cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
witaayu77@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 25800299     EISSN : 25808370     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMU HUKUM "THE JURIS" adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG, SAMARINDA. Pemilihan dan penggunaan kata THE JURIS dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 514 Documents
 48   49   50   51   52 
SYSTEM OPERATING PROCEDURE SEBAGAI REGULASI INTERNAL PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS Hambali, Ahmad; Chandra, Alex; Trisnomurti, Ria; Liwa, Maria Ana
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1488

Abstract

BAZNAS is a non-structural government institution established under Law No. 23 of 2011 with the aim of managing zakat effectively and efficiently to alleviate poverty and improve the welfare and prosperity of the community. To achieve these strategic objectives, the implementation of professional governance, manifested through adherence to both internal regulations (policies, systems, and procedures) and external regulations (general regulations and norms), plays a crucial role in the growth and development of not only the central BAZNAS but also BAZNAS branches throughout Indonesia. As part of optimizing national zakat governance, BAZNAS continuously improves its zakat management performance by organizing and strengthening systems, procedures, and regulations, especially those governing BAZNAS internally, through their implementation at both the central and regional levels. Strengthening zakat governance, particularly through the implementation of systems and procedures by all BAZNAS, is expected to not only drive the achievement of the target of trustworthy zakat management but also enhance the credibility and trust of the community, especially muzakki (zakat payers) and mustahik (zakat recipients), in paying zakat, infaq, and sadaqah to BAZNAS. Therefore, the central BAZNAS requires a standardized implementation of systems and procedures for regional BAZNAS to be immediately applied in managing zakat in their respective regions. This will be achieved through mentoring and technical training on the implementation of various internal regulations, systems, and procedures for zakat management. The goal is to maximize the implementation of standardized policies, systems, and procedures for zakat management in the regions by mentoring and simulating regional zakat managers to enable them to carry out zakat management more professionally.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUK ASE LAPANG: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Gazali, Indrahayu M. Umar; Asmah; Muhiddin, Nurmiati; Khaerulnisa; Amanda, Dara
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1494

Abstract

Produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kurangnya perlindungan optimal terhadap suatu produk menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan dan segera diselesaikan, karena Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait Indikasi Geografis. Salah satu produk pertanian yang potensial mendapat Indikasi Geografis adalah Ase Lapang yang merupakan produk pertanian dari daerah kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ase Lapang ini memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasanya yang enak/pulen. Meskipun Indonesia kaya akan produk potensi indikasi geografis dan memiliki peraturan perundang-undangannya, namun hanya sedikit yang didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ase Lapang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, sebagaimana unsur-unsur indikasi geografi yang diatur dalam ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi geografis yaitu terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut. Untuk memperoleh perlindungan Ase Lapang sebagai produk potensi Indikasi Geografis maka perlu dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan memenuhi persyaratan dan pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila Ase Lapang terdaftar dalam Indikasi Geografis, maka akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan hukum indikasi geografis.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA Maemanah
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1499

Abstract

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mencapai keadilan sosial, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang tercantum dalam UUD 1945. Negara berperan untuk membuka akses hukum bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan pembelaan hukum yang setara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan pemberian layanan hukum gratis kepada individu yang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam memastikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara melalui hukum dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip due process, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan rentan, dapat mengakses bantuan hukum secara efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar seperti akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin harus terus diperkuat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA DAN UPAYA HUKUMNYA Bakti, Yohanis Sudiman
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1508

Abstract

Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya, ditulis oleh Yohanis Sudiman Bakti. Selanjutnya permasalahan adalah bagaimana konsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Pada pembahasan dapat diuraikan bahwa dikonsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan meskipun jaksa penuntut umum masih menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan barang bukti yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti selama persidangan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Kata kunci : Putusan Bebas, Upaya Hukum. Free Verdict (Vrijspraak) in Criminal Cases and Legal Remedies, written by Yohanis Sudiman Bakti. Furthermore, the problem is what are the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict. In the discussion, it can be explained that the juridicial consequences of the cassation legal remedy against the acquittal verdict of the defendant must be immediately removed from custody even though the public prosecutor is still using cassation legal remedies to the Supreme Court and the evidence confiscated and used as evidence during the trial is immediately returned to the owner.

Page 52 of 52 | Total Record : 514

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS More Issue