cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 552 Documents
 31   32   33   34   35 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2023)" : 552 Documents clear
KONTROL OLEH NEGARA TUAN RUMAH VS PERLINDUNGAN UNTUK PERJANJIAN INVESTASI ASING Jasond Dickywahyudi S, Arsael
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.508

Abstract

Dalam kegiatan PMA, salah satu ancaman terbesar bagi investor adalah perampasan aset miliknya oleh host state. Oleh karena itu, kegiatan PMA yang dilakukan oleh investor asing terhadap host state dituangkan dalam sebuah perjanjian investasi internasional (international investment agreement, selanjutnya disebut sebagai “IIA”). Salah satu bentuk IIA yang banyak digunakan dalam kegiatan PMA adalah perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaties, selanjutnya disebut sebagai “BITs”). BITs merupakan perjanjian antara kedua negara untuk melindungi investasi yang dibuat investor dari suatu negara dalam wilayah negara lain, yaitu host state. Sebagian besar BITs mengatur tentang kewajiban masing-masing negara terhadap investor dari negara lain, antara lain memperlakukan investor asing dengan adil dan seimbang (fair and equitable treatment, selanjutnya disebut dengan FET), tidak menasionalisasi atau merampas investasi milik investor asing kecuali dengan syarat-syarat tertentu, dan memastikan agar pembiayaan terkait investasi dapat dialihkan oleh investor asing tanpa mengalami penundaanPembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan. Hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing tidak terbatas, karena merupakan hak yang mengalir dari kedaulatan.
INSTRUMEN PASAR MODAL ILLEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI BURSA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Pramudyo, Eri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.509

Abstract

Instrumen Pasar Modal Illegal seringkali merugikan masyarakat secara luas, minimnya pengetahuan masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan instrumen pasar modal yang illegal ini mengakibatkan kerugian di masyarakat yang perspektif dalam berinvestasinya hanya mencari keuntungan namun tidak melihat dengan teliti. Penelitian ini melihat secara umum berkaitan dengan instrumen pasar modal dikatakan sebagai intrumen yang illegal serta penegakan hukumnnya. Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum. yang berkaitan dalam lingkup hukum pasar modal dalam lingkup Instrumen Pasar Modal, Sebagaimana membahas instrumen pasar modal yang tidak terdaftar pada bursa dan penegakan hukum, pada khususnya. Dari penelitian ini kita pahami bahwasanya masih banyak instrumen pasar modal yang illegal dan dalam konteks penegakan hukum, memerlukan perhatian khusus dikarenakan kerumitan dalam hal penegakannya.
PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK SODOMI TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN Arvi, Muhammad; Delmiati, Susi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.510

Abstract

Recently there have been many criminal cases where the victims were not only adults but had reached teenagers, children, and even toddlers. One of the crimes that is being hotly discussed in our society today is crimes against decency such as rape and obscenity (sodomy) of minors. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN Madjid, Neni Vesna; Putra, Mekky
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.511

Abstract

The judge's considerations in applying the crime to the defendant for the criminal act of mining without a permit in a forest area in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr legally fulfill the element of carrying out production to obtain gold which is a metal mineral group mining commodity without a permit, which regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Non-juridically, it is an aggravating situation where the actions of the Defendants can result in environmental damage. In Decision number 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr legally the Judge's consideration is fulfilling the element of participating in committing a crime, namely acting as a helper whose job is to refuel and clean 1 unit of excavator. Criminal Application by Judges Against Perpetrators of Criminal Acts of Mining Without Permits in Forest Areas in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr namely Convicting criminals with imprisonment for 6 (six) months each and a fine of each Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if it is not paid, it will be replaced with confinement for 5 (five) days. Verdict No. 167/Pid.Sus/2021/Pn. Kbr. decided to participate in mining without a permit.
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT Faniyah, Iyah; Fahmiron, Fahmiron; Satriadi, Romi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.512

Abstract

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan unsur memberatkan pidana yaitu Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp adalah pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa yang unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp dengan pertimbangan yuridis yang sama namun dikaitkan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 DALAM KEGIATAN PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) Reza, Muhammad; Rosadi, Otong
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.513

