cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 869 Documents
 70   71   72   73   74 
Cover Vol 19 No 1 Tahun 2017 Anggy Denok Sukmawati, MA
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.562

Abstract

KERUKUNAN BERLANDASKAN TRADISI DAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN: PEMBELAJARAN DARI KOMUNITAS DESA PROBUR UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR M.Azzam Manan
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.563

Abstract

This article is a part and highlights of findings of research conducted in North Probur village, North-West Alor district of Alor region in 2017. It is written here to describe and proof that social harmony and unity in a traditional society is natural and running well without any disturbance even though their identity by languages and ethnics is quite different. From this study the fruitful lesson how unity develops social harmony in community life could be promoted and implemented both in local and national levels. In term of sociological perspective in which this study is addressed, this qualitative study found tradition and tolerance in religiosity or being religious as two prominent pillars the unity leading to social harmony within North Probur community possible. It means that the continuation of tradition in people’s daily life activities and the fact that religions that are divided into two mainstreams, Islam and Christianity, are embeded in their life and of course become indicators of their identity. In connection with sociological perspective, traditional culture as cultural capital in one hand and religions as social capital in the other hand are considered from their practices, ritual and institutional aspects in which social structure and social function of their formal and informal leaders are also quite important. All primary data related to research objective was information collected through field observation and in-depth interview with some relevant informants of those institutional officials, teachers and religiuos, cultural and youth leaders.
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA MARITIM DAN SUMBANGANNYA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN Mashuri Imron; Ary Wahyono
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.564

Abstract

Interaksi antara nelayan dengan lingkungan laut telah menimbulkan kebudayaan tersendiri. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan kebudayaan (P2KK) - LIPI melakukan penelitian permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan sosial budaya masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya. Tulisan ini menjelaskan perkembangan penelitian maritim di P2KK-LIPI, dan sumbangannya pada kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Ada tujuh topik penelitian yang telah dilakukan, yaitu: (1) aspek-aspek sosial budaya masyarakat maritim, (2) hak ulayat laut, (3) kooperatif manajemen (ko-manajemen), (4) konflik kenelayanan, (5) pengelolaan sumber daya laut dalam era otonomi daerah, (6) perubahan iklim, dan (7) peran nelayan dalam mengatasi penyelundupan manusia. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan sumbangan pemikiran pada kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Penelitian hak ulyat laut misalnya, telah menyadarkan pemerintah tentang pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Begitu pula penelitian penerapan hak pengusahaan pesisir juga telah mendorong munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan HP-3, sebagaimana diamanatkan olah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. The interaction between fishermen and the marine environment has led to its own culture. Therefore, Center for Social and Cultural Studies conducted research on marine and fisheries issues in Indonesia, especially related to social and culture issues of fishermen and coastal community in general. This paper describes the development of maritime research in P2KK LIPI, and its contribution to goverment policy in the marine and fisheries sector in Indonesia. There are seven research topics that have been done, namely: (1) social and cultural aspects in maritime community, (2) marine tenure, (3) co-management, (4) fisheries conflicts, (5) management of marine resources in the era of regional autonomy, (6) climate change, and (7) the role of fishermen in overcoming people smuggling. These studies have contributed to the idea of goverment policies in the marine and fisheries sector. Research about marine tenure for example, has made the government aware the importance of recognition and respect for the management conducted by traditional legal community. Similarly, research about implementation of coastal concession rights has also encouraged the emergence of Act Number 1 of 2014, about Amandement on Act Number 27 of 2007 about Management of Coastal Area and Small Islands, which removed articles related to HP-3, as mandated by the Decicion of the Constitution Court Number 3/PUU-VIII/2010.
P2KK dalam Perkembangan Ilmu sosial di Indonesia Kesinambungan dan Keberlanjutan Widjajanti Mulyono Santoso, M. Litt
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.566

