cover
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 224 Documents
The Effect of Growth Mindset on Work Readiness: The Mediating Role of Occupational Health and Safety (OHS) Competence and the Contribution of Seafaring Experience Adhi Pratistha Silen
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.18538

Abstract

The urgency of strengthening work safety mindset and occupational health and safety (OHS) competence has become a policy priority for Indonesia’s maritime human resource development in facing global competition and STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) requirements. This study aims to analyze the effects of growth mindset and OHS competence on work readiness, as well as the role of seafaring experience, as an empirical basis for formulating holistic maritime HR development policies. The research employed a quantitative approach using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with 243 upgrading trainees at Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, measuring growth mindset, work readiness, OHS competence, and seafaring experience constructs. Results show that growth mindset positively and significantly affects work readiness (β=0.225; t=3.659; p<0.001) and OHS competence (β=0.406; t=4.395; p<0.001). OHS competence strongly influences work readiness (β=0.547; t=6.600; p<0.001). Seafaring experience significantly contributes to growth mindset (β=0.542; t=7.255; p<0.001), work readiness (β=0.194; t=3.145; p=0.002), and OHS competence (β=0.528; t=5.881; p<0.001). Mediation analysis confirms the significant role of OHS in the growth mindset→work readiness pathway (indirect effect=0.222; 95% CI [0.131; 0.361]). Policy implications include strategic recommendations: (1) integration of growth mindset modules in national maritime training curricula; (2) strengthening OHS training portion and quality to minimum 20-25% of total training hours; (3) implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) systems for seafaring experience validation; (4) development of evidence-based holistic competency assessment standards. This research contributes to transforming Indonesia’s maritime HR development policy towards excellence in maritime human capital supporting the world maritime axis vision.
Ketimpangan Pembangunan Pesisir dan Kerentanan Nelayan Tradisional: Studi Kasus di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 Ilham Maulana Bagaskara
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i2.20754

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak pembangunan pesisir terhadap nelayan kecil di Jakarta Utara dengan menempatkan kawasan PIK 2 sebagai konteks utama transformasi ruang pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkaya statistik deskriptif melalui analisis dokumen, tinjauan pustaka, observasi lapang, wawancara eksploratif, dan dokumentasi visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya menghasilkan perubahan spasial, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi nelayan kecil melalui penyempitan ruang tangkap, meningkatnya biaya operasional, dan melemahnya kapabilitas rumah tangga nelayan. Reklamasi Teluk Jakarta diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp207,15 miliar per tahun, termasuk sekitar Rp94,71 miliar yang ditanggung nelayan tangkap. Pada tingkat komunitas, jumlah penduduk Salembaran Jati menurun sebesar 26,3% pada periode 2010–2024, dengan sekitar 10% warga terdampak penggusuran. Catatan lapang menunjukkan bahwa konsumsi solar nelayan meningkat dari 7–8 liter menjadi 15–20 liter per trip atau naik sekitar 87,5%–185,7%. Dengan asumsi 20 hari melaut per bulan, tambahan kebutuhan BBM mencapai 140–260 liter per bulan. Di sisi lain, mayoritas responden berpendidikan SMP–SMA dan sebagian belum memiliki BPJS, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas adaptasi dan perlindungan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pesisir di sekitar PIK 2 merupakan konsekuensi dari pembangunan yang cenderung memusatkan manfaat ekonomi pada kawasan investasi, sementara biaya ekologis dan sosial dialihkan kepada komunitas nelayan kecil. Oleh karena itu, pembangunan pesisir memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif melalui perlindungan ruang tangkap tradisional, pengukuran dampak sosial-ekologis berbasis operasional nelayan, penguatan perlindungan sosial, penyediaan pembiayaan adaptif, dan partisipasi bermakna masyarakat pesisir dalam tata kelola pembangunan. Title: Coastal Development Inequality and the Vulnerability of Traditional Fishers: A Case Study of the Pantai Indah Kapuk 2 AreaThis study examines the impacts of coastal development on small-scale fishers in North Jakarta by positioning the PIK 2 area as a major context of coastal spatial transformation. The research applies a descriptive qualitative approach enriched with descriptive statistics through document analysis, literature review, field observation, exploratory interviews, and visual documentation. The findings show that coastal development not only produces spatial transformation but also intensifies the socio-economic vulnerability of small-scale fishers through shrinking fishing grounds, rising operational costs, and declining household capabilities. The reclamation of Jakarta Bay is estimated to generate annual economic losses of Rp207.15 billion, including Rp94.71 billion borne by capture fishers. At the community level, the population of Salembaran Jati declined by 26.3% between 2010 and 2024, with around 10% of residents affected by eviction. Field findings indicate that diesel consumption increased from 7–8 liters to 15–20 liters per fishing trip, equivalent to an increase of 87.5%–185.7%. Assuming twenty fishing trips per month, additional fuel demand reaches 140–260 liters monthly. Most respondents were educated only up to junior and senior high school levels, while some lacked BPJS coverage, indicating limited adaptive capacity and weak social protection. This study argues that coastal inequality surrounding PIK 2 reflects a development model that concentrates economic benefits within investment-oriented coastal spaces while transferring ecological and social costs to small-scale fishers. Therefore, coastal development policies should adopt a more inclusive approach through the protection of traditional fishing grounds, operational-based socio-ecological impact assessments, strengthened social protection, adaptive financing schemes, and meaningful participation of coastal communities in development governance.
Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Perikanan Untuk Hilirisasi Berorientasi Pasar: Studi Kasus Koperasi Mina Muara Sejahtera Donnie Aqsha; Marimin Marimin; Eko Ruddy Cahyadi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 2 (2026): Desember 2026 (Article in Press)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i2.18887

Abstract

Pelibatan kelembagaan koperasi pada berbagai program strategis nasional di tengah rendahnya kontribusi ekonomi dan pemanfaatan kelembagaan koperasi dalam industri perikanan tangkap, menimbulkan pertanyaan bagaimana koperasi dapat meningkatkan taraf hidup nelayan melalui hilirisasi perikanan berorientasi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal Koperasi Perikanan, model konseptual, serta strategi yang diperlukan untuk penguatan kelembagaan koperasi perikanan untuk hilirisasi berorientasi pasar. Menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM), dipadu dengan kerangka VRIO dan PESTLE untuk identifikasi faktor internal dan eksternal, metode Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menyusun model konseptual, dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi bisnis hilirisasi dan pelaksanaan pendidikan bagi anggota merupakan faktor internal, sedangkan kondisi TPI dan kawasan pelabuhan merupakan faktor eksternal utama yang menjadi kelemahan dan ancaman dalam kemampuan koperasi perikanan untuk hilirisasi. Sub elemen kunci dalam pengembangan organisasi bisnis hilirisasi yaitu perbaikan TPI dan penataan kawasan pelabuhan, penetapan model organisasi yang tepat, dan identifikasi target pasar potensial. Strategi penguatan kelembagaan koperasi diprioritaskan pada perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sumber bahan baku untuk mengembangkan produk ikan fillet beku sesuai kebutuhan industri pengolahan dan pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada implementasinya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan program strategis nasional dengan melibatkan kementerian terkait. Penguatan kelembagaan koperasi perikanan diharapkan mampu menghasilkan produk olahan perikanan berkualitas untuk memenuhi permintaan pasar. Title: Institutional Strengthening Strategies For Fisheries Cooperatives in Market-Oriented Downstreaming: A Case Study of the Mina Muara Sejahtera CooperativeThe involvement of cooperative institutions in various national strategic programs, amid the low economic contribution and limited utilization of cooperatives in the capture fisheries industry, raises the question of how cooperatives can improve fishers’ livelihoods through market-oriented downstreaming. This study aims to identify the internal and external factors of fisheries cooperatives, develop a conceptual model, and formulate strategies required for institutional strengthening to support market-oriented downstreaming. The research employs a Soft Systems Methodology (SSM), combined with the VRIO and PESTLE frameworks to identify internal and external factors, Interpretive Structural Modeling (ISM) to construct the conceptual model, and Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine strategic priorities. The findings reveal that business downstreaming management and member education are key internal factors, while the condition of fish landing sites (TPI) and port areas represent major external weaknesses and threats to cooperative downstreaming capacity. Key sub-elements in developing downstreaming business organizations include improving fish landing sites and port area management, establishing appropriate organizational models, and identifying potential target markets. Institutional strengthening strategies are prioritized on expanding market access, enhancing human resource capacity, and securing raw material supply to develop frozen fish fillet products that meet the needs of processing industries and the Free Nutritious Meal (MBG) program. In practice, the government, through the Coordinating Ministry for Food Affairs, can coordinate the implementation of national strategic programs by involving relevant ministries. Strengthening fisheries cooperatives is expected to produce high-quality fishery products that meet market demand.
Revitalisasi Peran Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan di Indonesia: Analisis Tantangan dan Strategi Penguatan Sistem Penyuluhan Wahjudi Poerwanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.21095

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, optimalisasi potensi ini terhambat oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku utama. Penyuluh perikanan memegang peran krusial sebagai agen perubahan, perantara informasi, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini sistem penyuluhan perikanan, mengidentifikasi tantangan fundamental, dan merumuskan strategi revitalisasi peran penyuluh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan meta-analisis terhadap data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur ilmiah periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah penyuluh (sekitar 4.000-5.000 orang) dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mencapai jutaan, menyebabkan rasio penyuluhan yang tidak ideal. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan penyuluh senior, serta minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan strategi "Hybrid Extension System" yang mengintegrasikan penyuluhan konvensional dengan platform digital, penguatan kelembagaan melalui sinergi pusat-daerah, serta peningkatan kompetensi penyuluh dalam aspek manajerial dan kewirausahaan. Revitalisasi ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Title: Revitalizing the Role of Fisheries Extension Officers in Enhancing the Capacity of Fisheries Stakeholders in Indonesia: An Analysis of Challenges and Strategies for Strengthening the Fisheries Extension SystemThe marine and fisheries sector is a strategic pillar of Indonesia’s economic development. However, the optimization of this potential is hindered by the low capacity of human resources among primary actors. Fisheries extension workers play a crucial role as agents of change, information intermediaries, and facilitators in empowering coastal communities. This study aims to analyze the current condition of the fisheries extension system, identify fundamental challenges, and formulate strategies for revitalizing the role of extension workers. The method used is descriptive qualitative with a meta-analysis of secondary data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), Statistics Indonesia (BPS), and scientific literature from 2020-2025. The results show a significant gap between the number of extension workers (approximately 4,000-5,000 personnel) and the millions of fishery business actors, resulting in a non-ideal extension ratio. Key challenges include limited infrastructure, low adoption of digital technology among senior extension workers, and minimal operational budget support. This study recommends a “Hybrid Extension System”strategy integrating conventional extension with digital platforms, institutional strengthening through central-regional synergy, and enhancing extension workers’ competence in managerial and entrepreneurial aspects. This revitalization is urgently needed to increase the productivity, competitiveness, and welfare of Indonesian fishery business actors towards the vision of Golden Indonesia 2045.