Garuda - Garba Rujukan Digital

Reorientasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Poerwanto, Wahjudi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.19105

Program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai efektivitas yang berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sebagai determinan utama dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif melalui metode studi kasus di tiga kabupaten pesisir, antara lain Indramayu, Pati, dan Lombok Utara, penelitian ini menelaah keterkaitan antara tingkat partisipasi masyarakat, model pemberdayaan yang diterapkan, dan capaian program pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 45 informan kunci yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah, pengelola program, dan perwakilan masyarakat pesisir, serta melalui observasi partisipatif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kombinasi partisipasi aktif masyarakat dan model pemberdayaan yang kontekstual serta adaptif terhadap kondisi lokal. Model pemberdayaan partisipatif menghasilkan efektivitas 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan model paternalistik (82% vs. 35%). Analisis lanjutan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program (β = 0,67, p < 0,01), dengan partisipasi masyarakat berperan sebagai variabel mediasi (β = 0,35, p < 0,01). Empat faktor kunci yang menentukan efektivitas meliputi kapasitas kelembagaan masyarakat, kesesuaian teknologi dengan karakteristik lokal, akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menuju tata kelola partisipatif (bottom-up participatory governance) dalam perencanaan dan implementasi program. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, pembentukan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, serta integrasi pemberdayaan berbasis pengetahuan lokal dalam desain kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.Title: Reorientation of Community Empowerment Policies in Sustainable Marine and Fisheries Development Marine and fisheries development programs in Indonesia face complex challenges in achieving sustainable effectiveness at the local level. This study aims to analyze the roles of community empowerment and participation as key determinants in enhancing the effectiveness of marine and fisheries development programs. Using an exploratory qualitative approach and a case study method conducted in three coastal districts, Indramayu, Pati, and North Lombok. This research examines the interrelationship between the level of community participation, the empowerment models applied, and the outcomes of development programs. Data was collected through in-depth interviews with 45 key informants, including local government officials, program managers, and representatives of coastal communities, complemented by participatory observation and policy document analysis. The findings reveal that the effectiveness of marine and fisheries development programs largely depends on the combination of active community participation and empowerment models that are contextually grounded and locally adaptive. The participatory empowerment model demonstrated 2.3 times higher effectiveness compared to the paternalistic model (82% vs. 35%). Further analysis indicates that community empowerment has a positive and significant influence on program effectiveness (β = 0.67, p < 0.01), with community participation acting as a mediating variable (β = 0.35, p < 0.01). Four key factors influencing program effectiveness include community institutional capacity, the appropriateness of technology to local characteristics, access to economic and informational resources, and consistent government policy support. The study underscores the need for a paradigm shift from a top-down approach toward bottom-up participatory governance in program planning and implementation. To enhance effectiveness and sustainability, this study recommends strengthening the institutional capacity of coastal communities, establishing inclusive and locally responsive participatory mechanisms, and integrating locally based knowledge empowerment into the design of marine and fisheries development policies and programs in Indonesia.

Optimasi Budi Daya Ikan Nila Menggunakan Recirculating Aquaculture Systems (RAS) di Kolam Terpal Bundar: Analisis Kelayakan Tahap Pendederan Mahargyo, Dhady Pelita; Waluyo, Buyung Purnomo; Prayoto, Prayoto; Rahardjo, Sugeng; Wartini, Sri; Supriyadi, Bambang; Widyastuti, Rida
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.15605

