Articles
2,509 Documents
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN (LPP) DALAM PERIKANAN TUNA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tambunan, Novita Yoseline]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i2.1966
<![CDATA[AbstrakIkan Tuna dengan daya jelajah luas melewati laut ZEE menjadi jenis ikan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antarnegara.Oleh karena itu, status pengelolaan perikanan tuna nasional selalu menjadi pantauan dari Lembaga Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Bodies - RFMOs). Kementerian Kelautan dan Perikanan belakangan ini mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disusun dan ditetapkan untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis masalah-masalah yang disajikan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa RFMos merupakan organisasi pengelola perikanan daerah di laut lepas yang bertujuan untuk mengelola dan melestarikan ikan. Selain itu, RFMos juga dapat digunakan sebagai alat bagi negara maju untuk mengendalikan laut lepas dengan membuat aturan penangkapan ikan di laut lepas.Kata Kunci: Ikan Tuna, LPP, Perlindungan]]>
<![CDATA[Inkonstitusionalitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia ]]>
<![CDATA[Trinandityo, Argo]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2199
<![CDATA[Tax shall reflect the community cooperation and participation in order to fund the nation’s development. As the main source of the country’s income, tax payment always has special treat from the law, such as the priority payment from the certain people (in example debtor) before any other payment obliged to them. Indonesia as a Nation of Laws (rechtstaat), and not a Power State (machtstaat), therefore shall to give law as the main guidance for the nation in every action. The Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) as the Constitution shall limit the Government power, including the power to tax. Therefore, the regulation related to tax and any levy imposed for the country must be regulated by a Law/Act. As the consequences, tax without a Law will be unconstitutional. Indonesia Land and Building Tax for Mineral and Coal Mining Sector (PBB Minerba) still referring to Law of Land and Building Tax, which has very distinguished character with the PBB Minerba itself. Until now, PBB Minerba have not regulated by a certain Law/Act as obliged by the third amendment of constitution UUD 45.]]>
<![CDATA[Implikasi Covid-19 Terhadap Pendapatan Hotel Di Kawasan Sembalun Lombok Timur (Studi Kasus Pada Rinjani Hill Hotel) ]]>
<![CDATA[Krisnahadi, Tama]]>;
<![CDATA[Septika, Baiq Herdina]]>;
<![CDATA[Aryani, Menik]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v4i4.1481
<![CDATA[Pandemi covid-19 membuat pertumbuhan perekonomian dunia menjadi lambat. Kondisi ini dialami oleh seluruh dunia terutama dalam industri pariwisata khususnya perhotelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi covid-19 terhadap pendapatan hotel di kawasan Sembalun Lombok Timur khususnya Rinjani Hill Hotel serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh manajemen Rinjani Hill Hotel bangkit dari keterpurukan akibat pandemic covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dimana tehnik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode antara lain metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dengan tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, penelitian dan pembahasan, diperoleh data bahwa pada triwulan pertama sejak pandemi covid-19 menghantam Indonesia pada umumnya dan Lombok pada khusunya sangat berdampak terhadap operasional Rinjani Hill Hotel, akan tetapi sejak dilonggarkannya kebijakan pemerintah terkait Work From Home (WFH) tingkat kunjungan hotel mulai membaik dan terlihat ada peningkatan jumlah kunjungan dibandingkan beberapa bulan sebelum pandemi covid-19 mulai mewabah hal ini berdampak langsung dari sisi pendapatan hotel itu sendiri. Penerapan protokol kesehatan pada hotel merupakan salah satu cara didalam mempertahankan loyality konsumen.]]>
<![CDATA[Masalah-Masalah Sosial dalam Novel Guru Dane Karya Salman Faris ]]>
<![CDATA[Gunawan, Hendra]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1738
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang terdapat dalam novel Guru Dane karya Salman Faris. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan metode analisis isi (conten analysis). Adapun pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumenter dan studi pustaka. Data-data yang terkumpul mengenai masalah-masalah sosial dianalisis menggunakan pendekatan pragmatis yang menitikberatkan pembaca sebagai penikmat karya sastra serta mempertimbangkan sisi kepraktisan dan manfaat. Hasil dari penelitian dalam novel Guru Dane karya Salman Faris ini menunjukkan terdapatnya berbagai permasalahan sosial yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari pengklasifikasian yang dianggap terlalu berlebihan antara si kaya dan si miskin. Mobilitas sosial yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan. Selain itu juga ditemukan bahwa Kemiskinan dan kejahatan merupakan salah satu akar penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan social dalam novel Guru Dane karya Salman Faris.]]>
<![CDATA[Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Surbakti, Anton Diary S.]]>;
<![CDATA[Lubis, Aldira Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Zebua, Johan Teguh]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2168
<![CDATA[This study aims to determine: (1) the rules for the enforcement of corruption in Indonesia, (2) the influence of the culture of rules on the enforcement of the rules for corruption in Indonesia, (3) the efforts of educational forums to eradicate corruption in Indonesia The procedure for collecting and collecting data used in this research is through a literature study/documentary study, using relevant regulatory materials, collecting materials that will be used in this research, conducting searches to find relevant regulatory materials. using Legal Culture and Criminal Acts of Corruption in efforts to overcome Corruption Crimes in global education in Indonesia. Through this data collection technique, it is necessary to find a concept that can answer the news of the rules in this study. Based on the output of this study, it appears that the eradication of corruption by the government has not resulted in the required output. The complexity of the fight against corruption in Indonesia is apparently not relatively solved by relying on preventive and investigative tactics, but also educative tactics.]]>
<![CDATA[Efek Penggunaan Strategi Konflik Kognitif Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa ]]>
<![CDATA[Verawati, Ni Nyoman Sri Putu]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v4i2.1242
<![CDATA[Hasil belajar kognitif merupakan aspek penting pembelajaran di semua level pendidikan, sehingga intervensi multimetode pembelajaran diupayakan untuk mencapai hasil belajar kognitif yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek penggunaan strategi konflik kognitif terhadap hasil belajar kognitif siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan one group pretest posttest design. Sampel penelitian adalah 35 orang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kota Mataram. Strategi konflik kognitif dikonduksikan dalam penelitian pada materi pokok GLB dan GLBB. Pengukuran hasil belajar kognitif menggunakan instrumen tes dan diberikan kepada siswa sebagai pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif siswa meningkat setelah pembelajaran menggunakan strategi konflik kognitif (mean: 3.4914) signifikan (p: 0.000). Hasil tersebut juga didukung hasil analisis n-gain hasil belajar kognitif siswa setelah pembelajaran dengan nilai 0.74 dengan kategori tinggi sehingga dinyatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulana, Mochamad Rifki]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1647
<![CDATA[Indonesia yang merupakan anggota ASEAN dan memimpin di tahun 2011 mencoba mengkonsolidasikan perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan mitra-mitra dagangnya. Konsolidasi perjanjian tersebut berhasil diwujudkan di tahun 2020 dan saat ini dikenal sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang disingkat RCEP. Gagasan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk membuka perdagangan jasa, menurunkan tarif, dan mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang seperti Asia untuk mengejar ketertinggalan dunia. Metodologi dalam tulisan ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan penulisannya yang berfokus untuk mengetahui isi Perjanjian RCEP secara umum dan bagaimana pengaruhnya untuk Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai upaya dalam memperluas dampak di perdagangan internasional dan menaikkan pendapatan negara, Pemerintah Indonesia menggagas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang membuka peluang tersebut dengan skala yang cukup besar bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa ]]>
<![CDATA[Lombogia, Jossie Moudy Cherfie]]>;
<![CDATA[Dilapanga, Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[Bogar, Wilson Rahman]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i2.2030
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan perangkat pelayanan publik yang diangkat dan digaji oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Belum terpenuhinya kriteria kuantitas yang dibutuhkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa. 2) PNS masih belum taat dan patuh terhadap jam kerja yang telah ditentukan. 3) Pimpinan masih belum konsisten dalam memberi arahan dan teguran kepada pegawai yang terlambat. 4) Penentuan jabatan dengan menggunakan merit system masih belum optimal dilaksanakan.. 5) PNS belum mengetahui dan memahami secara keseluruhan landasan aturan dan tupoksi yang dipakai tentang Disiplin PNS. 6) Pelanggaran disiplin PNS masih sering dilakukan Pegawai. 7) Penerapan sanksi oleh Pimpinan masih belum optimal dan implementor belum mengetahui secara detail bentuk sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggar aturan. 8) Pegawai masih belum bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan tugasnya dan masih banyak pegawai atau pimpinan yang tidak sesuai kompetensi pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Saran yang diberikan sebaiknya PNS yang ada harus lebih meningkatkan kepedulian terhadap jam kerja yang telah ditetapkan dan Pengawasan kepada PNS harus lebih ditingkatkan secara maksimal.]]>
<![CDATA[Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Yayuk, Yayuk]]>;
<![CDATA[Ramdani, Agus]]>;
<![CDATA[Syafruddin, Syafruddin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v4i4.1564
<![CDATA[Academic supervision is all efforts made on an ongoing basis to assist teachers and school principals in developing teacher abilities and performance in managing learning. This study aims to determine the effect of principal academic supervision on teacher performance. The research was conducted in all public high schools in the city of Mataram. This research uses a quantitative approach with an ex post facto design. The study population was all permanent teachers in SMA Negeri in Mataram City. The research sample was taken using proportionate random sampling technique. Data collection techniques with questionnaires and simple linear correlation to test the hypothesis of the strength of the relationship between two independent variables together with one dependent variable. The results showed that the principal's academic supervision had an effect on teacher performance (P <0.03). The success of academic supervision carried out by the principal has an important effect on the performance of teachers in SMA Negeri in Mataram City.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Fraud yang Dilakukan Pegawai Bank ]]>
<![CDATA[Cindanufaza, Audita]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i2.1981
<![CDATA[Bagi dunia perbankan, keberlangsungan perusahaan sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Kepercayaan rakyat untuk bank tidak terlepas dari peran personil atau pegawai bank. Peran dari personil atau pegawai bank, antara lain menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan tugas dalam rangka menjalankan jasa perbankan. Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi fraud yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.Dengan adanya fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, maka bank dan pemerintah telah membuat beberapa pengaturan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah. Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus Fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti Fraud bagi Bank Umum.]]>
