cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 14103249     EISSN : 25409999     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Arjuna Subject : -
Articles 143 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Persistensi Inflasi di Provinsi Papua Barat Iskandar, Azwar; Subekan, Achmat
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v1i2.254

Abstract

This study was aimed to analyze the persistence of inflation in West Papua Province and commodities’s contibutions to its persistence. In other that, this study was aimed to know the role of TPID in controlling the inflation rate too. Using secondary time series data in 2009 until 2015 period from Bank Indonesia, this study estimated the persistence with Univariate Autoregressive (AR) Model approach. This study empirically showed that the inflation in West Papua has a high level persistence. This level indicated that inflation was relatively need long time to back to natural value after the shocks. It need 11.5 months to back to natural value. Furthermore, using Partial Adjustment Model (PAM), this study also showed that the persistence significantly caused by groups of prepared food, transportation, communication and monetary service as administered price and volatile foods groups. TPID as an inflation controller board have given good roles in coordinating both fiscal and monetary policies.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat dan kontribusi persistensi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peranan TPID menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan data time series triwulanan tahun 2009 s.d. 2015 yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model. Penelitian ini membuktikan bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Provinsi Papua Barat untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 11,5 bulan. Dengan model Partial Adjustment Model (PAM) diketahui bahwa persistensi inflasi Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok-kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID di Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Provinsi Papua Barat.
The MSME's Loan Guarantee through KUR Program Implementation Create Fiscal Risk Yasin, Akhmad
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 18, No 1 (2014)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v18i1.35

Abstract

This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community.
Persepsi Pengelola Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Negara Suharto, Dedhi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i3.399

Abstract

Laporan keuangan Negara sangat penting sebagai akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Efektivitas pengendalian internal pengelolaan keuangan Negara penting sebagai landasan Statement of Responsibility (SOR) yang diwajibkan dalam laporan keuangan negara Republik Indonesia. BPKRI menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal tingkat entitas maupun tingkat aktivitas masih lemah. BPKRI merekomendasikan dilakukan control self assessment (CSA) atas internal control over financial reporting (ICOFR) atas pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu dirancang sistem ICOFR dengan CSA. Hasil pemetaan persepsi pengelola menyatakan perlunya sistem ICOFR meskipun pengendalian internal pengelolaan keuangan Negara tingkat entitas efektif. Selain itu dihasilkan asumsi sistem ICOFR di antaranya perlunya internal control framework yang tepat dan CSA diasumsikan sebagai metode. Dengan demikian perlu dibangun pengendalian internal pengelolaan keuangan Negara tingkat transaksi dengan studi lebih lanjut tentang rancang bangun sistem ICOFR atas pengelolaan keuangan Negara.
ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Rahayu, Sri Lestari
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 16, No 3 (2012)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v16i3.63

Abstract

Anggaran Program Kemiskinan melalui Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu tahun 2006 - 2011 (sekitar 5 tahun] mencapai sebesar Rp351,5 triliun, hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 9,3 juta orang sehingga dalam tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 30,024 juta atau sebesar 11,5-12,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Agar Indonesia terbebas dari kemiskinan tanpa perbaikan anggaran Program Kemiskinan maka dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun, dan biaya sekitar Rpl.054,5 triliun. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan pengurangan penduduk miskin, perlu dirumuskan alternatif skenario anggaran versi baru melalui pendekatan bantuan langsung bersyarat (wajib menabung) setara dengan UMR nasional sebesar Rp908.800 per bulan diberikan kepada 17.488,007 kepala keluarga (KK) miskin, dalam waktu tiga tahun sebesar Rp572,151 triliun, diharapkan penduduk miskin sudah menjadi sejahtera, sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp482,35 triliun, dan penghematan waktu sekitar 12 tahun akan direkomendasikan dalam artikel ini.
Peran Kebijakan Fisal Dalam Peningkatan Produktvitas Pembibitan Sapi Nasional Purwoko, Purwoko
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i2.137

Abstract

Pemerintah Indonesia gagal mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Rendahnya produktivitas usaha pembibitan sapi diyakini sebagai kendala utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan produktivitas usaha pembibitan sapi serta kebijakan fiskal untuk mendukung strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yang didukung dengan analisis SWOT sebagai alat bantu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar usaha pembibitan sapi di Indonesia dilakukan oleh peternak dalam skala rumah tangga yang berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang rawan kekeringan di musim kemarau. Sementara itu, kebun sawit di Sumatera dan Kalimantan yang kaya biomassa belum banyak dimanfaatkan untuk usaha pembibitan sapi. Investor kurang berminat berusaha di bidang pembibitan sapi karena margin keuntungannya rendah, perputaran modalnya lama, dan risiko usahanya tinggi. Kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pembibitan sapi nasional, baik melalui pemberian insentif fiskal maupun alokasi anggaran. Insentif fiskal dapat diberikan untuk pembibitan sapi di lahan sawit, pengadaan sarana transportasi khusus untuk sapi, atau impor indukan sapi betina produktif siap kawin. Alokasi anggaran dapat disiapkan untuk membangun waduk dan irigasi untuk daerah peternakan yang mengalami kekeringan di musim kemarau; peningkatan produksi semen beku, serta peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat peternak.
Oil Price, Government Revenue, Export Value, and Economic Growth: Indonesia’s Case Abimanyu, Yoopi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 20, No 3 (2016)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v20i3.194

Abstract

Oil has been one of the main sources of Indonesia’s revenue, either from government budget or balance of payments point of views. Due to supply and demand of oil in the world market, prices of oil, either ICP, Brent UK, or WTI, had been decline lately. There are three hypotheses in this paper. The first hypothesis, oil prices change has a positive relationship with the government revenue. Using correlation coefficient, it is found that prices of oil are positively correlated with government revenue in terms of income tax and non-tax revenue with relatively small value. The second hypothesis, oil prices have a positive correlation with export value. Correlation coefficient indicates that they are positively correlated with a somewhat higher value relative to the first finding. The third hypothesis is oil prices are positively correlated with economic growth in terms of GDP constant price. Using Johansen cointegration, it is found that oil prices are not cointegrated with economic growth. This implies that oil is correlated with government revenue and export value. However, it seems that for the whole economic growth, oil is not correlated to the economy, or the reduction of oil price would not necessarily translate into a decline in the economic output.
PASAR MODAL DAN PEREKONOMIAN INDONESIA: BIAYA KETERBUKAAN, PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM, DAN PERAN PEMODAL ASING Manurung, Roy M; Andriansyah, Andriansyah; Husodo, Bayu; Ngapon, Ngapon
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 16, No 1 (2012)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v16i1.26

Abstract

This paper summarizes the results of the last three years of research conducted by the Economic Research Division of the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). The main topic of the research is related to the role of the capital market in the Indonesian economy, especially its role as the source of financing for business and as the alternative of investment for investors. The studies on the cost of disclosure, the use of IPO proceeds and the role of foreign investors will have special emphasizes.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA Handoko, Rudi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 14, No 4 (2010)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v14i4.54

Abstract

This paper attempt to describe factors affecting the performance of current account in Indonesia. Current account performance is showed by surplus or deficit position. Analysis of the factors is conducted based on periodization of current account performance. Other analysis was carried out by using scatter graph to show the relationship between two variables in question. The results show that some factors affecting current account performance are global economic growth, Indonesian major trading partners growth, domestic economic growth, international commodities prices, exchange rate management, economic policy, and financial crisis.
SUSTAINABILITY REPORTING FOR CSR DISCLOSURES: A CASE STUDY IN OIL AND GAS INDUSTRY Sihotang, Parulian; Effendi, Subagio
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.87

Abstract

Sustainability Reporting has been used quite extensively in communicating company accountability towards its broad-based stakeholders. The report, widely known as the triple bottom line (TBL) report, discloses three performance indicators of any company: economic, social and environmental performance. Social and environmental performance are usually understood as Corporate Social Responsibility (CSR). This article will investigate how Sustainability Reporting principles developed by the Global Reporting Initiatives (GRI) have been implemented by the oil and gas industry in order to stimulate and enhance CSR practices and disclosures. GRI-based sustainability reporting is currently the most recognized reporting principles implemented by various industries worldwide. Content analysis on selected Sustainability Reporting of selected international oil companies will be conducted to identify the extent to which their CSR practices and disclosures have been in line with GRI principles. Furthermore, this research will explore whether CSR reporting applied by international oil multinationals could be implemented in developing countries such as Indonesia. Finally, it is expected that this exploratory research will be able to introduce and develop the Indonesian principles on CSR disclosures using GRI-based Sustainability Reporting published by the oil and gas companies operating in Indonesia.
Trade-off Antara Kesinambungan Keuangan dan Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Perdesaan Jawa Barat Rina Oktaviani, Carunia M. Firdausy, Yani Mulyaningsih, Nunung Nuryantono
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 20, No 1 (2016)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v20i1.180

Abstract

Sebagaimana lembaga keuangan mikro konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), diharapkan dapat memfokuskan layanannya kepada rumah tangga miskin. Layanan bagi rumah tangga miskin menyebabkan biaya operasi lembaga yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan keberlanjutan keuangan. Tulisan ini menganalisis keberlanjutan dan jangkauan layanan LKMS untuk menunjukkan ada trade-off antara keduanya. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah stochastic frontier approach (SFA) untuk menganalisis keberlanjutan dan model Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) untuk menganalisis jangkauan layanan LKMS. Hasil estimasi dengan SFA menunjukkan seluruh LKMS efisien. Model CGAP menunjukkan bahwa jangkauan layanananya lebih difokuskan kepada rumah tangga tani yang relatif sejahtera. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika LKMS dituntut untuk efisien supaya berkelanjutan maka jangkauan layanannya beralih kepada rumahtangga tani yang relatif sejahtera (fenomena trade-off). Untuk mengatasi trade-off antara keberlanjutan dan jangkauan layanan bagi rumah tangga miskin diperlukan sinerji antara LKMS dengan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Page 4 of 15 | Total Record : 143

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2009 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 20, No 3 (2016) Vol 20, No 2 (2016) Vol 20, No 1 (2016) Vol 19, No 3 (2015) Vol 19, No 2 (2015) Vol 19, No 1 (2015) Vol 18, No 3 (2014) Vol 18, No 2 (2014) Vol 18, No 1 (2014) Vol 17, No 3 (2013) Vol 17, No 2 (2013) Vol 17, No 1 (2013) Vol 16, No 3 (2012) Vol 16, No 2 (2012) Vol 16, No 1 (2012) Vol 15, No 2 (2011) Vol 15, No 1 (2011) Vol 14, No 4 (2010) Vol 14, No 3 (2010) Vol 14, No 2 (2010) Vol 14, No 1 (2010) Vol 13, No 2 (2009) Vol 13, No 1 (2009) More Issue