cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2015)" : 5 Documents clear
PENERAPAN PRINSIP PUBLIC GOOD GOVERNANCE DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL MELALUI PERJANJIAN SISTER CITY Ika Ariani Kartini
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.636 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on the implementation of public good governance principle in international  relations through the Sister City Agreement with Bandung as the example. The sister city program BandungBraunschweig is regarded as an example for other cities in Indonesia, meanwhile the sister city program of Bandung-Fort Worth is regarded as qualified to recommence the youth exchange since last year. This research of a literary nature. The research concludes that the Memorandum of Understanding (MoU) as a form of sister city cooperation is in line with international law, and the implementation of public good governance principle is done through the partnership with regional governments of other States (sister city). Several problems that exists in the sister city program is the maintenance of documents, and the supporting resources to ease communication in sister city cooperation.IntisariPenelitian ini membahas penerapan prinsip public good governance dalam Hubungan Internasional melalui  perjanjian sister city dengan mengambil contoh Kota Bandung. Program sister cityBandung-Braunschweig dinilai telah menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sedangkan program sister city Bandung Fort Worth dinilai mampu mengaktifkan kembali pertukaran pemuda sejak tahunlalu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan adalah Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk kerjasama sister city telah sesuai dengan hukum internasional, penerapan prinsip public good governance dilakukan melalui pembentukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain (sister city). Beberapa hambatan dan problematika yang ada dalam sister city adalah penempatan dan Pemeliharaan dokumen serta sarana prasarana penunjang guna mempermudah komunikasi Dalam hubungan kerjasama sister city.
PERMOHONAN PENCABUTAN HAK REMISI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Jalu Amanda Karya; Ramadina Savitri
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.215 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses about the idea of remission right revocation request as additional crime for corruption  convicts. This research formulates the questions; What is the relevance of the revocation of remission rights to corruption convicts related to the rights of prisoners? Can judges, as representatives of judicial authorities, impose additional punishment of revocation of remission rights to corruption convicts? This research is a juridical normative research. This research concludes that (1) the revocation of remission rights for corruption convicts juridically refers to Article 18 section (1) letter (d) of UU PPTK, which is depicted in the phrase “which is or can be given by the Government to convicts”, (2) Based on the judges’ consideration, the authority to give or not to give remission lies on the executive power, therefore even if the the prosecutor files for revocation of remission charges, the judge cannot grant such charge.IntisariPenelitian ini membahas mengenai gagasan permohonan pencabutan hak remisi sebagai pidana tambahan  bagi terpidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu : bagaimana relevansi pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan hak narapidana? Apakah hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman dapat menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi? Penelitian ini penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah (1) pencabutan hak remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi secara yuridis mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UU PTPK dengan melihat frasa pada kalimat “yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”, (2) Menurut pertimbangan hakim, kewenangan memberikan atau tidak memberikan remisi ada pada eksekutif, bukan yudikatif, sehingga sekalipun Jaksa mengajukan tuntutan pencabutan hak remisi, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan.
PERTENTANGAN ASAS LEGALITAS FORMIL DAN MATERIIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP Ramadan Tabiu
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.131 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses on the contradiction of formal and material legality principle in the KUHP bill. The questions posed in this research is what are the forms of said contradiction between the formal and material legality principle in the KUHP bill? The result shows that there exists contradiction between the formal legality principle in article 1 section (1) of the KUHP bill with the material legality principle in article 2 section (2) of KUHP bill. In the author’s opinion, the criminalization of applicable laws shall still be conducted through the State’s court allthewhile accommodating adat values. However this method shall be the last resort (ultimum remedium) in criminal law, in the sense that if the adat community can settle its disputes on its own, the disputes shall not be brought to the State judiciary. IntisariPenelitian ini membahas tentang pertentangan asas legalitas formil dan materiil dalam rancangan KUHP.  Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana bentuk-bentuk pertentangan asas legalitas formil dengan asas legalitas materiel dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)? Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pertentangan asas legalitas formil dalam pasal 1 ayat (1) RUU KUHP dengan asas legalitas materiil dalam pasal 2 ayat (1) RUU KUHP. Menurut hemat penulis, pemidanaan hukum yang hidup sebaiknya tetap melalui pengadilan negara dengan mengakomodasi nilai-nilai adat. Namun demikian, hal ini hanya sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam hukum pidana, artinya sepanjang masyarakat adat melalui lembaga adat, tokoh adat dan masyarakat adat dapat menyelesaikan pelanggaran hukum yang hidup atau hukum adat itu maka tidak perlu dibawah ke ranah pengadilan negara.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP BUKU TEKS PADA PENERBIT GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rizky Pratama P. Karo
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.641 KB)

Abstract

AbstractThis study discusses on the protection of economic rights towards textbooks of Gadjah Mada University Press based on the Law number 28 of 2014 on Copyright. The questions posed are (1) How is the implementation of the protection of economic rights towards the textbooks of Gadjah Mada University Press according to the said law? (2) Are there any hindrance in the protection of copyright of textbooks of Gadjah Mada University Press, and what are the solutions to it? The research shows that the implementation of the economic protection towards textbooks of UGM Press is in accordance with the Law number 28 of 2014 on Copyright. The author did not find hindrances on the economic protection of said textbooks in the publishing agreement nor production process, however the author found a global hindrance that is the piracy of the said textbooks. IntisariPenelitian ini membahas mengenai perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbit Gadjah  Mada University Press berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbitGadjah Mada University Press berdasarkan UUHC 2014? (2) Apakah terdapat hambatan dalam perlindungan hak cipta buku teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press, dan bagaimana solusinya? Kesimpulan penelitian adalah implementasi perlindungan hak ekonomi pada buku teks pada UGM Press telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis tidak menemukan hambatan pada perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada UGM Press baik dari perjanjian penerbitan buku, proses produksi buku, namun penulis menemukan hambatan global yang dialami oleh UGM Press dan penerbit lainnya, yakni pembajakan buku oleh masyarakat.
IMPLIKASI PUTUSAN MAKHAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Santi Puspitasari; Utari Nindyaningrum
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.211 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on the implication of MK Decision number 85/PUU XI/2013 on the drinking water supply sistem. The questions presented are first, what are the consequences of the decision towards the Subordinate Legislation of Law number 7 year 2004 on Water Resources? Second, how is the development of drinking water supply system pre and post the decision? This research is a juridical normativeempirical research. The result shows that the decision tends to cause drawbacks, particularly on the State responsibility on the provision of healthy and clean water for housing supplies. The consequence of this decision is the nullification of Law number 7 year 2004 on Water Resources, thus the reapplication of Law number 11 year 1974 on Irrigation. With this nullification, it is recommended to legislate a new law on water resources that is more comprehensive and accommodative to the people’s need IntisariPenelitian ini membahas mengenai implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap sistem  penyediaan air minum. Rumusan masalah yang diambil adalah Pertama, apa konsekuensi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? Kedua, bagaimana pengembangan sistem penyediaan air minum pra dan pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 cenderung menyebabkan kemunduran khususnya tanggung jawab Negara dalam penyediaan air minum rumah tangga yang bersih dan sehat. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 adalah batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Dengan adanya konsekuensi tersebut sebaiknya segera dibentuk undang-undang tentang sumber daya air baru beserta peraturan pelaksananya yang lebih komprehensif serta mampu mengakomodir kepentingan rakyat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)