cover
Contact Name
Slamet Hari Sutanto
Contact Email
litbang.jatimprov@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
litbang.jatimprov@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gayung Kb. Sari No.56, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
ISSN : 19780354     EISSN : 2622013X     DOI : 10.32781
Core Subject : Economy, Social,
Scope: Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, pengembangan dan tinjauan kepustakaan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal maupun media lainnya. Materi tulisan meliputi bidang kajian kebijakan: Pemerintahan [Goverment] Ekonomi dan Keuangan [Economic and Financial] Sumberdaya alam dan teknologi [Natural Resources and Technology] Ilmu Sosial [Social Science]
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1: Juni 2017" : 7 Documents clear
MODEL PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA BANDARA UDARA SEBAGAI PENGGANTI BANDARA JUANDA Harmanto, Harmanto; Isbandono, Prasetyo; Wardhono, Arie
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.1

Abstract

Salah bandara yang sangat padat di Jawa Timur adalah Juanda. Bandar Udara Internasional Juanda berada satu di kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo. Jumlah penumpang di Ba dara Juanda tahun 5n pada 201 mencapai 12 juta penumpang. Untuk itu diperlukan alternatif pengganti Juanda pada masa yang akan datang. Berdasarkan atas hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Telah ada aturan dapat mendukung Pembentukan Badan Pengelola Bandara Udara sebagai Pengganti Bandara Juanda ondisi lokasi alternatif sebagai Pengganti Bandara , (2) K Juanda saat ini Pengganti Bandara Juanda , yang paling siap adalah Lamongan, (3) yang paling banyak potensi dan peluangnya yaitu Sidoarjo dan Lamongan, (4) pModel pembentukan Badan Pengelola sebagai enggantiBandara Juanda terbaik yang adalah Badan Usaha Milik Daerah. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah (1) RTRW Provinsi Tahun 2011-2031 perlu segera diwujudkan dalam RTRW kabupaten/kota yang dijadikan sebagai lokasi pengembangan bandara, (3) Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran yang lebih banyak dalam pengelolaan bandara agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPINDAHAN TERMINAL GADANG KE TERMINAL HAMID RUSDI DI KOTA MALANG Aprilianto, Prayogi; Humairoh, Nadia; Negara E. P., Bima Setya; Hartama, Anna; Alwan, Achmad; Olimpia A, Gayatri Utami; Nafiisah, Zakiyyatun; Hakimah, Milatul
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.3

Abstract

Meningkatnya kemacetan di Kota Malang mendorong dilakukannya penetapan Rencana Sistem Jaringan Jalan untuk mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, yaitu wilayah sekitar Jalan Kolonel Sugiono, dimana kondisi wilayah sekitar Jalan Kolonel Sugiono diperparah dengan adanya Terminal Gadang yang berdekatan dengan Pasar Induk Gadang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh kinerja kebijakan yang meliputi: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya dalam implementasi kebijakan, karakteristik agen pelaksana kebijakan, sikap/kecenderuangan para pelaksana kebijakan, komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana kebijakan, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusid memiliki kendala dalam sumber daya khususnya sumber daya alat dan manusia yaitu infrastruktur pendukung kelancaran operasi terminal, seperti jalan raya dan koordinasi antar aktor, sehingga solusi dalam masalah implementasi kebijakan ini, yaitupercepatan pembangunan infrastruktur jalan di lingkar timur Kota Malang.
PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA TANI SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DI KABUPATEN BOJONEGORO, TULUNGAGUNG, DAN Volume 11 No. 1 Juni 2017 PONOROGO Damanhuri, Damanhuri; DU, Rr. Merry Muspita; Sarwo Setyohadi, Dwi Putro
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.4

Abstract

Kabupaten Bojonegoro, Tulungagung, dan Ponorogo merupakan daerah agraris dan menjadi salah satu penghasil tanaman pangan terkemuka di Provinsi Jawa Timur. Diversifikasi usahatani di wilayah ini dilakukan dengan menerapkan pola tanam berdasar musim, yaitu membudidayakan beragam komoditas secara bergiliran. Program diversifikasi usahatani lahan sawah belum dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan petani yang diakibatkan karena petani belum mampu membudidayakan komoditas yang bernilai tambah tinggi akibat modal yang terbatas. Penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik usahatani, pola permodalan, peran stakeholder, melakukan analisis usahatani untuk mengetahui pola tanam anjuran dan prospeknya, sertamerumuskan strategi fasilitasi permodalannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif, analisis keuntungan usahatani, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap wilayah mempunyai pola tanam spesifik dengan padi sebagai komoditas utama yang ditanam pada musim hujan diikuti oleh palawija dan tanaman hortikultura. Petani kecil cenderung memanfaatkan koperasi simpan pinjam, kredit mikro, dan rentenir, sedangkan petani dengan kepemilikan lahan sawah yang luas cenderung memanfaatkan bank. Hasilanalisis usahatani menunjukkan bahwa pada masing-masing wilayah terdapat pola tanam anjuran yang perlu diimplementasikan oleh petani untuk meningkatkan pendapatannya. Prospek pengembangan diversifikasiusahatani melalui implementasi pola tanam anjuran sangat sesuai dengan karakter wilayah dan permintaan pasar dari komoditas tersebut cukup besar. Strategi generik fasilitasi permodalan yang dipilih yaitu memberdayakan petani melalui kelompok tani yang mempunyai kemampuan dalam mengelola kebutuhan modal usahatani anggotanya. Strategi spesifik diantaranya adalah mengembangkan asuransi pertanian, menumbuhkan dan memperkuat lembaga keuangan mikro ditingkat kelompok tani, dan memberikan pelatihan menajemen permodalan usahatani.
KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAS BRANTAS PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI JATIM Astuti, Pudji; Setyowati, Nanik; Affandi, Mohamad Arif
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.6

Abstract

Regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis masyarakat di DAS Brantas pada pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur penting untuk dibahas. Mengingat hutan dan 60 % persawahan di Jawa Timur bergantung pada DAS Brantas.Data dari BPKH DAS Brantas paling kritis diantara 29 DAS di Jatim. Upaya mengatasinya dengan dikeluarkannya kebijakan yang dikoordinasikan dengan Badan Lingkungan Hidup dan pihak terkait. Namun kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana, karena tidak terlibatnya masyarakat sekitar DAS Brantas. sehingga perlu adanya kajian akademik terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini mengguakan metode action research dengan mengkombinasikan analisis regulasi, observasi pelaksanaan regulasi dan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan regulasi. Pengkajian regulasi dengan memanfaatkandata kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dirumuskan action plan dengan metode CAP. Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang, Tulungagung , Kediri, Mojokerto dan Sidoarjo. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian meliputi :1) belum tuntasnya Perda Pengelolaan Wilayah Sungai Berbasis Partisipasi Sosial dan Budaya (PWSBPSB). 2) permasalahan kewenangan dan kelembagaan. 3) permasalahan perencanaan dan perumusan kebijakan.4) permasalahan pelaksanaan kebijakan. 5) permasalahan pengendalian kebijakan,6)permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pembahasan Raperda tentang PWSBPSB, sosialisasi, penyamaan visi dengan semua stakeholder, pembentukan gugus tugas pengelolaan DAS, pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, serta menyusun Sistem Informasi Sungai Brantas secara komprehensif dan transparan.
FAKTOR-FAKTOR DAN POLA HUBUNGANNYA YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH KELUARGA MISKIN (Studi Kasus di Puskesmas wilayah Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik) Kurniawan, Yudiyanto Tri
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.7

Abstract

Pada masa transisi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini masih banyak ditemui permasalahan pada pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Untuk itu kita perlu meneliti faktor-faktor yang berpotensi memicu permasalahan tersebut dan pola hubungan antar faktor-faktornya, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif metode studi kasus.Teknik pengambilan Sampling yaitu Triangulasi non probability sampling, antara Teknik Purposive,Teknik Snow Ball dan Teknik Aksidensil. pengumpulan data dengan Wawancara mendalam (Deep Interview), Observasi lapangan dan Dokumentasi, Pengolahan Data dengan teknik Kondensasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat tarik kesimpulan, Kunjungan keluarga miskin di Puskesmas Kedamean sebelum dan setelah diberlakukan JKN relatif tren positif terus. Sedangkan di Puskesmas Slempit sebelum JKN terjadi tren positif, namun setelah diberlakukan JKN terjadi tren negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi faktor-faktor Internal Keluarga Miskin : Kondisi fisik, ekonomi, sosial, kepemilikan sarana transportasi, waktu/kesempatan dan kualitas SDM. Faktor-faktor eksternal keluarga miskin : Puskesmas, sistem JKN-PBI, Puskesmas Pembantu, poskesdes/polindes, rumah sakit, tenaga kesehatan swasta, fasilitas kesehatan swasta, kondisi infrastruktur, aparatur desa, aparatur kecamatan, kearifan lokal, kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan/regulasi. Pola hubungan antara faktor-faktor eksternal dapat dikelompokkelompokkan berdasarkan korelasi/hubungannya dengan faktor internal keluarga miskin membentuk ring1-4.
PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Tauran, Tauran; Rahaju, Tjitjik; Raditya, Ardhie; Pradana, Galih W.
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.9

Abstract

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan wacana pembentukan Provinsi Madura berdasarkan pendekatan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Para informan penelitian meliputi para kepala daerah dan jajaran pimpinan di bawahnya, tokoh agama, kalangan akademisi dari dua kampus ternama di Madura (Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Madura), dan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pembentukan provinsi Madura belum memenuhi berbagai persyaratan secara memadai. Baik persyaratan material kewilayahan, potensi anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alamnya. Selain itu, komitmen kelompok elit baik pemerintah dan tokoh masyarakat menindaklanjuti wacana provinsi Madura masih belum solid dan massif hingga menyentuh akar rumput. Sementara, pemerintah Jawa Timur yang dapat melakukan langkah normatifguna mendorong terbentuknya provinsi Madura masih menunggu berbagai persyaratan pembentukan daerah baru dilengkapi terlebih dahulu. Berbagai kondisi ini membuat pembentukan provinsi Madura tampaknya sulit diwujudkan dalam waktu dekat, kecuali terdapat gerakan terobosan dari berbagai pihak yang berkepentingan bagi masa depan Madura.
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN LINTAS WILAYAH UNTUK MENDUKUNG SISTEM INOVASI DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN, PONOROGO, DAN PACITAN Yufit R, Hendra; P, Bambang Herry; Abdurrahman, Alwan; P, Trismayanti Dwi
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.10

Abstract

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Magetan telah mempunyai rencana pengembangan produk unggulan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga tahun 2020. Fokus pengembangannya hampir serupa yaitu produk unggulan yang berasal dari bidang agribisnis, olahan pangan, kerajinan, dan pariwisata. Kedekatan geografis mengakibatkan karakteristik sumberdaya alam dan sosial budayanya memiliki kesamaan, termasuk jenis produk unggulan, kendala, permasalahan, dan peluang pengembangannya. Mengingat karakteristik dan sistem penunjang dari beberapa produk unggulan yang terdapat di ketiga wilayah tersebut banyak mempunyai kesamaan dan interaksi fungsionalnya melibatkan pelaku dari lintas wilayah, maka diperlukan kebijakan pengembangan yang bersifat lintas wilayah. Strategi yang dihasilkan harus dapat menunjang pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menentukan produk unggulan lintas wilayah antara Kabupaten Pacitan; Kabupaten Ponorogo danKabupaten Magetan dalam mendukung pengembangan SIDa; 2) Mengidentifikasi potensi komoditas dan produk unggulan lintas wilayah dimaksud; 3) Mengetahui jenis produk olahan yang mempunyai potensi pasardari komoditi unggulan lintas wilayah dimaksud; 4) Merancang strategi pengembangan produk unggulan mulai dari hulu hingga hilir dalam rangka menggerakkan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penelitian yangdilakukan, produk unggulan lintas wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan meliputi: produk olahan janggelan; produk kerajinan kulit, anyaman bambu; batu mulia; dan batik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1: Juni 2025 Vol. 18 No. 2: Desember 2024 Vol 18, No 2: Desember 2024 Vol 18, No 1: Juni 2024 Vol. 18 No. 1: Juni 2024 Vol. 17 No. 2: Desember 2023 Vol 17, No 2: Desember 2023 Vol 17, No 1: Juni 2023 Vol. 17 No. 1: Juni 2023 Vol. 16 No. 2: Desember 2022 Vol 16, No 2: Desember 2022 Vol 16, No 1: Juni 2022 Vol. 16 No. 1: Juni 2022 Vol. 15 No. 2: Desember 2021 Vol 15, No 2: Desember 2021 Vol 15, No 1: Juni 2021 Vol. 15 No. 1: Juni 2021 Vol. 14 No. 2: Desember 2020 Vol 14, No 2: Desember 2020 Vol. 14 No. 1: Juni 2020 Vol 14, No 1: Juni 2020 Vol 13, No 2: Desember 2019 Vol. 13 No. 2: Desember 2019 Vol 13, No 1: Juni 2019 Vol. 13 No. 1: Juni 2019 Vol 12, No 2: Desember 2018 Vol. 12 No. 2: Desember 2018 Vol. 12 No. 1: Juni 2018 Vol 12, No 1: Juni 2018 Vol. 11 No. 2: Desember 2017 Vol 11, No 2: Desember 2017 Vol 11, No 1: Juni 2017 Vol. 11 No. 1: Juni 2017 Vol 10, No 2: Desember 2016 Vol. 10 No. 2: Desember 2016 Vol 10, No 1: Juni 2016 Vol. 10 No. 1: Juni 2016 Vol 9, No 2: Desember 2015 Vol. 9 No. 2: Desember 2015 Vol. 9 No. 1: Juni 2015 Vol 9, No 1: Juni 2015 Vol. 9 No. 1: Desember 2014 Vol 9, No 1: Desember 2014 Vol 8, No 1: Juni 2014 Vol. 8 No. 1: Juni 2014 Vol. 8 No. 1: Desember 2013 Vol 8, No 1: Desember 2013 Vol. 7 No. 2: Juni 2013 Vol 7, No 2: Juni 2013 Vol 7, No 1: Desember 2012 Vol. 7 No. 1: Desember 2012 Vol 6, No 2: Juni 2012 Vol 6, No 1: Desember 2011 Vol 5, No 2: Juni 2011 Vol 5, No 1: Desember 2010 Vol 4, No 2: Juni 2010 Vol 4, No 1: Desember 2009 Vol 3, No 2: Juni 2009 Vol 3, No 1: Desember 2008 Vol 2, No 2: Juni 2008 Vol 2, No 1: Desember 2007 Vol 1, No 2: Juni 2007 Vol 1, No 1: Desember 2006 More Issue