Jurnal Perempuan
The journal encourages practical, theoretically sound, and (when relevant) empirically rigorous manuscripts that address real-world implications of the gender gap in Indonesiancontexts. Topics related to feminism can include (but are not limited to): sexuality, LGBT questions, trafficking, ecology, public policy, sustainability and environment, human and labour rights/issues, governance, accountability and transparency, globalisation, as well as ethics, and specific issues related to gender study, such as diversity, poverty, and education.
Articles
630 Documents
Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital
Nurtjahyo, Lidwina Inge
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 1 (2024): Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i1.983
Despite Indonesia has enacted the Anti-Sexual Violence Law, cases of sexual violence on social media platforms continue to occur and are not easy to resolve. There are problems in implementing regulations in the digital space: criminalization of the victim, regulations that do not accommodate women’s experiences, and the issue of evidence. This article discusses digital sexual violence cases, focus on the non-consensual sharing of intimate content and trespassing of private spaces. How regulations are still unable to provide a safe space in the digital sphere. This article is based on literature research including analysis of regulations, court verdict, and some news about sexual violence in digital sphere. The author uses a feminist legal studies perspective in the analysis
Membangun “Ruang Aman”: Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat
Findi Astuti , Melya;
Pasaribu, Tracy;
Anggraini, Widya
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 1 (2024): Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kekerasan seksual di masyarakat adat terjadi karena adanya struktur sosial yaitu adanya lapisan-lapisan yang memiliki tingkat dan kewenangan yang berbeda di komunitas adat. Kondisi ini menyebabkan kelompok tertentu merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok yang lain. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu akar masalah di masyarakat adat, yang menyebabkan korban tidak memiliki kuasa untuk melawan dan membela diri. Perempuan, anak, dan disabilitas merupakan kelompok yang sering kali mengalami kekerasan, hal ini karena tidak adanya ruang dalam komunitas adat yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka. Jurnal ini mengulas perlunya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan di komunitas adat agar kemudian dapat menjawab tantangan solusi persoalan kekerasan seksual di komunitas adat. Melalui penelitian dengan metode etnografi selama 3 bulan ini, disimpulkan bahwa Ruang Aman dapat menjadi solusi dalam mengatasi kekerasan seksual di masyarakat adat melalui partisipasi empat tahapan yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk perencanaan pembangunan; partisipasi dalam program pencegahan dan pemulihan; partisipasi dalam edukasi pemimpin adat; desa dan opini tetua adat (KOL) serta partisipasi komunitas adat dalam evaluasi.
Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Rahman, Andri
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 1 (2024): Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Representasi Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Parlemen: Peluang dan Tantangan
Azmy, Ana Sabhana Azmy
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i2.1000
The absence of Indonesian women migrant workers (Perempuan Pekerja Migran Indonesia/PPMI) in parliament reflects the unfulfilled political rights of citizens. With various problems of election violations such as double DPT, overseas election systems that are vulnerable to manipulation through postal and drop box methods indicate the vulnerability of the distribution of voting rights as a political right of a migrant worker, where the majority of migrant workers are women who work in the informal sector. The presence of migrant workers in parliament is important to accommodate political rights, both voting rights and the distribution of opinions. Their political representation in parliament will reflect the implementation of democratic values, and be a positive example for other women in politics, especially in the context of gender justice. This paper uses the gender justice framework of Squires, the political theory of presence from Anne Phillips, and the representation theory from Hanna Pitkin to discuss the urgency of representation of woman migrant workers in parliament as a reflection of the fulfillment of political rights. The research method used is a critical and in-depth analysis of relevant literature studies.
Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi-Preferensi Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran Pada Pemilihan Umum di Negara-Negara Penempatan
Kusumastuti, Ayu
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i2.1015
Pemberlakukan Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 menyatakan tentang syarat pemilih yang meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri. Dengan fokus pada pekerja rumah tangga (PRT) migran, artikel ini berusaha untuk menganalisa partisipasi politik dan keterlibatan PRT migran dalam kontestasi politik tanah air. Potensi pasivitas politik pada pekerja ini dimungkinkan dapat terjadi dikarenakan proses kerja perawatan transnasional yang sangat mengikat membuat PRT migran tidak memiliki kebabesan beraktivitas di luar ranah kerja mereka selain di dalam rumah, termasuk berpartisipasi dalam pemilu tanah air. Namun disaat bersamaan mereka juga dapat menemukenali hambatan-hambatan yang mereka alami secara personal sebagai konsekuensi mereka tidak berpartisipasi dalam pemilu. PRT migran menunjukkan karakteristik monitorial citizen dimana mereka juga memantau dan merespon informasi pemilu ditengah pola kerja yang restriktif disertai mengembangkan alternatif partisipasi politik diluar partisipasi dalam pemilu.