Abstract

Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated KPR Services has changed conventional mortgage services to an electronic system. With the enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020, every land office in Indonesia has provided pawning services electronically. The Pesisir Selatan District Land Office has implemented electronically integrated KPR services. The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach as the main approach which is supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the research, discussion, and analysis it can be concluded as follows: First, the application of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 in Electronically Integrated Pawning Activities at the Land Office of Pesisir Selatan Regency is that when registering Mortgage Rights manually the PPAT must come in person to the BPN office representing the bank takes care of everything up to the issuance of the Mortgage certificate, now the PPAT's task is only to submit APHT through the electronic system. The second obstacle encountered in the Implementation of Permen ATR/BPN Number 5 of 2020 in Electronically Integrated Pawn Service Activities at the Pesisir Selatan District Land Office is more likely to be technical problems related to electronic systems, such as server interruptions and power outages.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriati, Fitriati; Putra Pratama, Bisma; Suwaril, Azhamu
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.514

Abstract

The formulation of criminal acts of corruption is set forth in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Judge's Considerations in Sentence Decisions Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Juridically based on the indictment, evidence, the demands and beliefs of the Judge, the Defendant's actions fulfill the elements contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Juncto Article 55 of the Criminal Code, namely the act of abuse of authority to benefit oneself and or other people which results in losses to the state which are carried out jointly. While non-juridical considerations are burdensome considerations, as the chairman and deputy chairman of the DPRD already know that their actions violate the rules. The mitigating considerations were that the Defendant had returned state financial losses and admitted his actions. Criminal Application in the Sentence Decision Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in the Decision is based on Article 3 UUPTPK juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Criminal against the Defendant with imprisonment for 2 (Two) Years and 4 (Four) Months and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah). The additional sentence imposed is the obligation to pay replacement money in the amount of IDR 190,014,090.00 (one hundred and ninety million fourteen thousand and ninety rupiah) in decision number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah).
PROTEKSI HAK CIPTA ATAS KONTEN TIKTOK YANG DISIARKAN PADA ACARA TELEVISI Sugiati, Fenti Dwi; Anienda Tien F, Mas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.515

Abstract

According to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, Tiktok content is a work that is protected by copyright. However, TikTok content belonging to copyright holders is still being violated. The purpose of this research is to explore the laws relating to copyright infringement of TikTok content that is played back on television programs and to assess the obligations of television stations to comply with the Copyright Act. This research is looking for a suitable legal solution that can be used. With a statutory descriptive and analytic approach, this study uses a normative legal research methodology. The results show that copyright infringement occurs when TikTok content is shown on television for commercial purposes because it violates the economic rights of the creator. Content creators can take preventive legal actions to protect their rights, such as signing agreements.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Thomas, Jason Herodion; Tiopan, Demson
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.518

Abstract

Environmental Quality Standard (environment quality standard) is intended to provide direction and guidance on environmental management in an effort to prevent and identify environmental pollution. Environmental quality and the quality of waste that has been allowed to be disposed of in environmental media can be observed thanks to the Environmental Quality Standard. Therefore, pollution and environmental damage are considered to have occurred if the quality of the environment exceeds the limits of environmental quality standards. The purpose of this study is to find out how medical waste management must be carried out based on the Regulation of the Minister of Environment. Implementation of waste disposal permits according to the Environmental Law and knowing how the law enforcement process against parties who dispose of medical waste without permits according to the Law. In this study using Normative juridical research methods. In managing the environment is based on principles related to environmental management. The provisions governing Environmental Protection and Management in the Law explain that the environment must be protected and managed properly in accordance with the principles of justice, sustainability, and state responsibility. Environmental Management Protection Permits and environmental permits are prerequisites for any business that produces medical waste. This medical waste poses a threat to society and the environment due to its nature. Thus, managing medical waste must be done through the precautionary principle by applying licensing instruments that must be properly regulated.
AKUN SOSIAL MEDIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI Lukman Nurhakim, Muhammad
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.520

Abstract

The development of the digital era has made various aspects of sosial media expand in terms of function and technology. Sosial media is no longer just a tool for sosializing but has also developed as a driving force for the economic sector. The ease of interacting with various groups is used by various parties to gain benefits, one of the parties who experience these benefits is sosial media influencers. Those who have influence in cyberspace with the number of followers, make sosial media a tool to earn income. This phenomenon makes the ownership of a sosial media account have economic value, this paradigm makes the ownership of a sosial media account cannot escape the threat of crime. This study examines the risks associated with owning a sosial media account and whether ownership of a sosial media account can be used as an object in an insurance agreement. This research is a normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the research conducted, it can be concluded that ownership of sosial media accounts can be insured based on the Commercial Code, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, as well as the theory of applicable insurance law.

Page 33 of 56 | Total Record : 552

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue