cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2014)" : 5 Documents clear
KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN Siti Rahma Novikasari; Bayu Panji Pangestu
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.769 KB)

Abstract

AbstractToday, more and more frictions are found in the rights of tenure that led to land dispute cases, and cases of land conflicts. In handling cases BPN has had formal rules: BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Assessment and Management of Land Management Case. This study highlights the implementation of the Head of BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Assessment and Management of Treatment Case Management Land, and also by BPN DIY Regional Office along with advantages and disadvantages. BPN Regional Office is a means of land disputes settlement in the realm of alternative dispute resolution in case of the complaint, entails the issuance of the settlement in the form of criteria 1, criteria 2, criteria 3, criteria 4 and criteria 5. In the solution of land cases there are obstacles in the internal and external BPN DIY Regional Office along with effort to accelerate the completion of land cases and improving the quality of personnel. IntisariDewasa ini, makin banyak ditemui persinggungan antara hak penguasaan atas tanah yang berujung kasus  pertanahan baik berupa sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Dalam melakukan penanganan kasus, BPN telah memiliki aturan resmi yaitu Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Penelitian ini menyoroti implementasi Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kanwil BPN DIY beserta kelebihan dan kekurangannya. Kanwil BPN adalah salah satu sarana penyelesaian kasus pertanahan dalam ranah alternative dispute resolution atas kasus-kasus yang diadukan hingga dikeluarkannya bentuk penyelesaian dalam Kriteria 1, Kriteria 2, Kriteria 3, Kriteria 4 dan Kriteria 5. Dalam melakukan penyelesaian kasus pertanahan terdapat kendala dalam internal maupun Eksternal kanwil BPN DIY beserta upaya percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan peningkatan kualitas aparat.
KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP KEABSAHAN MASA JABATANNYA Ananda Prima Yurista; Helmy Boemia
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.778 KB)

Abstract

AbstractThis study elaborates on the legal position of elected head of regional government that is involved in the crime of bribery and its salvation, especially in terms of its legality of office terms. This study is of a descriptive nature, and is qualified as a normative study. The result to this study is among others: with regards to its legal position, head of region elected by virtue of regional election is legitimately a head of a region, therefore it is an obligation to continue inaugurate them as the head of the region. IntisariPenelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat tindak pidana suap dan upaya penyelesaiannya, khususnya dalam hal keabsahan masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan masuk dalam kualifikasi penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah antara lain: perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang tetap sah sebagai kepala daerah hasil Pemilukada sehingga menjadi sebuah keharusan untuk tetap melantik yang bersangkutan sebagai kepala daerah.
ANALISIS YURIDIS PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN DALAM PERKAWINAN ISLAM Asep Aulia Ulfan; Destri Budi Nugraheni
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.882 KB)

Abstract

AbstractThis research discussess legal analysis about probability of registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. Research problems are first whether the pillar of islamic marriage is permanent(qath’i) or not (ijtihadi)? Second is of how is the probability of registration of marriage in Indonesia to become the pillar of islamic marriage. This research is a normative legal study. The conclution is the pillar of islamic marriage is not permanent so it can be adapted based on society need through ijtihadi method. Then, there is an importance of the registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. IntisariPenelitian ini membahas mengenai analisis yuridis peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan islam. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Pertama, apakah rukun perkawinan yang berlaku sekarang ini bersifat tetap (qath’i) atau masih dapat dilakukan penemuan hukum baru (ijtihadi)? Kedua, bagaimana peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan ditinjau dari hukum Islam? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Kesimpulannya adalah rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku adalah belum tetap (qath’i) dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat melalui metode ijtihadi. Kemudian, ada urgensi dari pencatatan perkawinan di Indonesia untuk menjadi salah satu rukun perkawinan Islam.
PERKAWINAN SIRI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Faiz Rahman; Rizka Nur Faiza
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.067 KB)

Abstract

AbstractThis research aims to find out and understand the practices of sirri marriage in Indonesia reviewed from  fiqh munakahat and Indonesian marriage law, find out and understand the practices of online sirri marriage reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law, and what is the juridical consequenses of this online sirri marriage reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law. This research use case study method, which is use primary and secondary sources of law. The research shows that currently there has been no clear definition of sirri marriage in the provisions of the legislation. Both conventional and online sirri marriage actually contrary to fiqh munakahat and Indonesian marriage law. One of the juridical consequenses of this online sirri marriage is that marriage is not legally recognized and there is no legal protection to the perpetrators of online sirri marriage IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari fiqih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, bagaimana praktik perkawinan siri secara online ditinjau dari fiqih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana konsekuensi yuridis dari dilakukannya perkawinan siri secara online ditinjau dari fiqih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan siri baik secara konvensional maupun secara online sejatinya bertentangan dengan fiqih munakahat maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Salah satu konsekuensi yuridis dari perkawinan siri secara online adalah perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi menurut hukum sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi kedua pelaku perkawinan siri secara online.
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 Daisyta Mega Sari; Akhyaroni Fu'adah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.759 KB)

Abstract

AbstractThe rights of indigenous people have been guaranteed in Article 18(B) paragraph (2) of our constitution, however there are  actions that have potentially decrease such right, e.g. the Act of Forestry, which categorizes Community Forest under State Forest.  This leads to conflicts between these forests. Subsequently, Constitutional Court issued the Decision of Constitutional Court 35/PUU-X/2012, which distinguishes Community Forest and State Forest. Nonetheless, this decision did not give significant  progress to the matter, as it is interpreted as conditionally constitutional. Moreover, in accordance to the Basic Agrarian Law and the Constitution, the Community Forest shall be distinct, in order to recognize the indigenous people’s rights, however this  is not properly upheld by the Local Government. There are little number of local regulations that recognizes existence of such  right, therefore cooperation between indigenous people and the Local Government shall be made until the existence of such  rights are recognized, and prosperity may be reached. IntisariHak-hak masyarakat adat telah terjamin dalam Pasal 18(B) ayat (2) dalam UUD NRI 1945. Tetapi, masih ada tindakan yang dapat mengurangi hak tersebut, e.g. Undang-Undang Kehutanan, yang mengkategorisasikan Hutan Adat dibawah Hutan Negara. Hal ini menimbulkan konflik diantara kedua hutan tersebut. Atas hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 35/PUU-X/2012 yang membedakan Hutan Adat dengan Hutan Negara. Namun, putusan ini tidak memberi kemajuan secara signifikan, dikarenakan putusan tersebut dianggap konstitusional bersyarat. Selain itu, sesuai dengan UUPA dan UUD, Hutan Adat harus dibedakan untuk menjamin hak-hak masyarakat adat, akan tetapi hal ini tidak diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Masih sedikit peraturan daerah yang mengakui adanya hak-hak tersebut. Kerjasama antara masyarakat adat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan hingga tercapainya pengakuan hak-hak tersebut, dan kesejahteraan untuk masyarakat adat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)