cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
witaayu77@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 25800299     EISSN : 25808370     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMU HUKUM "THE JURIS" adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG, SAMARINDA. Pemilihan dan penggunaan kata THE JURIS dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 544 Documents
 50   51   52   53   54 
SYSTEM OPERATING PROCEDURE SEBAGAI REGULASI INTERNAL PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS Hambali, Ahmad; Chandra, Alex; Trisnomurti, Ria; Liwa, Maria Ana
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1488

Abstract

BAZNAS is a non-structural government institution established under Law No. 23 of 2011 with the aim of managing zakat effectively and efficiently to alleviate poverty and improve the welfare and prosperity of the community. To achieve these strategic objectives, the implementation of professional governance, manifested through adherence to both internal regulations (policies, systems, and procedures) and external regulations (general regulations and norms), plays a crucial role in the growth and development of not only the central BAZNAS but also BAZNAS branches throughout Indonesia. As part of optimizing national zakat governance, BAZNAS continuously improves its zakat management performance by organizing and strengthening systems, procedures, and regulations, especially those governing BAZNAS internally, through their implementation at both the central and regional levels. Strengthening zakat governance, particularly through the implementation of systems and procedures by all BAZNAS, is expected to not only drive the achievement of the target of trustworthy zakat management but also enhance the credibility and trust of the community, especially muzakki (zakat payers) and mustahik (zakat recipients), in paying zakat, infaq, and sadaqah to BAZNAS. Therefore, the central BAZNAS requires a standardized implementation of systems and procedures for regional BAZNAS to be immediately applied in managing zakat in their respective regions. This will be achieved through mentoring and technical training on the implementation of various internal regulations, systems, and procedures for zakat management. The goal is to maximize the implementation of standardized policies, systems, and procedures for zakat management in the regions by mentoring and simulating regional zakat managers to enable them to carry out zakat management more professionally.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUK ASE LAPANG: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Gazali, Indrahayu M. Umar; Asmah; Muhiddin, Nurmiati; Khaerulnisa; Amanda, Dara
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1494

Abstract

Produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kurangnya perlindungan optimal terhadap suatu produk menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan dan segera diselesaikan, karena Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait Indikasi Geografis. Salah satu produk pertanian yang potensial mendapat Indikasi Geografis adalah Ase Lapang yang merupakan produk pertanian dari daerah kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ase Lapang ini memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasanya yang enak/pulen. Meskipun Indonesia kaya akan produk potensi indikasi geografis dan memiliki peraturan perundang-undangannya, namun hanya sedikit yang didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ase Lapang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, sebagaimana unsur-unsur indikasi geografi yang diatur dalam ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi geografis yaitu terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut. Untuk memperoleh perlindungan Ase Lapang sebagai produk potensi Indikasi Geografis maka perlu dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan memenuhi persyaratan dan pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila Ase Lapang terdaftar dalam Indikasi Geografis, maka akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan hukum indikasi geografis.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA Maemanah
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1499

Abstract

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mencapai keadilan sosial, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang tercantum dalam UUD 1945. Negara berperan untuk membuka akses hukum bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan pembelaan hukum yang setara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan pemberian layanan hukum gratis kepada individu yang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam memastikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara melalui hukum dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip due process, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan rentan, dapat mengakses bantuan hukum secara efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar seperti akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin harus terus diperkuat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA DAN UPAYA HUKUMNYA Bakti, Yohanis Sudiman
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1508

Abstract

Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya, ditulis oleh Yohanis Sudiman Bakti. Selanjutnya permasalahan adalah bagaimana konsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Pada pembahasan dapat diuraikan bahwa dikonsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan meskipun jaksa penuntut umum masih menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan barang bukti yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti selama persidangan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Kata kunci : Putusan Bebas, Upaya Hukum. Free Verdict (Vrijspraak) in Criminal Cases and Legal Remedies, written by Yohanis Sudiman Bakti. Furthermore, the problem is what are the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict. In the discussion, it can be explained that the juridicial consequences of the cassation legal remedy against the acquittal verdict of the defendant must be immediately removed from custody even though the public prosecutor is still using cassation legal remedies to the Supreme Court and the evidence confiscated and used as evidence during the trial is immediately returned to the owner.
PERJANJIAN KEMITRAAN PERTASHOP ANTARA PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN MITRA USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK Deri Taraka; Sunaryo; Kasmawati; Adhan, Sepriyadi; Putri, Ria Wierma
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1622

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibilities of the parties in the partnership agreement between PT. Pertamina Patra Niaga and PT. Braja Slebah Energi (business partner) Pertashop. This study uses a normative legal method by reviewing laws and regulations, legal documents, and literature related to the substance of the Pertashop partnership agreement and fuel consumer protection. The results of the study indicate that PT Pertamina Patra Niaga plays a strategic role in the distribution and marketing of fuel throughout Indonesia through the Pertashop program as a partnership-based service innovation. The Pertashop partnership agreement is in the form of a standard written agreement prepared by PT. Pertamina Patra Niaga as the licensor and product owner with PT. Braja Slebah Energi as the operational manager of fuel distribution and sales. From the aspect of consumer protection, the implementation of fuel distribution through Pertashop has referred to Article 19 of the Consumer Protection Law which requires business actors to provide compensation for consumer losses. It can be concluded that the Pertashop program is an effective instrument in expanding the fuel distribution network in areas not yet served by gas stations through a partnership pattern. Although the cooperation agreement is standard and unilaterally drafted by Pertamina, it remains valid and binding on the parties, clearly defining roles and responsibilities. Furthermore, consumer protection in fuel distribution through Pertashop has a strong legal basis through the implementation of Article 19 of the Consumer Protection Law, which is outlined in the agreement, guaranteeing consumers' rights to compensation in the event of losses.
ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI KANJURUHAN : PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL Nusantara, Trio Fatra; Farhana
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1721

Abstract

The riot that occurred on October 1, 2022 at Kanjuruhan Stadium, Malang, killed 135 people and injured hundreds of others. This incident has been in the public spotlight because it shows serious violations of human rights, both from the perspective of national law and international law. This study aims to identify the forms of human rights violations that occurred in these incidents, analyze violations of international standards such as FIFA regulations and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and examine Islamic views on human rights protection. The research methods used are normative juridical approaches and empirical juridical approaches, with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the study showed that the Kanjuruhan riots involved violations of the right to life, the right to security, the right to health, the rights of children, and the right to justice. The use of tear gas inside the stadium by police officers not only violates FIFA regulations but also reflects an act of excessive use of force that threatens the safety of civilians. In addition, the match organizers were also considered negligent because they sold tickets beyond the stadium's capacity and did not provide adequate evacuation routes. In the perspective of Islamic law, actions that cause mass loss of life without justice are contrary to the principles of sharia maqashid and the obligation to protect human souls. This study recommends reforms in the security system of sports matches, increased accountability of security forces, and a thorough evaluation of human rights regulations at both the national and international levels. Fair and transparent law enforcement is urgently needed so that public trust in the state and law enforcement officials can be restored.
OPTIMALISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI CIVIC PARTICIPATION INDEX Widjaja, Gunawan; Martedjo, Wagiman; Setiawan, Lisno
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1724

Abstract

Law Number 13 of 2022, which serves as the Second Amendment to Law Number 12 of 2011, strengthens public involvement and participation in all stages of the legislative process, from planning to enactment. However, according to the development of public participation as reflected in the Civic Participation Index from 2019 to 2024 published by the World Justice Project, Indonesia has experienced a downward trend. Several challenges to public participation include the lack of public awareness of their participatory rights, limited access to information, and the absence of effective mechanisms for gathering public input. This study employs a normative juridical method with a statute approach to analyze existing regulations and their implementation (best practices) in accordance with international standards, using a comparative study of countries with higher civic participation index levels. The data were collected from secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study is of significant urgency as it can provide practical recommendations for the development of more effective technical guidelines on public participation as mandated by Law Number 13 of 2022.
MENILIK KEDUDUKAN PTUN SEBAGAI GARDA KEADILAN ADMINISTRATIF DALAM MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Setiawan, Lisno
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1725

Abstract

The Administrative Court (PTUN) plays a crucial role as the last resort for justice seekers after exhausting avenues of Objection and Administrative Appeal, particularly in safeguarding the quality of democracy in Indonesia. As an institution that oversees state administrative actions, the PTUN has the authority to adjudicate disputes between citizens and the government. In recent years, the PTUN has issued various rulings that reinforce democratic principles such as freedom of expression and broader political access. This analysis employs a normative juridical method through literature review and case studies of PTUN decisions, aiming to identify and evaluate the PTUN’s contribution in administratively maintaining and supervising the quality of democracy in Indonesia. The research addresses the following issues: (a) How does the PTUN contribute to maintaining the quality of democracy in Indonesia? and (b) How does the PTUN ensure transparency and accountability in government? In conclusion, first, based on the analysis of several decisions, the PTUN plays a significant role and serves as a front-line guardian in maintaining and overseeing the quality of democracy in Indonesia through its rulings. Second, the PTUN has upheld judicial neutrality, the integrity of electoral processes, and has ensured transparency and accountability in the administration of government.
UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL: PLATFORM FACEBOOK Arianti, Fintiara Mey; Farhana
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1727

Abstract

This study aims to analyze the efforts to counter the spread of radical terrorist ideologies through social media, focusing specifically on Facebook as a digital platform often exploited by extremist groups for propaganda dissemination, recruitment, and network building. The research employs a normative juridical approach supported by qualitative descriptive methods, utilizing literature reviews, legal documents, and official reports from institutions such as Indonesia’s National Counterterrorism Agency (BNPT). The findings indicate that although regulations such as Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes are in place, the enforcement of legal norms in the digital sphere remains insufficient. The absence of binding obligations for social media platforms to monitor and remove radical content has resulted in reactive rather than preventive responses. Current deterrence measures are inadequate in curbing the spread of radical ideologies. Therefore, a more comprehensive approach is required, involving legal reform, digital literacy campaigns, cooperation with digital platforms, and active participation from religious organizations in deradicalization efforts. This research recommends a multidimensional strategy that combines law enforcement with preventive education and ideological resilience-building within communities.
MENAKAR JURIMETRI DALAM SISTEM CIVIL LAW: ANALISIS TEORETIS DAN TANTANGAN PENERAPAN Widjaja, Gunawan; Wagiman; Naiborhu, Mesa Indra
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1733

Abstract

The development of legal science has experienced a shift from a normative approach to an empirical approach, along with the increasing complexity of legal issues in society. jurimetri, as a quantitative approach to legal analysis, combines statistical and computational methods to understand patterns in court decisions and evaluate the effectiveness of regulations. Despite its rapid development in the common law system, its application in the civil law system still faces conceptual and practical challenges. The prescriptive nature of civil law and its reliance on codification are the main obstacles to adopting this method. This article discusses the extent to which jurimetrics can be applied in civil law legal systems, highlighting the fundamental differences between the two legal systems as well as the epistemological challenges that arise. The research utilizes a juridical-normative approach with a conceptual analysis of the relevance of jurimetrics in a written norm-based legal system. The results of the study show that although jurimetrics faces various obstacles, its application is still possible as a tool for legal analysis, especially in evaluating regulations, predicting legal trends, and increasing the efficiency of the justice system. Therefore, it is necessary to develop more flexible methods so that jurimetrics can contribute to the civil law legal system without sacrificing the principle of legal certainty.

Page 52 of 55 | Total Record : 544

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS More Issue