Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Dampak Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2021 Terhadap Kegiatan Perikanan Purse Seine di Kabupaten Indramayu. Firmansyah, Maulana Dimas; Suryana, Asep Agus Handaka; Nasution, Anta Maulana; Maulina, Ine
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13843

Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2021 (Permen KP No. 18/2021) bertujuan untuk menghadirkan regulasi pengaturan dan pengelolaan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) agar terciptanya manfaat yang optimal serta memberi perlindungan pada lingkungan hidup. Pada kebijakan tersebut, alat tangkap dogol kembali dilarang penggunaannya, dan menghadirkan Jaring Tarik Berkantong (JTB) sebagai solusi pengganti alat tangkap dogol yang sudah banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemberlakuan Permen KP No. 18/2021 dengan membandingkan produktivitas hasil tangkapan dan pendapatan nelayan purse seine di Kandanghaur, Indramayu, serta persepsi stakeholder perikanan di Indramayu terhadap penerapan peraturan menteri tersebut. Asumsi yang dibangun adalah dengan dilarangnya dogol maka produktivitas dan pendapatan nelayan purse seine akan meningkat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (Kualitatif dan Kuantitatif) dengan menggunakan sensus sampling sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan pendekatan Mc Nemar guna membandingkan produktivitas dan pendapatan nelayan sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan, dan skala likert dalam mengukur persepsi setiap pihak terkait pemberlakuan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukan hal yang sebaliknya, bahwa terjadi penurunan produktivitas hasil perikanan purse seine yang mana pada tahun 2020 sebesar 20.035 kg/trip menjadi 13.193 kg/trip pada tahun 2022, serta penurunan hasil lelang pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.509.061.000 menjadi Rp. 1.661.266.580 pada tahun 2022. Persepsi yang diperoleh dari stake holder perikanan di Indramayu terkait implementasi Permen KP No. 18 tahun 2021 khususnya pada poin pelarangan dogol menunjukan bahwa kebijakan tersebut belum optimal. Hal tersebut ditunjukan karena masih tingginya aktivitas penggunaan alat tangkap dogol yang semestinya telah beralih menjadi alat tangkap JTB. Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang kurang efektif.Kata kunci: Permen KP No. 18 Tahun 2021, Purse seine, Dogol, JTBAnalysis Of The Impact Of Implementation Of Minister Of Marine And Fisheries Regulation No.18/Permen-Kp/2021 On Purse Seine Fishery Activities In Indramayu DistrictMinister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021 (Permen KP No. 18/2021) was introduced to regulate and manage fishing equipment (API) and fishing aids (ABPI) to maximize benefits and ensure environmental protection. The policy specifically prohibits the use of dogol fishing gear and introduces the Pocket Towing Net (JTB) as an alternative. This study analyzes the impact of this regulation on the productivity and income of purse seine fishermen in Kandanghaur, Indramayu, and assesses the perceptions of fisheries stakeholders in Indramayu. The assumption is that by banning dogol, the productivity and income of purse seine fishermen would increase. The research employs a mixed-method approach, utilizing census sampling. Mc Nemar's approach is applied to compare the productivity and income of fishermen before and after policy implementation, and a Likert scale measures stakeholders' perceptions. Results reveal a decrease in purse seine fishery productivity from 20,035 kg/trip in 2020 to 13,193 kg/trip in 2022, along with a decline in auction results from Rp. 2,509,061,000 in 2020 to Rp. 1,661,266,580 in 2022. Fisheries stakeholders in Indramayu express dissatisfaction with the policy's effectiveness, citing continued high usage of dogol fishing gear instead of transitioning to JTB gear. Additionally, enforcement of the regulation appears to be lacking. Keywords: Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021, Purse seine, Dogol, JTB

Pemetaan Spasial Hasil Tangkapan Tuna Untuk Mendorong Program Pemerintah Tepat Sasaran (Studi Kasus: Maluku Utara) Mukhaiyar, Utriweni; Sari, Febrina Puspa; Suherlan, Bagas Caesar; Eldhyawati, Silmie Yashifa
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13523

Data produksi tuna Tahun 2019, 2020, dan 2021 di Provinsi Maluku Utara (Malut) dapat dipetakan secara spasial sehingga terlihat bahwa penambahan jumlah kapal dengan jenis dan ukuran tertentu akan menyebabkan peningkatan atau penurunan hasil produksi tuna. Jenis dan ukuran kapal merupakan variabel penjelas dengan kecenderungan memiliki pengaruh besar terhadap hasil produksi tuna berdasarkan nilai R-square dan CP Mallow’s. Selain jenis dan ukuran kapal, variabel penjelas lainnya adalah alat tangkap dan lokasi pendaratan ikan. Hasil pemetaan spasial menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR) ini menunjukkan pola yang berbeda setiap tahunnya. Kecuali, pada beberapa kabupaten seperti Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai yang cukup konsisten menunjukkan bahwa peningkatan produksi tuna terjadi jika ada penambahan kapal penangkap ikan ukuran di bawah 10 GT. Daerah-daerah ini merupakan produsen tuna tertinggi di Prov Malut. Penambahan produksi tuna tertinggi mencapai 450 ribu ton pada Tahun 2019 di Kepulauan Sula, 350 ribu ton pada 2020 di Pulau Morotai, dan 400 ribu ton pada 2021 di Halmahera Barat. Potensi tuna yang melimpah ini harus dijaga dan didukung dengan tata kelola yang baik oleh Pemerintah. Hasil analisis spasial tentang potensi produksi tuna ini dapat menjadi rekomendasi dalam menentukan daerah tujuan bantuan kapal perikanan beserta alat tangkapnya sehingga bantuan tersebut lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah tujuan bantuan alat tangkap dan kapal perikanan paling direkomendasikan adalah daerah yang produksi tunanya paling melimpah, dengan catatan memperhatikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Title: Spatial Mapping of Tuna Catch Productionsto Encourage Targeted Government Aid (Case Study: Maluku Utara) una production data for 2019, 2020, and 2021 in North Maluku (Malut) Province can be mapped spatially so that it will be showed that the increase of the number of a certain fishing vessel type and size will lead to the increase or decrease of tuna.Fishing vessel type and size which are as the explanatory variables tend to have more influence on tuna production based on the R-square and CP Mallow’s. Apart from vessel type and size, other explanatory variables are fishing gear and fish landing sites. The results of spatial mapping using the Geographically Weighted Regression (GWR) approach show a different pattern each year. However, several regencies such as Halmahera Barat, Sula Islands, and Morotai Island are the potential areas if the number of operations of fishing vessels under 10 GT size is added. Additional tuna production could reach 450 thousand tons in 2019 in the Sula Islands, 350,000 tons in 2020 on Morotai Island, and 400 thousand tons in 2021 on Halmahera Barat. The abundant tuna potential of Malut Province has to be maintained and supported by a good governance by the Government. This spatial mapping information about tuna production can be used as a recommendation in determining the government aid target areas of fishing vessel and its fishing gear so that will lead to be more effective and targeted. The recommended target area of fishing gear and vessels are the area with the most abundant tuna production. The abundance of tuna production take the measured fishing policy into account.

Jejaring Sistem Sosial-Ekologi di Kawasan PAAP Kepulauan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara: Pemahaman Holistik untuk Transformasi Berkelanjutan Ariston, Muhamad; Adrianto, Luky; Bengen, Dietriech G; Susanto, Handoko Adi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13895

Penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan sosial-ekologi (SENA) untuk memetakan dan menganalisis sistem sosial-ekologi skala kecil (SES) dalam pengelolaan area akses untuk perikanan skala kecil (PAAP) di Wilayah Kepulauan Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara berbagai aspek sosial, ekologi, ekonomi, tata kelola, dan pemanfaatan sumber daya. Tujuan penelitian adalah menguji dinamika sistem sosial-ekologi di area PAAP Kabupaten Kepulauan Konawe. Penelitian dilakukan dari Februari hingga November 2022 dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan FGD kepada 227 responden yang terdiri dari nelayan PAAP dan Non PAAP. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen, dan laporan terkait. Model jaringan dasar dari SES dibangun menggunakan pendekatan jaringan untuk memahami pola interaksi antara entitas dalam sistem ini. Komunikasi, deteksi komunitas, dan analisis komputasi menggunakan R paket dilakukan untuk menghasilkan pemetaan terbaik dan mendapatkan wawasan tentang pola interaksi yang ada. Hasil pemetaan mengungkapkan kluster signifikan dan hubungan antara entitas dalam sistem perikanan skala kecil. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks antara berbagai aspek sistem perikanan skala kecil di Wilayah Kepulauan Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe, yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan yang lebih efektif. Title: Social-Ecological System Networks in the PAAP Wawonii Islands Region, Konawe Islands District: Holistic Understanding for Sustainable Transformation This research utilizes the Social-Ecology Network Analysis (SENA) method to map and analyze small-scale social-ecological systems (SES) in the management of access areas for small-scale fisheries (PAAP) in the Wawonii Islands Region, Konawe Islands District. The study identifies and analyzes the relationships among various social, ecological, economic, governance, and resource utilization aspects. The research objective was to examine the dynamics of social-ecological systems in the PAAP area of Konawe Islands Regency. The research was conducted from February to November 2022 using a combination of primary and secondary data collection methods. Primary data were obtained through observations, interviews, and FGDs involving 227 respondents comprising PAAP and Non-PAAP fishermen. Meanwhile, secondary data were collected through literature reviews, document analysis, and relevant reports A basic network model of the SES is constructed using a network approach to understand the patterns of interactions among entities within this system. Communication, community detection, and computational analysis using the R package are performed to generate the best mapping and gain insights into the existing patterns of interactions. The mapping results reveal significant clusters and relationships among entities within the small-scale fisheries system. This study also provides a better understanding of the complex relationships among various aspects of the small-scale fisheries system in the Wawonii Islands Region, Konawe Islands District, serving as a foundation for decision-making and more effective management.

Kajian Komoditas Unggulan Aquaculture Kabupaten Sumenep Jawa Timur Qomariyah, Nor; Hidayati, Dwi Ratna; Rum, Mokh.
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13626

Penentuan komoditas unggulan merupakan salah satu langkah awal dalam mewujudkan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komoditas unggulan sub sektor perikanan budi daya di Kabupaten Sumenep yang mempunyai prospek dan daya saing yang tinggi untuk di kembangkan guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Metode analisis data menggunakan analisis Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Typlogi Klassen dan Analisis Shift Share (SS). Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data time series produksi komoditas perikanan budi daya Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumput laut merupakan satu-satunya komoditas basis dengan nilai LQ >1, Analisis DLQ menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas perikanan budi daya di Kabupaten Sumenep memiliki prospek pengembangan di masa depan kecuali ikan kerapu. Typologi Klassen mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada komoditas yang tedapat pada kuadran II, yakni pada komoditas yang memilik pertumbuhan cepat namun kontribusi rendah, seperti lele, nila, bandeng, udang, dan ikan lainnyaAnalisis shift-share menunjukkan bahwa komoditas rumput laut, bandeng, dan ikan lainnya termasuk dalam kategori pertumbuhan lamban, sementara komoditas gurame, lele, nila, kerapu, dan udang memiliki pertumbuhan progresif meskipun nilai Location Quotient (LQ) rendah. Penelitian ini merekomendasikan Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kebijakan pembiayaan dan investasi yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan perikanan budi daya agar mampu mempunyai daya saing yang tinggi melalui kebijakan seperti revitalisasi, industrialisasi, dan standarisasi. Title: A Study on Leading Commodities in the Aquaculture Subsector in Sumenep Regency, East Java Determining superior commodities is one of the first steps in realizing sustainable economic development. This research aims to determine the superior commodities of the aquaculture sub-sector in Sumenep Regency which have high prospects and competitiveness to be developed in order to improve the economy and welfare of the community. The data analysis method uses Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Klassen Typology and Shift Share (SS) analysis. The data used is secondary data, including time series data on the production of aquaculture commodities in Sumenep Regency and East Java Province for 2019-2022. The analysis results show that seaweed is the only basic commodity with an LQ value >1. DLQ analysis shows that most of the aquaculture commodities in Sumenep Regency have future development prospects except grouper. The Klassen typology classifies commodities based on growth rate and contribution to the regional economy, indicating the need for more attention to commodities found in quadrant II which have fast growth but low contribution, such as catfish, tilapia, milkfish, shrimp and other fish. Hift-share analysis shows that seaweed, milkfish and other fish commodities are in the slow growth category, while gourami, catfish, tilapia, grouper and shrimp commodities have progressive growth even though the Location Quotient (LQ) value is low. This research recommends efforts by the Sumenep Regency government to improve financing and investment policies that can influence the growth rate of aquaculture so that it is able to have high competitiveness through policies such as revitalization, industrialization, and standardization.

Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat Alfarisi, Muhammad Salman; Darajati, Muhammad Rafi; Purwanti, Evi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13535

Penelitian ini membahas dampak delimitasi maritim yang belum disepakati terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Indonesia. Topik ini dipilih karena lautan, sebagai kekayaan berharga bagi negara-negara maritim, sering menjadi pusat ketegangan dan konflik, terutama terkait wilayah delimitasi maritim yang belum disepakati antara negara tetangga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait delimitasi maritim, sementara pendekatan hukum empiris melibatkan studi kasus di Tanjung Datu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama delimitasi maritim adalah pada aspek ekonomi, dengan perubahan hak akses dan ketidakpastian ekonomi; dampak sosial berupa ancaman terhadap keamanan masyarakat pesisir; serta dampak budaya terkait kekhawatiran terhadap pelestarian budaya dan tradisi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia juga menimbulkan ketidakpastian hukum wilayah perairan tangkap ikan nelayan. Urgensi penyelesaian delimitasi maritim yang adil dan berkelanjutan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, serta menciptakan kondisi stabil dan sejahtera bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Title: Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan This study examines the impact of unresolved maritime delimitation on coastal communities, particularly fishermen in Tanjung Datu, West Kalimantan, Indonesia. The topic was chosen because oceans, as valuable assets for maritime countries, often become centers of tension and conflict, especially regarding unresolved maritime boundaries between neighboring countries. The purpose of this research is to identify the impact of maritime delimitation on the rights and livelihoods of fishermen in Tanjung Datu and to highlight threats to the traditions, livelihoods, and economies of coastal communities in this region due to the unclear maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. The research methodology combines normative legal and empirical approaches. The normative legal approach analyzes the international and national legal frameworks related to maritime delimitation, while the empirical legal approach involves a case study in Tanjung Datu. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, focusing on economic, social, and cultural impacts. The research findings indicate that the primary impact of maritime delimitation is economic, with changes in access rights and economic uncertainty; the social impact includes threats to the security of coastal communities; and the cultural impact relates to concerns about preserving cultural heritage and traditions. The conflict between Indonesia and Malaysia also creates legal uncertainty regarding the fishing waters of fishermen. There is an urgency to resolve maritime delimitation fairly and sustainably to accommodate the needs of coastal communities, preserve their cultural heritage, and create stable and prosperous conditions for coastal communities that rely on marine resources.