Budi daya ikan nila (Oreochromis niloticus) memegang peran strategis dalam penyediaan protein perikanan, namun peningkatan produksi masih dihadapkan pada tantangan efisiensi dan keberlanjutan, khususnya pada tahap pendederan yang bersifat kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan teknis dan finansial pendederan ikan nila menggunakan Recirculating Aquaculture Systems (RAS) pada kolam terpal bundar di SLP Magetan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Penelitian dilakukan melalui pendekatan eksperimental berbasis demplot lapangan dengan pengumpulan data kualitas air, parameter teknis pemeliharaan, biaya investasi dan operasional, serta hasil produksi. Analisis kelayakan finansial dilakukan menggunakan indikator keuntungan usaha, Revenue - Cost Ratio, Break Even Point, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Payback Period. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem RAS menghasilkan keuntungan bersih Rp213.625 per siklus dengan nilai Revenue - Cost Ratio sebesar 1,10 dan Break Even Point penjualan sebesar Rp1.658.317,95 per siklus. Analisis jangka panjang menunjukkan nilai Net Present Value sebesar Rp17.178.294 pada tingkat suku bunga 13% serta Internal Rate of Return sebesar 27,58%, yang mengindikasikan bahwa usaha mampu menciptakan nilai tambah dan tingkat pengembalian yang kompetitif. Namun demikian, Payback Period selama 12 tahun 7 bulan melampaui umur proyek delapan tahun, menunjukkan keterbatasan dari sisi likuiditas dan kecepatan pengembalian modal. Temuan ini menegaskan bahwa pendederan nila berbasis RAS layak secara teknis dan finansial dalam perspektif nilai dan pengembalian, tetapi memerlukan optimasi biaya awal dan dukungan pembiayaan agar berkelanjutan. Implikasi penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengambilan keputusan teknis dan kebijakan dalam pengembangan budidaya nila berbasis RAS.Title: Optimizing Tilapia Farming Using Recirculating Aquaculture Systems (RAS) in Round Tarpaulin Ponds: Feasibility Analysis of the Fingerling Stage Nile tilapia (Oreochromis niloticus) aquaculture plays a strategic role in global fish protein supply; however, production expansion continues to face efficiency and sustainability challenges, particularly during the critical fingerling stage. This study aims to evaluate the technical and financial feasibility of tilapia fingerling production using a Recirculating Aquaculture System (RAS) in round tarpaulin ponds at SLP Magetan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. The research employed a field-based experimental demonstration plot, collecting data on water quality, husbandry performance, investment and operational costs, and production output. Financial feasibility was assessed using profit analysis, Revenue–Cost Ratio, Break Even Point, Net Present Value, Internal Rate of Return, and Payback Period. The results indicate that RAS-based fingerling production generates a net profit of IDR 213,625 per cycle with a Revenue–Cost Ratio of 1.10 and a Break Even Point of IDR 1,658,317.95 per cycle. Long-term analysis shows a positive Net Present Value of IDR 17,178,294 at a 13% discount rate and an Internal Rate of Return of 27.58%, confirming the project’s ability to create economic value and offer a competitive return. Nevertheless, the Payback Period of 12 years and 7 months exceeds the project lifespan of eight years, indicating constraints related to liquidity and capital recovery speed. These findings suggest that RAS-based tilapia fingerling production is technically viable and financially attractive in terms of value creation, yet requires cost optimization and appropriate financing schemes to enhance long-term sustainability. The study provides empirical evidence to support technical decision-making and policy formulation for sustainable RAS-based tilapia aquaculture.

Strategi Perluasan Pasar Udang Beku Indonesia ke Negara BRICS Ramadona, Tomi; Budiharsono, Sugeng; Suhana, Suhana; Novindra, Novindra; Sapanli, Kastana; Septya, Fanny
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.16107

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan perdagangan udang beku Indonesia (HS 030617), yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti hambatan tarif dan non-tarif, tingginya biaya logistik, dan keterbatasan penetrasi pasar, sekaligus merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan perdagangan ke negara-negara anggota BRICS.. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang mencakup analisis tren ekspor time-series selama periode 2013–2023, perhitungan daya saing menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA), dan kerangka Tinbergen untuk merumuskan kebijakan perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor udang beku Indonesia ke negara BRICS mengalami tren peningkatan, meskipun kontribusinya terhadap total ekspor nasional masih relatif kecil. Namun di sisi lain tren ekspor ke negara di luar BRICS mengalami penurunan. Dengan demikian potensi diversifikasi terbuka lebar melalui pasar Rusia, India, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab yang mulai menunjukkan tren pertumbuhan positif. Nilai RCA Indonesia untuk produk udang beku tercatat konsisten di atas angka 5,0 hingga 10,2, yang menandakan keunggulan komparatif kuat, meskipun belum diikuti dengan strategi penetrasi pasar yang optimal. Hambatan tarif, regulasi SPS, dan tingginya biaya logistik menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama melalui BRICS Seafood Agreement, peningkatan efisiensi logistik rantai dingin, dan diversifikasi pasar ekspor sebagai strategi menuju integrasi pasar perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Title: Expansion Strategy for Indonesia’s Frozen Shrimp Market Into Brics CountriesThis study aims to analyze the potential and challenges of the Indonesian frozen shrimp trade (HS 030617), which still faces various structural obstacles such as tariff and non-tariff barriers, high logistics costs, and limited market penetration, while also formulating policies that support the development of trade to BRICS member countries. This study aims to analyze the potential and challenges of the Indonesian frozen shrimp trade (HS 030617) and formulate policies to support the development of trade to BRICS member countries. This study uses secondary data analysis methods that include time-series export trend analysis during the 2013–2023 period, competitiveness calculations using the Revealed Comparative Advantage (RCA) method, and the Tinbergen framework to formulate trade policies. The results show that Indonesian frozen shrimp exports to BRICS countries are experiencing an increasing trend, although their contribution to total national exports is still relatively small. However, on the other hand, the export trend to countries outside BRICS is decreasing. Thus, the potential for diversification is wide open through the markets of Russia, India, South Africa, and the United Arab Emirates, which are starting to show a positive growth trend. Indonesia’s RCA for frozen shrimp products has consistently been recorded at between 5.0 and 10.2, indicating a strong comparative advantage, although an optimal market penetration strategy has not accompanied it. Tariff barriers, SPS regulations, and high logistics costs are the main challenges that the government must overcome. This study recommends strengthening cooperation through the BRICS Seafood Agreement, improving cold chain logistics efficiency, and diversifying export markets as strategies towards more inclusive and sustainable fisheries market integration.

Kinerja Ekspor Cakalang Beku Indonesia di Pasar Internasional Menggunakan Almost Ideal Demand System (AIDS) Musyafak Musyafak; Suharno Suharno; Nia Rosiana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.16808

