cover
Contact Name
Rozidateno Putri Hanida
Contact Email
ozidateno@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ozidateno@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
Published by Universitas Andalas
ISSN : 23014342     EISSN : 26570092     DOI : -
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober" : 6 Documents clear
Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Administrasi dan Fungsional Peneliti (Standar Kinerja Utama) Di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Fitrianingrum, Lia
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.214-225.2018

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prestasi kerja individu dalam 2 grup yang berbeda yaitu jabatan fungsional peneliti dan administrasi. Dilihat dari sisi unsur – unsurnya (content validity). Tujuan utama dari penilaian prestasi kerja adalah mendapatkan tunjangan kinerja, meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab yang digunakan untuk para pimpinan mengambil keputusan. Teknik analisis data yang digunakan adalah multigroup analisis yaitu dengan membandingkan prestasi kerja dua kelompok pegawai di kedua grup tersebut dengan pendekatan persamaan struktural (Struktural Equation Model-SEM). Adapun responden yang menjadi unit analisis adalah sebanyak 200 responden dengan pembagian 100 responden fungsional peneliti dan 100 responden pegawai administrasi di lingkungan LIPI. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penelitian ini terungkap bahwa ketiga unsur penilaian prestasi kerja yaitu quality, quantity, timeliness merupakan dimensi yang relevan, artinya bahwa ketiga unsur tersebut tepat digunakan untuk menilai prestasi kerja kedua grup tersebut yaitu grup jabatan fungsional peneliti dan grup pegawai administrasi. Selanjutnya konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa walaupun semua dimensi dapat digunakan dalam penilaian prestasi kerja tetapi bobot relevansi masing – masing dimensi berbeda pada masing-masing grup, dan yang sangat signifikan perbedaannya di kedua grup tersebut adalah pada dimensi quality.
Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Adrianto, Adrianto; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Zetra, Aidinil
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.226-238.2018

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
“AJEP” : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik Arya, Farras Alfino
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.239-249.2018

Abstract

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, transparan pasti dan terjangka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah administratif yang luas sehingga mengakibatkan masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan mengalami kesulitan dalam akses perizinan. Untuk itu, DPMPTP Padang Pariaman membuat Program Antar Jemput Perizinan (AJEP) tujuannya memberikan pelayanan perizinan yang cepat , gratis dan langsung ke rumah masyarakat. Dalam program ini, berkas-berkas perizinan dijemput lalu diproses dan diantarkan kembali ke rumah masyarakat jika sudah selesai. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya DPMPTP sebagai peraih peringkat pertama dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-651-2018 tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Pelayanan Prima dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan Program AJEP sebagai strategi inovasi pelayanan publik di DPMPTP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yang menjadi triangulasi data dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Kesimpulan penelitian ini adalah Melalui Program AJEP di DPMPTP masyarakat Kabupaten Padang Pariaman antusias dalam mengurus perizinan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari retribusi IMB tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman.
Administrative Reform in Indonesia: How Far is The Citizens Online Complaints-Handling System (LAPOR!) About to Reach The Open Government Agenda? Maryam, Dilani; Hadi, Adi Nurul; Palupijati, Ria Putri
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.250-260.2018

Abstract

Indonesia is one of the most prominent countries that have a strong interest in implementing open government agendas. In 2011, the Indonesian government along with seven other country leaders took the initiative to form a global network movement called Open Government Partnership (OGP) as a platform in making their governments more open, accountable, and responsive to citizens. To connect the international agendas with national bureaucratic reforms agenda, the Indonesian government also establish the movement called Open Government Indonesia (OGI). Under the national public complaints management system, LAPOR! was established as the flagship of the open government movement to encourage a "no wrong door policy" guaranteeing the right of the people to file any complaint to be channeled to the authorized public service provider. The purpose of this paper is to assess how far the LAPOR! is being implemented to support open government agenda. The topic will be analyzed using Governance approach, given that Open Government movement is a new and more efficient way of doing governance. Three main dimensions will be the main focus of the discussion, namely; public participation, collaboration, and transparency. This research is conducted by using a qualitative descriptive method. Data are collected through official documents or publications, and other various written sources including journals, news, articles related to the topic of discussion. The findings of this research reveal that the implementation of LAPOR! is still facing challenges. There are still some challenges that need to be addressed.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan Dohlia, Patra; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Wandra, Novera
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.261-273.2018

Abstract

Latar belakang dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran disiplin kerja dan motivasi kerja di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan, dan apakah disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan di kantor camat di Kabupaten Solok Selatan. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausatif. Desain penelitian ini menggambarkan variabel dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS pada Kantor Camat Sungai Pagu, Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh dan Kantor Camat Pauh Duo. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 orang. Untuk mendapatkan instrument penelitian yang valid dan realiabel, peneliti telah melakukan uji validitas dan realiablitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu total capaian responden (TCR) dan analisis induktif yaitu hipotesis diuji dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) disiplin kerja berada pada kategori baik, motivasi kerja pada kategori cukup baik dan kinerja pada kategori baik. (2) Disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja PNS di Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran yaitu (1) Untuk meningkatkan disiplin kerja, pimpinan perlu bersikap tegas dan tidak diskriminatif. (2) Untuk meningkatkan motivasi kerja pimpinan harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. (3) Untuk meningkatkan kinerja PNS, pimpinan lembaga harus memperhatikan disiplin dan motivasi kerja pegawai dengan cara memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.
Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan Hanida, Rozidateno Putri; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Rozi, Fachrur; Irawan, Bimbi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018

Abstract

Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.

Page 1 of 1 | Total Record : 6