Abstract

Kegiatan peer group penting untuk mengangkat isu bersama. Beberapa kajian dimulai dengan cara itu, dengan tujuan “akademik” yang bisa saja secara birokrasi mendapatkan dukungan. Cara ini mempermudah sebuah isu untuk berkembang karena pentingnya ide tersebut. beberapa kajian dimulai dengan cara in. Bahkan menghasilkan beberapa kajian yang cenderung bertahan, namun memiliki problematika kesinambungan dan perubahan. Kajian yang cenderung bertahan menghadapi tantangan untuk mampu melihat perubahan sosial yang terjadi sangat penting karena adanya perubahan teknologi dan jejaring dunia. Kajian Penerapan Syariah Islam, memperlihatkan bahwa kesinambungan isunya menjadi penting karena konteksnya berbeda. Meski sama sama berbicara tentang syariah Islam, namun kontkes sosialnya berbeda sama sekali sesuai dengan situasi internal Indonesia seperti perubahan rejim dari Orba menjadi Orde Reformasi; dan juga perubahan eksternal karena globalisasi.
PELAYARAN TRADISIONAL ORANG BUTON DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM INDONESIA Tasrifin Tahara
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.568

Abstract

Kelangsungan tradisi bahari orang Buton hingga kini merupakan kekuatan budaya yang penting dikaji, tidak hanya karena latar historisnya, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai kehidupan bagi mereka dalam menata masa depannya. Tradisi ini telah melampaui berbagai zaman dan generasi, dengan segala tantangannya, telah mengukuhkan orang Buton sebagai suku bangsa bahari Indonesia, bersama dengan suku bangsa lainnya yakni Bajo, Bugis-Makassar, Mandar, dan Madura. Artikel ini membahas sistem dan dinamika pelayaran tradisional, jaringan pelayaran, perniagaan antarpulau yang dilakukan pelayar Buton yang masih bertahan hingga sekarang. Tulisan ini menarasikan kebudayaan pelayar pulau terdepan di Buton (Pulau Batuatas) dalam mempertahankan hidup dan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Selain itu, harapan atas kebijakan Poros Maritim Indonesia yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga dielaborasi. Maritime tradition of Buton people is a cultural strength, both for its historical background and live values for Buton people to manage their future. This tradition has existed for ages placing Buton people as an Indonesian maritime ethnic group, along with other ethnic groups, including Bajo, Bugis-Makassar, Mandar and Madura. This paper describes the system and the dynamic of traditional sailing, sailing network and interisland trade conducted by Buton sailors occurring until the recent days. It narrates the culture of the sailor in the forefront island of Buton (Batuatas island) in maintaining their lives and traditions that has existed for hundreds years. Moreover, it elaborates a hope of the maritime route policy currently promoted by Jokowi-JK government.
POROS MARITIM: DALAM KERANGKA SEJARAH MARITIM DAN EKONOMI PERTAHANAN Wahyu Wardhana
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.569

Abstract

Lautan dan samudra merupakan sumber daya yang tak terbatas di mana lautan telah digunakan sebagai sarana transportasi, sumber makanan, pertambangan dan perdagangan laut serta medium proyeksi kekuatan suatu negara. Nilai penting laut dan samudera di era globalisasi ditandai dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan laut. Sejarah membuktikan bahwa negara yang memilih lautan untuk memajukan kepentingan, mereka menjadi kuat secara politik dan makmur secara ekonomi. Indonesia sebagai kekuatan maritim yang besar telah mendominasi pusat jalur sutera di abad ke-10 sampai abad ke-14. Gagasan poros maritim Indonesia saat ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat kekuatan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas kemaritiman. Tulisan ini menjelaskan poros maritim dari perspektif sejarah maritim dan perspektif ekonomi pertahanan. Kerangka teoritis dari A.T Mahan, J.S. Corbett, J.R. Hill dan Ken Booth digunakan untuk memahami poros maritim dalam perspektif ekonomi pertahanan. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bertautan di mana sejarah maritim tidak akan membantu tanpa pedoman teoritis, sedangkan teori memerlukan catatan sejarah sebagai bukti empiris untuk menggambarkan pola yang ada sebagai kerangka awal bagi pemahaman poros maritim Indonesia. Seas and oceans are endless resources used for transportation, food sources, offshore mining and sea commerce as well as medium of state’s power projection. In the era of globalization, the importance of seas and oceans is marked with the increasing of international sea commerce traffic. Furthermore, history shows that the nations choosing oceans to advance their interest became politically strong and economically prosperous. Indonesia with a great maritime power dominated the center of ancient maritime Silk Road from 10th to 14th century. The idea of maritime fulcrum in the current development, therefore, shows the government efforts to strengthen Indonesia’s national power and prosperity based on maritime activities. This paper describes maritime fulcrum from the perspectives of maritime history and defense economy. Theoretical frameworks from A.T Mahan, J.S. Corbett, J.R. Hill, and Ken Booth are used to understand the maritime fulcrum in the defense economy perspective. The maritime history will not help without theoretical guidelines and theory requires historical record as empirical evidence to draw the patterns in order to conceptualize Indonesia’s maritime fulcrum.
PENGENDALIAN ALIH GUNA TANAH SAWAH KE NONPERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT MELALUI PERATURAN DESA Eliana Sidipurwanty
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.570

Abstract

Luas tanah sawah di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, karena beralihguna menjadi tanah nonpertanian.Tulisan ini menggunakan studi pustaka untuk menggambarkan alih guna tanah sawah ke nonpertanian dan pengendaliannya di Kabupaten Bandung.Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diamanatkan dalam Undang-undang untuk mengendalikan laju penurunan luas tanah sawah belum dilakukan di Kabupaten Bandung, namun sudah ada upaya untuk menetapkannya melalui rapat-rapat koordinasi antarinstansi terkait. Hasil pertemuan adalah kajian tentang luas tanah sawah yang akan ditetapkan menjadi LP2B dan rencana untuk membuat peta lahan hijau abadi. Pengendalian alih guna tanah sawah sebenarnya telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, walau belum sepenuhnya mengendalikan alih gunat anah sawah ke nonpertanian. Upaya pengendalian alih guna tanah sawah ke nonpertanian sudah dilaksanakan oleh dua pemerintahan desa melalui Peraturan Desa (Perdes) yaitu Perdes Sangkanhurip No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi dan Perdes Sumbersari No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah.PeranKantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam mengendalikan alih guna tanah sawah ke nonpertanian melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan salah satu syarat dalam pemberian izin lokasi di Kabupaten Bandung.Upaya selanjutnya adalah mendorong lahirnya Perda Lahan Abadi untuk Pertanian,agar alih guna tanah sawah tidak mengganggu produksi padi di Kabupaten Bandung. Paddy field in Kabupaten Bandung West Java Province is decreasing because of land conversion from paddy field to nonfarm. This paperuses literature review to draw the land conversion from paddy fields to nonfarm and the control in Bandung Regency. Results show the failure implementation of Food Agricultural Land Sustainability (LP2B). In order to implement LP2B, Bandung Regency has calculated the paddy fields and made evergreen land map. The control of land conversionactually has been conducted through Local Regulation Number 3 Year 2008 about Regional Spatial Plan of Bandung Regency in 2007-2027. In fact, that regulation can not fully control the land conversion from paddy fields to nonfarm. However, there are at lease two village governmentsin Bandung Regency that are able to control the land conversion through village regulations. Those are Sangkanhurip Village Regulation Number 2 Year 2010 about Perennial Wetland Agricultural Areas Plan and Sumbersari Village Regulation Number 4 Year 2014 about Wetland Agricultural Areas. The role of Land Office in Bandung Regency to control the paddy field conversion through the Land Technical Recommendation should be strengthened. That recommendation is one of substantial requirements to get location permit. Furthermore, the next step is encouraging local government to publish local regulations of LP2B.
From Grievance to Welfare: Reshaping the Identity of Past Gross Violation of Human Rights Victims in Indonesia Harison Citrawan
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 2 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i2.571

Abstract

This article attempts to describe a shift of identity amongst the victims and survivors of past gross human rights violations in Indonesia, through examining the economic violence of past gross human rights violations in the country and the current available reparative mechanisms Arguably through this examination, and given a wider framework of Indonesia’s transition policy, it could be seen that there is a reshaping of victim’s interest from state’s violence grievances to structural economic vulnerability. This shift is mainly caused by several contributing factors: first is the absence of national level holistic paradigm in resolving the past. This could be depicted in the absence of clear legal framework and the lack of political will to resolve the past; and second is the emerging pragmatic choice made by the government and the (group of) victims/survivors- particularly given the current existing challenge of welfare-based needs faced by the victims/survivors. While the exercised reparative mechanisms- through judicial process and general assistance programs have been considerably useful in empowering the victims/survivors, this situation would potentially fail to portrait the structural (economic) violence that happened in the past.
KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI KOTAWARINGIN TIMUR Imam Syafi'i
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.572

Abstract

Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan konflik agraria di sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur merepresentasikan buruknya sistem tata kelola SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dari level pusat hingga daerah menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas. Sementara, negara cenderung memberikan fasilitas yang memudahkan laju ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang ekstraktif. Hal ini kemudian mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Namun demikian, pascarezim otoritarian, munculnya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah mereka. Keberadaan FKKTDM-KT yang diperkuat melalui Peraturan Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari respon mereka untuk membangun strategi menghadapi perusahaan besar dan atau negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan. This paper explains that the problem of agrarian conflict in the plantation sector in East Kotawaringin Regency represents poor natural resource management in Indonesia. Various problems caused by overlapping authority and policy from central to local level lead to numerous law violation, document forgery, criminalization, and facilities destruction. Meanwhile, the state tends to provide privilege for the palm oil plantation company to expand its capital. This might accelerate environmental damage because of land conversion and marginalization of local community. However, after the authoritarian regime, the emergence of FKKTDM-KT initiated by DAD shows that traditional community-based institutions is beginning to have a role and position in the management of natural resources in their territories. The existence of FKKTDM-KT reinforced through better regulation (Peraturan Daerah) at provincial and regency level not only strengthens their position culturally, but also politically. It can be considered as part of their response to develop strategies to cope with companies or government including efforts to resolve the conflict in the plantation sector.
EKONOMI POLITIK PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA: METODE DAN PROBLEM Mohammad Hasan Ansori, Phd
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.573

Abstract

Kebijakan Desentralisasi Pascareformasi di Indonesia sejak tahun 1999 secara prinsip dicirikan dengan delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya, pendelegasian kekuasaan ini tidak disertai dengan persiapan yang seharusnya, seperti berbagi regulasi otoritas pusat dan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi tersebut kemudian berdampak munculnya berbagai kasus tumpang tindih IUP. Tulisan ini mengkaji interaksi dinamis antara faktor-faktor ekonomi dan politik yang menjadi sumber konkret tumpang tindih IUP. Tulisan ini menunjukkan adanya tiga model mekanisme yang menfasilitasi proses ekonomi politik dalam proses penerbitan IUP, yaitu pemilukada, tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Selain itu, empat masalah umum yang teridentifikasi menjadi fondasi bekerjanya mekanisme tersebut, yaitu balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni dan koalisi dan problem wani piro (berani bayar berapa). Ekonomi politik penerbitan IUP berkaitan dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan. Data studi ini secara primer diambil dari berbagai wawancara semi-terbuka dengan berbagai informan dan data-data sekunder, termasuk laporan dan dokumen publik dan pemerintah, publikasi akademis, dan surat kabar serta majalah, baik nasional maupun lokal. The Indonesia’s post-reform decentralization since 1999 is primarily featured by the significant delegation of power from central to local governments, including the issued of Mining Business License (IUP). Unfortunately, this delegation is not accompanied with proper preparation, both in terms of central authority’s regulations and local government capacity. Consequently, this causes the overlapping of IUP. This paper draws the dynamic of economic and political factors triggering the overlapping of IUP. This paper indicates three mechanism models facilitating the political economy process in issuing IUP, namely local election, procedural stages in issuing IUP and regular deposits. Moreover, this paper highlights four common problems underlying those mechanism, namely reciprocal altruism in politics (balas budi politik), loyalty, cronyism and coalition, and the practice of “how much you can pay” (wani piro). The political economy process of issuing IUP is related with the increasing number of corruption in mining sector. The data are primarily collected from qualitative structured open-ended interviews and secondary resources, including public and governmental records and documents, academic publications, as well as local and national newspapers and magazines.

Page 72 of 87 | Total Record : 869

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

1997 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 3 (2013) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 12, No 3 (2010) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue