cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2023)" : 6 Documents clear
PERENCANAAN DELIBERATIF DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DESA Rahmat Rafinzar; Khairunnas Khairunnas
Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.6790

Abstract

This study aims to see the implementation of village development planning with the principles of deliberative democracy and assess the implementation of sub-district village development planning in Pulau Rimau District, Banyuasin Regency, South Sumatra. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data analysis techniques used by the researchers are interactive models from Miles and Huberman. This study indicates that the implementation of the principles of deliberative democracy in village development planning is weak because it still has problems in reporting and realizing the proposed results of village development planning. As well as community involvement that is not comprehensive in the process of implementing village development planning, this is contrary to the principles of deliberative democracy which prioritize optimizing the role of the community in the process. However, the notion of deliberation may be applied in representative democracy at the level, in other words, the process of forming or making policies by representatives of village communities is colored by the involvement of the people/constituents through a deliberative process. For this reason, special assistance from the government is needed to form competent village community representatives in the village development planning deliberation. Keywords: Deliberative, Village Development Planning, Public Participation.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DUKCAPIL SMART SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL Ikhsan Adit Setyawan; Agustina Rahmawati
Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.7144

Abstract

In the current New Normal Era due to COVID-19, Bantul Regency has also increased the use of information technology for public service innovation, one of which is the use of the Dukcapil Smart Application. The implementation of the program requires a study to improve the quality of the results that will be achieved later from the implementation of these public service innovations, as well as to provide an overview of the Population and Civil Registration Service so that it can assess the readiness of the factors that need to be considered when implementing policies related to the Dukcapil Smart innovation policy. The concept of Policy Implementation put forward by Mazmanian and Sabatier became a reference in making this scientific work. This research uses a descriptive qualitative method, the focus of the research is located in Disdukcapil Bantul Regency.
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM SEKTOR PUBLIK Neni Nurhayati; Arief Rahman
Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.9207

Abstract

Abstrak Meningkatnya masalah yang kompleks dan saling bergantung pada sektor publik menyebabkankebutuhan akan kerja sama dan kolaborasi menjadi semakin mendesak. Inovasi melalui kolaborasimerupakan esensi dari konsep inovasi terbuka yang harus mencari interaksi dengan agen eksternaluntuk menciptakan ide dan meningkatkan pelayanan. Karya ini terdiri dari 25 artikel tinjauansistematis literatur untuk mensintesis dan meninjau secara kritis tentang collaborative governancepada sektor publik. Tujuan secara rinci sebagai berikut: meringkas bukti tentang fenomena dankarakteristik collaborative governance; menganalisis variabel pendukung collaborative governance;dan menganalisis bidang penerapan collaborative governance pada sektor publik. Temuan penulismenunjukkan bahwa: Pertama, beberapa tahun terakhir ini minat untuk berkolaborasi dalamkebijakan publik semakin meningkat; Menanggapi sifat yang saling berhubungan dan kompleks dariisu-isu yang sekarang dihadapi pemerintah, para akademisi dan praktisi sama-sama memusatkanperhatian pada proses tata kelola yang mengaburkan batas antara sektor publik, swasta, danmasyarakat; Kedua, banyak karakteristik collaborative governance sebagai inovasi kolaboratif yangbelum dijadikan variabel penelitian; Sebagian besar variabel yang digunakan lebih dominan ke faktoreksternal organisasi. Ketiga, collaborative governance banyak menyinggung teknologi dan masihbanyak bidang layanan publik yang belum diteliti dalam penerapannya; sebanyak 19 bidangpenerapan collaborative governance telah dianalisis dalam karya ini.
SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA: PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS BUDAYA LOKAL Dian Herdiana
Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.5779

Abstract

Komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis budaya lokal diwujudkan dalam kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan output pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis kepada nilai budaya Sunda. Atas dasar tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan SPBS terdiri dari 2 (dua) faktor utama, yaitu: Pertama, secara substansi nilai budaya Sunda baru bisa diwujudkan secara filosofis berupa nilai-nilai kesundaan, sedangkan nilai budaya Sunda secara manajerial-operasional belum mampu dikontruksikan secara praktis baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Kedua, kebijakan SPBS yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam prakteknya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Atas dasar tersebut maka implementasi kebijakan SPBS kedepannya harus ditunjang dengan instrumen kebijakan yang secara rinci memuat subsansi nilai-nilai operasional budaya Sunda, serta adanya peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama menyukseskan kebijakan SPBS
PEMBANGUNAN KAPASITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Erlan Suwarlan; Agus Nurulsyam Suparman; Otong Husni Taufik
Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.7255

Abstract

Pemerintah Kabupaten Ciamis tengah membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam perkembangannya masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih minimnya sumber daya manusia dan sering terjadi gangguan dalam keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pembangunan Kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek Perkembangan Sumber Daya Manusia, dari sisi jumlah mengalami peningkatan, meski belum ideal, namun sumber daya yang ada masih bisa meng-handle pekerjaan yang ada dan mampu memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah lainnya. Pada aspek Penguatan Organisasi, masih terbatasnya anggaran meski dapat melakukan efisiensi anggaran. Pada aspek Reformasi Kelembagaan, belum lengkapnya regulasi dan belum terintegrasinya data lintas sektor.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Deni Nurdiansyah; Umi Narimawati; M Yani Syafei
Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.9552

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan kinerja pada instansi pemerintah pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Survey dilakukan kepada 32 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada 60 orang operator inputing E-Sakip Reviu. Pengukuran variablenya dengan menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Smart PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan kinerja, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan kinerja dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal maka kualitas laporan kinerja akan semakin baik sehingga mampu dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif, serta terhindar dari kesalahan dalam mengelola data kinerja Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) More Issue