cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Sosio Sains
Published by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi
ISSN : 20888589     EISSN : 2656727X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Sosial Sains merupakan jurnal ilmiah dibidang Sosial Sains yang dipublikasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi. Jurnal Sosio Sains Terbit dua kali setahun yaitu Bulan April dan Oktober
Arjuna Subject : -
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto Sudirman Sappara; Jeni Kamase; Syahrir Mallongi; Aminuddin Aminuddin
Jurnal Sosio Sains Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v8i1.686

Abstract

The research objectives: to analyze whether leadership style, organizational culture and motivation have a direct effect on job satisfaction. This research was conducted on ASN within the scope of the Regional Apparatus Organization (OPD) at the Jeneponto Regency Regional Government. The results of this study indicate that: (1) leadership style, organizational culture and work motivation have a positive and significant effect on ASN job satisfaction. (2) leadership style has no significant positive effect on ASN performance, while organizational culture, work motivation and job satisfaction have a positive and significant effect on ASN performance. (3) leadership style, organizational culture and work motivation indirectly have a positive and significant impact on performance through ASN job satisfaction. Tujuan penelitian menganalisis apakah gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi berpengaruh secara langsung terhadap kepusan kerja. Penelitian ini dilakukan terhadap ASN dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja ASN. (2) gaya kepemimpinan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja ASN, sedangkan budaya organisasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN. (3) gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja secara tidak langsungberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja ASN.
Dinamika Politik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nur Syamsi Arif; Armin Armin; Jayadi Nas
Jurnal Sosio Sains Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v8i1.695

Abstract

The research objectives: to analyze the political dynamics that occurred in the election of the Regent and Deputy Regent of Kolaka Regency in 2018. This research was carried out in Kolaka Regency using a qualitative type of research with a descriptive type of analysis. The results of the study show that the dynamics that occurred in the Election of Regent and Deputy Regent of Kolaka Regency in 2018 were the power possessed by incumbents in interfering with institutions such as the Population and Civil Registry Office, Kolaka Regency KPU and Kolaka Regency Bawaslu so that Asmani Arief and Syahrul Beddu were suspected that fraud had occurred. carried out by the incumbent as seen from the finding of duplicate ID cards used to vote for the pair Ahmad Safei and Muhammad Jayadin. In addition, there is the mobilization of the State Civil Apparatus (ASN) of Kolaka Regency. There are various violations, namely providing support through social media by posting or providing support to the incumbent pair. Tujuan penelitian menganalisis dinamika politik yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 yaitu kekuasaan yang dimiliki petahana dalam menginterfensi lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPU Kabupaten Kolaka serta Bawaslu Kabupaten Kolaka sehingga Pihak Asmani Arief dan Syahrul Beddu menduga adanya kecurangan yang dilakukan petahana terlihat dari ditemukannya KTP duplikat yang digunakan mencoblos pasangan Ahmad Safei dan Muhammad Jayadin. Selain itu adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kolaka. Pelanggarannya beragam yaitu memberikan dukungan melalui media sosial dengan memposting atau memberikan dukungan kepada pasangan petahana.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Gowa Muh Zulkarnain; Rabina Yunus; Andi Lukman
Jurnal Sosio Sains Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v8i1.741

Abstract

Corona Virus Disease (COVID 19) is an infectious disease caused by acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The disease was first identified in December 2019 in Wuhan, the capital of China's Hubei province, and has since spread globally, resulting in the ongoing 2019 coronavirus pandemic. The Gowa Regency Government since the discovery of the first case of Covid 19 in Indonesia has made various innovations in handling Covid 19 in Gowa Regency. The research method is descriptive qualitative. Respondents of this study consisted of elements of policy makers, namely the Regional Secretariat and DPRD of Gowa Regency, elements of policy implementers, namely the District and District Task Force Units, and the policy target, namely the people of Gowa Regency. The results of this study can be concluded that the Gowa Regency Government is very concerned about the handling of Covid-19 marked by the existence of a legal basis in the application of Health Protocols through Regional Regulation No. 2 of 2020. However, there are still obstacles in its implementation, namely regulations related to Health Protocols and Vaccinations that inconsistent, causing controversy in the community, the application of less strict sanctions from policy implementers in accordance with the Perda no. 2 of 2020, the resources of the medical team in Gowa Regency are still lacking compared to the Coordinating Minister for People's Welfare Decree No. 54 of 2013, there were irresponsible news (hoaxes) circulating on social media that affected public confidence in Covid-19, as well as the lack of example from several local government elements in implementing health protocols. Corona Virus Disease (COVID 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 yang sedang berlangsung. Pemerintah Kabupaten Gowa sejak ditemukannya kasus pertama Covid 19 di Indonesia telah melakukan berbagai inovasi dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Gowa. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden penelitian ini yaitu terdiri dari unsur pembuat kebijakan yaitu Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Gowa, unsur pelaksana kebijakan yaitu Satuan Gugus Tugas Kabupaten dan Kecamatan, dan sasaran kebijakan yaitu masyarakat Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sangat concern terhadap penanganan Covid-19 ditandai dengan adanya landasan hukum dalam Penerapan Protokol Kesehatan melalui Perda No 2 Tahun 2020. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu aturan terkait Protokol Kesehatan dan Vaksinasi yang tidak konsisten sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat, penerapan sanksi yang kurang tegas dari pelaksana kebijakan sesuai yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2020, sumber daya tim medis di Kabupaten Gowa yang masih kurang dibandingkan dengan Kepmenko Kesra No. 54 Tahun 2013, adanya berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (hoax) yang beredar di media sosial yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Covid-19, serta kurangnya keteladanan dari beberapa oknum pemerintah daerah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Ilham Hidayat Azis; Anshori Ilyas; Zulkifli Aspan
Jurnal Sosio Sains Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v8i2.793

Abstract

The research objectives to analyze the Authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the stipulation of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely supervisory authority and also added authority to carry out the KPK's authority. The position of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption, he emphasized in Article 3 that the KPK Institution is a State Institution within the executive clump, and also the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution whose members are appointed directly by the President and can also be dismissed during their term of office by the President The Republic of Indonesia, with considerable authority, namely in terms of wiretapping, searches and/or confiscations carried out by the KPK must first obtain permission from the Supervisory Board. Tujaun penelitian menganalisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan diaturnya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu kewenangan pengawasan dan juga ditambahkannya kewenangan dalam melaksanakan kewenangan KPK. Kedudukan Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK) pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dengan ditegaskannya dalam Pasal 3 bahwa Lembaga KPK adalah Lembaga Negara yang ada dalam rumpun eksekutif, dan juga ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden dan juga dapat diberhentikan dalam masa jabtannya oleh Presiden Republik Indonesia, dengan kewenangan yang cukup besar yaitu dalam hal penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih deahulu dapat izin dari Dewan Pengawas
Peran Moderasi Kepemimpinan Spiritual Pada Hubungan Perilaku Etis, Kualitas Kehidupan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Dosen: Studi Universitas Swasta Islam Ilham Ilham
Jurnal Sosio Sains Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v8i2.794

Abstract

The research objectives: to analyze the moderate role of spiritual leadership on the relationship between ethical behavior, quality of work life and job satisfaction on the organizational commitment of lecturers at an Islamic private university. Questionnaires were given to a population of 1,637 lecturers who work at Islamic private universities located in the Higher Education Service Institute Region IX Sultanbatara, with a valid sample of 323 lecturers. After the analysis of normality, validity, and reliability, the overall model meets the test criteria through PLS SEM (partial least square structural equation modeling). The moderate negative role of spiritual leadership on the relationship between ethical behavior and organizational commitment (t = 2,532, p < .05) was statistically supported. It was also found that spiritual leadership had a moderating role in the relationship between quality of work life and organizational commitment (t = 2,962, p < .05). Spiritual leadership as a moderator does not show a moderating effect between job satisfaction and organizational commitment. Tujuan penelitian menganalisis peran moderat kepemimpinan spiritual pada hubungan perilaku etis, kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dosen universitas swasta islam. Kuesioner diberikan kepada populasi 1.637 dosen yang bekerja di universitas swasta islam yang berlokasi di Lembaga layanan Pendidikan tinggi wilayah IX Sultanbatara, dengan sampel yang valid adalah 323 dosen. Setelah analisis normalitas, validitas, dan keandalan dinilai model keseluruhan memenuhi kriteria uji melalui PLS SEM (partial least square structural equation modeling). Peran moderat negative kepemimpinan spiritual pada hubungan perilaku etis dan komitmen organisasi (t = 2.532, p <. 05) didukung secara statistik. Juga ditemukan bahwa kepemimpinan spiirutal memiliki peran memoderasi pada hubungan kulaitas kehidupan kerja dan komitmen organisasi (t = 2.962, p < .05). Kepemimpinan spiritual sebagai mederating tidak menunjukkan efek medorat antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi.

Page 7 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Sosio Sains Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Sosio Sains Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Sosio Sains Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Sosia Sains Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Sosio Sains Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Sosia Sains Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Sosio Sains Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Sosio Sains Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Sosio Sains Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Sosio Sains