KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Articles
143 Documents
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA PUSAT TAHUN 2006-2008) ]]>
<![CDATA[Faisal, Haris]]>;
<![CDATA[Aziz, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 14, No 3 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v14i3.59
<![CDATA[Artikel ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN FDI KE INDONESIA DAN LANGKAH KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN ]]>
<![CDATA[kemu, Suparman zen]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 15, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v15i2.92
<![CDATA[Foreign Direct Investment (FDI] plays an important role in Indonesia economy, since it brings not only capital but also technology and marketing network. Indonesian economy also transforms from the poor country to low middle income country since early 1970's. From the observation, writer recognized that in 2010, the FDI to Indonesia grows quite significant. Three sectors' namely manufacture, mining, and transportation are the important sector that attracted more foreign investor. However, other minor sectors such as electricity, energy, and clean water still record low value since they are still dominated by state own enterprises. To this extence, government of Indonesia has to relax the monopoly of SOE to these sectors and give the opportunity to FDI to involve in these businesses. This year, Government is processing the regulation regarding tax holiday incentives that expected to boost further FDI to Indonesia.]]>
<![CDATA[Measuring Efficiency of the Indonesian Islamic Banks ]]>
<![CDATA[Effendi, Yuventus]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 20, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v20i2.185
<![CDATA[In recent years, the number of Islamic Commercial Bank and Business Unit increases significantly. Nevertheless, net profit of these banks decreased significantly in 2014. On the other hand, the Islamic Rural Banks which have slower growth of bank networks are able to manage insignificant profit reduction. Therefore, this study aims to estimate the level of inefficiency for both the Islamic Commercial banks and Islamic Rural Banks. Moreover, this study also estimates the determinants of inefficiency at the Islamic banks. There are two main contributions of this study: this study differentiates the Islamic banks into two categories and identifies causes of inefficiency. The methodology which is utilised in this study is the Stochastic Frontier Analysis based on monthly data in period 2009-2014. There are several main findings of this study. Firstly, the depositor's fund has an important role in determining the ability of financing for both types of bank. Secondly, regarding of inefficiency, the Islamic Rural Banks always efficient in the period of observation in this study, while the Islamic Commercial Banks have a lower level of efficiency relatively. Thirdly, increasing ROA which has negative and statistically significant estimated parameter is important to reduce inefficiency in the Islamic Commercial Banks.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus) ]]>
<![CDATA[Sumardjito, Herry]]>;
<![CDATA[Daryanto, Arief]]>;
<![CDATA[Hubeis, Musa]]>;
<![CDATA[Eriyatno, Eriyatno]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 16, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v16i1.22
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dengan mengambil kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Reformasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002, sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2002. Kinerja DJP belum optimal, sehingga diperlukan upaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan peningkatan tax ratio.' Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan reformasi perpajakan dan sejauhmana penerapannya, (2) mengkaji efektivitas penerapan reformasi perpajakan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dan (3) memberikan rekomendasi agar reformasi perpajakan dapat diterapkan secara optimal. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan korelasional, serta sebab akibat dengan menggunakan analisis deskriptif dan ekonometrika (model regresi logistik). Menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa faktor penting yang diprediksi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang dicerminkan oleh peubah terikat Indikator Kinerja (IK) secara keseluruhan. Secara umum pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan belum meningkatkan kinerja pegawai DJP dan penerimaan pajak secara signifikan, sehingga pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan masih perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Potensi dan Tantangan Badan Layanan Umum di Bidang Penelitian dan Pengembangan Panas Bumi ]]>
<![CDATA[Putriyana, Lia]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v2i2.361
<![CDATA[Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk penyediaan layanan barang dan jasa sedang dilakukan di beberapa lembaga pemerintah, salah satunya di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang panas bumi. Di lain sisi, pemerintah juga telah menyusun target pemanfaatan panas bumi dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan regulasi yang mendukung pengembangan panas bumi, sehingga iklim bisnis panas bumi di Indonesia saat ini cukup kondusif. Tujuan kajian ini adalah menyusun strategi dan rekomendasi untuk pengembangan BLU litbang panas bumi dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memaparkan tentang potensi, tantangan, dan strategi pengembangan BLU litbang panas bumi, serta rekomendasi untuk dapat melakukan strategi pengembangannya. Tantangan utama dalam kegiatan BLU di bidang litbang panas bumi adalah regulasi, perubahan pola pikir, dan keterbatasan kompetensi yang dimiliki. Potensi terbesar BLU litbang panas bumi adalah kondisi pemanfaatan energi panas bumi yang masih sangat sedikit dibanding jumlah cadangan yang ada, sehingga peluang bisnis sangat terbuka, ditambah keuntungan secara birokrasi yang dimiliki BLU sebagai lembaga pemerintah. Secara garis besar strategi pengembangannya lebih dititikberatkan pada analisis terhadap kebutuhan pasar untuk pengembangan panas bumi yang dapat dijadikan peluang oleh BLU litbang panas bumi. Rekomendasi untuk BLU litbang panas bumi telah disusun di akhir kajian agar dapat mendukung strategi pengembangannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Noeroso Loeloes]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 16, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v16i2.45
<![CDATA[Tulisan Ilniiah ini menyajikan kerangka analisis untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan peran Hutan Tanaman Rakyat atau HTR dalam mengembangkan kapasitas domestik, Kerangka Analisis ini menyajikan analisis SWOT berasarkan data kwalitatif dan kwantitatif yang mengekplorasi perkembangan kebijakan, sumber pembiayaan dan perkembangan HTRTujuan utama penelitian ini adalah menformulasikan konsep kebijakan pembiayaan yang inovatif dengan menganalis posisi strategi pengembangan kebijakan. Konsep ini merupakan pilihan kebijakan berdasarkan implikasi strategi antara lain: ij menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam memanfatkankan peluang, dan ii] strategi menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi ancaman.Peluang yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan HTR adalah kelangkaan pasokan kayu dari hutan primer,dan komitmen pemerintah untuk mendukung HTR. Sementara identikasi faktor eksternal kekuatan antara lain-lainya kawasan hutan yang terdegradasi untuk menjadi areal HTR, banyaknya UMKM yang berdomisili disekitarnya. Sedangkan strategi yang harus dilaksanakan antara lain: i) mempercepat pembangunan HTR dengan membuka kendala yakni perijinan dan pembiayaan HTR.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ]]>
<![CDATA[Mulyadi, M. Syarif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 15, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v15i1.83
<![CDATA[This paper examines the contribution, the effectiveness, and the efficiency of value added tax (VAT) revenue.lt also investigates the variables affecting the value added tax revenue. Using the ratio of VAT revenue to total government expenditures as the measurement of the contribution shows that VAT revenue contribution is 33 percent in average lower than income tax revenue contribution. Meanwhile the effectiveness of VAT is around 3,5 percent, still below the income tax effectiveness. In addition, the c-efficiency ratio is 0.50 in average which means that every 1 point increase in VAT tax rate results in an increase in VAT revenue by 0,50 percent of GDP. Furthermore, using ordinary least square estimation, the VAT revenue is determined by tax base, regulations, and the exemption policy where household and government consumption as tax base have positive and significant effect on VAT whereas previous import has a negative effect on VAT revenue.]]>
<![CDATA[Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability an Alternative to Inflation Targeting ]]>
<![CDATA[Eka Budiyanti, Telisa Aulia Falianty]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v13i2.159
<![CDATA[Price Stability is one of the important macroeconomic policy goals. In recent years, price stability has become an important issue for society, especially since oil and global food price increase continually. This phenomenon motivates this study to know, wheter Inflation Targeting (IT) or Price Level Targeting that more appropriate to apply in Indonesia's monetary framework.IT is ignoring the deviation from past target. The average inflation rate will be convergent to the long term target. Other alternative that has been studied scientifically is Price Level Targeting (PLT). PLT is a policy that has the effect of systematically responding to deviations of the price level from the price level target to preclude long term price level drift.This study will discuss possibility to apply PLT over IT in Indonesia from welfare gain side. The result from theoretical modeling, generally indicate that PLT isbetter to apply than IT. But empirical result using Dittmar, Gavin, and Kydland model (1999) shows that IT is gap hypothesis in indonesia during period of study (1983-2008). The result with secondary data also show that IT has been quite successfully applied consistently. It can be seen by stationary inflation during period of study.]]>
<![CDATA[Impact of Excise to Retail Price of Cigarettes Case Study of Excise System Comparison in Indonesia for the Period of2005-2010 ]]>
<![CDATA[Surjono, Nasruddin Djoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v17i3.12
<![CDATA[This paper analyzes the impact of implementation of ad valorem , hybrid and specific excise system periods to tobacco price. The main hypothesis HO i.e. there is no difference impact of implementation of ad valorem , hybrid and specific system period to the price. The research question is to answer what fraction of excise is passed on to consumers in each excise systems period and which one of excise system periods has the greatest negative impact on price, which is important to know, when country makes choice on appropriate excise system policy in order to reform their excise system for tobacco control. Monthly data production from 2005-2010 is explored in order to estimate tax incidence in Indonesia. In this period Indonesia has implemented ad valorem , hybrid and specific excise system consecutively. With brands consumption data in Indonesia, the model analyzes by including burden of excise in each excise system in the model. The estimation result of tax incidence model indicates that during government implement specific excise system, the impact of increasing excise is relative higher to the price.]]>
<![CDATA[Evaluation Of Village Fund Allocation Contribution (ADD) On Village Economic Development And Rural Business Growth In Indragiri Hilir Regency ]]>
<![CDATA[Sutikno, Sutikno]]>;
<![CDATA[Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan kebijakan Fiskal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31685/kek.v2i1.102
<![CDATA[This study aims (a) to analyze the role of ADD as a budget stimulant to encourage the growth of the real sector business in the village. (b) to investigate the role of ADD on the development of village potential. The analytical instrument applied was Structural Equation Modeling (SEM) or also called Linear Structural Equation (LISREL). The results of this study are: (a) the variable of village potential / featured development following ADD program is the condition of infrastructure (X4) with a correlation value of 0.81. (b) variable of rural enterprises growth financed (impact) by ADD is the infrastructure condition (X4) with a correlation value of 0.33.]]>
