cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 17   18   19   20   21 
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Sungai Sengkarang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Ariadi, Heri; Fahrurrozi, Ashari; Wijianto, Wijianto; Syakirin, M Bahrus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai Sengkarang merupakan kawasan ekosistem hayati terpadu yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan status sumber daya ikan di Daerah Aliran Sungai Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik ekosistem Sungai Sengkareng, menganalisis permasalahan pemanfaatan, dan menganalisis strategi pengelolaan Sungai Sengkarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara terstruktur untuk menjawab tujuan penelitian. Berdasarkan kondisi ekologi, Sungai Sengkarang masih memiliki kondisi perairan yang cukup baik untuk dapat digunakan sebagai habitat ikan liar. Meskipun ekosistem perairan Sungai Sengkarang memiliki nilai biodiversitas yang beragam, tetapi kegiatan ekploitasi dari aktifitas manusia dirasakan dapat mengancam kelestarian sumber daya alam di sana. Adapun permasalahan yang ada di sepanjang DAS Sungai Sengkarang diantaranya adalah terjadinya pencemaran lingkungan perairan, penutupan kanal air sungai, penangkapan liar, penurunan muka tanah, dan perhatian masyarakat sekitar yang minim. Selain itu, keberadaan populasi ikan di Sungai Sengkarang juga mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat adanya eksploitasi penangkapan sumber daya ikan dan pencemaran perairan akibat kontaminasi limbah batik dan textil. Untuk menjaga supaya ekosistem hayati dan sumber daya ikan di perairan Sungai Sengkarang dapat pulih kembali maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) pengembangan suaka perairan; 2) rehabilitasi sungai;3) restocking ikan; dan 4) pengembangan sistem co-management dan beberapa strategi lain yang relevan secara terintegrasi. Title: Sustainable Strategy for Management of Fish Resources in Sengkarang River, Pekalongan Regency, Central Java The Sengkarang River is the longest river in Pekalongan waters. Aside from being a natural fish habitat, the Sengkarang River is also used as a buffer for biological ecosystems in the waters of Pekalongan City and Regency. The purpose of this study was to determine the fish resources status in the Sengakarang River and efforts to manage them. The method used in this research is descriptive qualitative with structured data collection to answer the research objectives Based on the water quality conditions, the Sengkarang River water description still has good enough conditions to be used as wild fish habitat. Even though the waters of the Sengkarang River have diverse biodiversity values, exploitation from human activities is felt to threaten the preservation of natural resources there. The problems that exist along the Sengkarang River watershed include pollution of the aquatic environment, closure of river water canals, illegal fishing, land subsidence, and minimal attention from the local community. Apart from that, the existence of fish populations in the Sengkarang River has also begun to decline in recent years due to exploitation of fish resources and water pollution due to contamination of batik and textile waste. In order to keep the biological ecosystem and fish resources in the waters of the Sengkarang River recovering, the following efforts are needed: 1.) development of water reserves, 2.) river rehabilitation, 3.) fish restocking, and 4.) development of a co-management system and strategic related option is an integrated manner.
Strategi Pengembangan Minawisata: Studi Kasus Situ Cipule, Karawang Jawa Barat Maryono, Bambang; Suhana, Suhana; Marlianingrum, Peggy Ratna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.15152

Abstract

Minawisata merupakan bentuk pariwisata berkelanjutan yang menggabungkan eksplorasi sumber daya perikanan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Di Situ Cipule, Karawang, potensi minawisata yang besar belum dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan merumuskan model permintaan serta strategi pengembangan minawisata di kawasan tersebut. Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif dan survei terhadap 40 responden pada periode April–November 2024. Analisis menggunakan pendekatan travel cost method dan SWOT. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan responden ke Situ Cipule adalah 2,32 kali per tahun, dengan biaya rata-rata Rp59.575 per kunjungan. Persamaan permintaan yang diperoleh adalah V = -8,641ln(x) + 1,8332, dengan nilai R² sebesar 0,8318 dan surplus konsumen sebesar 7,51, menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Strategi pengembangan yang diusulkan meliputi penguatan infrastruktur, promosi digital, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Disarankan pula insentif investasi, kemitraan dengan lembaga pendidikan, tata kelola kolaboratif, serta pengembangan produk wisata berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, Situ Cipule berpotensi menjadi destinasi minawisata unggulan yang mendukung ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Title: Minawisata Development Strategy: Case Study of Situ Cipule, Karawang, West JavaMinawisata is a form of sustainable tourism that combines the exploration of fishery resources with the empowerment of local communities. In Situ Cipule, Karawang, the great potential of minawisata has not been managed optimally. This research aims to formulate a demand model and strategy for the development of minawisata in the region. The research was conducted through descriptive methods and surveys of 40 respondents in the April-November 2024 period. The analysis uses the travel cost method and SWOT approaches. The results showed that the average visit of respondents to Situ Cipule was 2.32 times per year, with an average cost of IDR 59,575 per visit. The demand equation obtained is V = -8.641ln(x) + 1.8332, with an R² value of 0.8318 and a consumer surplus of 7.51, indicating a high level of satisfaction. The proposed development strategies include infrastructure strengthening, digital promotion, community empowerment, and sustainable environmental management. Investment incentives, partnerships with educational institutions, collaborative governance, and the development of tourism products based on local potential are also recommended. With this approach, Situ Cipule has the potential to become a leading tourism destination that supports the local economy and environmental conservation in a sustainable manner.
Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan Nuraini, Nuraini; Satria, Arif; Wahyuni, Ekawati Sri; Bengen, Dietriech Geoffrey
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.14900

Abstract

Masalah pengelolaan kawasan konservasi seringkali dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah melalui analisis pada tiga level aksi kelembagaan yaitu level konstitusional, kolektif dan operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten peraturan dan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat pada bulan Oktober 2022. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, focus group discussion dan analisis dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat telah terbentuk. Pada level konstitusional, integrasi kelembagaan terlihat dari kesesuaian aturan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat. Pada integrasi di level kolektif terwujud melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan terwujud melalui kesesuaian pemahaman mengenai batas wilayah konservasi perairan, pelaksanaan aturan konservasi dan pemberlakuan sanksi. Rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat antara lain: 1) penyesuaian pembaruan penetapan kebijakan mengenai wewenang pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya dengan cara memberi dukungan dana, keterampilan, atau keahlian untuk menjalankan program-program konservasi perairan; 3) penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat; serta 4) pemberian tanda batas pada zona-zona konservasi. Title : The Institutional Integration of Marine Conservation Area Management in Raja Ampat Regency Through Institutional Action Level AnalysisThe management of conservation areas is often influenced by the misalignment of policies between the central government, provincial government, and regional government, as well as the level of compliance with the implementation of these policies. This study aims to examine the institutional integration in the management of regional marine conservasion areas through an analysis of three institutional levels: constitutional, collective and operational. A qualitative method with a policy analysis and descriptive analysis approach was employed. The research was conducted in the villages of Arborek, Yenbuba, and Sawinggrai, Raja Ampat Regency, in October 2022. Data were collected through interviews, observations, focus group discussions, and document analysis. The findings show that institutional integration in the management of marine conservation areas in Raja Ampat Regency has been established. At the constitutional level, institutional integration is reflected in the alignment of regulations concerning the authorities responsible for drafting zoning plans and managing marine conservation areas, as well as the recognition of indigenous people’s authority. At the collective level, institutional integration is manifested in the alignment of cross-sectoral objectives, collaboration among stakeholders, and the involvement of indigenous communities. At the operational level, institutional integration is evident in the consistency of understanding regarding the boundaries of marine conservation area, the enforcement of conservation regulations, and the imposition of sanctions. Policy recommendations that could strengthen institutional integration in the management of marine conservation area in Raja Ampat include: 1) adjusting policies regarding management authority between the central, provincial, and regionak governments; 2) enhancing the institutional capacity of the Maya Indigenous Council by providing financial support, skills, or expertise to support marine conservation programs; 3) adjusting the area of the conservation between the central government,the West Papua Provincial Government and the Raja Ampat Regency government; and 4) marking boundaries in the marine conservation zones.
Kebijakan Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung Nugraheni, Irma Lusi; Pargito, Pargito
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.15020

Abstract

Banjir rob di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terjadi secara berulang dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Namun, studi terdahulu cenderung fokus pada aspek teknis penanggulangan banjir, sementara tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan mitigasi berbasis komunitas masih jarang diteliti secara komprehensif. Kekosongan penelitian ini menyebabkan kebijakan mitigasi yang ada cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan warga sebagai aktor utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi banjir rob serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan kerangka tangga partisipasi Arnstein. Metode penelitian dilakukan melalui survei pada 60 responden dari empat kelurahan terdampak, dilengkapi wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada level consultation, di mana warga hanya memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa peran dalam pengambilan keputusan. Rendahnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran risiko, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya fasilitasi dari pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi warga berbasis desa, peningkatan edukasi dan literasi kebencanaan, serta optimalisasi peran LSM untuk memperkuat keterlibatan warga. Temuan ini memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan mitigasi banjir rob yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Title: Public Participation-Based Policy For Mitigation of Rob Flood Disaster In Teluk Betung Timur District, Bandar Lampung City Tidal flooding in East Teluk Betung District, Bandar Lampung City, occurs repeatedly and has significant socio-economic impacts. However, previous studies have tended to focus on the technical aspects of flood mitigation, while the level of community participation, key to the success of community-based mitigation, has rarely been comprehensively studied. This research gap has resulted in existing mitigation policies being top-down and lacking citizen involvement as key actors. This study aims to analyze the level of community participation in tidal flood mitigation efforts and identify inhibiting factors using Arnstein’s ladder of participation framework. The research method used was a survey of 60 respondents from four affected villages, supplemented by in-depth interviews with community leaders and local government representatives.The results indicate that community participation is at the consultation level, where residents only have the opportunity to express their opinions without a role in decision-making. This low level of participation is influenced by minimal risk awareness, limited access to information, and inadequate facilitation from the government. Based on these findings, this study recommends the establishment of village-based citizen communication forums, increased disaster education and literacy, and optimizing the role of NGOs to strengthen community involvement. These findings contribute to the formulation of more inclusive, participatory, and sustainable tidal flood mitigation policies.
Keselamatan Kapal Perikanan : Tantangan dan Prospek Registrasi Kapal Kecil di Kepulauan Riau Silviani, Ninne Zahara; Situmeang, Ampuan; Mahendra, Adam
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.13706

Abstract

Keselamatan kapal perikanan menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan, khususnya di Kepulauan Riau yang kaya akan sumber daya kelautan. Kapal perikanan kecil, sebagai tulang punggung industri perikanan, menghadapi tantangan serius terkait registrasi dan penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan dan prospek registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau serta memberikan gambaran komprehensif mengenai keselamatan kapal perikanan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan dan implementasi registrasi kapal perikanan di Kepulauan Riau, mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dalam penertiban kapal perikanan, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kapal perikanan di wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar terkait keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal kecil di wilayah Kepulauan Riau. Analisis menunjukkan bahwa registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala administratif, kurangnya pemahaman masyarakat nelayan, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah mengambil langkah-langkah strategis, namun implementasi masih dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan teknologi. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas registrasi kapal, penertiban, dan keselamatan kapal perikanan secara keseluruhan. Title: Fishing Vessel Safety: Challenges and Prospects for Small Vessel Registration in the Riau Islands Fishing vessel safety is a crucial aspect in maintaining the sustainability of the fisheries sector, especially in the Riau Islands which are rich in marine resources. Small fishing vessels, as the backbone of the fishing industry, face serious challenges regarding registration and regulation. This research aims to investigate the challenges and prospects of small vessel registration in the Riau Islands and provide a comprehensive picture of fishing vessel safety in the region. This research aims to analyze the regulations and implementation of fishing vessel registration in the Riau Islands, evaluate the role of the Regional Government in controlling fishing vessels, and formulate recommendations to improve the safety of fishing vessels in this region. The research method used is a normative juridical method using a conceptual approach and a statute approach. A conceptual approach will be used to identify basic concepts related to fishing vessel safety and small vessel registration in the Riau Islands region. Analysis shows that small vessel registration in the Riau Islands faces various challenges, including administrative obstacles, lack of understanding of fishing communities, and lack of supporting infrastructure. The Regional Government of the Riau Islands has taken strategic steps, but implementation is still faced with human resource and technological challenges. Recommendations are provided to improve the effectiveness of vessel registration, control and overall safety of fishing vessels.
Identifikasi Isu Lintas Batas Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kabupaten Belu, Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Rehatta, Beatrix Maureen; Meko, Ayub U.I; Anakotta, A.R.F; Ginzel, Fanny I.; Manafe, Mesri W.N; Ninef, Jotham S.R
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.13996

Abstract

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan harus didukung oleh perencanaan yang matang, terutama dalam mendefinisikan permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya pesisir dan laut di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Urgensinya terletak pada identifikasi tantangan pengelolaan lintas batas sebagai dasar untuk menetapkan strategi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang terintegrasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengkaji faktor-faktor penting konektivitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dan 2) mengidentifikasi indikator penting terkait isu lintas batas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur selama 4 bulan (September-Desember 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur, wawancara, FGD (Focuss Group Disccusion) dan observasi. Data yang dikumpulkan meliputi aspek biofisik, sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan. Analisis data indikator penting terkait isu lintas batas menggunakan bantuan perangkat lunak MICMAC (Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification). Hasil penelitian menekankan perlunya penguatan tata kelola lintas batas, harmonisasi regulasi, serta peningkatan partisipasi masyrakat guna mendukung keberlanjutan dan manfaat ekonomi serta Mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Title: Identification of Transboundary Issues in Coastal and Marine Resources Management in Belu District, Indonesia and Timor Leste Border Area Sustainable management of coastal and marine resources must be supported by careful planning, expecially in defining issues related to coastal and marine resources in the border area of Indonesia and Timor Leste. In this contex, it is important to identify transboundary management challenges as a basis for establishing integrated coastal and marine resources management strategies in the border area of Indonesia and Timor Leste. The objectives of this st udy are: 1) to review important factors of coastal and marine resource management connectivity and 2) to identify important indicators related to transboundary issues of coastal and marine resources management in the border area of Indonesia and Timor Leste. The research was conducted in Belu Regency, East Nusa Tenggara for 4 months (September-Desember 2022). Data collection was conducted using literature studies, interviews, FGDs and observations. The data collected included biophysical, socio-cultural, economic and institusional aspects. Data analysis of important indicators related to cross-border issues used MICMAC (Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification) software. The result emphazise the need to strengthen transboundary governance, harmonize regulations, and increase community participation in order to support sustainability and economic benefit and to prevent to -over exploitation of resources.
Alternatif Strategi Kebijakan Keberlanjutan Budi Daya Rumput Laut di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Yusuf, La Ode Muhammad Iksan; Ismail, Ahyar; Nuva, Nuva
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.14300

Abstract

Produksi rumput laut di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna mengalami fluktuasi pada periode 2018–2022 meskipun memiliki potensi lahan budi daya yang luas dan garis pantai yang panjang. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya strategi kebijakan yang mampu mendorong keberlanjutan.Tujuan dari penelitian ini merumuskan alternatif strategi kebijakan dalam mendorong usaha keberlanjutan budi daya rumput laut di Kabupaten Muna yang dilakukan pada pemangku kepentingan dari Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) merupakan bagian dari Multi Criteria Decision Analysis (MCDA), dimana menggunakan empat alternatif kebijakan keberlanjutan, yaitu alternatif I melanjutkan budi daya rumput laut dengan penguatan ekonomi lokal, alternatif II melanjutkan program budi daya rumput laut dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, alternatif III melanjutkan kegiatan budi daya rumput laut dengan program penguatan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta alternatif IV pengembangan sumber daya manusia. Hasil analisis berdasarkan Complete Ranking dan skor net flow pada keempat alternatif yang menggambarkan pada Phi+ berada di atas nol atau mendekati satu yaitu alternatif III dengan total skor 0,6364, skor tersebut merupakan kategori tertinggi dibandingkan alternatif I, II dan IV. Title: Alternative Policy Strategies Ffor Sustainable Seaweed Cultivation in Muna District, Southeast Sulawesi Province Seaweed production in Southeast Sulawesi, particularly in Muna Regency, fluctuated between 2018 and 2022, despite its extensive cultivation potential and long coastline. This situation indicates a suboptimal policy strategy to promote sustainability. The purpose of this study is to formulate alternative policy strategies in encouraging sustainable seaweed cultivation efforts in Muna Regency which are carried out by stakeholders from the Fisheries Service and the Environmental Service of Muna Regency. This study uses the Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) which is part of the Multi Criteria Decision Analysis (MCDA), which uses four alternative sustainability policies, namely alternative I continuing seaweed cultivation by strengthening the local economy, alternative II continuing the seaweed cultivation program by considering environmental aspects, alternative III continuing seaweed cultivation activities with economic, socio-cultural and environmental strengthening programs and alternative IV developing human resources. The results of the analysis based on Complete Ranking and net flow scores on the four alternatives that describe Phi+ are above zero or close to one, namely alternative III with a total score of 0.6364, this score is the highest category compared to alternatives I, II and IV.
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ON MALANG RAPAT VILLAGE FISHERMEN GROUP Satriadi, Satriadi; Ridho, Muhammad Ihsan; Habibi, Umi; Usada, Julaika Fira; Martin, Diana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i1.15133

Abstract

This research aim to analyzed that the health and work safety of the fishermen group in Tanjung Keling Village, Malang Meeting has not been optimal, this can be seen from the indicators of occupational health and occupational safety, each of which has sub-indicators, namely in work safety, the sub-indicators are the physical work environment and the social environmentWork continuity at the fishermen group in Tanjung Keling Village, Malang Rapat. The method used in this study is qualitative method, In this study the population was 15 people then the sample used in the study was as many as 5 people.  The method in this study is qualitative. Data analysis techniques use qualitative descriptive analysis techniques, then in this study to test the credibility of the data is carried out using triangulation techniques Based on the results of the study, it is known that the application of health and work safety in fishermen groups In Tanjung Keling Village, Malang Village, Meeting has not gone well, this can be due to the absence of placement of objects or items carried out as signs, boundaries, and warnings that are sufficient during fishermen's fishing, such as the depth of the coral sea and so on, many are missingFishermen admit that the rest of these danger signs, coral marks and so on they already know naturally, there used to be, but now there are none, there used to be pairs of lights, but now there are no more. Health services are very minimal, labor health facilities are still urang or even non-existent, only the initiative of the group leader to check his members regularly to the puskemas. There is no insurance for fishermen. Health services are also only limited to auxiliary health centers
Kesediaan Masayarakat Untuk Menerima Hilangnya Fungsi Keberadaan Ekosistem Pantai di Kabupaten Wakatobi Rusli, Ardiman; Anggraini, Eva; Yasir Haya, La Ode Muhammad
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13757

Abstract

Program proteksi pantai bertujuan untuk mencegah dampak kenaikan muka air laut, namun menimbulkan dampak terhadap fungsi keberadaan ekosistem pantai pasir putih. Masyarakat menilai bahwa program menutup akses kapal dan ketersediaan lahan di wilayah pantai menjadi berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesediaan masyarakat untuk menerima hilangnya fungsi keberadaan ekosistem pantai. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam pemecahan permasalah penelitian ini. Jumlah sampel yaitu 135 responden yaitu masyarakat yang berada di Desa Wapia-pia, Desa Waha, dan Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Analisis data penelitian ini menggunakan model logit dengan pendekatan fungsi logistik kumulatif terhadap variabel respon yaitu koefisien jawaban masyarakat dan variabel penjelas yaitu bid yang ditawarkan. Hasil penelitian diperoleh distribusi jawaban “ya” lebih kecil dibanding jawaban “tidak” masyarakat terhadap bid yang ditawarkan. Nilai WTA masyarakat atas hilangnya fungsi keberadaan ekosistem pantai diperoleh sebesar Rp. 68.559,- individu per bulan dan nilai total WTA sebesar Rp.1.092.825.457,- km2 per tahun. Nilai keberadaan ekosistem pantai menggabarkan biaya dan manfaat yang terkompensasi agar dampak program proteksi pantai dapat diterima masyarakat. Studi kelayakan program proteksi pantai dalam Peraturan Pemerintah No. 06/2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut dan Permen PUPR No.07/2015 tentang Pengaman Pantai harus memperhitungkan nilai yang sebenarnya dari barang dan jasa yang dihasilkan ekosistem pantai agar kebijakan publik mengarah pada prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keadilan. Title: The Willingness of the Community to Accept the Loss of the Ecological Function of the Coastal Ecosystem in Wakatobi Regency The coastal protection program aims to prevent the impacts of rising sea levels, but it has resulted in negative effects on the functionality of the white sandy beach ecosystem. The community perceives that the program reduces access for ships and the availability of land in the coastal area. This study aims to assess the community’s willingness to accept the loss of the beach ecosystem’s functionality. A survey method was used to collect data and information for addressing the research problem. The sample consisted of 135 respondents from Wapia-pia Village, Waha Village, and Koroe Onowa Village in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. The data analysis used a logit model with a cumulative logistic function approach, where the response variable was the coefficient of community answers, and the explanatory variable was the bid offered. The study found that the distribution of “yes” answers was smaller than the “no” answers from the community regarding the bid offered. The community’s WTA for the loss of the beach ecosystem’s functionality was calculated at Rp. 68,559 per individual per month, with the total WTA value reaching Rp. 1,092,825,457 per km² per year. The value of the beach ecosystem reflects the costs and benefits that should be compensated to ensure that the impacts of the coastal protection program are acceptable to the community. The feasibility study of the coastal protection program, as outlined in Government Regulation No. 06/2020 on Buildings and Installations at Sea and Minister of PUPR Regulation No. 07/2015 on Coastal Protection, must take into account the true value of the goods and services provided by the coastal ecosystem so that public policies align with the principles of sustainability and fairness.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KELEMBAGAAN BUDI DAYA UDANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Pramoda, Radityo; Wardono, Budi; Sumaryanto, Sumaryanto; Permana, Dadan; Shafitri, Nensyana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.14073

Abstract

Penataan kebijakan yang tepat dalam menumbuhkembangkan budi daya udang maupun kelembagaannya, merupakan langkah strategis menciptakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang optimal. Penelitian kualitatif ini bertujuan mengkaji kebijakan kawasan budi daya udang serta kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) sebagian besar pembudidaya tidak memahami korporasi; 3) manajemen usaha perlu dibenahi; 4) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peluang besar dibangun kawasan budi daya udang dan korporasi. Rekomendasi kebijakan kajian ini: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Peraturan Menteri, terkait pedoman pengembangan kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) pemerintah pusat dan daerah memberikan sosialisasi rutin, mengenai korporasi; 3) pemerintah daerah melakukan pendampingan serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya; 4) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder, bersinergi mengawal pengembangan kawasan budi daya udang berlandaskan korporasi sesuai tujuan yang diharapkan.

Page 20 of 21 | Total Record : 210

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue