Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 11 Documents

1 2

Search results for , issue "No. 40 (2014)" : 11 Documents clear

RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU, DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU Bosman Batubara
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Judul: Konflik Agraria diUrutsewu: PendekatanEkologiPolitikPenulis: Devy Dhian CahyaniPenerbit: STPN Press (2014)Halaman: 251Tanpa dibayangi rasa sangsi, saya langsungmenyatakan bahwa buku ini sangat berguna. Baiksecara praksis, pun teoritis. Saya bersinggunganpertama kali dengan naskah Devy kira-kirasetahun yang lalu ketika ia masih dalam bentukpdf, naskah skripsi yang sudah diuji. Waktu itusaya sedang terlibat dalam aliansi SolidaritasBudaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus)dalam persiapan acara Arak-arakan Budaya diUrutsewu yang sudah dilaksanakan pada 16 April2014 yang lalu.Kegunaan praksis buku ini saya rasakan padasaat itu; bersama dengan beberapa orang wargaUrutsewu (Seniman Martodikromo, WidodoSunu Nugroho, dan Ubaidillah) kami menggunakanskripsi Devy sebagai salah satu sumberuntuk menyusun kronologi konflik tanah yangsudah sangat panjang di Urutsewu. Kronologikonflik yang disusun ini, bersama dengan f ilesikripsi Devy sendiri, kami gunakan sebagai bahanbacaan di dalam Esbumus agar para personel yangterlibat dengan segera bisa masuk ke jantungpermasalahan konflik tanah di Kebumen. Karenaterasa betapa jarangnya mahasiswa sekarang yangmelakukan riset konflik agraria, ditambah dengankontribusi nyata teks ini yang sudah kami rasakan,rasa hormat mendalam dihaturkan oleh tulisanReview BukuRANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU,DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWUBosman BatubaraJudul: Konflik Agraria diUrutsewu: PendekatanEkologiPolitikPenulis: Devy Dhian CahyaniPenerbit: STPN Press (2014)Halaman: 251ini kepada penulis, Devy.Secara teoritis, saya masih percaya bahwa salahsatu karya tulis ilmiah yang bagus adalah manakaladia mampu memancing pertanyaan-pertanyaandi benak pembaca sebagai bahan bagipenelitian lanjutan. Jadi, meskipun secara personalsaya kadang merasa sayang atau tidak puasmengingat betapa besar energi yang telah dicurahkanDevy dalam menggarap penelitiannyadibandingkan dengan hasil yang ia capai, saya kirafungsi ketidakpuasan saya adalah memulaimelontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitiselanjutnya.Dari sisi apa fokus yang diteliti, saya merasariset ini hanya membidik realitas secara parsial.Riset ini dikerangkai secara teoritis untuk mengetahuiekologi politik konflik tambang pasir besidi Urutsewu. Tidak ada masalah bagi saya dalammetode dan metodologi. Masalah muncul didalam unit “pasir besi” yang diteliti. Mengapa?Setelah saya bergulat dengan tema konflikagraria di Urutsewu, saya tersadarkan bahwa konflikini sudah sangat panjang. Berdasarkan kronologiyang kami susun seperti yang disebutkan diatas, konflik di daerah pesisir Kabupaten Kebumenini merentang sejak 1830-an ketika ada penataantanah dalam bentuk Galur Larak yang membagitanah dengan sistem membujur utara-selatan.Sejak itu, berbagai bentuk perampasan tanahmuncul di pesisir Kebumen. Dari situ kita bisamelihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditasyang muncul dalam lintasan sejarah. Ada banyakbentuk masalah yang muncul, misalnya “pemakaiansebagai lapangan tembak oleh militer;Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 681ketakutan masyarakat mengakui bahwa merekamemiliki sertifikat tanah pasca ’65-66; masuknyaperkebunan tebu Madukismo; pemijaman tanahuntuk uji coba senjata berat; pembangunan jalanlintas pantai selatan Jawa; penambangan pasir besi;dan yang paling terkini adalah pemagaran tanaholeh TNI AD. Dari rentangan kasus-kasus itudapat dilihat bahwa pasir besi hanyalah satukomoditas yang muncul dalam rangkaian prosespanjang pertarungan hakatas tanah, dimanakondisi kontemporer secara diametral memperhadapkanmassa petani dengan TNI AD, konjungturyang bertarung di Urutsewu sekarang ini.Tanah di Urutsewu berganti fungsi dalam berbagaibentuk komoditas (perkebunan tebu, jalan,tambang pasir besi, area latihan tembak) danmemicu konflik.Implikasi “kesilapan” memilih unit yang dianalisismembuat skripsi Devy kurang mampu menangkapberbagai perubahan ekologi yang terjadi.Di sini, saya mengandaikan sudah ada kesepakatanbahwa pengertian ekologi politik memasukkan,diantaranya, unsur perubahan ekologidalam berbagai tingkatan—molekul, struktursub-seluler, sel, serabut, organ, organisme, populasi,komunitas, ekosistem, dan landskap.Karena unit yang dianalisis buku ini adalah“ekologi politik tambang pasir besi” yang masihakan terjadi, maka yang dominan muncul dalampembahasan perubahan ekologi politik pada BabVI adalah perubahan ekologi (yang juga) akanterjadi kalau tambang pasir besi dibuka. Dandengan memberikan perhatian pada perubahanyang akan terjadi ini, maka penulis kemudianbanyak meluputkan perubahan ekologi yangtelah terjadi karena konflik panjang, terutamadengan TNI AD, seperti misalnya, perubahanorganisme karena adanya peristiwa penembakanpada 16 April 2011 dan ledakan mortir sebelumnya,serta perubahan landskap karena adanya pembangunanberbagai ornamen militer di sepanjanglahan pasir Urutsewu—menara pandang, tempatpeledakan peluru, rumah perlindungan, tempatuji coba alat berat seperti tank, dan kehadirangedung Dislitbang TNI AD itu sendiri di DesaSetrojenar.Perubahan-perubahan ekologi tingkat organisme-landskap seperti yang dipaparkan di atastidak mungkin tidak menimbulkan reaksi darimanusia-manusia yang tinggal di sekitarnya.Hampir dipastikan pula, sebagai bagian dari aksireaksitersebut, muncul satu kebiasaan baru yangmungkin dalam alunan waktu telah berubahmenjadi ko-evolusi, atau perubahan bersama, baikdi kalangan TNI AD, maupun di kalangan kelompokyang, untuk menyederhanakan penyebutan,tertindas seperti petani Urutsewu. Koevolusimacam apa dan sedalam mana yang telahmuncul, itu yang tetap menjadi misteri. Setidaknyabagi saya.Dari analisis seperti di atas, maka ke depanpenelitian yang harus dilakukan adalah melihatekologi politik dalam kerangka ruang ekologi danwaktu. Perubahan-perubahan apa yang terjadipada masa Kolonial, Kemerdekaan, Paska Kemerdekaan,’65-66, Orde Baru, dan Paska Reformasi.Dengan melakukan studi kronologislah kita akandapat melihat semakin jelas tentang kondisi alam,sosial, serta material praktis yang membentukkondisi sosio-alamiah Urutsewu masa kini besertasemua proses peminggiran yang menyertainya.Saya tidak bisa memandang enteng naskah ini.Meskipun, karena itu pula saya merasa tergodauntuk mempertanyakan arahnya. Sebagai manusia,saya percaya dengan apa yang saya baca pada“Konsepsi Kebudjaan Rakjat” bahwa “Kesenian,ilmu dan industri adalah dasar-dasar dari kebudajaan…Kesenian, ilmu dan industri baru bisamenjadikan kehidupan Rakjat indah, gembira danbahagia apabila semuanja ini sudah mendjadikepunjaan Rakjat.” Apakah naskah Devy ini sudahmenjadi “kepunjaan Rakjat”?Susah untuk menjawa pertanyaan ini. Namunsaya bisa menghadirkan satu hal yang saya anggap682 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014sebagai kebutuhan orang Urutsewu, setidaknyadalam perspektif subyektif pemahaman saya. Halini penting dimunculkan agar bisa terlihat lebihterang, apakah naskah Devy ini mengabdi kepadakepentingan masyarakat. Tentu saja kepentinganmasyarakat di sini lagi-lagi subyektif. Seseorangbisa mengajak berdebat. Namun, poin yang inginsaya sampaikan adalah, memberikan sebuahukuran terhadap naskah Devy berdasarkan kebutuhanmasyarakat.Dalam beberapa kali diskusi dengan para elitgerakan petani di Urutsewu, masalah yang sayarasa masih sangat susah dipecahkan sampaisekarang adalah bagaimana menghidupkanorganisasi petani di Urutsewu. Seperti halnyakebanyakan organisasi petani yang saya lihat—dan dengar tentangnya—di Jawa Tengah. Sayasampai pada beberapa poin pemikiran mengenaiorganisasi petani di Jawa Tengah, yaitu: 1)memilikisifat elitis dalam artian orangnya itu-itu saja dandengan demikian isu berputar di kalangan yangitu-itu juga; 2)hampir tidak ada kaderisasi; 3)tidakada agenda organisasi yang disusun bersama,misalnya agenda tahunan, dan dengan demikiantidak ada rapat-rapat kontinu; serta 4)kurangberdikari di bidang ekonomi.Naskah Devy ini, kita sadari atau tidak, belumlahmenyentuh apa yang saya anggap sebagaikebutuhan organisasi petani di atas. Dia barumenyentuh dan mengantarkan pembaca ke “halaman”permasalahan-permasalahan itu. Jadi,seandainya waktu bisa diputar mundur dan sayaditakdirkan menjadi kawan diskusi Devy dalamproses penyusunan skripsinya ini, maka saya akandengan sangat bersemangat menyarankan diamelakukan penelitian mendalam terhadap“ekologi politik-mikro organisasi petani diUrutsewu,” agar hasilnya juga menjawab permasalahan/kebutuhan organisasi petani seperti yangsaya sampaikan di atas. Andai itu terjadi, sependekyang dapat saya pahami, teks ini akan semakinbernas baik secara teoritis maupun praktis.Dari segi ekologi politik tambang pasir besi,saya merasa Devy melewatkan satu hal dengantidak membahas konteks global dan nasionalsurutnya perusahaan pasir besi di Urutsewudengan dicabutnya perizinan oleh TNI AD padaMei 2011. Dalam konteks global, tentu saja ini tidakbisa dipisahkan dari kecenderungan menurunharga bijih besi di pasaran dunia. Pada awal 2011bijih besi memiliki harga sekitar 175 Dollar AS perton, dan kecenderungan turun terus terjadihingga menginjak harga sekitar 80 Dollar AS perton pada medio 2014 (sumber:chartbuilderinfomine.com). Hal seperti ini jugaterjadi dengan ledakan permintaan komoditasmangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) padaperiode 2008-10 dan kemudian menyusut seiringdengan menurunnya harga mangandunia danturunnya pertumbuhan ekonomi China ke bawah9%, setelah sebelumnya selama sepuluh tahunpada periode 2002-12 konsisten di atas 9%. Dalamkonteks ini, China adalah tujuan ekspor manganNTB.Di tingkat nasional, ini tentu saja tak bisadipisahkan dari konteks regulasi UU Minerba 4/2009 yang mewajibkan pembangunan pemurnian(smelter) untuk sektor industri ekstraktif. Meskipunkemudian hal ini dianulir kembali melaluiPeraturan Pemerintah (PP) 1/2014 yang menurunkankonsentrasi bijih ekstraksi yang dapatdieksport. Sebagai contoh, untuk pasir besi (jenispig iron) pada Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral(Permen ESDM) 7/2012yang merupakan “cucu” UU 4/2009 disebutkanpasir besi boleh dieksport dengan konsentrasikemurnian lebih dari 94% Fe; dan pada PermenESDM 1/2014 (“anak” dari PP 1/2014) dia diturunkanmenjadi e” 58% Fe.“Penganuliran” ini adalah hal yang lain, yangpenting diperhatikan di sini adalah kewajibanpeningkatan nilai tambah komoditas ekstraksidan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pembangunansmelter telah membuat dinamikaBosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 683industri ekstraksi berubah ke arah ketakutankalangan industri tidak mampu memenuhikualif ikasi yang dikeluarkan oleh pemerintahmelalui UU Minerba 4/2009 (dan peraturan turunannya)sebelum ia kemudian dianulir sepertiyang dijelaskan di atas.Poin saya membawa dua variabel global dannasional ini, sebagai tambahan terhadap angkakebutuhan besi yang tinggi dan disebut sebagaipemicu munculnya berbagai Izin Usaha Pertambanganpasir besi di Indonesia oleh Devy, inginmenunjukkan bahwa logika yang sama bisa ditautkanmengapa aktivitas ini menyurut belakangan.Tentu saja tanpa menapikan bahwa adaperlawanan di tingkat lokal seperti yang digalangberbagai kelompok petani di Urutsewu. Dengandemikian, kita bisa melihat lebih jelas antarahubungan “skala” global, nasional, dan lokal dalamrantai produksi komoditas pasir besi, atau yangoleh Devy disebut sebagai kapitalisme global.Untuk menyimpulkan sumbangan teoritisbuku ini, dengan demikian, adalah kemampuannyamemicu pertanyaan tentang: 1)politik ekologikonflik agraria di Urutsewu dalam rentang temporalyang lebih panjang (sejak 1830-an) hinggasekarang dalam berbagai bentuk eskalasi—deeskalasinyakarena perubahan komoditas; 2)memetakan kebutuhan yang lebih konkret organisasi-organisasi petani dengan mengasumsikanbahwa ilmu seharusnya adalah “kepunjaan Rakjat”;dan 3)memperlihatkan secara gamblang hubungan“skala” (global, nasional, dan lokal) dalamrantai produksi komoditas. Dan rasanya, inilahtugas peneliti berikutnya.

PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN MAMMINASATA DAN DAMPAKNYA DI PEDESAAN Muhammad Ridha
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The research is aimed at answering three related questions, either directly or indirectly on the program of large-scaleland acquisition on Mamminasata Program in South Sulawesi. These questions are: 1) How does the space structure change afterMamminasata project on land acquisitions at three villages: Samata, Pacci’nongang and Romang Polong?; 2) How does the processand dynamic land acquisition at three village take place?; 3) How does the possibility of conflict take place after the project wasdone. Those questions will be answered by descriptive qualitative research method. The result shows that there was a correlationbetween large scale land acquisition on Mamminasata program with spatial change, the rise of land and extensive agrarian conflict.Keywords: development program, Mamminasata, spatial change, land acquisition.

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of humanright should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasaripembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, shouldget a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as comparedto the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that theydo not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease oflands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.

PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA: KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DAN GAGASAN UPAYA PENYELESAIANNYA Senthot Sudirman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The study is aimed at (a) identifying both legal and empirical constraints inhibiting the process of land clearing whichis one the important factors in land acquisition for public facilities, and (b) suggesting the concept of solving the problem, especiallyon the construction of Trans Java toll road. The research is done by library studies including legislations, documents, interviews.The efforts to solve the problems on land clearance was based on academic studies using references such as books, legislations,empirical and data and facts and actors opinions. Several constraints already identified are: (a) the difficulty of achieving anagreement on the amount of compensation caused by (i) the minimum knowledge awareness on the social function of land (ii) theimportance of infrastructure building, including toll roads, (iii) the limited fund for land acquisition, (iv) the dispute on landownership, (v) the existence of land acquisition objects by BUMN, BUMD and wakaf land, (b) the incomplete file on landacquisition, (c) the invalid evidence of land ownership, (d) the presence of land speculators, (e) the presence of provocateurs (f) theweek cooperation of private-state scheme, etc.Keywords: constraints, land clearance, land acquisition, public facilities.

PENGADAAN TANAH DAN PROBLEM PERMUKIMAN KEMBALI: SKEMA PEMBERDAYAAN UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAMPAK Dwi Wulan Pujiriyani
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

One of the trigger for conflict in the case of land acquisition is the idea of resettlement as a form of compensation. Thereare many cases of resettlement that end up with rejection by the society. Resettlement in the case of land acquisition most likelyto be responded as a negative action which related to eviction or expulsion. Furthermore, this paper will reveal the problem ofresettlement in the implementation of land acquisition in Indonesia. This can be related to the model of community empowermentwhich possibly could become a constructive solution to bridge the need of development and the need of persons affected bydevelopment project to protect their rights.This study was conducted due to searching and studying secondary source thatdiscussed about development-induced resettlement. The result shows that resettlement could not only be defined as a physicaldisplacement. Resettlement has to be planned and implemented appropriately so that its effect was not exacerbating the affectedcommunities.Keywords: Land acquisition, compensation, resettlement, empowering

MEMETAKAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH BANDARA KOMODO Mr Padjo; M. Nazir Salim
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The research is aimed at describing conflict on the land acquisition of expanding the Komodo Airport at WestManggarai Regency, NTT. The expansion of airport is intended to accommodate the tourist since Komodo was determined to beThe New 7 Wonder of Nature. The increase of tourist place, especially on Sail Komodo program in September 2013. The focus ofexpansion was on three places namely the 300 meter runaway which belonged to Department of Transportation. The west part ofthe airport that is Binongko Hill and Batu Hill. At the last two areas, the expansion was done by eliminating the people’s land. Thisresulted protests from the society as they do not get any financial return. Using the qualitative and critical approaches, the studywas able to show the map of conflict location between the regional government and the society. At the Binongko and Batu Hillareas, the conflict took place as people did not set any financial return.Keywords: land acquisitions of Komodo airport, conflict, compensation

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM Isabela Candrakirana; Oloan Sitorus; Widhiana Hestining Puri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Land Consolidation (LC) is land policy concerning settlement return the domination and land use as efforts of landacquisition for development interest, to enhance the environment quality and preservation of natural resources by activelyinvolving the community participation. In this case government needn’t to provide compensation with a very large fund due theprinciples used in LC is building without displacing. The LC participants provide Land Contribution for the Development (STUP)that will be used for public and social facility and for the KT implementation fund. KT that mostly conducted in Indonesia is UrbanLand Consolidation (ULC) namely LC which carried out in urban or outskirt. Several countries have implemented this in handlingland acquisition and arrangement issues, such as Japan, Germany and Thailand. This study using case study’s approach which aimto get the comprehensive knowledge about KTP. The ULC is a program that upholds the justice and participatory principle. Thecommunity will receive a decent environment completed with public and social facility, in addition the community is also asked todirectly involve in the activity process start from its planning up to development. Beside that others various public facility whichusually obtained by land acquisition can be fulfilled by the community participation in ULC.Key Words: Urban Land Consolidation, Land Acquisition, Public Interest

PENGADAAN TANAH UNTUK SIAPA, PENIADAAN TANAH DARI SIAPA: PENGADAAN TANAH, ALOKASI TANAH, DAN KONFLIK AGRARIA Amien Tohari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The paper is aimed at discussing whether the policy of land acquisition can become a scheme of agrarian conflictsolution. Seen from the land acquisition as a practice of conflict solution, the paper is directly focused on conflict of agrarian context,that is whether the land acquisition can be an alternative solution scheme which can be used to solve the agrarian conflict. Thepaper wants to state that: first, the land acquisition is not intended as a scheme to solve the problem, second, the policy is a doubleblade knife that is acquisition and at the same time it is also the abolishment, third, the policy of land acquisition is intended tohold the infrastructural building, fourth,- through the agrarian conflict at Musi Banyuasin, the paper showed that the absence of landacquisition policy or land allocation for the society resulted unresolvable conflict.Keywords: land acquisition policy, conflict, unresolvable

KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT RAWAN BENCANA Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The high threat of disaster / multi-disaster in Indonesia leads to a number of communities in a state of being exposedand vulnerable to disasters. The high number of people living around the source of disaster / KRB III also causes the high degreeof potential risk and loss if the disaster occurs. The National Land Agency has pivotal role in regulating land for development, in thiscase, through the provision and arrangement of land for settlement (relocation) and for infrastructural development for the peopleliving in the disaster-risk areas. This study employed review of literature and legal products on land availability as its method andapproach. The allocation of land, particularly for the people living in disaster-risk areas, may be provided through land acquisition,land utilization of reserved State land from previously abandoned land, or may also be provided through land consolidation basedon spatial planning.This is intended to achieve the quality of environment, safe and prosperous society.Keywords: land availability, land consolidation, disaster

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERSARANAKAN BANGUN GUNA SERAH FX. Sumarja
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Generally the infrastructural development needs space and land. In its process, the role of a private sector may not beneglected as this frequently does not take care of the people’s rights on land. The society, as a subject of the development, shouldhave got a prospeorus living condition. Yet, they were marginalized and regarded as an object of the development. KonsepTheconcept of infrastructural development ,which does not grab people’s right on land, takes care of the living resources, andmaintains the sustainable living situation, would be one of the solutions.Key words: land acquisition, infrastructural development.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

1 2

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA