Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Yudiyanto Tri Kurniawan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
FAKTOR-FAKTOR DAN POLA HUBUNGANNYA YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH KELUARGA MISKIN (Studi Kasus di Puskesmas wilayah Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik) Kurniawan, Yudiyanto Tri
CAKRAWALA Vol 11, No 1: Juni 2017
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3605.509 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.7

Abstract

Pada masa transisi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini masih banyak ditemui permasalahan pada pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Untuk itu kita perlu meneliti faktor-faktor yang berpotensi memicu permasalahan tersebut dan pola hubungan antar faktor-faktornya, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif metode studi kasus.Teknik pengambilan Sampling yaitu Triangulasi non probability sampling, antara Teknik Purposive,Teknik Snow Ball dan Teknik Aksidensil. pengumpulan data dengan Wawancara mendalam (Deep Interview), Observasi lapangan dan Dokumentasi, Pengolahan Data dengan teknik Kondensasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat tarik kesimpulan, Kunjungan keluarga miskin di Puskesmas Kedamean sebelum dan setelah diberlakukan JKN relatif tren positif terus. Sedangkan di Puskesmas Slempit sebelum JKN terjadi tren positif, namun setelah diberlakukan JKN terjadi tren negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi faktor-faktor Internal Keluarga Miskin : Kondisi fisik, ekonomi, sosial, kepemilikan sarana transportasi, waktu/kesempatan dan kualitas SDM. Faktor-faktor eksternal keluarga miskin : Puskesmas, sistem JKN-PBI, Puskesmas Pembantu, poskesdes/polindes, rumah sakit, tenaga kesehatan swasta, fasilitas kesehatan swasta, kondisi infrastruktur, aparatur desa, aparatur kecamatan, kearifan lokal, kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan/regulasi. Pola hubungan antara faktor-faktor eksternal dapat dikelompokkelompokkan berdasarkan korelasi/hubungannya dengan faktor internal keluarga miskin membentuk ring1-4.
Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Probolinggo dengan Smart PLS 3.0 Kurniawan, Yudiyanto Tri; Kamto, Sanggar; Chawa, Anif Fatwa
CAKRAWALA Vol 17, No 2: Desember 2023
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v17i2.568

Abstract

Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan transformasi program rastra untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Program ini telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus diperluas ke wilayah-wilayah lainnya sampai saat ini. Kita perlu menganalisa pengaruh variabel input dan proses terhadap Pemenuhan kebutuhan dan Peningkatan Keberdayaan KPM dengan menggunakan Smart PLS 3.0. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dimensi Bentuk Bantuan mempengaruhi Peningkatan Keberdayaan KPM sebesar 24,2%, tetapi Dimensi Proses Bantuan hanya mempengaruhinya sebesar 11,4%. Kedua dimensi tersebut hanya menjelaskan varian Peningkatan Keberdayaan KPM sebesar 39,3%, selebihnya dipengaruhi dimensi lain yang tidak diukur di sini. Sehingga pemerintah perlu memperbaiki sistem penentuan KPM sehingga dapat lebih tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pelatihan atau bimbingan teknis pada KPM sehingga lebih dapat mengoptimalkan bantuan yang mereka terima.
Strategi Penerapan Model Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin di Pedesaan Kurniawan, Yudiyanto Tri
CAKRAWALA Vol 14, No 1: Juni 2020
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.814 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v14i1.325

Abstract

Kita perlu merumuskan strategi khusus dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suryonegoro menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di pedesaan. Metode penelitian campuran digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi BUMDes dan kuantifikasi kualitatif untuk analisa SWOT dalam merumuskan strategi pengembangannya. Hasil analisa menunjukkan Strategi penerapan yang tepat yaitu mendorong BUMDes membentuk usaha berbasis potensi Sirsak dan memanfaatkan media online untuk memasarkan produk-produknya.
Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalinmatra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) Kurniawan, Yudiyanto Tri
CAKRAWALA Vol 12, No 1: Juni 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1371.466 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v12i1.267

