cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
Published by Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
ISSN : 20858353     EISSN : 25025368     DOI : -
Core Subject :
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 415 Documents
 22   23   24   25   26 
THE PORTRAITS OF INDONESIAN WOMEN IN ADVERTISEMENTS Dewi Puspitasari; Isriani Hardini
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.159

Abstract

Abstract : The rise of advertisings that manipulate the role of women in which women are not positioned properly has proven that television or any other advertising media have exploited women. Studies have shown that the image of women that has predominated in advertisements is of weak, childish, dependent, domestic, irrational, subordinate creatures, the producers of children and little else compared with men. Often, women are positioned as objects possessing some system of signs: the lips, eyes, cheeks, hair, thighs, calves, hips, breasts, etc, those things become the fragments of mark in the patriarchy media, which is used to convey a particular meaning. Women are still oppressed and exploited again by culture - a culture of patriarchal. Various issues affecting women today is believed due to the hegemony of this culture that dominates all facets of life. Abstrak : Maraknya iklan-iklan yang memanipulasi peran perempuan di mana perempuan tidak benar diposisikan telah membuktikan bahwa televisi atau media iklan lainnya telah mengeksploitasi perempuan. Penelitian telah menunjukkan bahwa citra perempuan yang didominasi dalam iklan adalah lemah, kekanak-kanakan, tidak mandiri, domestik, irasional, makhluk bawahan, produsen anak-anak dan sedikit lain dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali, perempuan diposisikan sebagai obyek memiliki beberapa sistem tanda: bibir, mata, pipi, rambut, paha, betis, pinggul, payudara, dan lain sebagainya. Halhal tersebut menjadi fragmen tanda di media patriarki, yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Perempuan masih tertindas dan dieksploitasi lagi oleh budaya-budaya patriarki. Berbagai persoalan yang dialami perempuan saat ini diyakini karena hegemoni budaya ini yang mendominasi semua aspek kehidupan. 
PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KONTEKS NEGARA DEMOKRASI Bambang Rudi Harnoko
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.160

Abstract

Abstract : The de jure government has given full support in improving the quality and quantity of women's political, affirmative strategy of 30% quota for women. However, this strategy can not guarantee women's role in politics optimally. Therefore, sanggatlah important to make efforts to improve the quality and quantity of the representation of women's representation in politics. Especially in the context of democracy, which should give the right to the same opportunities to all the people, both men and women in voicing their aspirations as a manifestation of their political rights. Untuuk realize it all, required education as a vehicle for increasing women's political empowerment and the ability to actualize their role as citizens. Abstrak :  Secara  de yure,  Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas politik, strategi afirmatif perempuan kuota 30% bagi perempuan. Namun, strategi ini tidak dapat menjamin peran perempuan dalam politik secara optimal. Oleh karena itu, sanggatlah penting untuk membuat upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik. Terutama dalam konteks demokrasi, yang harus memberikan hak untuk kesempatan yang sama untuk semua orang, baik laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak-hak politik mereka. Untuuk mewujudkan itu semua, diperlukan pendidikan sebagai wahana untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan dan kemampuan untuk mengaktualisasikan peran mereka sebagai warga negara
DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENANGANAN DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT MADANI Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.161

Abstract

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifikasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat,  aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengindetifikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembagalembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.
TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF GENDER Muthoin Muthoin
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.162

Abstract

Abstract : The understanding of concept taklik talak especially on gender perspective is still limited to certain people; therefor socialization should be continously done. Taklik talak intended to guarantee the wives right and to protect them from discrimative and arbitrary of husbands. But then, the couple have the same role to guard againts taklik talak violation. This statement is reverting to the cople’s right and duty formulation that based on equality principle. On this gender perspective, the cople’s right and duty are equal. Reasons that will make the difference their roles were just about reproduction duty like pregnant, bearing children and suckling (to wives) and protect to wive physically and economically (to husband). Abstrak : Pemahaman konsep taklik talak terutama pada perspektif gender masih terbatas pada orang-orang tertentu; sosialisasi untuk itu harus terus dilakukan secara. Taklik talak dimaksudkan untuk menjamin istri yang tepat dan untuk melindungi mereka dari tindakan diskrimatif dan sewenang-wenang dari suami. Pasangan memiliki peran yang sama untuk menjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak. Pernyataan ini kembali kepada perumusan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berdasarkan prinsip kesetaraan. Pada perspektif gender ini, hak suami istri dan kewajiban yang sama. Alasan yang akan membuat perbedaan peran mereka hanya tentang tugas reproduksi seperti hamil, melahirkan anak dan menyusui (untuk istri) dan melindungi istri dan mencari nafkah (suami). 
MEMBANGUN KAMPUS ( STAIN PEKALONGAN) YANG SENSITIF GENDER Triana Sofiani
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.163

Abstract

Abstract : This study moved from the reality of the problems that have been the subject of conversation in forums network PSG / PSW throughout Indonesia, both PTAIN/S and Public Higher Education, regarding the condition of lack of response to campus officials agenda promoted by the PSG/ PSW in their respective campuses. Even in some of the Islamic university, menganggab that the PSG / PSW is only a collection of the women (read: wife) against men (read: husband). Although the reality is not as extreme in the STAIN Pekalongan, but in this study the authors wanted to see, rather than despite not prove but at least read the truth of the conclusion of the friends network. The author did not conduct in-depth research with a particular approach to scientific method, but the writer is trying to read the reality of everyday experience of the author as part of the academic community in the STAIN Pekalongan. This study is intended as a preliminary description in order to be a reference for the development of ideas STAIN Pekalongan and also be a reference for researchers who want to conduct in-depth research or create a baseline study on gender sensitivity in STAIN Pekalongan toward campus of Rahmatan Lil’Alamin. Abstrak : Penelitian  ini berpinjak dari realitas masalah yang telah menjadi subyek pembicaraan di forum jaringan PSG / PSW di seluruh Indonesia, baik PTAIN / S dan Perguruan Tinggi Umum, mengenai kondisi kurangnya respon terhadap agenda pejabat kampus dipromosikan oleh PSG / PSW di kampus masing-masing. Bahkan di beberapa universitas Islam, menganggap bahwa PSG / PSW hanya koleksi wanita (baca: istri) terhadap laki-laki (baca: suami). Meskipun kenyataannya tidak seekstrim di STAIN Pekalongan, tetapi dalam penelitian ini penulis ingin melihat, daripada meskipun tidak membuktikan tapi setidaknya membaca kebenaran kesimpulan dari jaringan teman-teman. Penulis tidak melakukan penelitian mendalam dengan pendekatan tertentu untuk metode ilmiah, tetapi penulis mencoba untuk membaca realitas pengalaman sehari-hari penulis sebagai bagian dari civitas akademika STAIN Pekalongan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai gambaran awal untuk menjadi acuan bagi pengembangan ide-ide STAIN Pekalongan dan juga menjadi acuan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mendalam atau membuat studi baseline pada sensitivitas gender dalam STAIN Pekalongan menuju kampus rahmatan lil'alamin.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender Jati Nugroho
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.265

Abstract

The Constitution and the implementing regulations of the Constitution in the folosifis Indonesiai emphasis on equality and justice between men and women (equality and equity) through the development of the law with a cored Legal policy making and reform of the legal materials to suit your needs. But the normative contraction occurs when the Affirmative Policy in order to speed up justice and equality between men and women laiki has been canceled by the Constitutional Court’s decision to cancel the fifth paragraph of Article 205 of Law No.. 10 In 2008 the elected legislators decide the candidate by a majority vote. This clearly constitutes a waiver of gender inequality in the political sphere.
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW) Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.266

Abstract

The ratification of the CEDAW Convention through Law No. 7 of 1984 has konesekuensi depth, because the “spirit” that convention should be followed up by making gender-just legal rules, in other words the state has a moral obligation and legal accountability to promote the protection, promotion and protection of human rights against women. In order to realize the mission, the critical legal studies approach can be used as a means to oversee efforts to protect Women Rights in Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (Perspektif Socio-Legal) Rahmadi Indra Tektona
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.267

Abstract

Weak legal protection of women against children from mixed marriages, due to the patriarchal values are preserved through a process of socialization and reproduction in various forms by people and countries that are the order of the adam that marginalizes women. In other words, the law is built and constructed in a logical man. Therefore, to determine the status of the child and the relationship between children and parents, need to see first marriage of his parents as a preliminary issue, whether legitimate marriage of his parents so that children have a legal relationship with his father, or the marriage is invalid, so the child is considered as a child out of wedlock who only have a legal relationship with his mother. A child is legally considered a child born of a legitimate marriage between the father and mother.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Anies Marsudiati Purbadiri
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.268

Abstract

Violence against women impede or negate the possibility of women to enjoy human rights and freedom are incompatible with the Constitution and Law no. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). According to Law no. 23 In 2004, the urgency of the legal protection of women are advocates for abused women with female victims of domestic violence pengananan from various parties in accordance with their areas of expertise and their respective disciplines, in this case the disciplines of law, medical and psychology
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Ahmad Syaufi
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.269

Abstract

The protection provided by state law against women and children as victims of the crime of trafficking in persons scattered in several laws and regulations either general or specific nature, such as: Criminal Law, Criminal Procedure Code, Law No.21 of 2007 on Combating Criminal Acts trafficking in Persons, Law No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. It is still not supported by the implementing regulation (Government Regulation) with regard to the mechanism of compensation or restitution which is a form of direct protection to the victim

Page 24 of 42 | Total Record : 415

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2009 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020) Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2: Desember 2017 Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 9 No 1 (2017) Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2: Desember 2016 Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1: Juni 2016 Vol 7 No 2 (2015) Vol 7 No 2: Desember 2015 Vol 7 No 1: Juni 2015 Vol 7 No 1 (2015) Vol 6 No 2 (2014) Vol 6 No 2: Desember 2014 Vol 6 No 1: Juni 2014 Vol 6 No 1 (2014) Vol 5 No 2: Desember 2013 Vol 5 No 2 (2013) Vol 5 No 1 (2013) Vol 5 No 1: Juni 2013 Vol 4 No 2 (2012) Vol 4 No 2: Desember 2012 Vol 4 No 1 (2012) Vol 4 No 1: Juni 2012 Vol 3 No 2: Desember 2011 Vol 3 No 2 (2011) Vol 3 No 1: Juni 2011 Vol 3 No 1 (2011) Vol 2 No 2: Desember 2010 Vol 2 No 2 (2010) Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 2 No 1 (2010) Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 1 No 2 (2009) Vol 1 No 2: Desember 2009 Vol 1 No 1: Juni 2009 Vol 1 No 1 (2009) More Issue