Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Agregasi

agregasi
Website

Published by Universitas Komputer Indonesia

ISSN : 23375299 EISSN : 25793047 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2017)" : 6 Documents clear

EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA Fitriani Sari HR; Ahmad Harakan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERBA DI ERA OTONOMI DAERAH Ledyawati LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masingmasing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur pada pasal 3 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAMPAK LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU Nora Eka Putri
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Perkembangan demokratisasi di negara-negara Asean belum merata, terdapat negara dengan tingkat demokratisasi yang meningkat namun ada juga yang stagnan bahkan mengalami kemunduran. Salah satu negara di kawasan Asean yang mengalami perkembangan demokrasi dengan cukup baik adalah Indonesia dengan salah satu parameternya adalah pelaksanaan Pemilu yang relatif baik tanpa konflik yang luas baik Pemilu maupun Pilpres. Di antara aspek yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu adalah Tingkat melek politik masyarakat. Melek politik upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik termasuk mengenai Pemilu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat melek politik masyarakat adalah: Kebutuhan terhadap informasi politik, strategi pencarian, gerakan mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi produk dari proses akhir politik. Selanjutnya dengan melihat faktor tersebut akan diketahui tingkat melek politik masyarakat setelah itu dapat disarankan kebijakan apa yang nantinya dapat dirumuskan untuk meningkatkan melek politik masyarakat tersebut. Salah satu daerah yang disorot dalam melihat pengaruh melek politik dalam partisipasi pemilih adalah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Suryanto LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Adapun mengenai pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh stakeholders untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti peraturan perundangundangan. Ada beberapa opini yang sering diberikan oleh BPK sebagai lembaga independen yang memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain: Wajar Tanpa Pengencualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini yang menunjukkan akuntabilitas yang paling baik adalah WTP. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK selama 5 (lima) tahun, maka rata-rata persentase pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP antara lain: pemerintah provinsi lebih banyak dibandingkan pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kota memperoleh persentase WTP lebih banyak dibanding pemerintah kabupaten.

FUNGSI KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA WAREMBUNGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Welly Waworundeng; Nasrullah Natsir; Dede Mariana; Samugyo Ibnu Redjo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agraris, dengan luas wilayah pertanian 1.060 ha/m2 dari 1.100 ha/m2, dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani yaitu 2.300 jiwa (56,31%) dari 4.084 jiwa. Pembangunan pertanian di desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan mendasar dalam mengoptimalisasi mengelola potensi yang ada. Hukum Tua sebagai salah satu stakeholder di desa, punya tanggung jawab untuk mengolah potensi tersebut menjadi modal pembangunan desa. Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat desa, berfungsi melaksanakan pembangunan pertanian di desa. Permasalahannya, Hukum Tua, tidak melaksanakan fungsi kepemimpinnya dalam melaksanakan pembangunan pertanian di desa Warembungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa Hukum Tua tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan parapemangku kepentingan di desa. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan kelompok diskusi terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan, Hukum Tua tidak memiliki kemampuan menciptakan visi pembangunan pertanian, mengembangkan budaya desa pertanian, menciptakan sinergitas membangun pertanian, menciptakan perubahan pembangunan pertanian, memotivasi masyarakat petani, dan memberdayakan masyarakat petani.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI INDONESIA (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) Ade Kadarisman; Ilham Gemiharto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus.Pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah dalam pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejak tahun 2008, yang diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mendukung upaya pencapaian 100% SPM di Kota Cimahi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga secara rata-rata capaian SPM Kota Cimahi masih di bawah 100%.Kelemahan yang ditemukan diantaranya adalah kompentensi aparat pelaksana dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata kola pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah penerima manfaat pelayanan publik berbasis SPM, aparat pelaksana di Pemerintah Kota Cimahi, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya yang konsisten dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis SPM dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks SPM dalam Pelayanan Publik di Kota Cimahi yang terus meningkat presentasenya dari tahun ke tahun.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dewi Kurniasih

Contact Email dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA