Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia Darajati, Muhammad Rafi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.12972

Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan urgensi penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebijakan Pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan. Title: The Urgency of Implementing the Blue Economy Concept in Indonesian Marine Governance As an archipelagic state, the development of the marine sector must be prioritized in its development policies in Indonesia.This study aims to elucidate the reasons for the urgency of implementing blue economy principles in the governance of Indonesia’s marine sector. This reason is crucial as government policies should always be oriented towards sustainable marine development. A This article employs qualitative research methods to assess the extent of stakeholders’ efforts in marine management based on the blue economy. The study findings demonstrate that a blue economy-based marine economy can serve as a cornerstone for increasing Indonesia’s future income, thus realizing its vision as the Global Maritime Fulcrum. Therefore, the Indonesian government has the opportunity and responsibility to restructure national marine governance in harmony with nature. The research findings present a strategy of policy steps that can be implemented, including harmonizing and strengthening the legal framework for the seas, strengthening and synergizing marine institutions and cooperation, strengthening and integrating marine data and information, and promoting marine research and technology.

Aset Mata Pencaharian dan Efisiensi Model Rantai Pasok-Rantai Nilai Perikanan Tangkap Pelagis Kecil Masyarakat Pesisir Pulau Saparua Oppier, Hermi; Ramly, Fahruddin; Matdoan, Arsad; Hahury, Hendri D
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.13609

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset mata pencaharian dan efisiensi model rantai pasok dan rantai nilai perikanan tangkap pelagis kecil masyarakat pesisir Pulau Saparua. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dengan desain survei. Data primer dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan focus group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, jurnal, dan laporan. Data dianalisis menggunakan analisis aset penghidupan dan analisis kinerja rantai pasok. Hasilnya menunjukkan bahwa, masyarakat pesisir Pulau Saparua memiliki keberagaman aset matapencaharian, antara lain aset alam, aset manusia, aset fisik, aset sosial dan aset keuangan. Namun, diantara kelima aset matapencaharian tersebut yang memiliki kontribusi besar terhadap matapencahariannya adalah aset alam dan aset sosial. Sementara, efisiensi model rantai pasok-rantai nilai menunjukan bahwa, semakin pendek rantai pemasaran maka biaya pemasaran atau produksi, margin pemasaran, harga yang dibayar konsumen akan semakin rendah, namun harga yang diterima produsen akan semakin tinggi. Kegiatan pemasaran dapat dikatakan berhasil jika didukung oleh daya beli konsumen yang tinggi dan distribusi yang baik. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat dua rantai pemasaran pendek yang efisien dengan hanya dua pelaku (nelayan – pedagang pengumpul dan nelayan – pengecer/perempuan papalele). Namun kedua rantai pemasaran tersebut harus diperlakukan secara berbeda, dimana rantai pemasaran pertama memiliki nilai efektivitas yang lebih rendah dibandingkan rantai pemasaran berikutnya. Title: Livelihoods Assets and The Efficiency of Supply Chain-Value Chain Model of Small Pelagic Capture Fisheries of Coastal Communities of Saparua Island This study aims to investigate livelihoods assets and the effectiveness of supply chain and value chain model of small pelagic capture fisheries of coastal communities of Saparua Island. This study combined a quantitative method using a survey design. The primary data was collected from field research using in-depth interviews and focus group discussions (FGDs), while the secondary data was collected from related agencies, jurnals, and reports. The data was analyzed using livelihood asset analysis and supply chain performance analysis. The results show that the coastal communities of Saparua Island have a diversity of livelihood assets, including natural assets, human assets, physical assets, social assets and financial assets. However, among the five livelihood assets that have a major contribution to livelihoods are natural assets and social assets. Meanwhile, the effectiveness of the supply chain-value chain model shows that the lower the marketing or production costs, marketing margin, consumer prices paid, but the producer prices received would be higher. The marketing activities could be considered successful if they were supported by a high customer purchasing power and proper distribution. This study concludes that there were two effective short marketing chains with only two actors (fishermen – collecting traders and fishermen – retailers / papalele women). The two marketing chains, however, must be treated differently, with the former having a lower effectiveness value than the later.

Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kearifan Lokal Mukramin, Sam'un; Haniah, St; Nawir, Muhammad; Ismail, Lukman; Fatmawati, Fatmawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.12333

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kemiskinan yang dialami oleh etnis Bajo dan merumuskan model strategis dalam pengentasan kemiskinan baik secara konseptual maupun praktis melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bone. Penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dari 9 orang informan secara purposive. Adapun hasil penelitian menunjukkan: 1) Mewujudkan kolaborasi melalui kemitraan dan kerjasama yang melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi melalui program MBKM berbasis lingkungan agar meningkatkan produktifitas berpikir, kreatif, inovatif dan adaptif untuk kesejahteraan etnis Bajo, 2) Pembentukan lembaga swadaya masyarakat cinta kepada alam berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian desa dan nelayan, 3) Pelaksana kelembagaan baik formal maupun informal adalah pemrakarsa yang menginisiasi/mengkoordinir hasil perencanaan desa dalam meningkatnya kesadaran potensi dan kelebihan dalam bertindak bijak, 4) Menumbuhkan organisasi rakyat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai instrumen dalam perubahan paradigma serta mempraktikkan nilai-nilai baru, dalam kehidupan sehari-hari, 5) Memiliki usaha berbasis rumah tangga, berkarakteristik jenis usaha nelayan di permukiman etnis Bajo, berbahan baku hasil laut atau usaha berbahan baku bukan hasil laut, 6) Tersedianya sarana ruang produksi mikro pengolahan hasil laut, sebagai salah satu strategi menjadikan kawasan permukiman etnis Bajo kawasan pusat pengolahan hasil laut, 7) Konservasi kawasan permukiman menjadi eko wisata lokal atau nasional serta menata tempat pengolahan hasil laut agar menjadi pusat penjualan oleh-oleh khas etnis Bajo, dan 8) Sarana infrastruktur sebagai penunjang sistem sosial dan ekonomi dalam memperkuat akses pemerintah dan swasta untuk wilayah pesisir, melalui jaringan sosial masyarakat dan bermitra dengan berbagai pihak. Title: Poverty Alleviation of Bajo Ethnic Through Independent Learning, Independent Campus (ILIC)Program Based on Local WisdomThe purpose of this research is to analyze the problems of poverty experienced by the Bajo tribe so that they can find and formulate strategic models in poverty alleviation both conceptually and practically through the MBKM program based on local wisdom in Bone Regency. This research is descriptive qualitative with a case study approach to 9 informants with purposive sampling. The results of the study show: 1) Realizing cooperation through partnerships and cooperation involving experts, researchers and academics through the environment-based MBKM program in order to increase thinking, creative, innovative and adaptive productivity for the welfare of the Bajo tribe, 2) Formation of non-governmental organizations that love nature functions in community empowerment to foster village and fisherman independence, 3) Institutional implementers both formal and informal are initiators who initiate/coordinate the results of village planning in increasing awareness of the potential and strength in acting wisely, 4) Growing community organizations that aim to alleviate poverty and as an instrument in changing paradigms and practicing new values, in everyday life, 5) Having a household-based business characterized by the type of fishing business in Bajo tribal settlements that are made from sea products or businesses based on sea products, 6) Availability micro production space facilities for processing marine products, as one of the strategies to make residential areas of the Bajo tribe a center for processing marine products, 7) Preservation of residential areas to become local or national ecotourism and managing marine product processing areas to become sales centers for souvenirs typical of the Bajo tribe, and 8) Infrastructure facilities to support social and economic systems in strengthening government and private access to coastal areas, through social networks and partnerships with various parties.

Analisis Kebijakan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Seribu Muliadi, Adi; Adiwibowo, Soeryo; Yonvitner, Yonvitner; Panggabean, Donwill; Saleha, Eha; Noviyanti, Rinda; Hotman, Jan
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.12789

