cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)" : 8 Documents clear
ANALISIS EFISIENSI KREDIT MODAL VENTURA UNTUK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP (Studi Kasus Nelayan di Kabupaten Tegal) Benny Osta Nababan; Yesi Dewita Sari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5839.054 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi relatif pemberian kredit modal ventura terhadap nelayan di Kabupaten Tegal yang melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap cantrang. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengetahui efisiensi relatif nelayan penerima kredit ventura dibandingkan nelayan bukan penerima. Analisis juga dikembangkan dengan menggunakan 2 skenario yaitu maksimisasi output dan minimisasi biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan seluruh variabel input dan output, maka 6 dari 7 nelayan penerima kredit ventura efisien 100% dan hanya 2 nelayan responden tidak menerima kredit ventura yang memiliki efisiensi 100%. Berdasarkan skenario 1 dan 2, hanya 2 nelayan penerima kredit ventura yang mengalami efisiensi 100%; sedangkan yang lainnya berkisar antara 70% - 100%. Nelayan tidak menerima kredit ventura memiliki efisiensi < 70%. Pemberian kredit modal ventura dapat meningkatkan efisensi usaha perikanan tangkap terutama bagi nelayan yang melakukan penangkapan jauh dari pantai. Tittle: Efficiency analysis of Ventura Capital Credit for Fisher's Household (Case Study of Fishers in Tegal District)This research aimed to understand relative efficiency of the ventura credits to Tegal district's fishers whose cantrang fishing unit. This research used primary and secondary data and applied Data Envelopment Analysis (DEA) to find out relative efficiency of fisher who receive the ventura credit, and compare it with the fishermen without ventura credit. By using two scenarios of maximization output and minimization input, this research results show that using all output and input variables, six of seven fishers received ventura credit have a relative efficiency of 100% and only 2 fishers not received the ventura credit have relative efficiency 100%. Based on first and second scenarios, 2 fishers received ventura credit have a relative efficiency of 100% and others have a relative efficiency ranging from 70% to 100%. Fishers who are not received ventura credit have a relative efficiency less than 70%. Ventura credit enables to increase relative efficiency of fishers, especially for those who fishing beyond coastal area
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONVERSI SUMBERDAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Lubuk Panjang-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Maulana Firdaus; Yesi Dewita Sari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1860.57 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5788

Abstract

Penelitian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan perairan umum daratan telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2009, bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan yang dapat diperoleh dari keberadaan lubuk larangan serta pengelolaannya dari aspek biaya, pelaku serta aktivitas pengelolaan lubuk larangan. Metode biaya perjalanan (travel cost method) digunakan untuk mengetahui manfaat lubuk larangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tekstual, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat langsung non ekstraktif perikanan lubuk larangan Lubuk Panjang adalah sebesar 3,95 milyar rupiah per tahun yang diperoleh dari besarnya surplus konsumen dari kegiatan pariwisata. Biaya pengelolaan lubuk larangan terdiri dari biaya investasi sebesar Rp. 97.201.300,- yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan biaya operasional sebesar Rp. 12.650.000,- per tahun. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang secara teknis sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam wadah kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS, sedangkan pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara umum melalui kelembagaan adat setempat berperan sebagai pengawas. Peran serta masyarakat dalampengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan yang dibebankan kepada APBD maupun APBN. Pemanfaatan lubuk larangan yang telah berkembang menjadi objek wisata diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi. Tittle: Utilization and Management of Fisheries Resources Conservation Area. (Case Study In Lubuk Larangan Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra)Research on utilization and management of fisheries resources conservation area was conducted during March to August 2009 to understand utilization status and non-extractive direct use of fishery from the fisheries resources conservation area (lubuk larangan, literally mean restricted fisheries pool) Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra. This research analyzed cost aspects, actors and management activities. This research used travel cost method to determine the use value from the fisheries resources conservation area. Non-extractive direct use of fishery in research area provided 3.95 billion rupiah annually from a large numbers of consumer surplus from tourism activities. Management costs for running tourism activities include investment cost in 2007 (IDR 97,201,300) and operational cost (IDR 12,650,000 annually). Fisheries resources conservation area is under the management of community surveillance group (POKMASWAS) Lubuk Panjang with controlling function from village government and local community representative. By encouraging community participation in the management of conservation areas, surveillance cost from national or local budgets will reduce. As growing tourism object, fisheries resources conservation area need clear rules boundaries to distinct tourism and conservation activities.
EFEK KESEJAHTERAAN DARI KESEPAKATAN KEMITRAAN EKONOMI BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT PERDAGANGAN HASIL PERIKANAN Tajerin Tajerin; Agus Heri Purnomo; Sastrawidjaja Sastrawidjaja
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.776 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5793

Abstract

Momentum liberalisasi perdagangan akhir-akhir ini semakin menguat, sehingga mendorong Indonesia melakukan kesepakatan kemitraan ekonomi bilateral dengan negara mitra dagangnya seperti Amerika Serikat. Penelitian mengenai aspek kesejahteraan (surplus konsumen, surplus produsen dan surplus agregat) dari kesepakatan kemitraan ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat (Indonesian and United States of American Economic Partnership Agreement / IUSEPA) terkait dengan perdagangan hasil perikanan dilakukan pada tahun 2009. Data yang digunakan bersumber dari basis set data terintegrasi dari tiga database perdagangan dunia yang dimiliki WTO, TRAINS-UNCTAD dan UNSDCOMTRADE melalui penggunaan software WITS yang dikembangkan World Bank. Analisis dilakukan dengan pendekatan “SMART Model” dengan bantuan Software WITS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IUSEPA memberikan efek positif terhadap kesejahtaraan berupa surplus konsumen, surplus produsen dansurplus agregat. Besaran efek surplus produsen baru terlihat efeknya pada pemotongan tarif impor perikanan sebesar 80% dan 100%, masing-masing sebesar US$ 40,437 ribu dan sebesar US$ 704,162 ribu. Demikian pula dengan efek surplus agregat, pada pemotongan tarif impor perikanan tersebut masingmasing memberikan efek total kesejahteraan sebesar US$ 28,033 ribu dan sebesar US$ 234.748 ribu. Dari perspektif sektoral, khususnya terkait dengan perdagangan hasil perikanan dalam kerangka IUSEPA, Indonesia perlu mengusulkan pemotongan tarif impor 80-100% atau pemberlakuan tarif impor 0 – 7%kepada pihak Amerika Serikat. Tittle: Welfare Effect of Indonesia and United States of America Economic Bilateral Partnership Agreement Related with Fishery Trade.The intensified momentum of trade liberalization requires Indonesia to develop bilateral economic partnership agreement with its trading partners such with the United States. This research is an evaluation welfare aspects (consumer surplus, producer surplus and the aggregate surplus) of fishery products from bilateral economic partnership agreement between Indonesia and the United States of America (Indonesian and United States of American Economic Partnership Agreement /IUSEPA) in 2009. This research use integrated set database from three world trade databases (WTO, TRANS-UNCTAD and UNSD COMTRADE) with applying WITS software developed by the World Bank. It applied Smart Model approach using WITS software for analysis. The results of this research showed that IUSEPA has a positive effect on welfare in the form of consumer, producer and the aggregate surplus. Reducing import tariff by 80 and 100 per cent provided significant effect on producer surplus by US$ 40,437 and US$ 704,162 respectively. Similarly, the reduction resulted aggregate surplus and welfare effect by US$ 28,033 and US$ 234.748 respectively. From the sectoral perspective, Indonesia need to negotiate reduction tariff for fishery product up 80-100 per cent or put the import tariff into effect 0-7 per cent for United States under the IUSEPA framework.
KEBERLANJUTAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT Kasus DPL-BM Blongko-Minahasa Selatan, DPL-BM Pulau Sebesi, Lampung Selatan dan APL Pulau Harapan Kepulauan Seribu Riana Faiza; Tridoyo Kusumastanto; Dietriech G. Bengen; Mennofatria Boer; Fredinan Yulianda
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7526.923 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5789

Abstract

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan laut di tiga lokasi. Tujuan khususnya adalah (1) untuk mengevaluasi keberlanjutan dari perlindungan laut, dan (2) untuk merumuskan langkah strategis untuk pengembangan perlindungan laut. Penelitian dilakukan di tiga lokasi, yaitu Desa Blongko, Propinsi Sulawesi Utara, Pulau Sebesi, Provinsi Lampung, dan Pulau Harapan, Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2007. Metode analisis terdiri dari (1) analisa sumber daya alam dengan analisis kuantitatif, dan analisa keberlanjutan oleh scaling multi dimensi analisis. Ada 32 atribut telah dianalisa untuk mengevaluasi keberlanjutan perlindungan laut di tiga lokasi. Dengan analisis leverage ditemukan atribut-atribut dengan sensitivitas yang tinggi yaitu kualitas terumbu karang dan ikan karang (ekologi dan lingkungan dimensi); kontribusi pendapatan, mata pencaharian alternatif dan efek ganda dari perlindungan laut (aspek hukum ekonomi dan sosial dimensi);, peraturan daerah dan internalisasi program untuk program pembangunan daerah (dimensi kebijakan); pedoman perlindungan laut, program berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan partisipasi lembaga non pemerintah (dimensi kelembagaan). Tittle: Sustainability of Community Based Management for Marine Protected Area :Cases of the DPL-BM Blongko-Minahasa Selatan, the DPL-BM Sebesi Island-Lampung Selatan and the APL Harapan Island-Kepulauan SeribuGeneral objective of this research was to evaluate the effectiveness of marine sanctuaries in three locations. Specifically of this research were to evaluate the sustainability of marine sanctuary, and to formulate the strategic action for developing of marine sanctuary. Research was conducted at three locations, Blongko in North Sulawesi Province, Sebesi Island in Lampung Province, and Harapan Island, in Jakarta Province. Data collection was conducted during June to December 2007. This research used quantitative analysis by applying natural resources and sustainability analysis through multi dimension scaling analysis. This research applied 32 attributes to evaluate the sustainability of marine sanctuaries in three locations. By analysis of these attributes, it founded the attribute with high sensitivity remains to quality of coral reef and fish coral (ecological and environmental dimension); contribution of income, alternative livelihood and multiplier effect of marine sanctuary (economic and social dimension); legal aspect, local regulation and internalization of the program to local development program (policy dimension); and guidelines of marine sanctuary, extension officer programs and capacity building, and participation of non government institution (institutional dimension).
DINAMIKA KETERKAITAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA, 1995-2005: Pendekatan Rasmussen's Dual Criterion Tajerin Tajerin; Manadiyanto Manadiyanto; Sastrawidjaja Sastrawidjaja
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1618.177 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5794

Abstract

Kelautan dan perikanan merupakan sektor yang potensial sebagai tumpuan (prime mover) pembangunan ekonomi. Kajian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dinamika dan posisi keterkaitan sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Tabel Input-Output Kelautan dan Perikanan Tahun 1995, 2000 dan 2005. Analisis keterkaitan dilakukan dengan menggunakan model Input-Output dengan pendekatan Rasmussen's Dual Criterion. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama periode 1995-2005, indeks kepekaan dan daya penyebaran dari sub sektor yang tercakup dalam sektor kelautan dan perikanan mengalami kondisi yang dinamis. Selain itu, sub sektor – sub sektor tersebut selama periode analisis hanya menempati posisi dalam kelompok potensial dan kelompok kurang berkembang. Berkaitan dengan temuan ini, diperlukan dukungan kebijakan investasi, kebijakan iklim usaha dan kebijakan lainnya yang secara terintegrasi mampu meningkatkan keterkaitan sektor kelautan dan perikanan dengan lebih nyata dalam perekonomian Indonesia, sehingga posisinya meningkat menjadi sektor unggulan. Tittle: Linkages Dynamics of the Marine and Fisheries Sector in Indonesian Economics, 1995 2005:Rasmussen's Dual Criterion Approach.Marine and fisheries sector is emerging as a potential sector and prime mover for economic development. This study is an evaluation of the dynamics and linkages position of marine and fishery sector in Indonesia economy. This study used secondary data which are derived from Input-Output Tables of Marine and Fisheries in 1995, 2000 and 2005. It applied the Input-Output model with Rasmussen's dual Criterion approach for linkage analysis. The results showed dynamic situation of sensitivity and dispersion of marine and fisheries sector during period of 1995-2005, which can be categorized as a potential groups and less developed groups. This study found that the requirement of investment, business climate and other related policies to increase more significantly marine and fisheries sector in Indonesian economics, which lead to prime mover sector.
KARAKTERISTIK DAN NILAI MANFAAT LANGSUNG SUMBER DAYA PESISIR (Studi Kasus di Perairan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap) Riesti Triyanti; Rizki Aprilian Wijaya; Sonny Koeshendrajana; Fatriyandi Nur Priyatna
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.843 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5790

Abstract

Perairan Segara Anakan di Kabupaten Cilacap merupakan perairan semi tertutup (laguna) yang terdiri dari laguna pusat (utama), yang dikelilingi oleh hutan mangrove dan lahan pasang surut (intertidal). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik sumber daya dan mengetahui nilai manfaat langsung dari pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian dilakukan di perairan Segara Anakan Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan metode analisis Effect on Production (EoP) -Residual Rent (RR) - Replacement Cost Method (RCM). Hasil penelitian menunjukkan nilai manfaat langsung dari sumber daya perairan Segara Anakan yang digunakan untuk kegiatan perikanan, pertanian dan pemanfaatan kayu mangrove sebesar Rp 911.046.869.346 per tahun, dengan nilai pemanfaatan dari kegiatan perikanan sebesar Rp 891.526.405.816 per tahun (98,9%), pertanian Rp 6.280.864.030 per tahun (0,7%) dan penggunaan mangrove sebagai bahan bakar sebesar Rp 3.239.599.500 per tahun (0,4%). Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan sumber daya perairan Segara Anakan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah khususnya di sektor perikanan. Tittle: Characteristic and Direct Use Value of the Coastal Resources (Case Study of the Segara Anakan Resource of Cilacap District)Segara Anakan in Cilacap is a semi-enclosed lagoon which consists of the central lagoon as primary and bounded by mangrove forest and tidal land (intertidal). Mangrove ecosystem provides important roles for fisheries. Mangrove ecosystem contributes as nursery ground for marine biotas and as the filter of material contamination and wave drag. This research was to describe the characteristics of the resources and direct use value from the aquatic resources utilization in Segara Anakan, Cilacap Regency, Central Java Province during June to August 2009. This research used survey methods by applying the Effect on Production (EOP) - Residual Rent (RR) - Replacement Cost Method (RCM) method. Results of this research showed the direct use value from fishery, agriculture and mangrove extraction is IDR 911 billion per year thatinclude utilization of fisheries activity IDR 891 billion per year (98,9%), agriculture IDR 6 billion per year (0,7%), and mangrove extraction as firewood IDR 3 trillion per year (0,4%). This value describes large economic contributions of aquatic resources in Segara Anakan to local community and government, especially from fisheries.
ANALISA YURIDIS POLA PEMBAGIAN HASIL PERIKANAN (Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur) Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.065 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5795

Abstract

Pada tanggal 23 September 1964, telah disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 yang menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil perikanan. Setelah hampir 46 tahun ditetapkan materi dari peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola pembagian hasil perikanan dilakukan pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menurut tujuannya termasuk jenis penelitian normatif non doktrinal. Lokasi penelitian di wilayah Wuring Lama, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (interview) dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content of analysis). Hasil penelitian mengharapkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat pada nelayan Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesepakatan yangdilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat (common law) tidak ada sanksi yang memaksa masing-masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan padakerelaan masing-masing pihak. Hal yang membedakan adalah pola pembagian yang berbeda dan membawa rasa keadilan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan pembagian hasil perikanan tersebut. Tittle:  Juridical Analysis of Fishery Revenues Sharing Patterns, (Case Study of Wuring Fisher in Sikka District, East Nusa Tenggara)On September 23, 1964, the Government of Indonesia passed the Law number 16/1964 on fishery revenues sharing. After forty-six years, the enforcement of this law cannot face difficulties at community level. This research is an evaluation of this law application on fishing revenues sharing of wuring fisher in Wuring Lama, Wolomarang Village, West Alok, Sikka District, East Nusa Tenggara Province by analyzing legal aspects and parties' involvement in the agreement for revenues sharing. This research is non-doctrinal normative research and used primary and secondary data through structured interview and literature study. This research applied content analysis for analyzing data. This research found that the implementation of the division of fisheries products on wuring fishers has similarities and differences with the content of law. The agreement was made orally or based on local customs without sanctions to force each party to comply with. All agreements are based on the willingness of each party. The differences are division of revenues sharing patterns and sense of justice diversion at the agreements.
IDENTIFIKASI STRATEGI INTERVENSI SISTEM USAHA PERIKANAN UNTUK MENINGKATKAN PASOKAN IKAN DI LOKASI RAWAN PANGAN Yayan Hikmayani; Rani Hafsaridewi; Agus Heri Purnomo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1839.566 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5791

Abstract

Penelitian terkait dengan pengembangan sistem usaha perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah dilakukan pada Tahun 2009, di lokasi-lokasi yang mewakili wilayah-wilayah yang oleh Badan Ketahanan Pangan dikategorikan sebagai rawan pangan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dengan data yang dikumpulkan menggunakan metode survey. Responden terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan dan masyarakat yang dipilih secara purposif masing-masing dari satu desa di kabupaten-kabupaten yang dinyatakan paling rawan pangan terpilih. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan modeling, untuk mengetahui strategi dalam pengembangan usaha budidaya guna pemenuhan konsumsi ikan ideal oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya pembedaan strategi pengembangan sistem usaha perikanan di setiap lokasi, tergantung potensi lokasi masing-masing. Strategi pertama dilakukan dengan mengembangkan usaha perikanan mencakup sistem usaha budidaya mulai dari pembenihan sampai pembesaran serta penumbuhan usaha penyedia jasa input. Strategi lainnya yaitu dengan meningkatkan usaha perikanan yang ada di darah lain terdekat guna mensuplai kebutuhan ikan untuk konsumsi ikan di lokasi rawan pangan. Strategi intervensi dimaksud dapat dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha budidaya. Tittle: Development Strategy of Fisheries Farming System to Support Food Security at Food Shortage AreasThis research was to assess fisheries farming system development in supporting food security program in selected food shortage areas according to definition of the Food Security Agency, the Ministry of Agriculture. Research was conducted in 2009 and used survey method. Respondent was selected by using purposive sampling method. Primary and secondary data were used in this study. Data processing was carried out descriptively by using the System Dynamics Modeling Approach to find out appropriate strategy for developing fisheries farming system. Results showed that the fisheries farming system development at each location has different strategy depending on its potential resource. The first proposed strategy is to provide fisheries farming system, starting from seed production to nursery and grow-out culture activities, as well as to develop provider of business inputs. Another strategy is to improve existing fisheries farming system in the areas nearby to supply the needs of fish consumption in food shortage locations.

Page 1 of 1 | Total Record : 8