENTANG PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN YANG PUTUSANNYA DIKABULKAN HAKIM Luwih Damar Luluk Sugiyarto; Deny Guntara; Muhammad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.696

Abstract

This study aims to ascertain whether an investigation is appropriate as a basis for pretrial submissions on the validity of suspects and/or immoral acts, and whether the judge's considerations are appropriate in imposing a sentence. bad decision. refers to kuhap as a benchmark. This research uses normative legal methods, and the literature collected using case studies examines cases against decisions The power of law remains against the decision. The results showed that the Reported Party's interview was invalid, because the Reported's interview did not contain an interview protocol. There is no documentary evidence of the investigator's planned investigation of the case, which has been made public. attention when carrying out a case title without summoning the police oversight function, the complainant was not notified, and the complainant was not ordered to open an investigation, so that it was observed and determined that the Petitioner did not meet material and formal aspects. Based on the reasons the applicant submitted a pretrial and the considerations of the pretrial judge, it was decided that Asep Aang Rahmatullah was recognized as a plaintiff against the Karawang Police Chief, Head of Criminal Investigation Unit of the Karawang Police. Karawang Police as a defendant at the Karawang District Court. Decision on Case Number: 11/Pid.Pra/2022/PN. Karawang that the determination of the suspect is illegal according to law and is not legally binding
URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL Happy Yulia Anggraeni; Annisatul Lutfiyah Sugiarto
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.750

Abstract

Pesatnya laju perkembangan teknologi telah menghadirkan suatu fenomena sosial baru yang menyebabkan segala aktifitas mengandalkan internet, meliputi kemudahan akses informasi dan transaksi secara elektronik yang disebut ekonomi digital. Indonesia sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman suku, adat dan budaya tradisional yang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi untuk masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut, Produk yang diproduksi oleh UMKM memiliki nilai ekonomi tinggi terutama telah memasuki pasar luar negeri, tetapi produksi tidak dibarengi dengan kesadaran mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam perdagangan serta pentingnya memberikan perlindungan terhadap produk yang khususnya bernilai tradisonal hingga mengakibatkan desain dan idenya di ambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap produk direalisasikan dalam bentuk pendaftaran merek, yang regulasinya telah diatur dalam berbagaiaturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha makanan tradisional belum mendaftarkan mereknya dengan anggapan makanan tradisional milik Bersama, permasalahan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan yuridis negatif. Hasil penelitian ini adalah pendaftaran merek terhadap makanan tradisional sangat penting dan perlu menjadi tanggung jawab Bersama mengingat perdagangan internasional yang semakin mudah aksesnya.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022 Fransiskus Wonda Mete; Cahyo Sasmito; Eri Yusnita
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.868

Abstract

This research was conducted to find out the Government's programs and strategies in community empowerment efforts, at the community and village empowerment offices in Malang Regency, in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional Government is the administration of government affairs by the regional government and regional people's representative councils according to the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy. This research was conducted at the community empowerment service and Malang district villages using qualitative descriptive. The determination of informants was carried out using a porposive sampling technique and then the data found was analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study show that the government's strategy in community empowerment efforts at the community empowerment service and Malang district villages as a whole has been running effectively. But there needs to be continuous improvement so that what the government hopes for can be realized. The supporting factor is the existence of good cooperation between the village apparatus and the community itself.
ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Hasanal Mulkan; Serlika Aprita
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.870

Abstract

The positive law in force in Indonesia that regulates corruption is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In overcoming the problem of corruption, in fact there are many difficulties faced by law enforcers which have become a routine part of law enforcement constraints in Indonesia. In addition, the problem is even more difficult if when the perpetrators of corruption are not in Indonesia, where trials are conducted in absentia, then the assets resulting from corruption have been hidden abroad, so this creates serious problems for prosecutors in carrying out executions. However, today the functionalization of criminal law in the context of enforcing the law on corruption, both from the point of view of material criminal law, formal criminal law (criminal procedure law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the policy of recovering assets of perpetrators of corruption has implications for the implementation of the execution of replacement money payments in order to optimize the recovery of state financial losses. Thus, obstacles in eradicating criminal acts of corruption must be addressed immediately, so that they do not become an inhibiting factor in efforts to restore state financial losses, so that the national development program can run optimally. The current policy of recovering assets of perpetrators of corruption in an effort to recover state financial losses cannot be implemented optimally, because it must be recognized that current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscating the assets of the perpetrators of corruption, so that the return on state financial losses resulting from corruption is currently not optimal.
PERLINDUNGAN & PENYELESAIAN SENGKETA KOSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Nur Husni Emilson; Koesrin Nawawi; Soleh Idrus
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.871

Abstract

Disputes in the financial services sector can occur if there is a difference in understanding between the institution and the consumer regarding a service product from the related financial institution or from the institution's negligence in fulfilling its obligations. Consumer protection is all efforts to provide legal certainty to consumers. The PK Law is the legal basis for legal protection for consumers, while the OJK Law is the Constitution of the establishment of Financial Institutions, in this case the OJK as an independent body that regulates, supervises, inspects and investigates in the financial services sector as well as aims to protect consumers as users of financial services. In the applicable regulations, consumer protection is manifested in the obligations of financial services business actors related to complaint facilitation, complaint settlement facilities, internal control, consumer protection supervision, and sanctions. Settlement of disputes in the financial services sector first through the Financial Services Institution, if no settlement is reached, then proceed with settlement in court or out of court.
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT Leoni Ayu Pratiwi; Elfrida Ratnawati
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.872

Abstract

Community development (change) is usually identified with development. Generally people think that development is a neutral noun which means a word used to describe processes and efforts to improve economic, political, cultural life, community infrastructure, and so on. With such an understanding, development is equated with the word "social change". The law that develops in society is not a static law but a dynamic law. In fact, the legal system is not merely a set of static rules, but a reflection that is always changing from developments, especially the relationship between the diversity of social characteristics that live in society, both traditional and modern societies, both rapid changes and slow changes. In line with the notion that law is a reflection of the diversity of social characteristics, then there is no law that does not experience change and change is always a product of conflict.
PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DIKOTA SAMARINDA Benhard Kurniawan Pasaribu
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Changes in spatial use arise as a result of changes in the balance between the number of inhabitants and the available land area. The population continues to increase from time to time, while the available land area never increases. The Economic Of Law Analysis approach plays an important role in the policies of the Regional Government. Qualitative descriptive research method, with a normative approach. A normative approach, namely an approach taken by collecting and studying applicable legal regulations that are closely related to research issues which include laws and other laws and regulations, official documents, and other sources that are closely related to the problems studied. the economic of law analysis approach plays an important role in the policies implemented by the Samarinda City Government in terms of spatial use. Definitively, urban areas are areas that have the main activity of arranging the functional arrangement of areas as places for urban settlements, concentration and distribution of government services, social services, and economic activities. The Samarinda City Spatial Planning through the Samarinda City Regional Regulation Number 2 of 2014 in addition to regulating the Spatial Planning in Samarinda City also provides an overview of the spatial use of the Samarinda City area for the next 20 years.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Narya Suryadi; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.880

Abstract

This study aims to provide an explanation regarding the existence of the Non-Governmental Organization for Consumer Protection in relation to its duties, functions and authorities which of course refers to the Consumer Protection Act and to increase consumer knowledge regarding rights and obligations. To achieve this goal, it is necessary to present a case study regarding consumer disputes handled by the Karawang Regency Consumer Dispute Resolution Agency as part of the Karawang Regency Non-Governmental Consumer Protection Agency. This is intended so that when consumers experience consumer dispute cases, consumers know what to do, where to go and how to resolve the dispute. The data analysis technique was obtained by using legal reasoning techniques, in which this technique describes the reasons for the existence, that is, laws are relational, laws correlate with diversity, and are the basis of legal reasoning. Then the legal logic analysis technique is also used which is a tool to clarify and evaluate reasoning, and a path can be made from premise to conclusion. The results of this study can be concluded that the Non-Governmental Organization for Consumer Protection is a non-governmental organization registered and recognized by the government that has activities regarding consumer protection. In handling consumer dispute cases, LPKSM often works together with BPSK Karawang Regency to resolve these disputes. The legal basis regarding the rights and obligations of consumers and business actors is contained in Article 4, Article 5, Article 6 to Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA ILMIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI Emilio Fransantoso
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.887

Abstract

Plagiarism is an act intentionally or unintentionally in obtaining or trying to obtain credit or value for a scientific work, by quoting part or all of another party's scientific works and/or works that are recognized as scientific works, without stating the source accurately and adequately. In practice, although some have received sanctions, however, there is no uniformity in determining plagiarism, so each university has its own policy. The problem in this research is how is law enforcement against plagiarism of scientific work as an effort to prevent and deal with plagiarism in universities? The research method used is normative juridical. The results of the research show that law enforcement against plagiarism of scientific work as an effort to prevent and deal with plagiarism in tertiary institutions has not been implemented properly. This is due to multiple interpretations of Article 10 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 39 of 2021 concerning Academic Integrity in Producing Scientific Work, due to the indecisiveness of the phrase "partially", thus making universities in Indonesia ultimately has its own policy related to scientific writing that can be categorized as plagiarism.

Page 23 of 52 | Total Record : 514

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS More Issue