Indikator Komposit Potensi Wilayah Untuk Investasi Sektor Perikanan Wilianto, Aris; Mulatsih, Sri; Wisudo, Sugeng Hari
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.15953

Ketimpangan spasial dalam potensi investasi sektor perikanan di Indonesia memerlukan instrumen pengukuran yang komprehensif dan multidimensional. Penelitian ini mengembangkan indikator komposit untuk menilai potensi wilayah investasi sektor perikanan dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi biru dan pendekatan pembangunan berbasis wilayah (place-based development). Menggunakan data sekunder periode 2016-2020 dari 33 provinsi di Indonesia, penelitian ini menerapkan Principal Component Analysis (PCA) untuk mengidentifikasi dan membobot 19 indikator strategis yang dikategorikan dalam enam dimens, yang terdiri dari ekonomi, finansial, infrastruktur-logistik, lingkungan, sosial-kependudukan, dan kelembagaan. Hasil penelitian mengungkapkan ketimpangan spasial yang signifikan, dengan skor indikator komposit berkisar 0,056 (Jambi) hingga 0,742 (Jawa Timur). Dimensi sosial-kependudukan (bobot 0,286) dan kelembagaan (bobot 0,273) merupakan faktor kunci daya saing wilayah. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan multi-dimensional berbasis PCA dengan prinsip ekonomi biru dalam konteks spasial Indonesia, serta identifikasi paradoks “potensi-kinerja” dimana provinsi dengan kekayaan sumber daya alam perikanan tinggi justru memiliki skor indikator komposit rendah. Implikasi kebijakan menekankan perlunya reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur pada provinsi berpotensi tinggi namun berkinerja rendah, dengan penerapan model place-based development yang adaptif terhadap karakteristik regional.title: Composite Indicator of Regional Potential for Investment in the Fisheries SectorSpatial disparities in fisheries investment potential across Indonesia necessitate comprehensive and multidimensional measurement instruments. This study develops a composite indicator to assess regional fisheries investment potential by integrating blue economy principles and place-based development approaches. Utilizing secondary data from 2016-2020 covering 33 Indonesian provinces, this research employs Principal Component Analysis (PCA) to identify and weight 19 strategic indicators categorized into six dimensions: economic, financial, infrastructure-logistics, environmental, socio-demographic, and institutional. The findings reveal significant spatial inequalities, with composite indicator scores ranging from 0.056 (Jambi) to 0.742 (East Java). The socio-demographic dimension (weight 0.286) and institutional dimension (weight 0.273) emerged as key determinants of regional competitiveness. The novelty of this research lies in integrating PCA-based multidimensional approaches with blue economy principles in Indonesia’s spatial context, and identifying the “potential-performance paradox” where provinces with abundant fisheries resources demonstrate low composite indicator scores. Policy implications emphasize institutional reforms, human resource capacity building, and infrastructure strengthening in high-potential but low-performing provinces, through adaptive place-based development models responsive to regional characteristics.

Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara Syah, Iskandar; Basuki, Johanes; Sudrajat, Agus; Rajab, Ridwan; Karunia, R Luki
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.17877

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara serta merumuskan model percepatan implementasi berbasis kolaborasi antarsektor. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat pemanfaatan ruang pesisir akibat lemahnya koordinasi lintas instansi, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya kapasitas kelembagaan daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis kebijakan publik berdasarkan model implementasi Grindle (1980) untuk menelaah content of policy dan context of implementation. Analisis kuantitatif pendukung dilakukan melalui Location Quotient), Dynamic Location Quotient, Tipologi Klassen, dan Shift Share Analysis guna mengukur potensi ekonomi sektor perikanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40 persen lahan tambak di wilayah pesisir PPU dalam kondisi tidak aktif dan belum memiliki kejelasan pengelolaan. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi koordinasi vertikal yang lemah, ketidaksinkronan data spasial, serta keterbatasan mekanisme partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir mencakup lima pilar utama, yaitu koordinasi lintas sektor, percepatan administratif berbasis sistem digital spasial, pendayagunaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai rekomendasi kebijakan, pemanfaatan tanah terlantar di wilayah pesisir diarahkan untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi lokal dan kesesuaian ekologis lahan pesisir yang mendukung pengembangan ekonomi biru secara berkelanjutan. Model ini diharapkan dapat memperpendek durasi penataan wilayah dari 8–12 tahun menjadi 1,5 tahun, meningkatkan produktivitas lahan pesisir hingga minimal 40 persen, serta menurunkan konflik agraria pesisir sebesar 50 persen. Temuan ini memberikan kontribusi operasional bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pesisir yang kolaboratif, produktif, dan berkeadilan menuju pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.Title: Accelerated Model for the Regularization and Utilization of Abandoned Land in the Coastal Areas of Penajam Paser Utara Regency This study aims to analyze the effectiveness of policies concerning the regularization and utilization of abandoned land in the coastal areas of Penajam Paser Utara (PPU) Regency and to formulate an accelerated implementation model based on cross-sectoral collaboration. The research is motivated by the low utilization of coastal spaces, which stems from weak interagency coordination, overlapping authorities, and limited institutional capacity at the local level. A qualitative approach was employed using public policy analysis grounded in Grindle’s (1980) implementation model to examine both the content of policy and context of implementation. Complementary quantitative analyses including Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Klassen Typology, and Shift-Share Analysis (SSA) were conducted to assess the economic potential of the regional fisheries sector. The findings reveal that approximately 40 percent of aquaculture pond areas in PPU’s coastal zones are inactive and lack clear management arrangements. The main barriers to policy implementation include weak vertical coordination, unsynchronized spatial data, and limited mechanisms for community participation. Based on these findings, the Accelerated Model for the Regularization and Utilization of Abandoned Coastal Land was developed, encompassing five key pillars: cross-sectoral coordination, administrative acceleration through spatial digital systems, sustainable utilization, coastal community empowerment, and enhanced supervision and law enforcement. As a policy recommendation, the utilization of abandoned coastal lands should be directed toward the development of aquaculture and high value-added fishery processing activities. This approach is justified by the region’s strong local economic potential and the ecological suitability of coastal lands to support sustainable blue economy development. The model is expected to shorten the spatial planning process from 8–12 years to approximately 1.5 years, increase coastal land productivity by at least 40 percent, and reduce coastal agrarian conflicts by up to 50 percent. These findings provide an operational contribution for local governments in realizing collaborative, productive, and equitable coastal governance toward sustainable blue economy development.

Strengthening Indonesia’s Maritime Safety Governance: Insights From Ship Accident Trends and Regulatory Oversight Riyadi, Slamet; Erliyani, Dian
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.17482

The high rate of ship accidents highlights a persistent gap between safety regulations, supervision, and field implementation, making maritime accidents a continuing challenge for Indonesia’s shipping safety system. This study examines the key components influencing maritime safety governance and identifies strategic priorities for strengthening regulation and oversight. Using the SWOT–AHP (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats–Analytic Hierarchy Process) method, internal and external factors were assessed through pairwise comparisons to establish consistent priorities. The findings indicate that international and national regulations (31.1%), maritime education and training (14.8%), and Port State Control (PSC) supervisory capacity (13.6%) are the most critical factors, while structural weaknesses such as low inspection frequency (7.2%) and the lack of safety culture (3.7%) remain major barriers. Opportunities in digital monitoring (2.6%) and threats from extreme weather (2.5%) underscore the need for adaptive, risk-based strategies. The novelty of this study lies in integrating the SWOT–AHP framework with Risk-Based Management (RBM) and strategic management theory to produce a measurable strategic priority map that directly links quantitative evidence to policy planning, implementation, and evaluation. Furthermore, the study introduces a time-phased, multi-actor policy strategy comprising short-term (1–3 years) initiatives, such as regulatory harmonization, digital monitoring, and capacity building led by the Ministry of Transportation and long-term (4–10 years) reforms emphasizing institutional integration, AI-based predictive safety systems, and national safety culture development led by cross-ministerial coordination. This combined approach provides a practical and data-driven foundation for achieving adaptive, measurable, and sustainable maritime safety governance in Indonesia.

Kebijakan Optimalisasi PNBP Pelabuhan Perikanan Berbasis Indeks Komposit Mariana, Mariana; Mulatsih, Sri; Wiyono, Eko Sri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.16576

Penelitian ini menilai kontribusi pelabuhan perikanan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap pascaproduksi dengan pendekatan indeks komposit. Data sekunder tahun 2023 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dianalisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA) untuk memilih indikator penting dan menentukan bobot dimensi. Hasil penelitian menunjukkan dimensi ekonomi dan sarana prasarana paling berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi, sedangkan kelembagaan berperan besar dalam memastikan tata kelola PNBP berjalan efektif. Dimensi lingkungan masih perlu diperkuat agar pelabuhan berfungsi tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan sumber daya ikan. PPS Nizam Zachman Jakarta memperoleh skor indeks komposit tertinggi (0,892), menegaskan potensinya sebagai model percontohan kebijakan. Rekomendasi kebijakan menekankan investasi pada fasilitas inti, penguatan tata kelola kelembagaan, serta integrasi aspek lingkungan ke dalam evaluasi berbasis indeks. Dengan demikian, indeks komposit tidak hanya menjadi alat ukur objektif, tetapi juga panduan strategis untuk mengoptimalkan kontribusi pelabuhan perikanan terhadap PNBP pascaproduksi secara berkelanjutan.Title: Policy on Optimizing Fishery Port Non-Tax State Revenue Based on A Composite Index This study assesses the contribution of fishing ports to Non-Tax State Revenue (PNBP) from post-production capture fisheries using a composite index approach. Secondary data from 2023, provided by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, were analyzed with Principal Component Analysis (PCA) to select key indicators and assign dimension weights. The findings reveal that economic and infrastructure dimensions have the greatest impact on productivity and value creation, while institutional governance ensures effective PNBP implementation. The environmental dimension requires strengthening so that ports can act not only as economic hubs but also as stewards of fishery resources. The Nizam Zachman Jakarta Oceanic Fishing Port achieved the highest composite index score (0.892), highlighting its role as a policy model. Policy recommendations focus on investing in core facilities, reinforcing governance, and integrating environmental aspects into index-based evaluations. Thus, the composite index serves both as an objective measurement tool and a strategic guide to optimize the sustainable contribution of fishing ports to post-production PNBP.

Strengthening Future Maritime Transportation Management Through Cognitive Flexibility and Entrepreneurial Mindset Among Generation Z Maritime Students Hasnur, Juliandri; Yatno, Langandriansyah Dwi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.17484

This study analyzes how digital self-efficacy and social media algorithms influence the development of cognitive flexibility and entrepreneurial mindset among Generation Z maritime students, while identifying policy strategies to integrate these factors into maritime education. Using a quantitative approach with survey data from 209 active students analyzed through Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), the results reveal that digital self-efficacy and social media algorithms significantly influence entrepreneurial mindset and directly affect cognitive flexibility. However, cognitive flexibility does not serve as a mediator between the two independent variables and entrepreneurial mindset. These findings indicate that confidence in digital abilities and exposure to algorithm-driven content are key determinants shaping entrepreneurial thinking among maritime students, whereas the rigid and discipline-oriented nature of maritime education limits the development of adaptive and reflective cognitive skills. The study provides theoretical and practical contributions to understanding the psychological and digital dynamics influencing entrepreneurial readiness in the maritime field. Policy implications highlight the need for maritime higher education institutions and government agencies to strategically leverage social media algorithms and enhance digital self-efficacy through curriculum reform, experiential learning, and digital incubation programs. Aligning these initiatives with Indonesia’s national maritime vision (Visi Poros Maritim Dunia) can foster a new generation of maritime graduates who are not only digitally competent and innovative but also capable of becoming job creators rather than job seekers, contributing to sustainable maritime economic transformation.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA