cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 135 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023)" : 135 Documents clear
HUKUM INDONESIA MAKIN LEMAH TERHADAP KORUPTOR Kum, Muhammad Akbar
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.365

Abstract

Seperti diketahui bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa “extraordinary crime”. Yang mana harusnya hukuman yang diberikan terhadap seorang koruptor bebeda dengan dengan kasus hukum yang lainnya. Seperti yang tejadi belum lama ini para koruptor berbondong-bondong bebas dari tahanan dikarenakan ada sebuah kebijaka/aturan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan menghilangkan PP Tahun 2012 yang mengatur remisi dan pembebasan bersyarat yang mana aturan ini menyulitkan peluang koruptor mempersingkat masa tahanannya. Didalam aturan baru disebutkan bahwa narapidana dapat bebas bersyarat dengan tekah menjalani 2/3 masa pidana dan juga narapidana harus berkelakuan baik. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah aturan baru yang diterapkan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh koruptor yang termasuk dalam kejahatan luar biasa. Metode ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui suatu aturan dan prinsip hukum tentang isu yang di angkat. Korupsi sendiri sudah menjadi penyakit akut yang akibatnya dapat berdampak terhadap berbagai bidang seperti social, ekonomi, dan politik. Salah satu penyebab dari terjadinya korupsi adalah gaya hidup yang tinggi melampaui penghasilan yang di dapatkan. Lemahnya hukum dari Lembaga pemerintahan dan kepolisian membuat masyarakat kurang percaya lagi terhadap elit yang ada di pemerintahan
PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM APLIKASI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Kristanto, Asa Pramudya
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.367

Abstract

Perkembangan teknologi yang maju mendorong berbagai sektor, salah satunya data pribadi melalui media rekam elektronik. Data Pribadi sendiri merupakan hal yang sangat sensitif, karena sangat melekat dengan pribadi seseorang. Jika dikaitkan , maka data pribadi melekat erat dengan hak pribadi dan hak privasi yang dimana termasuk dalam perlindungan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh tiap warganya. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa Hak Pribadi dan privasi ini merupakan hak asasi manusia dimana hak untuk memperoleh keamanan, tidak diganggu yang dijamin oleh negara. Namun pada kenyataan nya di Indonesia sendiri, terkait perlindungan data pribadi masih sangat kurang. Undang-undang data pribadi baru saja diundangkan dalam Undang-undang No. 27 tahun 2022, dan terkait transaksi data elektronik menggunakan Undang-undang No 11 tahun 2008 masih ada yang kabur. Mengacu pada beberapa kasus kebocoran data baik dari transaksi elektronik, maupun pengisian data secara elektronik dapat dipastikan masyarakat Indonesia sendiri juga masih kurang dalam menjunjung tinggi data pribadi tersebut, baik secara Peraturan tertulis, maupun dalam sosiologis masyarakat. Melalui pandangan Sosiologis dimana “Law is a tool of Social Engineering”, diharapkan hukum bisa lebih ditegakan demi membentuk masyarakat untuk lebih perhatian dalam menjaga data pribadi masing-masing dan menghormati privasi orang lain.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.375

Abstract

Women and children are groups that are vulnerable to acts of violence. National and international laws have provided protection for women and children from acts of violence. In addition, customary law as one of the rights of origin also provides protection. In West Sumatra, protection for women and children is provided through customary law contained in the Undang-Undang nan Salapan and in the Petatah Petitih that exist and lives in society. Through the nagari government, protection is provided through the resolution of acts of violence against women and children through customary settlements of acts of violence that are mild in nature. Meanwhile, serious acts of violence are resolved through the criminal justice system. It is necessary to prepare a nagari regulation to provide a legal basis for optimizing legal protection for women and children that is truly in line with the conditions that exist in customary law communities.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PERINTIS TERHADAP KERUGIAN ATAS MUSNAHNYA KARGO AKIBAT KECELAKAAN Ayuningtyas, Celfilia Devi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of pioneering cargo air transportation is an important aspect of people’s need who live in 3T (undeveloped, isolated, and outermost) areas of Indonesia. The main function of pioneering air transportation is to minimize price disparities which are very detrimental to the people of 3T area. However, in practice, the operation of pioneering cargo air transport, encountered various obstacles that resulted in aviation accidents which became the most accidental cases compared to commercial flights. So based on these problems, this research is intended to examine the legal position of pioneering cargo air transportation in Indonesia to further determine the responsibility of pioneer airlines for aviation safety and the losses incurred for the destruction of cargo in the event of an accident. The research method used in this research is normative juridical through a study of concepts and related regulations. The results of the study indicate that the legal position of pioneering cargo carriers is not only as a carrier in a cargo transport agreement but also has a legal relationship with the government based on a contract as part of the implementation of public services. Pioneer airlines are responsible together with local governments, airport authorities, and related parties to ensure flight safety as a preventive measure for accidents. If there has been an accident that destroyed the cargo, the airline is responsible for fulfilling the compensation suffered by the sender in nominal terms based on the provisions of the applicable air transportation regulations.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Nugraha, Ferdy; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.379

Abstract

Good Governance berawal dari proses reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang baik dan tanggung jawab. Adapun dalam penulisan ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pertanahan. Hasil dari penelitian ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badang Pertanahan Nasional RI, sebagai penyelenggara pemerintahan berupaya mewujudkan Good Governance terutama dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sabagaimana tujuan PTSL adalah untuk menjamin kepastian hukum bidang tanah dan teruwjudnya satu tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya tertib administrasi pertanahan.
URGENSI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA TAHUN 2024 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Arhdan, Sandy Mulia; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.391

Abstract

Kekosongan pimpinan daerah yang akan datang dipengaruhi oleh pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Akan ada kebutuhan untuk penjabat kepala daerah sementara setelah masa jabatan 101 kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan 170 kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir dan yang telah digantikan oleh penjabat Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tidak diangkat untuk keperluan pengisian lowongan sementara, melainkan untuk memenuhi tanggung jawab jabatan itu sendiri. Lantas, bagaimana mekanisme mengisi jabatan kepala daerah hingga pilkada serentak 2024 ? Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif, menganalisis sumber data hukum primer dan sekunder untuk menarik kesimpulan tentang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah segera mengeluarkan aturan pelaksana terkait pengisian jabatan penjabat sementara kepala daerah agar tugas serta wewenang juga diperhatikan kembali karena masa jabatan penjabat sementara cukup lama sampai terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024.
URGENSI SINKRONISASI PERATURAN PELAYARAN SEBAGAI ANGKUTAN MULTI MODA UNTUK MENURUNKAN BIAYA LOGISTIK Tri Februartono, Tentaminarto; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.392

Abstract

The purpose of writing this paper is to describe and analyze the need for synchronization of shipping regulations as a multimodal company in relation to the economics of high logistics costs and shipping regulations that must be synchronized in order to achieve logistics cost efficiency. The main problem in this paper is the need to synchronize shipping regulations so that shipping can carry out multi-modal service transportation without having to create or change a new business form into a Multi-Mode Transport Business Entity (BUAM). Indonesia is an archipelagic country where sea transportation is important in logistics transportation, Shipping Companies as sea transportation will play a role in reducing logistics costs if they can carry out multimodal transport contracts. The methodology used in writing this paper uses normative legal research supported by secondary data, which consists of primary legal materials, namely Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Government Regulations, Ministerial Regulations related to issues, Secondary legal materials consist of books, journals, magazines. publications, opinions of experts and professionals in the field of law and logistics, information from the internet related to the problem, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries.
COMPLIANCE OF POLRI MEMBERS WITH THE ENFORCEMENT OF THE STATE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Setio, Dedy
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.393

Abstract

The Indonesian National Police has the capacity to maintain peace in society. Police agencies have an obligation to act as a driving force for the creation of security and order in people's lives. The existence of police agencies is required to be able to overcome various problems that exist in society, especially the problem of compliance with police officers in enforcing the police professional code of ethics towards optimizing police member compliance. This research method is normative research by using statutory and conceptual approaches as a basis for answering these problems. The conclusion is that the enforcement of the police professional code of ethics is due to the weak internal control carried out by the police agency on all of its members. This weak internal oversight has caused many cases of violations of the police professional code of ethics to emerge. The efforts of the Indonesian National Police in improving its internal affairs must be able to uphold the law without violating the professional code of ethics. So that the formation of disciplinary regulations for POLRI members aims to increase and maintain credibility and unwavering commitment. The credibility and commitment of members of the National Police are as state officials who are given the task and authority as protectors, protectors and public servants, as well as law enforcers and maintaining security.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUNJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA Hasan, Zainudin; Kholif Fadia, Nadhia
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.397

Abstract

Such as ethnicity, faith, race, gender, skin shade , defects, and plenty of more, as for the accountability of the perpetrators of hate speech crimes towards the defendant HS violating Article 45A paragraph (2) Jo. Article 28 paragraph (2) of law wide variety 19 of 2016 concerning facts and electronic Transactions, is punishable by imprisonment for 8 months, because the premise for the sentence is suitable and it's miles clean that the crime committed through the defendant HS is obvious. recommendations for law enforcers, especially the Panel of Judges, in prosecuting and enforcing instances of crook acts of hate speech, they should definitely look at and be aware of the advantage of the community, in order that selections that are conventional through each the defendant and the sufferer can produce peace and quietness for the community, but prioritizing criminal interests.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022 TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT Bachmid, Fahri
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.398

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022 dan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu pemaparan fakta berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1.) Masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan setelahnya hanya dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dengan memakai cara berfikir seperti ini dapat meniadakan dan menghalangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. 2) Dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat inkonstitusional secara bersyarat, pimpinan organisasi advokat yang sedang memegang jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode sebelum Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022, maka untuk alasan kepastian hukum dan tidak mengakibatkan permasalah di dalam organisasi advokat, pimpinan organisasi advokat yang berkaitan tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan dan setelahnya pengisian masa jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada pemaknaan baru terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana putusan Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022.

Page 9 of 14 | Total Record : 135

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue