cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sofyan Atsauri
Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
ISSN : 25272721     EISSN : 26224399     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 225 Documents
 15   16   17   18   19 
Pengembangan Pengelolaan Kas Negara di Indonesia Berdasarkan Best Practices Internasional: Sebuah Studi Komparasi Marwanto Harjowiryono; Tri Angga Sigit
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 7 No 4 (2022): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v7i4.663

Abstract

Government cash management implementation in Indonesia adapts various international best practices. The cash management process starts comprehensively from implementing the Treasury Single Account until the Cash Optimization Activities to utilize idle cash both in the rough and fine-tuning phase. This study aims to compare the management of state treasury in Indonesia with France, the United States, Australia, Vietnam, , Philippines and South Africa. The research is conducted by a literature study method to examine written sources related to the implementation of cash management in those countries. The author compares the implementation of the Treasury Single Account aspect, the implementation of Cash Forecasting, Determination of Cash Buffer levels, and Cash Optimization Activities and provides recommendations in managing state treasury in Indonesia. Room for improvement in managing the state treasury in Indonesia includes expanding the application of the Treasury Single Account Up to Local Governments and BLUs, Implementation of Scheduled Payment Dates in increasing accuracy and automation of Cash Planning, Issuance of SPNs in less than three months to overcome Cash Mismatches and, Increasing TDR managed funds to commercial banks as well as increasing remuneration and the addition of term deposit instruments for the placement of government cash balances in Bank Indonesia.
Bagaimana Pandemi Covid-19 Memengaruhi Pembagunan? Studi Belanja Pemerintah dan IPM di Indonesia Barat dan Timur Hadiyanto Hadiyanto; Sweetta Wulandari; Muhamad Ameer Noor; Chyntia Bella Sitepu; Ida Puspita Ningtias
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 7 No 4 (2022): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v7i4.703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KBI) dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi. Data populasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2017-2021 diambil menggunakan purposive sampling dengan mengeluarkan belanja yang tidak memenuhi kriteria dari kelompok penelitian. Analisis perkembangan dan kondisi IPM dan tiga fungsi belanja pemerintah pusat pada wilayah KBI dan KTI dilakukan menggunakan metode statistika deskriptif. Sedangkan analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) digunakan untuk mengidentifikasi serta membandingkan pengaruh belanja di masa sebelum dan setelah pandemi di kedua wilayah tersebut. Belanja perlindungan sosial pusat mengalami lonjakan setelah pandemi di dua kategori wilayah. Kondisi tersebut juga terjadi untuk belanja kesehatan daerah. Sebaliknya, untuk fungsi pendidikan, terjadi penurunan di wilayah KBI dan kenaikan di wilayah KTI. Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja pemerintah dan variabel terkait Covid-19 terhadap IPM dapat berbeda antar wilayah KBI dan KTI. Belanja kesehatan daerah serta belanja pendidikan dan perlindungan sosial pusat di wilayah KBI memiliki pengaruh positif dan signifikan. Untuk wilayah KTI, pengaruh yang sama terjadi untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial pusat serta belanja pendidikan dan kesehatan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan evaluasi lanjutan yang lebih komprehensif terhadap belanja yang belum memiliki pengaruh positif dan signifikan pada masing-masing wilayah serta mengidentifikasi lokasi riil pemanfaatan belanja sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan lebih akurat.
ANALISIS PENGARUH PDB, DEMOGRAFI DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP TAX EFFORT DI KAWASAN ASIA PASIFIK Benny Gunawan Ardiansyah; Arrozaq Nugraha Putra
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i1.516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali signifikansi hubungan antara produk domestik bruto (PDB) per kapita, faktor demografi dan good governance dengan tax effort. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif pada data panel yang melibatkan 21 negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dari tahun 2008 hingga 2017. Secara parsial, PDB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap tax effort. Faktor demografi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan sedangkan good governance menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Hasil pengujian kekokohan model dengan melakukan dekomposisi PDB per kapita berdasarkan tingkat produktivitas, partisipasi, dan proporsi menunjukkan dua hal. Pertama, perubahan signifikansi variabel independen bersifat parsial. Kedua, signifikansi model secara keseluruhan tidak berubah. Perubahan signifikan parsial terlihat saat dilakukan dekomposisi enam sub indeks good governance. Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa tax effort negara anggota APEC, yang menurun pasca krisis ekonomi 2008, sudah mengalami perbaikan meskipun belum kembali ke tingkat sebelum tahun 2008.
IMPROVING EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF TAX OBJECTION PROCESS: LESSON LEARNED FROM JAPAN Galih Ardin
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i1.520

Abstract

The Directorate General of Taxes (DGT) reports that the number of tax objections and non-objection cases has increased significantly during the COVID-19 pandemic in 2020. This number is the highest in DGT’s history. Nevertheless, the number of tax appeals earned by DGT was constantly under 50%. This fact sufficiently describes the ineffectiveness and inefficiency of tax objection processes. This study aims to explore the factors causing ineffectiveness and inefficiency of tax objection process in Indonesia and to seek alternative solutions for improvement. This research employed a qualitative method through literature study and comparative study with Japan. The reason of choosing Japan as country of comparison because this country experienced the same condition in 1970. This study found that the ineffectiveness and inefficiency of the objection process occur due to the tendency of the objection process to take side with the government. In other words, the objection process is not independent from the taxpayer's perspective. To overcome this problem, the government should establish an independent agency separated from the tax disposition authority.
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PRIORITAS PROGRAM PADAT KARYA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI Chandra Julihandono SJ
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i1.540

Abstract

Kondisi perekonomian nasional yang masih belum pulih akibat pandemi Covid-19 telah mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya pada masa pandemi Covid-19 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi angka pengangguran. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan belanja Pemerintah untuk program prioritas padat karya selama pandemi Covid-19. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan program padat karya sangat efektif namun kurang efisien dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan program padat karya telah menyerap sejumlah tenaga kerja sesuai target yang telah direncanakan dengan menghabiskan anggaran belanja pemerintah yang besar pada beberapa daerah yang terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 90% alokasi pagu anggaran belanja prioritas program padat karya, namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami.
PENILAIAN SAHAM DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENGAWASAN PERPAJAKAN DI MASA PANDEMI Agustinus Imam Saputra; Jarot Limpato
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i1.543

Abstract

Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada triwulan I tahun 2020 dan terus menurun hingga -2,19% pada triwulan IV 2020 (y-on-y). Lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target. Oleh sebab itu, dalam penggalian potensi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengambil langkah-langkah pengawasan terukur berdasarkan kondisi perusahaan dan profil ekonomi yang ada. Otoritas perpajakan dapat melakukan pengawasan setiap sektor yang terdampak pandemi melalui pemetaan dengan pendekatan compliance risk management (CRM). Penelitian ini menggunakan metode yang baru dalam pengawasan wajib pajak berdasarkan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Metode tersebut dapat memperkaya pendekatan CRM yang sudah dimiliki DJP dalam pengawasan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memungkinkan untuk menganalisis informasi teks (laporan keuangan) secara mendalam. Data laporan keuangan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pertumbuhan nilai buku dengan pertumbuhan nilai intrinsik pada beberapa perusahaan di sektor usaha tertentu. Perbedaan pertumbuhan nilai buku dan intrinsik tersebut perlu diteliti dan diawasi lebih lanjut oleh DJP dengan menggunakan CRM.
PENGARUH FASILITAS KEPABEANAN TERHADAP NILAI EKSPOR DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN Muhammad Syafi'i; Lela Nurlaela Wati; Rini Yayuk Priyati
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i1.551

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh langsung dari fasilitas kepabeanan terhadap ekspor dan kinerja keuangan, dan pengaruh dari ekspor terhadap kinerja keuangan, serta pengaruh tidak langsung dari fasilitas kepabeanan terhadap kinerja keuangan melalui ekspor. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas (fasilitas kawasan berikat (KB), fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan nilai ekspor), variabel tergantung (nilai ekspor dan kinerja keuangan), dan variabel intervening (nilai ekspor). Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan kegiatan ekspor dan impor secara berkelanjutan pada periode tahun 2017 sampai dengan 2020 akan menjadi populasi penelitian. Sampel yang diuji sebanyak 33 perusahaan, dengan data uji berupa data panel. Dalam penelitian dilakukan pemilihan model data panel dan didapatkan simpulan bahwa estimasi Generalized Least Square Model (GLS) lebih baik dibandingkan dengan model lainnya. Dari hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa fasilitas kepabeanan (KB dan KITE) berpengaruh signifikan positif terhadap ekspor dan kinerja keuangan, sedangkan ekspor berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Untuk uji pengaruh tidak langsung dari fasilitas kepabeanan terhadap kinerja keuangan, digunakan analisis uji Sobel. Berdasarkan hasil uji Sobel, didapatkan bukti bahwa fasilitas kepabeanan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil uji atas pengaruh langsung fasilitas kepabeanan terhadap ekspor dan kinerja keuangan mendukung teori perdagangan internasional, sedangkan pengaruh ekspor terhadap kinerja keuangan dan pengaruh tidak langsung dari fasilitas kepabeanan terhadap kinerja keuangan menyatakan hasil yang sebaliknya.
PERAN DAN MANFAAT MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI PROVINSI BANGKA-BELITUNG Mahatmyastuti Nuranindita
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i1.590

