cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 14103249     EISSN : 25409999     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Arjuna Subject : -
Articles 143 Documents
 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTING THE BSC APPROACH IN RESPONSE TO STRUCTURAL POLICY CHALLENGES IN INDONESIA: A CASE STUDY OF THE MINISTRY OF FINANCE'S LEADERSHIP PERSPECTIVES Budiarso, Adi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 3 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i3.17

Abstract

One tool used for strategic performance management in the public sector organisations is the Balanced Scorecard (BSC) approach. The BSC can assist the definition of comprehensive strategic objectives, better key performance indicators and improved organisational performance outcomes. The BSC system not only promotes synergy and alignment of strategies among that of departmental and functional units, but also it promotes strategic communication for decision-makers to sustain high organisational performance outcomes. Based on the leadership accountability framework as a means to analyse the process of improving and sustaining public sector performance outcomes, this study also found that four key elements contributed to the successful implementation of the BSC to improve and sustain public sector performance: leadership effectiveness, strategy and HRM "fit' management, balanced performance management system and performance governance. Moreover, the research supported the hypothesis that strategic leadership is a necessary condition for the implementation of new and complex performance management tools in the Indonesian public service and for sustaining the performance improvements created by tools such as the BSC.
Pengembangan Metode Cash Forecasting Pemerintah: Studi Kasus Saldo Kas Pemerintah 2009 – 2011 Sumando, Eko
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i1.284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode cash forecasting pemerintah yang akurat dengan menggunakan metode ekonometrik berbasis data time-series (Dekomposisi, Holt-Winter, dan ARIMA) dengan dua tipe data input (nominal dan bobot) dan dua unit data (3 dan 5 tahun). Hasil analisa menunjukkan bahwa tidak semua metode ekonometrik mampu memberikan cash forecasting yang lebih baik, ARIMA dan Holt Winter merupakan metode yang lebih sering menghasilkan tingkat akurasi paling baik. Metode CPIN yang saat ini digunakan tidak selalu mampu memberikan akurasi terbaik ditunjukkan dari 19 akun, metode CPIN hanya memberikan akurasi forecasting terbaik pada 4 akun. Pada beberapa jenis pendapatan maupun belanja, indikasi akurasi forecasting tidak menunjuk pada satu metode tertentu. Hal ini disebabkan danya peningkatan yang signifikan pada akhir tahun (khususnya bulan Desember) yang mengakibatkan penurunan akurasi suatu metode dibandingkan dengan metode lainnya. Metode cash forecasting terakurat pada akun belanja seluruhnya diperoleh dengan menggunakan data tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan adanya perubahan pola realisasi belanja antara lima dan tiga tahun terakhir. 
ANALISIS KEMAMPUAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN Rahayu, Sri Lestari
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i1.40

Abstract

In the year 2010 the number of citizens who have health coverage reaching 139 424 348 or 59.07 percent of Indonesia's population, while the remaining 40.93 percent do not have health insurance. Province of Nangroe Aceh Darussalam and South Sulawesi entire population already have health insurance, while that of South Sumatera and Bali respectively reached 99.60 percent and 99.56 percent. Health insurance needs to be evaluated, whether based on capitation funding awarded in accordance with the number of people, .or diverted to improving the quality of health services in health centers, hospitals, incentives for medical personnel, provision of medicines, as well as the procurement of medical equipments in accordance with the local government, so that the whole communities to utilize health care facilities specified.
ANALISIS URGENSITAS PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN DEFISIT APBN Aziz, Abdul
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 15, No 1 (2011)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v15i1.78

Abstract

Dalam rangka menutup defisit anggaran (yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara) biasanya setiap negara mencari sumber-sumber pembiayaan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara pembiayaan defisit anggaran negara tersebut adalah dengan mengajukan pinjaman luar negeri [PLN), hal ini juga dilakukan oleh Negara Indonesia. Permasalahannya adalah apakah PLN tersebut merupakan cara terbaik dalam rangka menutup defisit APBN mengingat setiap tahunnya PLN memberatkan kinerja APBN. Selanjutnya adakah cara lain yang lebih baik [preventif dan atau responsif) dalam rangka menghindari / membiayai defsit tersebut? Penelitian ini mencoba menganalisis secara kualitatif dan dibantu dengan analisis kuantitatif [melalui model ekonometrik) hubungan antara PLN dan defisit APBN serta menilai urgensitas PLN negara Indonesia dalam rangka menutup defisit anggaran [APBN) beserta alternatif solusi yang lebih baik.
Perubahan Struktural Sektor Jasa Indonesia : Berdasarkan Analisis Tabel Input-Output Nurhidayat, R.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i2.153

Abstract

Paper ini menyajikan analasis perubahan struktural sektor jasa di Indonesia serta keterkaitan antara sektor jasa dengan sektor - sektor lainnya berdasarkan tabel input output tahun 1998, 2003, dan 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola struktur ekonomi Indonesia adalah Industri - Jasa - Pertanian. Secara umum, kontribusi sektor jasa terhadap PDB mengalami penurunan. Namun demikian, tidak semua subsektor jasa mengalami penurunan, terdapat beberapa subsektor jasa yang justru mengalami peningkatan. Beberapa subsektor jasa bahkan memainkan peran penting bagi perekonomian. Subsektor jasa tersebut adalah jasa angkutan kereta api dan jasa lembaga keuangan. Beradasarka hasil penelitian tersebut, selayaknya Pemerintah mendorong peningkatan kedua subsektor jasa tersebut dengan memberikan kebijakan insentif yang tinggi.
The Governance and Demutualisation of Mutual Insurance in Indonesia Hanifah, Afif
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v1i3.276

Abstract

This paper outlines international best practice in terms of the governance of mutual insurance companies, the key drivers of demutualisation and its implications. It examines demutualisation as a possible option for Indonesia’s AJB Bumiputera 1912, following its poor performance in recent years. It also provides relevant insight on governance issues and the demutualisation process within the context of the regulatory and supervisory framework for Indonesia Insurance Act No. 40/2014.Tulisan ini menguraikan praktik terbaik di dunia internasional dalam hal tata kelola perusahaan asuransi usaha bersama, factor-faktor apa saja yang dapat menjadi pendorong utama demutualisasi dan implikasinya yang dapat ditimbulkan dari kebijakan demutualisasi tersebut. Tulisan ini mengkaji demutualisasi sebagai pilihan yang mungkin untuk AJB Bumiputera 1912 di Indonesia, menyusul kinerjanya yang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir. Tulisan ini juga memberikan wawasan yang relevan mengenai isu-isu tata kelola dan proses demutualisasi di Indonesia dalam kerangka peraturan dan pengawasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.
KAJIAN PERMASALAHAN FUNDAMENTAL DALAM SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN INDONESIA Setiawan, S.T., Sigit
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v14i2.68

Abstract

Kajian ini mengetengahkan analisis terhadap tiga permasalahan fundamental yang dihadapi sistem penjamin simpanan Indonesia dan hingga kini masih menjadi pertanyaan serta keberatan sebagian lapisan masyarakat Permasalahan fundamental pertama adalah dasar-dasar argumen ditinggalkannya penjaminan menyeluruh (blanket guarantee) yang kemudian digantikan dengan sistem penjaminan simpanan terbatas. Permasalahan fundamental kedua adalah persepsi publik bahwa cakupan penjaminan maksimal sebesar Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam UU no. 24 tahun 2004 terlalu rendah. Dengan demikian sebagian masyarakat menginginkan agar cakupan penjaminan simpanan sebesar Rp 2 miliar pada masa krisis sekarang ini tidak dikembalikan ke Rp 100 juta, namun ditingkatkan lebih dari jumlah tersebut. Sedangkan permasalahan fundamental ketiga adalah pertanyaan apakah sudah suatu keharusan memulai penggunaan kebijakan premi berbasis risiko untuk menggantikan premi flat rate yang dianggap kurang adil bagi sebagian kalangan perbankan.
Financial Model Of Viability Gap Fund : Case Study on Palembang - Indralaya Toll Road Project Eko Nur Surachman, Hadi Setiawan,
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 3 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i3.142

Abstract

Inadequate supply of infrastructure is number five of the most problematic factors for doing business in Indonesia. Therefore Government of Indonesia (GoI) continues to accelerate the development of infrastructure either in terms of financing, incentives, and especially through Public Private Partnership (PPP) scheme. One of the breakthroughs made by the government in the PPP scheme is by providing support in the form of cash funds for the construction cost of the project also called Viability Gap Fund (VGF), in order to make a project that was previously financially unviable to become financially viable. This study aims to describe about the possibility of VGF in accelerating infrastructure development through PPP scheme, as well as conduct a financial model to calculate whether VGF really can make a project financially viable with a case study on the Palembang - Indralaya Toll Road Project. Methodology used in this study is quantitative method with the financial analysis. IRR and NPV are used as main financial parameters to determine financial viability of the project. The research shows that VGF will make Palembang-Indralaya Toll Road Project become financially viable.
Dampak Fiskal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Non-Pendidikan dan Non-Kesehatan Dinarjito, Agung
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v1i1.136

Abstract

Meningkatnyajumlah Badan Layanan Umum (BLU) telah mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan belanja BLU. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya dampak fiskal dalam hal pemerintah harus menyediakan anggaran tambahan untuk memenuhi mandatory spending yang diatur dalam peraturan perundangan. Penyebab dampak fiskal BLU adalah adanya fleksibilitas yang diberikan dalam menggunakan seluruhnya pendapatan yang diperoleh. Hal ini yang menyebabkan pemerintah harus mencari dana untuk memenuhi anggaran pendidikan, kesehatan dan transfer ke daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU di bidang non pendidikan dan non kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan dampak fiskal dan perhitungannya sebagai akibat pendapatan dan belanja BLU di bidang non pendidikan dan non kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan BLU non pendidikan dan non kesehatan pada tahun 2015 memberikan dampak fiskal sebesar 37.18% dari pendapatan BLU dan belanja BLU non pendidikan dan non kesehatan memberikan dampak fiskal sebesar 25% dari pagu belanja BLU. Apabila dibandingkan dengan pendapatan BLU, dampak fiskal total BLU pada tahun 2015 sebesar 53.8%.
Stock Market Integration as a part of Financial Market in the ASEAN Economic Community Abimanyu, Yoopi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 1 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i1.31

Abstract

This paper is trying to assess whether the stock market in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries, among others Indonesia, Thailand, Singapore, Philippine, Malaysia, and Vietnam, are integrated monthly data from January 2000 until August 2014. To support that analysis, a somewhat similar approached is done for the foreign exchange market in the same ASEAN member countries. The empirical results suggest that the ASEAN stock markets are co-integrated (except Philippines). Also, there is a positive relationship between Indonesia's and other ASEAN member countries' foreign exchange market. Those analysis were done in relationship with the new regional condition, faced by the new government just recently elected, that is, the ASEAN common market, which would be implemented in 2015.

Page 5 of 15 | Total Record : 143

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2009 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 20, No 3 (2016) Vol 20, No 2 (2016) Vol 20, No 1 (2016) Vol 19, No 3 (2015) Vol 19, No 2 (2015) Vol 19, No 1 (2015) Vol 18, No 3 (2014) Vol 18, No 2 (2014) Vol 18, No 1 (2014) Vol 17, No 3 (2013) Vol 17, No 2 (2013) Vol 17, No 1 (2013) Vol 16, No 3 (2012) Vol 16, No 2 (2012) Vol 16, No 1 (2012) Vol 15, No 2 (2011) Vol 15, No 1 (2011) Vol 14, No 4 (2010) Vol 14, No 3 (2010) Vol 14, No 2 (2010) Vol 14, No 1 (2010) Vol 13, No 2 (2009) Vol 13, No 1 (2009) More Issue