Abstract

Program Jalinmatra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dilaksanakan Pemerintah  Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga rentan miskin dalam bentuk pinjaman murah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), salah satu penerimanya adalah Desa Ngroto yang dimulai Juni 2016. Karena sudah lebih dari satu tahun maka perlu dievaluasi pelaksanaannya dan dampaknya, selanjutnya dirancangkan strategi untuk mengoptimalkannya. Kita menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, kuisioner, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan program ini mereka perlu bantuan untuk penguatan permodalan, teknologi, informasi perdagangan, manajeman usaha dan bantuan jaringan profesional.
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENURUNKAN JUMLAH RUMAH TANGGA RENTAN MISKIN DI DESA NGROTO kurniawan, yudiyanto tri
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.929 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.299

Abstract

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk memberdayakan rumah tangga rentan miskin. Penguatan BUMDesa harus berbasis kebutuhan pengembangan usaha rumah tangga sasaran tersebut. Kita harus mengidentifikasi stakeholder terkait yang mempunyai relevansi dengan pemberdayaan tersebut, kemudian kita rumuskan model pengembangan BUMDesa tersebut. Kita menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan teknik Studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, Fokus Group Diskusi dan dokumentasi. Penentuan informan dengan kombinasi teknik purposive, snowball dan aksidensil. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang relevan antara lain Perguruan Tinggi, Investor, Bank/LKM, Swasta, PKK, Karang Taruna, Komunitas Fungsional, Relawan TIK, LSM, Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa (DPMD) Provinsi/ Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/ Kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM  Provinsi/ Kabupaten dan OPD teknis lainnya, serta Media Digital. Dan Pengembangan model dapat dilakukan dengan penambahan 2 unit baru, yaitu Unit Pengembangan Usaha dan Unit Pemasaran.
Decolonizing Zakat Discourse: Rethinking the Transformation from Consumptive to Productive Zakat through Ibn ‘Āshūr’s Maqāṣid al-Sharī‘ah in the Indonesian and Malaysian Contexts Nurrachmi, Intan; Kurniawan, Yudiyanto Tri; Arafah, Mudrikatul; Hanif, Muhammad; Taufiqurrachman; Bhari, Azri
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 36 No. 2 (2025): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v36i2.7237

Abstract

This article critically analyzes the transformation of zakat (Islamic almsgiving) in Indonesia and Malaysia through the ethical framework of Ibn ‘Āshūr’s Maqāṣid al-Sharīʿah (Higher Objectives of Islamic Law), focusing on the key values of public good (maṣlaḥah), social justice (ʿadl), economic freedom (ḥurriyyah), and solidarity (taʿāwun). The discourse on shifting zakat distribution from consumptive to productive models has become central in contemporary Islamic social finance, particularly in debates surrounding sustainable poverty alleviation and the empowerment of zakat beneficiaries (mustaḥik). While consumptive zakat is often criticized for fostering dependency, productive zakat offers the promise of long-term socio-economic inclusion. Employing a qualitative-comparative method, this study draws on both classical and contemporary literature as well as field data from official reports of zakat institutions in Indonesia and Malaysia. The findings reveal varied degrees of alignment with the four ethical foundations. The public good (maṣlaḥah) is partially realized through measurable improvements in beneficiary income and skill development, though these outcomes often remain localized and lack integration into broader economic planning. Regarding social justice (ʿadl), the selective nature of program access and weak accountability raise concerns about fairness. Economic freedom (ḥurriyyah) remains hindered by limited capital access, inadequate institutional support, and bureaucratic rigidity, impeding beneficiaries' long-term financial independence. Solidarity (taʿāwun) is the least developed principle, as current zakat programs tend to rely on top-down implementation models that limit community participation and mutual cooperation. Theoretically, this study contributes to a decolonial rethinking of Islamic social finance by challenging charity-centric paradigms inherited from colonial frameworks. It proposes a maqāṣid-oriented vision of zakat as an emancipatory instrument of social transformation. The article advocates for participatory governance, integration with micro, small, and medium enterprise (MSME) policies, and ethical institutional reform to ensure zakat functions as a sustainable driver of socio-economic justice in Muslim-majority societies.
Beyond Bureaucratic Rigidity: A Dynamic Capability Framework for Public Sector Disaster Response Kristian, Indra; Kurniawan, Yudiyanto Tri; Khaerani, Thalita Rifda; Pramana, Iwan; Marbun, Frederic Kornelius
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 1 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i1.45351

Abstract

This study investigates how public institutions apply dynamic capabilities in disaster management to strengthen adaptability and resilience. The research focuses on institutions such as BNPB and BPBD, collecting data through in-depth interviews, field observations, and document analysis using a qualitative case study approach. Grounded theory elements guide the inductive development of a conceptual framework based on three key components: sensing, seizing, and transforming. The study finds that traditional bureaucratic structures often rigid and hierarchical are poorly suited to handle the fast-paced and complex nature of disasters. Institutions that can detect early signals, coordinate strategic actions, and adapt organizational routines in real time show greater responsiveness. Key enablers of this capacity include technological integration, inter-agency collaboration, and continuous learning processes. The research contributes theoretically by contextualizing the dynamic capabilities framework within public governance, moving beyond its original business-oriented formulation. It offers insights for institutional reform by identifying adaptive patterns in disaster response that can inform more flexible, data-driven, and sustainable emergency governance models. These findings provide a foundation for improving the agility of public institutions in navigating future uncertainties and crisis environments.
Decolonizing Zakat Discourse: Rethinking the Transformation from Consumptive to Productive Zakat through Ibn ‘Āshūr’s Maqāṣid al-Sharī‘ah in the Indonesian and Malaysian Contexts Nurrachmi, Intan; Kurniawan, Yudiyanto Tri; Arafah, Mudrikatul; Hanif, Muhammad; Taufiqurrachman; Bhari, Azri
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 36 No. 2 (2025): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v36i2.7237

Abstract

This article critically analyzes the transformation of zakat (Islamic almsgiving) in Indonesia and Malaysia through the ethical framework of Ibn ‘Āshūr’s Maqāṣid al-Sharīʿah (Higher Objectives of Islamic Law), focusing on the key values of public good (maṣlaḥah), social justice (ʿadl), economic freedom (ḥurriyyah), and solidarity (taʿāwun). The discourse on shifting zakat distribution from consumptive to productive models has become central in contemporary Islamic social finance, particularly in debates surrounding sustainable poverty alleviation and the empowerment of zakat beneficiaries (mustaḥik). While consumptive zakat is often criticized for fostering dependency, productive zakat offers the promise of long-term socio-economic inclusion. Employing a qualitative-comparative method, this study draws on both classical and contemporary literature as well as field data from official reports of zakat institutions in Indonesia and Malaysia. The findings reveal varied degrees of alignment with the four ethical foundations. The public good (maṣlaḥah) is partially realized through measurable improvements in beneficiary income and skill development, though these outcomes often remain localized and lack integration into broader economic planning. Regarding social justice (ʿadl), the selective nature of program access and weak accountability raise concerns about fairness. Economic freedom (ḥurriyyah) remains hindered by limited capital access, inadequate institutional support, and bureaucratic rigidity, impeding beneficiaries' long-term financial independence. Solidarity (taʿāwun) is the least developed principle, as current zakat programs tend to rely on top-down implementation models that limit community participation and mutual cooperation. Theoretically, this study contributes to a decolonial rethinking of Islamic social finance by challenging charity-centric paradigms inherited from colonial frameworks. It proposes a maqāṣid-oriented vision of zakat as an emancipatory instrument of social transformation. The article advocates for participatory governance, integration with micro, small, and medium enterprise (MSME) policies, and ethical institutional reform to ensure zakat functions as a sustainable driver of socio-economic justice in Muslim-majority societies.
Co-Authors Arafah, Mudrikatul Bhari, Azri Chawa, Anif Fatwa Intan Nurrachmi Kristian, Indra Marbun, Frederic Kornelius Muhammad Hanif Pramana, Iwan Sanggar Kamto Taufiqurrachman Thalita Rifda Khaerani, Thalita Rifda