Cakalang beku menjadi komoditas unggulan ekspor perikanan indonesia tertinggi kedua dalam penyumbang surplus perdagangan. Selain itu, nilai ekspor menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Namun persaingan ketat mengharuskan cakalang beku Indonesia untuk terus melakukan ekspansi pasar. Tujuan studi ini yaitu untuk menganalisis elastisitas permintaan ekspor cakalang beku Indonesia di Pasar Internasional dengan Almost Ideal Demand System (AIDS) yang diestimasi menggunakan Seemingly Unrelated Regression (SUR). Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari ITC Trade Map dengan kode HS 030343 (Frozen Skipjack or Stripe-bellied bonito “Euthynnus-Katsuwonus-pelamis”). Data yang digunakan yaitu data panel dengan seri waktu bulanan dari tahun 2014 hingga 2024. Sementara itu, data cross-sectional menggunakan China, Taiwan, Spanyol, Korea Selatan dan Jepang sebagai pesaing utama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan cakalang beku Indonesia bersifat inelastis terhadap harga, sehingga tidak responsif terhadap perubahan harga. Elastisitas pengeluaran menunjukkan cakalang beku indonesia masuk kategori barang normal, khususnya sebagai necessity goods yang berperan sebagai bahan baku bagi industri pengolahan China dan Taiwan. Sehingga tetap dibutuhkan meskipun terjadi fluktuatif pengeluaran global. Nilai elastisitas silang menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bersaing dengan Spanyol, Korea Selatan dan Jepang. Sementara dengan China dan Taiwan, cakalang beku Indonesia cenderung menjalin kerjasama dalam rantai nilai global. Temuan studi ini mengungkap bahwa Indonesia harus fokus pada strategi penguatan sistem jaminan mutu dan keberlanjutan produk melalui sertifikasi MSC dan eco-labeling, strategi korporasi dengan China dan Taiwan pada rantai pasok global, dan strategi market intellegence untuk dapat bersaing dengan Korea Selatan, Jepang, dan Spanyol. TItle: Export Performance of Indonesian Frozen Skipjack in International Market Using Almost Ideal Demand System (AIDS) Frozen skipjack tuna is Indonesia’s second-largest fisheries export commodity and the second-largest contributor to the trade surplus. Furthermore, export values have shown a positive trend over the past three years. However, intense competition necessitates that Indonesia’s frozen skipjack tuna continue to expand its market reach. The objective of this study is to analyze the elasticity of demand for Indonesia’s frozen skipjack tuna exports in the international market using the Almost Ideal Demand System (AIDS), estimated via Seemingly Unrelated Regression (SUR). The data source is secondary data obtained from the ITC Trade Map under HS code 030343 (Frozen Skipjack or Stripe-bellied bonito “Euthynnus-Katsuwonus-pelamis”). The data used consists of panel data with monthly time series from 2014 to 2024. Meanwhile, the cross-sectional data uses China, Taiwan, Spain, South Korea, and Japan as Indonesia’s main competitors. The research results indicate that demand for Indonesian frozen skipjack is inelastic with respect to price, meaning it is unresponsive to price changes. Expenditure elasticity indicates that Indonesian frozen skipjack falls into the category of normal goods, specifically as a necessity good serving as a raw material for the processing industries in China and Taiwan. Thus, it remains in demand despite fluctuations in global expenditure. Cross-elasticity values show that Indonesia tends to compete with Spain, South Korea, and Japan. Meanwhile, with China and Taiwan, Indonesian frozen skipjack tends to engage in cooperation within the global value chain. The findings of this study reveal that Indonesia must focus on strategies to strengthen quality assurance and product sustainability through MSC certification and eco-labeling, corporate strategies with China and Taiwan within the global supply chain, and market intelligence strategies to compete with South Korea, Japan, and Spain.

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Strategi Akselerasi Status Unggul Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Berbasis Analisis Sosial Ekonomi Suryat Dedie Susena
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.19775

Rendahnya mutu pendidikan tinggi sektor kelautan dan perikanan memiliki implikasi sosial ekonomi yang signifikan, menghambat kesiapan tenaga kerja maritim dalam menghadapi persaingan global dan menekan potensi kesejahteraan masyarakat pesisir. Masalah struktural yang meliputi kesenjangan kompetensi pendidik, disparitas sarana prasarana, inefisiensi tata kelola, dan keterbatasan pendanaan menjadi penghalang utama pencapaian status Akreditasi Unggul. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis guna mengatasi hambatan tersebut. Menggunakan metode analisis kebijakan Bardach’s Eightfold Path dan kerangka Avoid-Shift-Improve, studi ini menganalisis data sekunder hasil monitoring evaluasi tahun 2019-2023,berupa data akreditasi dan monitoring satuan pendidikan . Temuan menunjukkan bahwa intervensi pada kapasitas modal manusia (human capital) memberikan dampak pengganda (multiplier effect) ekonomi terbesar. Rekomendasi utama kajian ini menekankan penguatan kompetensi dan pemerataan pendidik melalui regulasi terintegrasi dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan, menciptakan tenaga kerja terampil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan yang inklusif. Title: Educator and Education Personnel Capacity Enhancement Policy: Acceleration Strategy for Excellence Status of Marine and Fisheries Higher Education Based on Socio-Economic AnalysisThe low quality of higher education in the marine and fisheries sector carries significant socio-economic implications, hindering the readiness of the maritime workforce to face global competition and suppressing the potential welfare of coastal communities. Structural issues encompassing gaps in educator competency, infrastructure disparities, governance inefficiencies, and funding constraints serve as primary barriers to achieving “Excellent” accreditation status. This paper aims to formulate strategic policy recommendations to overcome these obstacles. Utilizing Bardach’s Eightfold Path policy analysis method and the Avoid-Shift-Improve framework, this study analyzes secondary data from monitoring and evaluation reports spanning 2019-2023. Findings indicate that interventions in human capital capacity yield the largest economic multiplier effect. The main recommendation emphasizes strengthening educator competencies and ensuring equitable distribution through integrated regulations and cross-sectoral synergy to enhance education quality and the competitiveness of the marine and fisheries sector. This is expected to accelerate education quality improvement, create a skilled workforce, and promote inclusive economic growth in the marine sector.

Inovasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Untuk Mengurangi Kemiskinan di Wilayah Pesisir Rukin Rukin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.16550

Wilayah pesisir Kabupaten Malang memiliki potensi wisata strategis yang dapat diolah sebagai instrumen kebijakan untuk menggerakkan ekonomi desa dan menekan kemiskinan struktural. Destinasi seperti Balekambang, Sendang Biru, dan Tiga Warna menawarkan keunggulan ekologis dan kultural yang membuka ruang diversifikasi ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada perikanan tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, tantangan, dan peluang pengembangan pariwisata pesisir Kabupaten Malang sebagai strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kebijakan pembangunan pariwisata pesisir serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata pesisir ditopang oleh kelembagaan lokal yang kuat, sumber daya manusia yang terlatih, dan keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan wisata. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pembangunan pesisir berbasis kearifan lokal dengan model partisipatif seperti Community-Based Ecotourism (CBET) dan Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM) mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Kombinasi kebijakan adaptif dan partisipasi komunitas terbukti menciptakan sinergi yang mendorong keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kemiskinan struktural di wilayah pesisir. Title: Innovation in Tourism Development Policy to Reduce Poverty in Coastal AreasThe coastal areas of Malang Regency possess strategic tourism potential that can be developed as a policy instrument to stimulate the village economy and alleviate structural poverty. Destinations such as Balekambang, Sendang Biru, and Tiga Warna offer ecological and cultural advantages that provide economic diversification for residents who have traditionally relied on traditional fishing. This study aims to analyze the potential, challenges, and opportunities for coastal tourism development in Malang Regency as a local-based poverty alleviation strategy. The study employed a descriptive qualitative approach, employing library research and policy analysis. This approach was used to examine coastal tourism development policies and assess their suitability to community needs and the principles of sustainable development. The findings indicate that successful coastal tourism development is supported by strong local institutions, trained human resources, and active community involvement in tourism management. The study’s key findings demonstrate that integrating local wisdom-based coastal development policies with participatory models such as Community-Based Ecotourism (CBET) and Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM) can increase the effectiveness of tourism management while strengthening the economies of coastal communities. The combination of adaptive policies and community participation has been proven to create synergies that promote environmental sustainability, improve welfare, and reduce structural poverty in coastal areas.

Strengthening Work Safety Mindset and Competence as a Policy Strategy for Maritime Human Resource Development in Indonesia Soleh Uddin; Syafni Yelvi Siska
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.17872

This study examines the effect of Practice-Based Teaching (PBT) on maritime workforce readiness (MWR) with a focus on strengthening work safety mindset and competence, and the mediating roles of Maritime Safety Competence (MSC) and Safety Self-Efficacy (SSE). Employing a causal-comparative quantitative design, data were collected via a 20-item, 5-point Likert questionnaire from a purposive sample of 167 Nautical Technology students at Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (pilot test n = 50). The instrument measures safety knowledge, emergency procedure skills, safety awareness attitudes, and regulatory compliance behaviors. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was used to evaluate measurement quality and test direct and indirect effects. Measurement indicators demonstrated excellent reliability and convergent validity (Cronbach’s α = 0.935–0.962; AVE > 0.79). Results show that PBT has a strong, significant direct effect on MWR (β = 0.749, t = 15.804, p < 0.001) and significantly predicts MSC (β = 0.575, t = 7.935, p < 0.001) and SSE (β = 0.592, t = 8.958, p < 0.001). MSC significantly influences MWR (β = 0.417, t = 5.652, p < 0.001), and mediates the PBT→MWR relationship partially (indirect β = 0.240, t = 4.592, p < 0.001). In contrast, SSE does not significantly predict MWR (β = 0.078, t = 0.992, p = 0.322), nor does it mediate the PBT→MWR link (indirect β = 0.046, t = 0.984, p = 0.326). The findings imply that PBT enhances maritimeemployability chiefly through strengthening demonstrable safety competencies; policy recommendations include: (1) integration of safety culture into structured practical curricula; (2) reinforcement of performance-based assessment using safety scenario simulations; (3) investment in safety simulators and emergency response training facilities; (4) industry partnerships to align safety competency standards with STCW requirements and operational vessel needs; and (5) safety mindset mentoring programs by maritime industry practitioners.

Kebijakan Pengeluaran Kepiting Bakau dan Kontribusinya terhadap PDB Perikanan Nasional Ahmad Nashrullah; Yuni Puji Hastuti; Malta Malta
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.19234

Eksploitasi berlebihan kepiting bakau (Scylla spp.) oleh nelayan telah menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya karena praktik penangkapan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perikanan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan pembatasan penangkapan dan pelepasan kepiting guna menjaga keberlanjutan stok sekaligus menjamin kesinambungan produksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja sosial ekonomi sektor perikanan kepiting bakau, khususnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan Nasional. Penelitian menggunakan data deret waktu periode 2014–2023 serta data primer dari 161 responden yang dipilih dari total 241 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, terutama eksportir kepiting bakau yang terdampak langsung oleh kebijakan. Variabel yang dianalisis meliputi PDB sektor perikanan serta volume dan nilai ekspor kepiting bakau Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan ekonometrika Vector Auto Regression (VAR) dengan dukungan Microsoft Excel 365 dan EViews 9. Hasil uji stasioneritas Augmented Dickey–Fuller (ADF) menunjukkan seluruh variabel telah stasioner setelah transformasi, dengan uji panjang lag optimal berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC) sebesar satu periode. Uji kointegrasi Johansen mengindikasikan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil antara PDB perikanan dan kinerja ekspor kepiting bakau, sementara uji kausalitas Granger menunjukkan hubungan kausal dua arah antara nilai ekspor kepiting bakau dan PDB sektor perikanan. Temuan ini menunjukkan terjadinya pergeseran komoditas dari produk tidak hidup atau olahan menuju produk hidup, segar, dan beku dengan nilai jual lebih tinggi, yang menegaskan bahwa kebijakan pembatasan penangkapan kepiting tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga berdampak positif terhadap kinerja ekonomi dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional. Title: Mud Crab Export Regulations and Their Contribution to the Fisheries Gross Domestic ProductOverexploitation of mud crabs (Scylla spp.) by fishermen has posed a serious threat to resource sustainability due to harvesting practices that are not fully aligned with sustainable fisheries principles. This condition prompted the Government of Indonesia to implement catch-restriction and release policies aimed at maintaining stock sustainability while ensuring production continuity. This study analyzes the impact of these policies on the socio-economic performance of the mud crab fisheries sector, particularly its contribution to the national fisheries Gross Domestic Product (GDP). The research employs time-series data covering the period 2014–2023, complemented by primary data collected from 161 respondents selected from a total population of 241 marine and fisheries business actors, mainly mud crab exporters directly affected by the policy. The variables analyzed include fisheries-sector GDP, as well as the volume and value of Indonesian mud crab exports. Data were analyzed using an econometric Vector Auto Regression (VAR) approach, supported by descriptive and statistical analyses using Microsoft Excel 365 and EViews 9. The Augmented Dickey–Fuller (ADF) stationarity test indicates that all variables are stationary after transformation, with the optimal lag length determined as one period based on the Akaike Information Criterion (AIC). Johansen cointegration results reveal a stable long-term equilibrium relationship between fisheries GDP and mud crab export performance, while Granger causality testing demonstrates a bidirectional causal relationship between mud crab export value and fisheries-sector GDP. These findings indicate a structural shift from non-live or processed crab products toward live, fresh, and frozen products with higher economic value, confirming that mud crab catch-restriction policies generate not only ecological benefits but also positive economic impacts on the performance and GDP contribution of Indonesia’s fisheries sector.

