Journal of Urban Sociology
Journal of Urban Sociology (JUS) is a scientific journal published by Sociology department of Wijaya Kusuma University Surabaya periodically (twice a year). JUS tries to be both a new ideas and research presentation forums for lecturer, researcher and community in order to expand the knowledge especially sociology. JUS also oriented to be an original source of thinking of metropolis, multiculturalism, identity, poverty and environment in urban areas.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 No 1 Tahun 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[THE VILLAGE GOVERNANCE MODEL THAT EMPOWERS COMMUNITIES IN INDONESIA'S BORDER AREAS ]]>
<![CDATA[Putri, Rizca Yunike]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.608
<![CDATA[The problems that arise in relation to the implementation of village government are human resource capacity and institutional capacity in community empowerment. It is undeniable that villages in the Border have diversity in terms of the capacity of the village human resources and village institutions. For established villages, the implementation of the Village Law and the PP Village does not raise serious problems that can actually provide space for innovation to improve the welfare of rural communities. However, another story is that villages with minimal capacity certainly need efforts so that the village government is able to do better things for its people. Especially community empowerment for poverty alleviation through increasing income of poor families. By using qualitative research methods, supported by in-depth interviews in data collection and supporting sekounder data, this study provides an illustration of how village government empowered communities in villages as well as Indonesia's border areas.Keywords: community empowerment, village government, border area]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI KONFLIK DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Aziz SR, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.609
<![CDATA[Salah satu wujud realitas sosial dan politik dalam masyarakat adalah konflik yang terjadi dalam beragam tipologi serta berbagai sebab dan sumbernya. Walau usianya setua peradaban umat manusia, tetapi proses penanganan dan transformasi konflik seringkali tak mudah dilakukan. Sudah banyak teori yang menjelaskan konflik, dan sudah beragam pula metode yang dikembangkan dalam melakukan transformasi konflik. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, terutama pasca tumbangnya Orde Baru, banyak yang tidak tuntas ditangani dan ditransfomasikan sehingga terkadang bangkit kembali dengan membawa luka lama. Di satu sisi, ada konflik yang membawa perubahan dan karenanya bersifat positif. Tetapi, di sisi lain, ada konflik yang merusak dan menghancurkan, dan kerenanya bersfat negatif. Konflik yang disebut terakhir sedapat mungkin diantisipasi dan dicegah agar tidak memakan ongkos (sosial,politik, ekonomi) yang sangat mahal.Kata Kunci: konflik horizontal, metode transformasi koflik, pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[MENIMBANG TEORI-TEORI SOSIAL POSTMODERN: SEJARAH, PEMIKIRAN, KRITIK DAN MASA DEPAN POSTMODERNISME ]]>
<![CDATA[Hidayat, Medhy Aginta]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.610
<![CDATA[Artikel ini memaparkan latar belakang sejarah lahirnya teori-teori sosial postmodern, konsep-konsep pemikiran tokoh-tokoh teori sosial postmodern, serta kritik dan prospek masa depan teori-teori sosial postmodern. Harus diakui, teori-teori sosial postmodern dewasa ini cenderung berada dalam ketegangan pendapat antara kubu yang memandang bahwa teori-teori sosial postmodern masih menjadi bagian dari era modern dan kubu yang meyakini bahwa teori-teori ini telah terpisah sama sekali dari era modern. Kedua pandangan di atas, dengan landasan argumentasi masing-masing, akan dicoba dilacak di dalam artikel ini. Dengan memanfaatkan metode kajian kepustakaan (literature studies), artikel ini pada akhirnya hendak memberikan gambaran kritis tentang posisi penting teori-teori sosial postmodern dalam kajian sosiologi kontemporer dewasa ini, serta potensi kemungkinan-kemungkinan perkembangannya di masa depan.    Kata Kunci: postmodernisme, postmodern, teori-teori sosial, teori sosiologi]]>
<![CDATA[KRITIK TERHADAP TEORI DEKONSTRUKSI DERRIDA ]]>
<![CDATA[Siregar, Mangihut]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.611
<![CDATA[Pemikiran Derrida dipengaruhi pandangan Nietzche, Martin Heidegger dan Freud yang menghilangkan pusat. Derrida melakukan suatu metode yang baru dengan membaca teks dengan menggeser pusat atau inti ke pinggir dan mengubah teks yang dari pinggir ke inti. Metode ini luput dari perhatian strukturalis yang melihat adanya bahasa yang ideal dan maknanya stabil serta pasti. Pembacaan biasa selalu mencari makna yang sebenarnya atau paling benar dari teks tersebut. Derrida mengkritik pandangan ini karena menurutnya dalam setiap teks terdapat makna-makna yang tersembunyi di belakangnya. Melalui teori dekonstruksi, Derrida melihat bahwa teks tidak lagi sebagai tatanan yang utuh melainkan arena pergulatan yang terbuka. Kepastian tunggal yang selalu dicari dan diagung-agungkan manusia modern merupakan suatu keniscayaan. Satu-satunya yang dapat dikatakan pasti hanyalah ketidakpastian. Oleh sebab itu kepastian menurut Derida adalah ketidakpastian. Teori dekonstruksi yang dipopulerkan oleh Derrida memberi pengaruh yang sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan filsafat, bahasa dan juga ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori ini tidak pernah puas akan kebenaran yang sudah ada dan selalu curiga akan kemapanan. Dekonstruksi bertujuan mencari hal-hal yang tidak baik dan bukan hal-hal yang baik. Apabila tujuannya mencari yang tidak baik, kapankah tercapai kebaikan atau kemapanan itu?Kata kunci: dekonstruksi, metode, teori, strukturalis, postrukturalis]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN MODEL PENGETAHUAN PERILAKU SEKS MELALUI SEKS EDUCATION UNTUK SISWA SMA ]]>
<![CDATA[Irmayanti, Nur]]>;
<![CDATA[Zuroida, Aironi]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.612
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan seks terhadap peningkatan pengetahuan seks pada orang tua. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan seks education dalam meningkatkan pengetahuan perilaku seksual pada orang tua. Sampel penelitian ini adalah wali murid/orangtua siswa SMA kelas XI Wijaya Putra, sejumlah 75 orang. Teknik analisis yang akan digunakan adalah dengan menggunakan analisis uji-t berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah ada perbedaan pengetahuan seksual sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi atau pelatihan pendidikan seks pada orang tua, terlihat dari hasil signifikansinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka hasil uji-t berpasangan menunjukkan bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan seks education dalam meningkatkan pengetahuan perilaku seksual pada orang tua.Kata Kunci : pendidikan seks, pengetahuan, tindakan orang tua ]]>
<![CDATA[THE EXISTING POLICY ON PROSTITUTION IN INDONESIA: A RETROSPECTIVE EVALUATION ]]>
<![CDATA[Suud, Mohammad]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.607
<![CDATA[This paper presents the policy on prostitution existing in the last ten years of the period of the New Order Regime. By using qualitative analysis, in the frame of rationality and coherence, author describes of the policy on prostitution and its results. The practice that was done by the government to tackle the prostitutes tended to be unjust, while the implication of the Indonesian Criminal Codeas the one of the national law saved a discrimination. The spirit of the law saved a moral weakness to endorse the creation of good life for Indonesian having the way of life Pancasila. Linked  to the policy, the government tended frontally to tackle the prostitutes. As the policy made by the government was based on unhistorical and unsubstantial views, the governmental intervention to them has been more bringing problems than solutions. The inconsistency of the local governtments in managing the localization of prostitutes has compounded the problem. The governmental policy could not grasp the goals: rehabilitation and resosialization. The policy has empowered the institutionalization of prostitution and pimps. The government has been tacitly the institution of serving pimps. Key words: policy, prostitution, pimps]]>
<![CDATA[THE VILLAGE GOVERNANCE MODEL THAT EMPOWERS COMMUNITIES IN INDONESIA'S BORDER AREAS ]]>
<![CDATA[Rizca Yunike Putri]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.608
<![CDATA[The problems that arise in relation to the implementation of village government are human resource capacity and institutional capacity in community empowerment. It is undeniable that villages in the Border have diversity in terms of the capacity of the village human resources and village institutions. For established villages, the implementation of the Village Law and the PP Village does not raise serious problems that can actually provide space for innovation to improve the welfare of rural communities. However, another story is that villages with minimal capacity certainly need efforts so that the village government is able to do better things for its people. Especially community empowerment for poverty alleviation through increasing income of poor families. By using qualitative research methods, supported by in-depth interviews in data collection and supporting sekounder data, this study provides an illustration of how village government empowered communities in villages as well as Indonesia's border areas.Keywords: community empowerment, village government, border area]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN MODEL PENGETAHUAN PERILAKU SEKS MELALUI SEKS EDUCATION UNTUK SISWA SMA ]]>
<![CDATA[Nur Irmayanti]]>;
<![CDATA[Aironi Zuroida]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.612
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan seks terhadap peningkatan pengetahuan seks pada orang tua. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan seks education dalam meningkatkan pengetahuan perilaku seksual pada orang tua. Sampel penelitian ini adalah wali murid/orangtua siswa SMA kelas XI Wijaya Putra, sejumlah 75 orang. Teknik analisis yang akan digunakan adalah dengan menggunakan analisis uji-t berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah ada perbedaan pengetahuan seksual sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi atau pelatihan pendidikan seks pada orang tua, terlihat dari hasil signifikansinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka hasil uji-t berpasangan menunjukkan bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan seks education dalam meningkatkan pengetahuan perilaku seksual pada orang tua.Kata Kunci : pendidikan seks, pengetahuan, tindakan orang tua ]]>
<![CDATA[THE EXISTING POLICY ON PROSTITUTION IN INDONESIA: A RETROSPECTIVE EVALUATION ]]>
<![CDATA[Mohammad Suud]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.607
<![CDATA[This paper presents the policy on prostitution existing in the last ten years of the period of the New Order Regime. By using qualitative analysis, in the frame of rationality and coherence, author describes of the policy on prostitution and its results. The practice that was done by the government to tackle the prostitutes tended to be unjust, while the implication of the Indonesian Criminal Codeas the one of the national law saved a discrimination. The spirit of the law saved a moral weakness to endorse the creation of good life for Indonesian having the way of life Pancasila. Linked to the policy, the government tended frontally to tackle the prostitutes. As the policy made by the government was based on unhistorical and unsubstantial views, the governmental intervention to them has been more bringing problems than solutions. The inconsistency of the local governtments in managing the localization of prostitutes has compounded the problem. The governmental policy could not grasp the goals: rehabilitation and resosialization. The policy has empowered the institutionalization of prostitution and pimps. The government has been tacitly the institution of serving pimps. Key words: policy, prostitution, pimps]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI KONFLIK DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz SR]]>
<![CDATA[ Journal of Urban Sociology Volume 2 No 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/jus.v2i1.609
<![CDATA[Salah satu wujud realitas sosial dan politik dalam masyarakat adalah konflik yang terjadi dalam beragam tipologi serta berbagai sebab dan sumbernya. Walau usianya setua peradaban umat manusia, tetapi proses penanganan dan transformasi konflik seringkali tak mudah dilakukan. Sudah banyak teori yang menjelaskan konflik, dan sudah beragam pula metode yang dikembangkan dalam melakukan transformasi konflik. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, terutama pasca tumbangnya Orde Baru, banyak yang tidak tuntas ditangani dan ditransfomasikan sehingga terkadang bangkit kembali dengan membawa luka lama. Di satu sisi, ada konflik yang membawa perubahan dan karenanya bersifat positif. Tetapi, di sisi lain, ada konflik yang merusak dan menghancurkan, dan kerenanya bersfat negatif. Konflik yang disebut terakhir sedapat mungkin diantisipasi dan dicegah agar tidak memakan ongkos (sosial,politik, ekonomi) yang sangat mahal.Kata Kunci: konflik horizontal, metode transformasi koflik, pemerintah daerah.]]>
