cover
Contact Name
Ahmad Farhani
Contact Email
jurnal.pubbis@gmail.com
Phone
+6285389328231
Journal Mail Official
jurnal.pubbis@gmail.com
Editorial Address
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa Pembataan - Tanjung Tabalong
Location
Kab. tabalong,
Kalimantan selatan
INDONESIA
PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
ISSN : 25796240     EISSN : 25501054     DOI : 10.35722/pubbis
Core Subject : Social,
Journal PubBis provides media to publish original articles in the form of a unique new knowledge in the fields of public administration and business administration. This journal opens opportunities for the publication of the existence and research sharing and sustainable efforts development in public and business administration field. Journal of public administration issues the article covers: - Governance, - Public organizations, - Public policy, - Public service, - Management, - Law ethics, - Bureaucratic administration and government. Journal of Business Administration issues the articles covers : - Human resources, - Entrepreneurs, - Technopreneurs and sociopreneurs.
Articles 376 Documents
ASPEK-ASPEK BERKAITAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PERBUATAN ASUSILA DI SEJUMLAH WARUNG MALAM DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Ahmad Riduan
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.639 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.34

Abstract

Ketidakseimbangan ekonomi sebagai salah satu dampak negatif pembangunan menyebabkan berkembangnya sejumlah sektor bisnis informal. Dan dengan pembukaan sektor pertambangan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan secara besar-besaran selama dekade terakhir, munculnya kios-kios malam di beberapa tempat merupakan ironi pembangunan di wilayah tersebut. Penggunaan senjata tajam, obat bius, perkelahian, sampai prostitusi tersembunyi diindikasikan di sejumlah warung malam seperti di Kecamatan Kelua Kecamatan Tabalong. Oleh karena itu, melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, keberadaan warung malam di Kelurahan Kelua dijelaskan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi mengacu pada teknik analisis termasuk reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Keberadaan warung malam di sepanjang jalan Kelua telah dibina beberapa kali dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Kabupaten Tabalong No. 08 tahun 2002 tentang Pencegahan, Pelarangan dan Penanggulangan Prostitusi, meskipun belum sepenuhnya efektif. Pertama, aspek komunikasi telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tabalong melalui sejumlah pihak terkait di tingkat kecamatan, kecamatan, hingga desa dan bahkan dengan sejumlah pemilik warung malam dalam bentuk banding / bimbingan. Kedua, aspek sumber daya telah dipenuhi dalam hal pembinaan / tindakan teknis oleh Satpol PP. Itu hanya karena keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kelurahan Kelua. Ketiga, aspek disposisi dari pelaksana umumnya seperti yang diharapkan meskipun ada beberapa aparat yang tampaknya melindungi keberadaan warung malam. Keempat, aspek struktur birokrasi dapat memainkan peran maksimum di mana sejumlah lembaga dapat berkoordinasi dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digariskan. Karena itu, Bupati Tabalong bersama dengan sejumlah SKPD terkait harus menyajikan pendekatan holistik. Secara teknis, Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong perlu mengintensifkan kegiatan pemantauan di sejumlah warung malam. Tindakan persuasif harus diambil agar warung malam diharuskan terbuka dengan penerangan yang baik, pelayan kios berpakaian sopan, dan pembatasan waktu penjualan selain penegakan hukum kegiatan pelacuran, kepemilikan senjata tajam dan obat-obatan. Selain itu, kepemilikan kartu ID untuk pelayan kios dan pengunjung juga disiplin.
HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN KAWALUKOTA TASIKMALAYA Andi Andi
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.62 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.35

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perdimensi dari kepuasan komunikasi organisasi dengan kinerja pegawai dan hubungan secara keseluruhan kepuasan komunikasi organisasi dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.Dimensi-dimensi Kepuasan Komunikasi Organisasi dalam penelitian ini terdiri dari kepuasan dengan pekerjaan; kepuasan dengan ketepatan informasi; kepuasan dengan kemampuan seseorang yang menyarankan penyempurnaan; kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran komunikasi; kepuasan dengan kualitas media; kepuasan dengan komunikasi teman sekerja; kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan sedangkan variabel kinerjanya Kualitas; Kuantitas; Ketepatan Waktu; Efektifitas; Kemandirian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya berjumlah sebanyak 19 orang tidak termasuk 1 orang pegawai yaitu Camat dan 1 orang Tenaga Kerja Kontrak . Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel Jenuh.Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan komunikasi organisasi dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kawalu sebesar 33,17%. Sisanya sebesar 66,83 ditentukan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Sehingga hipotesisnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan komunikasi organisasi dan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya bisa diterima dan teruji dengan nilai 0,576.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAHDI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG (Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah) Nurmalasyiah Nurmalasyiah; Lilis Suryani
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.674 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong, baik langsung maupun tidak langsung. Responden berjumlah 60 orang, terdiri dari 30 petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Distrik Tabalong dan 30 orang masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode alternatif Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; 2) tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; 3) ada pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; dan 4) tidak ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Saran bahwa DLH dapat melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.
PENGARUH KEPEMIMPINAN PELAYANAN TERHADAP BUDAYA ORGANISASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG Lilis Suryani
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.343 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.37

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan pelayanan (X) terhadap budaya organisasi (Y) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong.Sampelpenelitian ditetapkan 39 responden dengan teknik sampling jenuh.Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan Regresi Linier dengan bantuanSPSS 22. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemimpinan pelayanan (X) berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi (Y).Pimpinan organisasi diharapkan dapat menerapkan gaya kepemimpinan pelayanan ini dan menjadi teladan bagi para bawahannya. Selain memberikan dampak positif, hal ini juga akan menciptakan budaya organisasi yang melayani.
KONTRIBUSI KUBE RAKAT SEPAKAT SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI USAHA PEMBUATAN GULA HABANG DI DESA TERATAU KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG Indriati Sumarni
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.98 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.38

Abstract

Dinamisasi masyarakat dimana masih dijumpai sebagian penduduk yang masih terpuruk dalam kemiskinan, sehingga perlu adanya solusi dengan menggalang kemitraan antar lembaga dalam memecahkan segala permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks.Dibutuhkan sebuah formulasi yang tepat dalam rangka peran serta mengentaskan penduduk dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini lebih melihat pada Kelompok Usaha Bersama Rakat Sepakat sebagai subjek penelitian. Sesuai dengan judul yang diambil yaitu kontribusi kube Rakat Sepakat sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat melalui usaha pembuatan Gula Habang di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, maka tujuan penelitian ini untuk melakukan pemetaan persoalan-persoalan Kelompok Usaha Bersama khususnya KUBE Rakat Sepakat guna mendukung pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu kelompok sasaran dalam proses kegiatan penguatan usaha dalam hal ini adalah pemanfaatan produk gula aren. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan disempurnakan dengan Focus Group Discussion (FGD)
PENGARUH REKRUTMEN DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Mohammad Noor
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.298 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.39

Abstract

In enforcement of elections and Pilkada, there are often electoral disputes that have an impact on election complaints of election participants. The object of the election result disputes is inconsistency between the election result report by the KPPS officers with the Determination of Election Vote Result by the National Election Commission. In order to avoid any errors in the selection process described above, the Nation Election Commission in Hulu Sungai Utara District has made a breakthrough in the form of selective recruitment and management training model for increasing the more professional organizers competence. Based on the research has been done, there is a significant correlation related to the improvement of competence as the impact of implementation of selective recruitment process and model of management training of election. Research conducted by questionnaire method to respondents and analyzed by application program of SPSS (Statistical Packages of Social Science).
EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMRENDA) (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN) Susiani Susiani
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.238 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i1.40

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerahadalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaplikasian Simrenda masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di BAPPEDA serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di Kabupaten Balangan yang masih rendah.
OPINI MASYARAKAT TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DASAR PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN TABALONG Jauhar Arifin; Budi Setiawati; Kiswanul Arifin
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.381 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i2.41

Abstract

This study aims to test and explain community Opinion against the quality of basic education and empowerment School Committee on elementary school in Tabalong Regency with 96 people samples. The data is processed by using a descriptive analysis. The results of this research show the quality standard of education elementary school in Tabalong Regency based on National Education Standards are expressed quite well. Views of several indicators of the quality of education primary school Land in Tabalong Regency based on National Education Standards are expressed quite well. Views of several indicators of the quality of education in primary school Tabalong Regency Indicator Standard compentensi Standard content, Graduation, standards Management, standards and Assessment Standard cost can catagore very good, while Standard process with catagore good, Standard Competencies and produce educators with catagore is quite good as well as the standards and infrastructure with Availability of facilities owned by the school Committee on SDN in Tabalong Regency, was largely unavailable, or available but not complete. This will cause no empower School Committee on elementary school in Tabalong Regency. Keywords: opinion of the communit;, the quality of education; school Committee
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Rahmi Hayati
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.97 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i2.42

Abstract

This study aims to analyze the Implementation of the Policy on the Ban on the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency and to find out what costs affect the Implementation of the Banned Agricultural Land Prohibition Policy - Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency. Data Collection Techniques in this study is observation and interview. The data collected was then described and analyzed with descriptive analysis techniques that provided an overview of the Implementation of the Policy on the Ban on the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency with three stages: data reduction, data presentation and reduction of conclusions. The results of the study are as follows: 1) Policy for Prohibiting the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong District, in fact the field has been implemented; 2) It turns out that the fact that Bambang Sunggono is a factor that is an obstacle or an obstacle to policy implementation is not fully proven in the field. But other than that there were other obstacles such as human resources and lack of facilities and infrastructure and funds. Keywords: implementation; policy; law number 32 of 2009
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT (Studi Kasus Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017) Eddy Suriyani
Jurnal PubBis Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.884 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v2i2.43

Abstract

Research objectives are 1) Knowing the construction of infrastructure and facilities in the District E-Government Tabalong. 2) Identify factors driving and inhibiting the development of E-Government policy in the District Tabalong. 3) Find a solution that has been done to address the factors inhibiting the implementation of E-Government in the District Tabalong. The research conducted was descriptive method. The population in this study is the District Government Bureaucrats officials as many as 6 people Tabalong technique of determining the sample was purposive sampling. Interview data collection techniques and documentation. While the processing techniques and data analysis using qualitative descriptive techniques. From the results showed that: 1) Development of infrastructure and E-Government in the District Tabalong not fully come to fruition. 2) Inhibiting factor found in the development of E-Government in the District Tabalong consist of such factors as: a) the individual cultural barriers, b) Development of systems / applications lack of planning and coordination among SKPD so it is not uncommon to have purchased an application that can not be utilized optimally, c) The budget is still minimal and the absence of contract after installation of information systems developers and there is no agency that specifically examines the development of standards or specifications and the development of E-Government system by default. 3) The solution in implementing e-Government policy on Tabalong district is to provide computer networking facilities and adequate in every SKPD and support the data is accurate and up to date periodically and is accessible to all parties who need to use ICT and qualified human resources to support decision-making process environment Tabalong County Government, harmonious cooperation with all relevant SKPD on the development of systems / ICT-based applications according to existing regulations, to allocate a special budget for the development of e-government as well as the formulation of Standard Operating Procedure (SOP) is clear and supported The team with the formation or function taks force that runs the E-Government implementation environment Tabalong Regency Government. Keywords: implementation; policy; E-government; ICT