Abstract

Sistem marketplace Digital Payment (digipay) memberikan banyak manfaat bagi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi. Namun di Provinsi Bangka-Belitung belum banyak yang memanfaatkan digipay. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan manfaat digipay bagi penyedia barang/jasa pemerintah, khususnya UMKM di Provinsi Bangka-Belitung, serta mengidentifikasi kendala yang ada, dan saran perbaikan untuk pengembangannya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara logika-induktif, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai sistem marketplace digipay sudah terpublikasi secara cukup memadai, namun penggunaan digipay belum dapat meningkatkan omset usaha para UMKM di Provinsi Bangka-Belitung secara signifikan. Beberapa manfaat penggunaan digipay yang dirasakan oleh UMKM yaitu memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, kepastian dalam pembayaran, dan efisiensi waktu karena tidak perlu melakukan penawaran harga. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam bertransaksi menggunakan digipay, yaitu keterlambatan proses pembayaran, kendala pada server aplikasi, kurangnya pemahaman dan belum terbiasa menggunakan tools aplikasi, dan kesulitan dalam perubahan user pengguna digipay. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah diperoleh beberapa saran dari para UMKM di Provinsi Bangka-Belitung, yaitu menambah frekuensi sosialisasi, perbaikan user interface dan penyelesaian kendala server, mempermudah sistem pembayaran kepada vendor, dan kecepatan penanganan atau bantuan bagi vendor yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digipay.
Analisis Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal Kawasan Gerbangkertosusila Hani Puspitasari; Mohammad Khusaini; Farah Wulandari Pangestuty
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 2 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i2.487

Abstract

Regional autonomy has made it easier for local governments to regulate their government in order to take advantage of their regional resources, which can be used as sources of local revenue. Regional taxes and regional fees are a major source of various sources of local revenue collected by local governments, which can be used to fund capital expenditure that can trigger accelerated economic growth. The purpose of this research is to determine the impact of local taxes and local levies through capital expenditure on economic growth in the Gerbangkertosusila area. The data be use in this research is panel data, which is data from seven regency/cities in the Gerbangkertosusila region in 2014-2019. This research was analyzed used path analysis. The results of this research represent that local taxes no such impact tos capital expenditure. However, local levies have positive significant to capital expenditure. Meanwhile, local taxes and capital expenditures have a positive and significant impact on economic growth., local levies have no such impact. Meanwhile, local taxes through capital expenditure no impact and local levies through capital expenditure have positive and significant tos economic growth in Gerbangkertosusila. Otonomi daerah telah mempermudah pemerintah daerah dalam mengatur pemerintahannya untuk dapat memanfaatkan sumber daya daerah yang dimilikinya yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber terbesar diantara sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal yang dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan data dari tujuh kabupaten/kota Kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2014-2019. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis path. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Namun retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pajak daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pajak daerah melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah melalui belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Eksperimen Isu APBN di Media Sosial: Peran Penting Pegawai sebagai Opinion Leaders Muhammad Nur
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 8 No 2 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v8i2.515

Abstract

Di media sosial, setiap orang dapat menjadi prosumer dan kepercayaan informasi menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi misinformasi atau misinterpretasi. Berdasarkan penelitian, kepercayaan informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kredibilitas sumber dan kualitas informasi yang dibagikan. Opinion leaders dapat menjadi sumber informasi yang tepat, terutama berkaitan dengan rekomendasinya atas sesuatu berdasarkan keahlian, kompetensi, pengetahuan, pengalaman, atau latar belakang pendidikannya. Penelitian ini meneliti pengaruh kredibilitas sumber dan kualitas informasi yang dibagikan opinion leaders terhadap terhadap kepercayaan informasi kebijakan publik di media sosial dalam konteks isu APBN di media sosial Kementerian Keuangan. Hubungan kausal tersebut dianalisis menggunakan kerangka konsep Two-Step Flow of Communication atau Opinion Leadership melalui uji ANOVA. Pengumpulan data dilakukan terhadap 140 partisipan yang di-random assignment dari 311 subjek yang direkrut secara online experiment. Penelitian ini menggunakan desain faktorial eksperimen 2x2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh perbedaan kredibilitas sumber yang signifikan antara pejabat publik dan selebritis dalam mempengaruhi kepercayaan informasi kebijakan publik di media sosial. Sementara itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi berkualitas dan informasi tidak berkualitas dalam mempengaruhi kepercayaan informasi kebijakan publik di media sosial. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa organisasi pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan opinion leaders sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi kebijakan publik di media sosial dengan memperhatikan tokoh yang akan digunakan/ditunjuk sebagai opinion leaders serta menjaga kualitas informasi yang dibagikan oleh para opinion leaders tersebut.

Page 17 of 23 | Total Record : 225

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijak Vol. 10 No. 2 (2025): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijak Vol. 10 No. 1 (2025): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijak Vol. 9 No. 4 (2024): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijaka Vol. 9 No. 3 (2024): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijaka Vol 9 No 2 (2024): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 9 No 1 (2024): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 8 No 4 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 8 No 3 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 8 No 2 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 8 No 1 (2023): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 7 No 4 (2022): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 7 No 3 (2022): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 7 No 2 (2022): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 7 No 1 (2022): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 6 No 4 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 6 No 3 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 6 No 1 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 5 No 4 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 5 No 3 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 3 No 1 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 2 No 2 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 2 No 3 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan More Issue