Zona inti Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dapat menghadapi ancaman antropogenik alami maupun karena dampak kebijakan dan ego sektoral. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek ekologi, sosial, dan ekonomi di kawasan konservasi Kepulauan Seribu sehingga dapat menghasilkan skenario terbaik setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang perubahan zona inti KKP3K. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara serta data sekunder dari studi dokumentasi dengan skenario menggunakan analisis trade-off. Hasil penelitian menunjukkan skenario terbaik (rata-rata 57) adalah skenario B (zona inti digunakan untuk ekowisata berkelanjutan) karena mengedepankan asas keberlajutan lingkungan sebagai salah satu aset dalam mendorong pariwisata. Skenario A (zona inti tidak perlu dirubah) menjadi alternatif kedua karena pembatasan aktifitas melalui sistem zonasi positif terhadap keberlanjutan ekologi lingkungan, sedangkan skenario C (zona inti digunakan untuk ekonomi) menggambarkan perubahan aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang berdampak negatif terhadap ekologi dan hanya berimplikasi positif terhadap aspek ekonomi dan sosial. Dasar legalitas dari perubahan zona inti yang digunakan untuk proyek strategis nasional akan menimbulkan dampak sosial dan ekologi, oleh karena itu perubahan terhadap zona inti mestinya tidak perlu dilakukan kecuali dapat memberikan alternatif yang bermuara pada penyelarasan dan peningkatan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial pada kawasan tersebut. Title: Policy Analysis of Core Zone in Marine Conservation Areas, Coastal and Small Islands in Seribu Island The core zone of the Coastal Marine Protected Area and Small Islands (KKP3K) can face anthropogenic, natural threats, as well as due to the impact of sectoral policies and egos. The purpose of this study is to examine the ecological, social, and economic aspects of the Thousand Islands conservation area so that it is expected to produce the best scenario related to the issuance of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning changes in the KKP3K core zone. This research uses quantitative methods with an empirical approach and uses primary data obtained through Focus Group Discussion (FGD) and interviews as well as secondary data from documentation studies screened with scenarios using trade-off analysis. The results showed that the best scenario (average 57) was scenario B (core zone used for sustainable ecotourism) because it prioritized the principle of environmental sustainability as one of the assets in encouraging tourism. Scenario A (core zone does not need to be changed) is the second alternative because restrictions on activities through the zoning system positivelly on the sustainability of environmental ecology, while scenario C (core zone is used for economics) describes changes in ecological, economic and social aspects that can produce negative impacts on ecology and only have positive implications for economic and social aspects. The legality basis of changes to core zones used for national strategic projects will have social and ecological impacts, therefore changes to core zones should not be necessary unless they provide alternatives that lead to alignment and improvement of ecological, economic, and social aspects of the region.

Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perikanan Berbasis Pangan Lokal “Remis” (Corbicula Sp): Studi Kasus Kota Palembang Erlyn, Putri; Ramayanti, Indri; Faturohim, Agus; Akbar, Alexander; Hermawan, Arfan; Hidayat, Bachtari Alam
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.13022

Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Musi Kota Palembang mengandalkan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama namun masih menghadapi tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting yang masih relatif tinggi masing-masing mencapai 10,48 persen (BPS, 2023) dan 14,3 persen (SSGI, 2023). Salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi stunting adalah dengan meningkatkan konsumsi pangan yang merupakan sumber protein. Untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya dapat dilakukan dengan cara penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi kerang remis sebagai sumber protein. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu studi literatur, survei, dan wawancara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 15 orang masyarakat Kampung Remis, Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Desember 2022. Informan terdiri dari nelayan remis, penjual remis, dan masyarakat dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan utama, dan tingkat pendidikan kemudian data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Remis sebagai sumber protein rumah tangga perikanan memiliki beberapa keuntungan yaitu ketersediaan mudah, potensi pengembangan budi daya remis dalam skala yang lebih besar secara komersial dan ramah lingkungan, dan Remis memiliki kemampuan adaptasi yang baik Beberapa tantangan sosial, ekonomi dan kebijakan yang ditemui yaitu pengetahuan dan kesadaran masyarakat, harga dan ketersediaan, regulasi dan kebijakan pemantauan kualitas dan keamanan pangan. Mengatasi tantangan ini akan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait.Tittle: Improving Household Food Security Based on Local Food “Clams” (Corbicula Sp): A Case Study in Palembang CityPopulations residing along the Musi River in Palembang City rely on fisheries as their primary source of income, but still face relatively high rates of poverty and stunting prevalence, reaching 10.48% (BPS, 2023) and 14.3% (SSGI, 2023), respectively. An effort to reduce the prevalence of stunting is possibly accomplished through increasing the consumption of protein-rich diets. To surmount this difficulty, food sustainability can be improved by increasing the consumption of shellfish as a source of protein. The study employs three methods: literature reviews, surveys, and in-depth interviews. The data was collected through in-depth interviews with 15 people from Kampung Remis, Kelurahan 5 Ulu, Palembang City, South Sumatra, in December 2022. The informants consisted of fishermen, vendors, and members of the community who were purposefully sampled based on age, gender, primary occupation, and level of education; the data was then qualitatively analysed and presented descriptively. Remis as a source of protein for household fishing has several advantages, including simple availability, commercially viable and environmentally friendly cultivation development potential, and high adaptability. Some social, economic, and policy challenges are knowledge and public awareness, price and accessibility, regulations and policies monitoring quality, and food security. Overcoming these challenges will require collaboration between governments, the public, the private sector, and related stakeholders.

Analisis Budi Daya Lobster Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat Rohmanurcaesari, Abdari; Anggraini, Eva; Buhari, Nurliah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.13475

ujuan penelitian ini adalah untuk melihat kelayakan usaha dan merumuskan pengelolaan usaha budi daya lobster yang berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan melihat dari dimensi ekologi, ekonomi, kelembagaan, sosial dan teknologi. Kelayakan dihitung dengan analisis biaya manfaat dan keberlanjutan usaha dilihat dengan analisis RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Jerowaru. Penentuan responden dilakukan menggunakan purposive sampling. Jumlah responden ditentukan dengan rumus Slovin didapat hasil 92 pembudidaya, akan tetapi untuk mengantisipasi outlier data maka diambil 99 pembudidaya. Berdasarkan data yang telah diolah memiliki hasil bahwa pada kapasitas usaha 8 lubang, 12 lubang dan 16 lubang layak, sedangkan pada kapasitas usaha 4 lubang tidak layak. Hasil indeks keberlanjutan menunjukan bahwa dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial adalah cukup berkelanjutan, dimensi teknologi adalah kurang berkelanjutan, dan dimensi kelembagaan adalah tidak berkelanjutan. Title: Sustainable Management of Lobster Farming in Lombok, West Nusa TenggaraThe purpose of this study is to look at business feasibility and formulate sustainable management of lobster farming in Lombok, West Nusa Tenggara by looking at the ecological, economic, institutional, social and technological dimensions. Feasibility is calculated by benefit cost analysis and business sustainability is seen by RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries) analysis. The research location was in Jerowaru sub-district. Determination of respondents was done using purposive sampling. The number of respondents was determined by the Slovin formula, resulting in 92 cultivators, but to anticipate data outliers, 99 cultivators were taken. Based on the data that has been processed, the results show that the business capacity of 8 holes, 12 holes and 16 holes is feasible, while the business capacity of 4 holes is not feasible. The results of the sustainability index show that the ecological dimension, economic dimension, and social dimension are quite sustainable, the technological dimension is less sustainable, and the institutional dimension is unsustainable.

Analisis Kebijakan Keberlanjutan Budidaya Udang Vaname di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Airawati, Maria Nooza; Fauzi, Ibnu; Mardiatno, Djati; Khakhim, Nurul
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.12487

Udang vaname merupakan komoditas unggul Kabupaten Purworejo. Budi daya ini dilaksanakan oleh masyarakat lokal yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Kegiatan budi daya udang saat ini diakomodir Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011 - 2031. Budi daya udang vaname menyebabkan sejumlah dampak negatif dengan timbulnya pencemaran limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan limbah dari tambak untuk mendukung keberlanjutan usaha budi daya udang vaname. Status keberlanjutan ditentukan berdasarkan lima dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan serta teknologi. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan survey dan wawancara petambak yang ada di wilayah pesisir kemudian diolah menggunakan RAPFISH MDS. Jumlah responden yang diwawancarai ditentukan berdasarkan teknik sampling yang dikembangkan oleh Issac dan Michael yaitu 182 responden dengan tingkat kesalahan 5% yang kemudian dibagi sesuai dengan proporsi total petambak di 3 kecamatan. Responden dipilih menggunakan metode random sampling. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei 2021 hingga Bulan Juni 2022. Dimensi yang kurang berkelanjutan menjadi titik berat dalam perumusan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks keberlanjutan usaha budi daya udang vaname di Kabupaten Purworejo sebesar 54,12 dan termasuk kategori cukup berkelanjutan. Dimensi yang statusnya kurang berkelanjutan adalah hukum dan kelembagaan serta teknologi. Untuk menjaga keberlanjutan usaha tambak udang, diperlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan dimensi hukum dan kelembagaan berupa upaya mendapatkan kepastian hukum mengenai status tanah tambak serta penggunaan teknologi pengolahan limbah yang efisien dan sederhana. Title: Policy Analysis of Sustainability of Vanammei Shrimp Farming in Purworejo Regency, Central JavaVaname shrimp is a superior commodity in Purworejo Regency. This cultivation is carried out by local communities in the coastal areas of Grabag, Ngombol and Purwodadi Subdistrict. Shrimp cultivation are currently accommodated by Regional Regulation Number 27 of 2011 concerning Purworejo Regency Regional Spatial Planning for 2011 - 2031. Vaname shrimp cultivation causes negative impacts by generating waste pollution. This research aims to analyze the problem of waste from ponds to support the sustainability of vaname shrimp cultivation. Sustainability status is determined based on five dimensions, namely ecological, economic, social, legal institutional and technological. The primary data collection method was carried out by surveying and interviewing farmers in coastal areas and then processing it using RAPFISH MDS. The number of respondents interviewed was determined based on the sampling technique developed by Issac and Michael, namely 182 respondents with an error rate of 5%, which was then divided according to the total proportion of farmers in the three sub-districts. Respondents were selected using a random sampling method. The research was carried out from May 2021 to June 2022. The research results show that the sustainability index for vaname shrimp cultivation in Purworejo Regency is 54.12 (quite sustainable category). Dimensions whose status is less sustainable are legal and institutional and technological. To maintain the sustainability of the shrimp farming, policies are needed to strengthen the legal and institutional dimensions to obtain legal certainty regarding the status of pond land and the use of efficient and straightforward waste processing technology.

Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pesisir Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Madina, Alifa Putri; Darsono, Darsono; Antriyandarti, Ernoiz
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.13067

Wilayah Pesisir Pantai Sadeng memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Akan tetapi di sisi lain, usaha perikanan tangkap menghadapi berbagai permasalahan seperti teknologi penangkapan skala kecil, SDM dan kelembagaan yang lemah, serta ketergantungan permodalan. Optimalisasi usaha perikanan tangkap perlu dilakukan dengan strategi pengembangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan merumuskan prioritas strategi pengembangan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha perikanan tangkap di perairan Sadeng. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur dengan 25 key informan yang terdiri dari beberapa stakeholder seperti nelayan, petugas pelabuhan, penyuluh, dan dinas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT dan QSPM. Posisi usaha perikanan tangkap nelayan Sadeng berada pada sel II matriks IE yang berarti memerlukan strategi pertumbuhan. Hasil prioritas strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir Pantai Sadeng, Girisubo, Gunungkidul adalah strategi penyediaan sarana produktif di kawasan pelabuhan. Keterjangkauan sumber produktif dalam pengembangan sektor perikanan dapat mewujudkan kegiatan usaha penangkapan ikan yang lebih efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Title: Business Development Strategy of Capture Fishery in Sadeng Coast, Girisubo Subdisrict, Gunungkidul District The coastal area of Sadeng Beach has high capture fisheries potential, supported by the existence of the PPP Sadeng. On the other hand, the capture fisheries business faces various problems such as small-scale fishing technology, weak human resources and institutions, and capital dependence. Optimization of the capture fisheries business needs to be done with the right development strategy. This study aims to formulate priority development strategies by taking into account the strengths, weaknesses, opportunities and threats of capture fisheries in Sadeng waters. This research used descriptive qualitative method. The study was based on empirical analysis including questionnaire and interview surveying of 25 key informants consisting of several stakeholders such as fishermen, port officers, extension workers and government. Data analysis was performed using the IFE matrix, EFE matrix, IE matrix, SWOT matrix and QSPM. The position of the Sadeng fishermen’s capture fisheries business is in cell II of the IE matrix, which means it requires a growth strategy. The priority result of the capture fisheries business development strategy on the coast of Sadeng Beach, Girisubo, Gunungkidul is the strategy of providing productive facilities in the port area. Affordability of productive sources can create more efficient fishing business activities to improve the welfare of coastal communities.

Dampak Target Produksi Udang Dua Juta Ton Terhadap Ekonomi Kelautan Indonesia: Pendekatan Model Input-Output Suhana, Suhana; Sapanli, Kastana; Fauzi, Sadilah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.12585

Udang merupakan salah satu subsektor dibidang kelautan yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi kelautan nasional. Pasar udang yang cukup besar dan tahun 2021 Indonesia menjadi salah satu dari lima produsen udang terbesar di dunia merupakan peluang besar untuk terus mendorong peningkatan produksi udang di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu menganalisis dinamika struktur ekonomi kelautan Indonesia terhadap target peningkatan produksi udang menggunakan pendekatan input-output. Data dianalisis berdasarkan tabel input-output indonesia transaksi total atas dasar harga dasar (185 Produk) Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi produk domestik bruto (PDB) bidang kelautan pada tahun 2016 sebesar 29,93% terhadap PDB Nasional. Kontribusi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana sebagian besar permintaaan dan penawaran barang dan jasa bidang kelautan berasal dari domestik. Sementara itu dampak kebijakan peningkatan target produksi udang 2 juta ton tahun 2024 menunjukkan program tersebut berdampak terhadap hampir seluruh subsektor dalam bidang kelautan pada kondisi perekonomian tahun 2016. Subsektor yang terdampak paling tinggi diantaranya subsektor udang dan crustacea lainnya, sektor lainnya (selain bidang kelautan), perdagangan selain mobil dan sepeda motor, ikan, dan Barang-barang hasil kilang minyak dan gas. Hasil studi ini menunjukkan bahwa subsektor udang memiliki keterkaitan erat dengan subsektor lainya yang ada di bidang kelautan dan diluar bidang kelautan. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan rencana peningkatan target produksi udang 2 juta ton tahun 2024, pemerintah perlu membenahi berbagai subsektor yang terkait. Title: The Impact of the Two Million Ton Shrimp Production Target on Indonesia’s Marine Economy: An Input-Output Modelling ApproachShrimp is one of the sub-sectors in the marine sector which is one of the drivers of national marine economic growth. The shrimp market is quite large and in 2021 Indonesia is one of the five largest shrimp producers in the world is a great opportunity to continue to encourage increased shrimp production in Indonesia. The research objective was to analyse the dynamics of Indonesia’s marine economic structure towards the target of increasing shrimp production using the input-output approach. Data were analysed based on the Indonesia input-output table total transactions at basic prices (185 products) in 2016. The results showed that the contribution of GDP in the marine sector in 2016 was 29.93% of the National GDP. The contribution has increased compared to previous years where most of the demand and supply of goods and services in the marine sector come from domestic. Meanwhile, the impact of the policy to increase the shrimp production target of 2 million tonnes in 2024 shows that the programme has an impact on almost all subsectors in the marine sector in 2016 economic conditions. The most affected subsectors include shrimp and other crustaceans, Other Sector (other than marine sector), trade other than cars and motorcycles, fish, and goods from oil and gas refineries. The results of this study show that the shrimp subsector is closely related to other subsectors in the marine sector and outside the marine sector. Therefore, to optimise the plan to increase the shrimp production target of 2 million tonnes by 2024, the government needs to improve various related subsectors.

Krisis Ekosistem Perairan Laut: Kolaborasi dan Adaptasi Nelayan Pulau Tunda Safitri, Widya; Triadi, Januar
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.12821

Krisis ekosistem memberi dampak signifikan bagi nelayan Pulau Tunda. Nelayan Pulau Tunda harus menempuh proses adaptasi untuk dapat bertahan di tengah kondisi ini. Peralihan mata pencaharian menjadi salah satu tujuan adaptasi. Namun proses adaptasi tidak akan dapat dilalui tanpa kolaborasi dengan pihak lain, terutama pihak pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antara nelayan Pulau Tunda dengan pihak pemerintah serta tahapan collaborative governance yang berjalan diantara mereka. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan observasi mendalam untuk mengidentifikasi jawaban yang berada dalam pengaturan sosial tertentu. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan proses Collaborative Governance mampu diwujudkan tidak hanya dari pihak pemerintah kepada masyarakat, tetapi dapat diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri dan kemudian berkembang dengan kolaborasi-kolaborasi lainnya. Proses kolaborasi di Pulau Tunda menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat menentukan jalannya kolaborasi hingga siapa yang akan menjadi pihak kolabolator mereka. Kekuasaan pada kolaborasi di Pulau Tunda bukan berada di tangan pemerintah, melainkan pada keputusan kolektif masyarakat. Title: Marine Ecosystem Crisis: Collaboration and Adaptation of Tunda Island FishersThe ecosystem crisis has significant implications for the fishermen of Tunda Island. In order to endure these conditions, the fishermen of Tunda Island must undergo an adaptation process. The transition of livelihoods becomes a primary objective of this adaptation. However, the adaptation process can only be successfully navigated with collaboration with external entities, particularly governmental bodies. This paper aims to analyze the collaborative process between the fishermen of Tunda Island and the government, along with the stages of collaborative governance that transpire between them. The analysis is conducted qualitatively, employing in-depth observation to identify responses within specific social frameworks. The findings of this research indicate that the Collaborative Governance process can be realized from the government to the community and initiated by the community itself, subsequently evolving through various collaborations. The collaborative process in Tunda Island exemplifies how communities determine the course of collaboration and decide who will be their collaborators. In Tunda Island, the authority in collaboration does not lie in the hands of the government but rather in the collective decisions of the community.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA