cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Slamet Hari Sutanto
Contact Email
litbang.jatimprov@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
litbang.jatimprov@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gayung Kb. Sari No.56, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur
ISSN : 19780354     EISSN : 2622013X     DOI : 10.32781
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Scope: Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, pengembangan dan tinjauan kepustakaan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal maupun media lainnya. Materi tulisan meliputi bidang kajian kebijakan: Pemerintahan [Goverment] Ekonomi dan Keuangan [Economic and Financial] Sumberdaya alam dan teknologi [Natural Resources and Technology] Ilmu Sosial [Social Science]
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 503 Documents
 47   48   49   50   51 
Model Integrasi Pengembangan Kompetensi ASN dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Susenohaji, Susenohaji; Roziqin, Ali; Dhanias, Fitriana Rakhma; Budiartoyo, Mochamad T.; Purbalingga, Fajar T. A.; Sari, Ayu Evita
Cakrawala Vol. 19 No. 2: Desember 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i2.834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kebaruan desain model integrasi dokumen Human Capital Development Plan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sejalan dengan desain kualitatif creswell. Hasil dari penelitian ini menunjukkan model integrasi dilakukan melalui 5 tahapan yaitu pemetaan Indikator Kinerja Utama, identifikasi program prioritas setiap Indikator Kinerja Utama, analisis perangkat daerah sebagai kontributor utama, penentuan nama jabatan, dan penyusunan peta jalan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. Pembobotan pada 3 faktor yaitu prioritas pembangunan daerah, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja juga dilakukan untuk menentukan prioritas dalam pengembangan kompetensi ASN yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Analisis Keberlanjutan Kebijakan Ekonomi “America First” pada Pemerintahan Presiden Biden Terhadap Perekonomian Amerika Serikat Aldi, Aulia Fauziah
Cakrawala Vol. 19 No. 2: Desember 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i2.841

Abstract

Presiden Biden memutuskan melanjutkan beberapa elemen proteksionis dari kebijakan ekonomi “America First” dengan pendekatan lebih diplomatis, yang semakin jelas terlihat setelah satu tahun menjabat. Keputusan ini bertentangan dengan janji kampanyenya yang mengkritik kebijakan proteksionisme Presiden Trump dan berjanji akan melakukan perubahan dengan memperkuat sistem perdagangan multilateral. Namun, data dari CBP adanya peningkatkan total impor ke Amerika Serikat, sehingga penting untuk dipahami lebih dalam alasan dibalik keputusan tersebut. Dengan menggunakan teori Neoclassical Realism oleh Gideon Rose, penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi elite melihat masalah sistem internasional dan domestik dapat mempengaruhi keberlanjutan kebijakan ekonomi “America First” sebagai respons terhadap ancaman yang diterima. Penelitian ini berargumen bahwa adanya pengaruh dari variabel-variabel tersebut menjadikan kebijakan ekonomi yang dilakukan Presiden Biden berbeda dengan janji kampanyenya. Temuan utama menunjukkan bahwa keputusan Presiden Biden mempertahankan proteksionisme ini merupakan respons terhadap dinamika global, terutama persaingan dengan China dan kondisi domestik, meskipun dilakukan dengan pendekatan polite protectionisme.
Kedudukan dan Fungsi Data Intelijen dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis Yuridis dalam Kerangka Desentralisasi Ardiyansyah, Sofyan; Nazheev Ilmi Haqqi, Nazheev Ilmi Haqqi
Cakrawala Vol. 19 No. 2: Desember 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i2.861

Abstract

Intelijen merupakan elemen strategis negara yang berperan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah melalui penyediaan analisis terhadap berbagai gejala, risiko, dan dinamika sosial sebagai bahan perumusan kebijakan publik. Namun demikian, kedudukan hukum dan legitimasi institusional produk intelijen dalam kerangka pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum intelijen dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta menilai kebutuhan penguatan regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan terkait fungsi intelijen dalam pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun intelijen memiliki peran strategis sebagai instrumen analisis kebijakan, landasan normatifnya belum cukup kuat untuk dijadikan dasar pendukung yang legitim dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan implikasi kebijakan berupa perlunya pengaturan hukum yang lebih tegas dan komprehensif guna melembagakan intelijen sebagai instrumen yang kredibel dan otoritatif dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Tata Kelola Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pasca Penyetaraan Afriyanni; Eliza, Mutia; Yusuf, Muhammad; Kurniawati, Reka; Hikmah, Ramadhani
Cakrawala Vol. 19 No. 2: Desember 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i2.876

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akor, faktor pendukung dan penghambat serta strategi tata kelola pengembangan kompetensi pejabat fungsional pasca penyetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi, perkembangan teknologi informasi, keikutsertaan dalam organisasi profesi serta motivasi dan kemampuan belajar mandiri merupakan faktor pendukung pengembangan kompetensi. Sebaliknyaketerbatasan anggaran, lemahnya penerapan Training Needs Analysis (TNA), belum optimalnya dukungan pimpinan OPD, dan fragmentasi kelembagaan menjadi penghambat utama. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan tata kelola pengembangan kompetensi melalui reformulasi kebijakan berbasis TNA terintegrasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan lintas-aktor, peningkatan peran pimpinan OPD, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan daerah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik dan manajemen ASN.
Tata Kelola Sosio-Teknologi dalam Mempromosikan Transparansi Informasi Publik di Pemerintahan Daerah Hertati, Diana; Arundinasari, Indira; Faroqi, Asif; Pertiwi, Vidya Imanuari
Cakrawala Vol. 19 No. 2: Desember 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i2.889

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi integrasi elemen sosio-teknologi dalam tata kelola pemerintahan untuk menjembatani kesenjangan antara tingginya adopsi infrastruktur digital dengan kualitas keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Bondowoso, Nganjuk, dan Sidoarjo. Penelitian ini mengevaluasi hambatan budaya birokrasi dan literasi digital dalam penerapan e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indeks SPBE meningkat menjadi 3,93 dan capaian ETPD sebesar 99,8 persen pada tahun 2024, kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi masih rendah akibat resistensi birokrasi dan disparitas peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi keterbukaan informasi memerlukan keseimbangan antara aspek teknis dan penguatan aspek sosial melalui revitalisasi peran KIM serta transformasi budaya organisasi, guna memastikan digitalisasi menghasilkan transparansi yang substantif dan inklusif bagi masyarakat.
Perkembangan Tren dan Kontradiksi Kebijakan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Lintang Sekar Jagad
Cakrawala Vol. 20 No. 1: Juni 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v20i1.722

Abstract

Ketahanan energi dan resiliensi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu visi dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia. Salah satu elemen kunci untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui program transisi energi menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan tren terkait kebijakan EBT di Indonesia selama periode 2019-2024 serta mengidentifikasi kontradiksi yang menghambat implementasi kebijakan transisi energi.Penelitian ini memanfaatkan metode secondary data analysis serta aplikasi Vosviewer untuk memetakan tren penelitian terkait EBT secara global dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan EBT di Indonesia berada pada langkah yang cukup progresif dengan target yang ambisius, namun pencapaiannya masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain karena munculnya sejumlah kontradiksi dalam implementasi kebijakan. Indonesia masih memerlukan penguatan kerangka kebijakan, dukungan investasi dan pembiayaan yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten untuk mencapai target transisi EBT.
Peran Infrastruktur dan Pemberdayaan SDM dalam Program JATIM Sejahtera untuk Ketahanan Wilayah Perdesaan Aris Sarjito
Cakrawala Vol. 20 No. 1: Juni 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v20i1.744

Abstract

Daerah pedesaan memainkan peran strategis dalam menopang ketahanan nasional melalui kontribusi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, pembangunan daerah pedesaan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur dasar dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam Program Jatim Sejahtera dalam memperkuat ketahanan desa-desa di Jawa Timur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan pemerintah, dokumen kebijakan, data statistik, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar berupa peningkatan akses jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan mobilitas, dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Di sisi lain, program peningkatan keterampilan dan bantuan sosial telah membantu meningkatkan kapasitas masyarakat, produktivitas ekonomi, dan swasembada rumah tangga. Selain itu, studi ini juga mengungkapkan bahwa interaksi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, tantangan seputar implementasi program masih tetap ada, termasuk data penerima manfaat yang tidak akurat, infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil, dan koordinasi antar lembaga yang buruk. Oleh karena itu, perlu memperkuat tata kelola berbasis data dan pendekatan partisipatif untuk implementasi berkelanjutan Program Jawa Sejahtera.
Digital Governance for Sustainable Mobility in Indonesia: Insights from a Bibliometric Analysis of Public Policy and Climate Action Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Ahmad Hidayah; Kamila Dwi Kurniawati
Cakrawala Vol. 20 No. 1: Juni 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v20i1.819

Abstract

This study aims to map the development, knowledge structure, and research trends of digital governance in relation to sustainable mobility, public policy, and climate action. A bibliometric approach was employed using VOSviewer and R-Bibliometrix. Data were collected through a literature search using the keywords “sustainable mobility”, “governance”, “public policy”, and “Indonesia”. From an initial search of 1,214 publications, 620 publications were selected as the final dataset after screening based on their relevance to sustainability and governance themes. The findings reveal three main research clusters: public service and transparency, digital transformation and performance, and climate change and environmental governance. These clusters indicate that digital technologies, including e-government, big data, and blockchain, not only improve public service efficiency but also strengthen accountability, public participation, and governance capacity in responding to climate-related risks. This study contributes by providing a conceptual mapping of the relationship between digital governance, sustainable mobility, and climate action in Indonesia. Future research should empirically examine how digital technologies are implemented at regional and community levels to support sustainable transportation policies and climate adaptation.
Scenario Planning of Urban Gendered-Development in Surabaya Mochamad Kevin Romadhona; Rachmat Dimas Oktafenanda
Cakrawala Vol. 20 No. 1: Juni 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v20i1.907

Abstract

This study investigates the development of gender equality in Surabaya by analysing the Gender Development Index (GDI) from 2020 to 2023 and projecting its trajectory until 2025. Employing a quantitative-descriptive approach, the research utilises secondary data obtained from Badan Pusat Statistik Surabaya and applies linear regression analysis to examine trends in gender equality across the dimensions of health, education, and economic achievement. The findings demonstrate a consistent increase in the GDI, from 93.58 in 2020 to 95.56 in 2023, reflecting gradual progress toward gender parity despite the persistence of disparities between men and women, particularly in income distribution and political participation. The regression model further predicts continued improvement, with projected GDI values reaching 96.17 in 2024 and 96.86 in 2025. The novelty of this study lies in its integration of statistical trend analysis with a gender-governance perspective to evaluate not only numerical progress but also the structural challenges underlying gender inequality in an urban Indonesian context. This research contributes to the discourse on gender mainstreaming by providing empirical projections of gender equality at the municipal level and offering policy-oriented insights for strengthening gender-responsive governance in support of the achievement of Sustainable Development Goal 5 on gender equality by 2030.
Strategi Sosialisasi Pemilu Berdasarkan Diferensiasi Sosiologis di Daerah dengan Tingkat Partisipasi Rendah Ach. Apriyanto Romadhan
Cakrawala Vol. 20 No. 1: Juni 2026
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v20i1.911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model sosialisasi pemilu di daerah dengan tingkat partisipasi rendah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang pada Pilkada 2020. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah strategi sosialisasi berbasis diferensiasi dimensi sosiologis pemilih, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan sosialisasi, serta dokumen resmi KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh kecamatan di Kabupaten Malang yang secara konsisten memiliki tingkat partisipasi rendah sejak Pilkada 2010 dan 2015. Meskipun program pendidikan politik tahun 2020 dilakukan, distribusinya tidak merata karena lebih terfokus pada wilayah administratif strategis seperti Kepanjen, sementara kecamatan dengan partisipasi rendah seperti Kalipare dan Sumberpucung tidak mendapat intervensi. Dampaknya, partisipasi politik memang meningkat di hampir semua kecamatan pada Pilkada 2020, tetapi efektivitas pendidikan politik tidak linear dengan jumlah kegiatan yang dilakukan. Faktor lain, seperti kompetisi kandidat dan isu lokal, turut memengaruhi peningkatan partisipasi. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pendidikan politik harus lebih berbasis kebutuhan (need-based policy) agar mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik secara merata di seluruh wilayah.

Page 50 of 51 | Total Record : 503

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2006 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1: Juni 2026 Vol. 19 No. 2: Desember 2025 Vol. 19 No. 1: Juni 2025 Vol. 18 No. 2: Desember 2024 Vol 18, No 2: Desember 2024 Vol 18, No 1: Juni 2024 Vol. 18 No. 1: Juni 2024 Vol. 17 No. 2: Desember 2023 Vol 17, No 2: Desember 2023 Vol. 17 No. 1: Juni 2023 Vol 17, No 1: Juni 2023 Vol 16, No 2: Desember 2022 Vol. 16 No. 2: Desember 2022 Vol 16, No 1: Juni 2022 Vol. 16 No. 1: Juni 2022 Vol 15, No 2: Desember 2021 Vol. 15 No. 2: Desember 2021 Vol. 15 No. 1: Juni 2021 Vol 15, No 1: Juni 2021 Vol. 14 No. 2: Desember 2020 Vol 14, No 2: Desember 2020 Vol. 14 No. 1: Juni 2020 Vol 14, No 1: Juni 2020 Vol 13, No 2: Desember 2019 Vol. 13 No. 2: Desember 2019 Vol. 13 No. 1: Juni 2019 Vol 13, No 1: Juni 2019 Vol 12, No 2: Desember 2018 Vol. 12 No. 2: Desember 2018 Vol. 12 No. 1: Juni 2018 Vol 12, No 1: Juni 2018 Vol 11, No 2: Desember 2017 Vol. 11 No. 2: Desember 2017 Vol. 11 No. 1: Juni 2017 Vol 11, No 1: Juni 2017 Vol 10, No 2: Desember 2016 Vol. 10 No. 2: Desember 2016 Vol 10, No 1: Juni 2016 Vol. 10 No. 1: Juni 2016 Vol. 9 No. 2: Desember 2015 Vol 9, No 2: Desember 2015 Vol 9, No 1: Juni 2015 Vol. 9 No. 1: Juni 2015 Vol 9, No 1: Desember 2014 Vol. 9 No. 1: Desember 2014 Vol. 8 No. 1: Juni 2014 Vol 8, No 1: Juni 2014 Vol. 8 No. 1: Desember 2013 Vol 8, No 1: Desember 2013 Vol. 7 No. 2: Juni 2013 Vol 7, No 2: Juni 2013 Vol. 7 No. 1: Desember 2012 Vol 7, No 1: Desember 2012 Vol 6, No 2: Juni 2012 Vol 6, No 1: Desember 2011 Vol 5, No 2: Juni 2011 Vol 5, No 1: Desember 2010 Vol 4, No 2: Juni 2010 Vol 4, No 1: Desember 2009 Vol 3, No 2: Juni 2009 Vol 3, No 1: Desember 2008 Vol 2, No 2: Juni 2008 Vol 2, No 1: Desember 2007 Vol 1, No 2: Juni 2007 Vol 1, No 1: Desember 2006 More Issue