Pemilu Luar Negeri: Di Mana Suara, Aspirasi, dan Representasi Perempuan Pekerja Migran?
dwi yuni aresta, trisna;
Anggraini, Titi Anggraini
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i2.1016
The Overseas General Election deliberately neglects justice for Indonesian Female Migrant Workers (Perempuan Pekerja Migran Indonesia/PPMI). Structural layers of neglect occur from the formulation of regulations to their implementation. The economic contributions made by PPMI fail to be recognized by the state, as reflected in the fulfillment of their political rights during the general election. This article discusses the lost voices, aspirations, and political representation of PPMI due to poor Electoral District (Dapil) arrangements. The data in this article was gathered from 2024 monitoring activities conducted by Migrant CARE, an independent election monitoring organisation. The data was analyzed using Nancy Fraser’s political justice framework, which encompasses redistribution, recognition, and representation. The article identifies two interrelated issues: (1) problems in the arrangement of Electoral Districts for overseas elections that disrupt the connection between PPMI as constituents and both candidates and elected representatives; (2) the current Electoral District policies weaken state advocacy on issues faced by PPMI. This paper proposes and advocates for establishing a Special Overseas Electoral District to accommodate the voices, aspirations, and leadership of PPMI in politics in a meaningful way, thereby achieving representative political justice.
Pemilu Indonesia di Luar Negeri sebagai Arena Aktivisme Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Susilo, Wahyu
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i2.1017
Although since the first Indonesian general election was held in 1955, it has guaranteed political rights, especially the right to vote, for Indonesian citizens who are abroad, but in the development of policies on elections in Indonesia there has been no adequate policy update. Women Indonesian migrant workers who are the face of the majority of Indonesian citizens abroad have not participated in the implementation of Indonesian elections abroad and also have not felt the direct benefits of organising Indonesian elections abroad. This research traces the emergence of overseas election monitoring activities and political education of Indonesian migrant workers. These initiatives have encouraged the political activism of Indonesian migrant workers to ensure that Indonesian elections abroad are more qualified, responsive to the migrant worker protection agenda and encourage the representation of migrant workers in legislative political representation contested in elections
Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Widiantini, Ikhaputri;
Manalu, Abby Gina Boang Manalu
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i2.1043
The problems experienced by Indonesian female migrant workers both in their own country and in the destination country show how vulnerable they are to violence. Most of them are workers in the informal sector such as domestic and care workers, who are categorized as low-skilled workers. As a result of this categorization, they often experience discrimination and even violence. This is the impact of neglecting experiences, especially in fulfilling political rights, which hinders full access to policy guarantees that protect them. Data were collected using literature analysis and secondary research. This study uses a philosophical approach based on Sara Ahmed’s theory of affection and Nancy Fraser’s recognition of how the experiences of Indonesian female migrant workers need to include empathetic emotional values and recognition of the political rights of Indonesian female migrant workers. The findings of this article highlight the importance of fostering political awareness through the integration of affection and recognition in understanding and overcoming the political injustice of Indonesian female migrant workers.
10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam Perlindungan Pekerja Migran: Pemenuhan Hak atas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih Terbatas
Wardhani, Savitri Wisnu
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34309/jp.v29i2.1044
The migration of Indonesian migrant workers has brought positive contributions to economic development in both the countries of origin and destination of Indonesian migrant workers. In an effort to provide protection for Indonesian migrant workers, the government has issued Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and has carried out several protection initiatives. However, cases experienced by Indonesian migrant workers for 10 years actually show a lack of protection efforts for them. Women migrant workers in the informal sector are even more vulnerable to violence. This is due to the policy perspective that is more targeted at the area of economic gain than protection. Qualitative method exploration was carried out through the collection of literature study data and compilation of policy data for Indonesian migrant workers during the 10 years of President Joko Widodo’s administration. The findings of this study indicate that there is a lack of commitment to protection efforts due to the lack of involvement of the experiences of Indonesian migrant workers in the process and implementation of policies. This study also proposes further steps that need to be taken to improve policies and implementation related to the protection of migrant workers.