Kepedulian Perusahaan Terhadap Tujuan SDGS 14 (Life Below Water): Bukti Empiris dan Implikasinya Bagi Kebijakan Kelautan Nasional Dining Nika Alina; Ahmad Hambali; Umar Abdurrahman; Ismail Maqbul; Ernawati Ernawati; Neng Tanty Sofyana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.15895

Peran perusahaan semakin krusial dalam pencapaian SDGs 14 (Life Below Water) karena aktivitas bisnis dapat mempercepat degradasi ekosistem laut maupun mendorong praktik keberlanjutan. Namun, bukti empiris tentang sejauh mana perusahaan berkomitmen pada SDGs 14 dan faktor internal yang memengaruhinya masih terbatas, khususnya di negara berkembang dan konteks Indonesia, karena riset terdahulu lebih banyak menyoroti SDGs secara umum atau isu lingkungan yang tidak spesifik pada ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2023. Kepedulian terhadap SDGs 14 diukur menggunakan variabel dummy SDGs14 yakni 1 jika perusahaan memuat deklarasi, strategi, atau aksi eksplisit terkait SDG 14; 0 jika tidak. Analisis utama menggunakan regresi logistik (logit). Studi ini menemukan bahwa komitmen perusahaan terhadap SDGs 14 masih relatif terbatas dan cenderung bervariasi antar sektor. Temuan lainnya menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar, memiliki skor ESG (Enviromental, Social, and Governance) tinggi, serta berasal dari sektor berdampak tinggi terhadap laut seperti energi dan infrastruktur, cenderung lebih peduli terhadap isu keberlanjutan laut. Sebaliknya, perusahaan dengan leverage tinggi dan usia lebih tua menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Implikasi praktis dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih berbasis sektor, pemberian insentif terhadap praktik ESG yang baik, serta intervensi pemerintah untuk mendorong keterlibatan korporasi secara lebih merata dalam pelestarian ekosistem laut nasional. Title: Analysis of Corporate Concerns Towards SDGS Goal 14: Implications for National Marine PoliciesThe role of corporations has become increasingly critical in achieving SDG 14 (Life Below Water) because business activities can both accelerate the degradation of marine ecosystems and promote sustainability practices. However, empirical evidence on the extent of corporate commitment to SDG 14 and the internal factors influencing it remains limited, particularly in developing countries and in the Indonesian context, since prior studies have tended to focus on the SDGs in general or on environmental issues that are not specific to marine ecosystems. This study aims to fill this gap by examining firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the 2016–2023 period. Concern for SDG 14 is measured using an SDGs14 dummy variable coded 1 if the firm reports explicit declarations, strategies, or actions related to SDG 14, and 0 otherwise. The main analysis employs logistic regression (logit). The study finds that corporate commitment to SDG 14 remains relatively limited and varies across sectors. The results further show that larger companies, those with high ESG (Enviromental, Social, and Governance) scores, and those from sectors with high impacts on the ocean such as energy and infrastructure, tend to be more concerned about marine sustainability issues. In contrast, companies with high leverage and older age show the opposite tendency. The practical implications of these findings emphasize the need for a more sector-based policy approach, incentives for good ESG practices, and government intervention to encourage more equitable corporate involvement in preserving national marine ecosystems.

Kebijakan Implementasi Wing-In-Ground Craft Untuk Pengawasan Perikanan Berkelanjutan di Wilayah Terpencil Indonesia: Integrasi Safety Management dan Pollution Prevention Budi Riyanto; Bayu Yudho Baskoro; Syafni Yelvi Siska; Miftakhul Hadi; Wahyu Wibisono; Antoni Arief Priadi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v16i1.19898

Pengawasan perikanan di wilayah terpencil, terluar, dan perbatasan (3T) Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat luasnya wilayah laut, keterbatasan kapal patroli konvensional, tingginya biaya operasional, lambatnya respons pengawasan, serta maraknya praktik illegal fishing yang merugikan masyarakat pesisir, diperparah oleh keterbatasan teknologi maritime surveillance dan belum memadainya kerangka regulasi untuk adopsi teknologi inovatif. Penelitian ini bertujuan merancang kerangka kebijakan implementasi Wing-in-Ground (WIG) craft sebagai solusi pengawasan perikanan yang efektif dan efisien dengan mengintegrasikan aspek safety management dan pollution prevention guna mendukung keberlanjutan operasional dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui studi dokumen terhadap standar dan regulasi terkait (IMO MSC.1/Circ.1592, regulasi BKI, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), wawancara mendalam dengan enam pemangku kepentingan kunci, serta Focus Group Discussion dengan pakar kelautan dan perikanan. Hasil penelitian menghasilkan Rancangan Peraturan Menteri sebagai lex specialis yang mengharmonisasikan standar internasional dengan kebutuhan nasional, mencakup risk-based safety assessment, kepatuhan lingkungan, prosedur sertifikasi, serta pembagian kewenangan institusional. Secara operasional, WIG craft menawarkan kecepatan patroli 150–250 knot (5–7 kali lebih cepat dibanding kapal patroli konvensional), efisiensi bahan bakar 30–40% lebih baik, dan potensi pengurangan emisi CO₂ yang signifikan, sehingga berpotensi menjadi terobosan strategis dalam pengawasan illegal fishing, percepatan konektivitas wilayah terpencil, peningkatan distribusi hasil perikanan, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah 3T. Title: Implementation Policy of Wing-In-Ground Craft for Sustainable Fisheries Surveillance in Indonesia’s Remote Areas: Integration of Safety Management and Pollution PreventionFisheries surveillance in Indonesia’s remote, outermost, and border areas (3T) continues to face substantial challenges stemming from vast maritime coverage, the limited capability of conventional patrol vessels, high operational costs, slow response times, and persistent illegal fishing that adversely affects coastal communities, compounded by gaps in maritime surveillance technology and regulatory frameworks for innovative transport solutions. This study aims to design a policy framework for implementing Wing-in-Ground (WIG) craft as an effective and efficient alternative for fisheries surveillance, with an emphasis on integrating safety management and pollution prevention to support sustainable operations and coastal community empowerment. Using a normative-empirical qualitative approach, the research draws on document analysis of relevant international and national regulations (IMO MSC.1/Circ.1592, BKI rules, and Directorate General of Sea Transportation circulars), in-depth interviews with six key stakeholders, and Focus Group Discussions with marine and fisheries experts. The findings result in a draft Ministerial Regulation as a lex specialis that harmonizes international standards with national requirements, encompassing risk-based safety assessment, environmental compliance, certification mechanisms, and institutional authority arrangements. Operationally, WIG craft offer patrol speeds of 150–250 knots approximately 5–7 times faster than conventional patrol vessels 30–40% higher fuel efficiency, and significant reductions in CO2 emissions, indicating strong potential as a transformative solution for combating illegal fishing, improving connectivity to remote regions, strengthening fisheries distribution, and enhancing the economic resilience of coastal communities in Indonesia’s 3T areas.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA