cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 869 Documents
 68   69   70   71   72 
POTENSI GRATIFIKASI DALAM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI BANTEN
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.508

Abstract

Hampir disetiap daerah tampaknya organisasi perangkat daerah yang ada tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah sebagai salah satu sumber daya lokal, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang tindih bahkan cenderung semakin kabur. Kondisi ini membawa implikasi luas terhadap pelayanan publik dan dalam beberapa fase proses perijinan menunjukan potensi gratifikasi yang tinggi. Ruang gratifikasi dalam kasus pajak air tanah terbuka lebar manakala perusahaan pengguna sumur bor melakukan pelanggaran, baik pelanggaran teknis, maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Upaya menekan tingkat gratifikasi yang terjadi selama ini harus dimulai dari ketegasan peraturan perundangan, mulai tingkat pusat hingga daerah. Paradigma tentang kandungan air dalam suatu akifer merupakan kesatuan dengan akifer lainnya didalam keseluruhan lapisan tanah yang ada harus ditegaskan dengan jelas, sehingga penentuan zona kritis (zona merah) menjadi mutlak sebagai daerah terlarang untuk diambil airnya. Dengan kebijakan yang tegas seperti ini peta zonase yang dibuat memberi makna terhadap pengendalian dalam pemanfaatan air tanah. Seiring dengan itu penggunaan meteran air sebagai alat ukur pengguaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh wajib pajak, hal ini diikuti dengan penataan ulang proses pencatatan meteran dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terintegrasi dalam satu sistim manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel. Almost every area appears to regional organizations do not provide sufficient scope for management of the affairs of underground water as one of the local resources, duties and functions of the SKPD in the management of affairs is not only overlap even tend increasingly blurred. This condition carries broad implications for the public service and in some phases of the licensing process indicate the potential for high gratification. Space gratification in the case of ground water tax was wide open when the user enterprise wellbore offense, either a technical violation, and violation of an administrative nature. Efforts to reduce the level of gratification that occurred during this time should start from the firmness of legislation ranging from central to local level. Paradigm of water content in a particular aquifer must be stressed that the soil water content is the unity with other aquifer in the entire layer of the existing soil, so that the determination of the critical zone (red zone) be absolute as the restricted areas to take water. With such a firm policy map created zonase give meaning to control the use of groundwater. Along with the use of a water meter as a measurement of absolute water pengguaan compulsory for all taxpayers, this is followed by rearrangement process of recording the meter and the issuance of the Regional Tax Assessment are integrated in a single management system accountable local government.
TINJAUAN BUKU: MEMBANGUN KOTA UNTUK GENERASI MENDATANG
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.510

Abstract

Judul : Mewariskan Kota Layak Huni Penulis : Nirwono Joga Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama Tahun : 2017 Tebal : xxvii + 279
MENYAMBUT GENERASI BARU DALAM KONTEKS BUDAYA: METAETNOGRAFI BUDAYA PERSALINAN DI INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.511

Abstract

Latar Belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dari tahun ke tahun bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Berbagai program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang telah dilaksanakan dalam beberapa dekade tidak juga menurunkan AKI. Masalah budaya kesehatan menjadi faktor penting dalam berhasil tidaknya suatu program yang telah dicanangkan, dan telah menghabiskan anggaran yang besar. Metode: Kajian ini menggunakan metode metaetnografi untuk membandingkan antara pemaknaan persalinan aman menurut masyarakat dengan persalinan aman menurut pemegang program KIA. Metaetnografi dilakukan pada 22 buku Riset Etnografi Kesehatan yang bertema KIA tahun 2012-2015. Metaetnografi pada 22 etnis dan lokasi hasil Riset Etnografi Kesehatan terbagi menjadi 8 regional kepulauan di Indonesia Hasil: Hasil menunjukkan bahwa faktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan aman. Masyarakat memiliki konsep dan nilai sendiri tentang kehamilan, persalinan, penolong persalinan dan tentang nilai anak dalam suatu keluarga. Kesimpulan: Persalinan aman dalam konteks budaya masyarakat adalah bersalin sesuai kenyamanan ibu dan keluarga, serta tidak melanggar nilai-nilai budaya setempat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan dikarenakan faktor kurangnya hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, faktor senioritas dan tabu memperlihatkan organ intim pada orang lain, serta ketiadaan tenaga kesehatan di wilayah masyarakat karena akses yang terpencil. Saran: Rekayasa sosial (social engineering) dapat dilakukan dalam intervensi kesehatan ibu dan anak berbasis budaya lokal, dengan melibatkan masyarakat dan dukun bayi, serta perlu memberi pelatihan yang berkesinambungan tentang pemahaman lintas budaya, komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Kata Kunci: Kesehatan Ibu dan Anak, Budaya, Persalinan Aman
Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.512

Abstract

The mechanism of transparency and accountability of village financial management is currently more regulated within technical implementation regulations that are vertical. It is seen from the regulation that require accountability for village financial management to be addressed to local and central government. However, in practice the vertical accountability approach is considered ineffective. The multilayered arrangements and tight controls through the supervision of many supra-village actors are in fact only powerful in curbing and dictating the village, rather than establishing them. In contrast, corruption practices in rural areas are increasingly widespread with increasing funds being channeled to the villages through fund transfer schemes from APBN for villages or Dana Desa. This paper has two purposes. First, it shows weakness and at the same time criticizes the dominance of vertical transparency and accountability mechanisms in village financial management. Secondly, it offers a strategy for strengthening local accountability as an alternative to fighting corruption from below - with and by the village community itself as its main actor - in managing village finances. The supervisory model built up, in addition to not ensuring the village budget management is free from elite capture, also gives space to rent-seeking networks in the regions and villages. This paper offers a strategy of strengthening local village accountability as an alternative solution to get out of the corruption crisis in the village. Strengthening local accountability among others can be done through empowerment approach and institutionalization of democracy by strengthening existing channels and working in village communitarian democracy schemes, namely through strengthening BPD, strengthening village meetings, building citizen forums, building village information systems, and designing systems or citizen complaints mechanism. Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian.
RELASI MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA (SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH Mohammad Fathi Royyani; Abdul Sukur; Oscar Efendy
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.529

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan relasi antara masyarakat dan perusahaan kehutanan yang memiliki izin konsesi di Kalimantan Tengah. Terdapat masyarakat yang sudah lama tinggal di dalam kawasan konsesi tersebut. Diantara bentuk relasi antara kedua pihak adalah adanya kesepakatan bahwa swasta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial juga sebagai ruang baru bagi swasta untuk berelasi dengan masyarakat. Dengan menggunakan konsep-kritis tentang negara, artikel ini berusaha menjelaskan cara perusahaan berperan sebagai negara pada satu sisi sedangkan di sisi lain tetap berorientasi keuntungan. Melalui pembahasan mengenai program-program yang diberikan, artikel ini berargumen bahwa peran-peran swasta dalam memberdayakan dan membangun masyarakat adalah bagian dari sistem produksi. This paper aims to discuss the relation between local peoples and private sector who has forest concession in Central Kalimantan. There are local peoples living for years in the concession area. Onetype of interaction between those two parties is private sector should empower and develop local people. This commitment is a ‘new space’ for private sector to relate with local people. Using critical state theories, I will explain how private sector act like a state in one side and maintain the profit oriented side on the other side. Through discussion about empowering programs, I argue that private sector roles in empowering and developing local people are part of their production system.
Bahasa Ibu Yang Kehilangan ‘Ibu’ (Kajian Sosiolinguistis Bahasa yang Terancam Punah di Maluku Utara)
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 3 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i3.533

Abstract

Bahasa Ibu merupakan salah satu bahasa di Maluku Utara yang telah mencapai puncak kepunahannya. Saat ini penuturnya tinggal satu orang lagi karena penutur lainnya telah tua dan sakit. Selain itu, saat ini, generasi Ibu yang lebih muda telah mengganti kedudukan bahasa daerahnya dengan bahasa Ternate yang merupakan bahasa resmi di Kesultanan Ternate. Selain itu, generasi yang lebih muda lagi menggunakan bahasa Melayu yang dikenal sejak perdagangan masa lalu ketika Ternate menjadi titik jalur sutra dan bahasa Indonesia yang dipakai ketika Indonesia merdeka dan menjadikan bahasa ini bahasa nasional. Melalui wawancara, data yang berhubungan dengan pola perilaku berbahasa orang Ibu dari 80 tahun yang lalu hingga saat ini dicoba untuk dikuak. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data-data sekunder yang membahas sejarah kerajaan dan perdagangan di Kepulauan Maluku, terutama Ternate, untuk memahami sebab-sebab punahnya bahasa Ibu. Ibu language is one of languages in North Maluku that has reached its peak of extinction. Currently, only one speaker left and able to communicate because the other two-speakers have been old and sick. Additionally, the younger generations have changed thei mother-tongue into Ternate Language, the official language of Ternate Sultanate. Besides, they also use the Malay language which has been known since past trade when Ternate Island became one of the Silk Road points. The use of Malay language is also continued because Indonesia has chosen Malay-Riau dialect, official called Indonesian Language, as the language of Indonesian country. Through interviews, the data of Ibu speakers from 80 years ago until now were used to open up the behavior patterns of Ibu speakers. In addition, this research also utilizes secondary data which discusses the history of empire and trade in the Ternate Sultanate and the Islands around Ternare, to understand the causes of Ibu language extinction.
Memahami Konsep Etnisitas di Perkotaan: Politik Inter-ruang di Kota Multikultural Thung Ju Lan
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 3 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i3.534

Abstract

Tulisan ini membahas pemaknaan konsep etnisitas di perkotaan yang berbeda dengan konsep ‘kelompok etnik’ di perdesaan. Pemaknaan etnisitas di perkotaan, seperti dikatakan Hirschman, tidak terkait dengan sifat asalnya yang primordial, melainkan karena etnisitas menjadi dasar dari organisasi politik dan ekonomi di masa lalu dan masa kini yang dapat diproyeksikan ke masa depan. Perspektif Hirschman menjadi penting untuk memahami dinamika etnisitas di perkotaan yang diterjemahkan dan diartikulasikan melalui “strategi komunikasi dan diferensiasi yang sangat dinamis”, dan terkait erat dengan fungsi baru etnisitas sebagai sumber daya bagi proses negosiasi politik di perkotaan untuk membangun apa yang dikatakan Ojeda sebagai “skenario pengakuan baru oleh negara”; seperti pada kasus Pilkada 2017 yang sepertinya membelah masyarakat Jakarta atas dasar etnisitas (pribumi Islam-non-pribumi non-Islam). This article discusses the reinterpretation of urban ethnicity which differs to the concept of ethnic groups introduced by classical anthropologists. Urban ethnicity, as Hirschman suggested, could be defined as the foundation of economic and political organizations in the past and present which might be projected to the future; it is totally unrelated to its primordial characteristics. Hirschman’s perspective becomes significant to understand the dynamics of urban ethnicity which has been interpreted or articulated through “highly dynamic communication and differentiation strategies, when ethnicity works as a resource for political negotiation process in urban life to build what Ojeda called “new recognition scenario by the state”. The case of 2017 Regional Election of Jakarta Governor-Vice Governor -which is seen as dividing Jakarta people into indigenous Islams and non-indigenous non-Islams- might provide an interesting example of how to construe urban ethnicity in the present context
SIKEREI DALAM CERITA: PENELUSURAN IDENTITAS BUDAYA MENTAWAI SIKEREI IN THE STORY: TRACING MENTAWAI CULTURAL IDENTITY Mahmudah Nur
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 21 No. 1 (2019)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v21i1.535

Abstract

Tulisan ini menyajikan nilai-nilai pendidikan agama dalam cerita rakyat daerah Mentawai, yakni mengenai Sikerei sebuah mitos yang dianggap menjadi salah satu ikon dari suku Mentawai. Dengan menggunakan pendekatan folklore (folk: kebudayaan dan masyarakat; lore: cerita), maka kajian ini menyajikan terlebih dahulu deskripsi tentang kebudayaan Mentawai dan cerita rakyatnya sebagai latar belakang, lalu menganalisis cerita yang menjadi fokus pembahasan dengan tetap menghubungkannya dengan latar belakang kebudayaannya. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pendidikan agama yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut merupakan sebuah gambaran ketaatan orang Mentawai terhadap kepercayaannya. Punen menjadi salah satu media untuk memberikan persembahan kepada roh dan jiwa agar setiap segala sesuatu yang mereka perbuat mendapatkan kebaikan nantinya. Sedangkan “sikerei” (dukun/perantara) yang menjadi pemimpin upacara dan perantara yang menghubungkan antara dunia nyata dan dunia gaib. Selain itu, Konsep harmonis dan rukun menurut mereka juga tergambarkan dalam kedua cerita tersebut. Ketika mereka sudah berdamai dengan dunia lain yang diisi oleh roh dan jiwa, maka mereka juga akan berdamai dengan orang-orang di sekelilingnya. Uma menjadi tempat benteng yang kuat bagi mereka untuk menjaga batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Secara garis besar “arat Sabulungan” menjadi sebuah kitab tak tertulis bagi orang Mentawai untuk menjaga keberlangsungan kehidupan mereka dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan kebudayaan.
Preface JMB Vol 19 No 2 Anggy Denok Sukmawati, MA
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.538

Abstract

Cover Vol 19 No 2 Tahun 2017 Anggy Denok Sukmawati, MA
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.543

Abstract

Page 70 of 87 | Total Record : 869

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

1997 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 3 (2013) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 12, No 3 (2010) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue