cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2015)" : 5 Documents clear
PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Muhammad Adib Zain; Ahmad Siddiq
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.512 KB)

Abstract

AbstractLaw No.6 Year 2014 regarding Villages has impact on the recognition of the existence of traditional  communities. This research aims to elaborates about that recognition and this research is a normative legal study. Research problems are (1) how is the concept of the recognition of the existance of traditional communities? (2) how is the legal impact of of the recognition of the existance of traditional communities? It can be concluded that the recognition obtainable through traditional villages in that law. Then, the law gives good impact on the recognition of traditional communities but there are limitation and unification on the rights of the communities.IntisariUU No.6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi terhadap pengakuan atas kedudukan dan keberadaan  Masyarakat Hukum Adat (MHA). Penelitian ini ditujukkan untuk mendalami pengakuan tersebut dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Rumusan masalah yang dikemukakan (1) bagaimana konsepsi pengakuan MHA?; (2) bagaimana implikasi yuridis pengakuan desa adat oleh UU Desa atas penguatan MHA? Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pengakuan MHA diperoleh melalui adanya Desa Adat yang diakui sebagai Desa. Sedangkan implikasinya positif dalam memberikan legalitas bagi MHA namun memiliki kelemahan yakni adanya pembatasan dan penyeragaman atas hak MHA.
PERLINDUNGAN NOTARIS DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN PADA PERADILAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Allamuddin Al Faruq; Riri Lastiar Situmorang
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.93 KB)

Abstract

AbstractNotary is a trust-based profession, which in execution is impartial as the notary is trusted to make evidence  with authentic force. Protection for notaries are needed for the form of its occupation is to keep secret every deed and information given to him/her as a notary. This research elaborates on the reason of the need of notary protection in the making of minutes of deed and the summoning for court proceedings, the difference of regulations between Law number 2 of 2014 and Law number 30 of 2004, and the protection of notaries in the making of minutes of deed photocopy and summoning in court proceedings post legislation of Law number 2 of 2014. IntisariNotaris adalah profesi yang memiliki dasarkepercayaan, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh memihak  karena notaris dipercaya untuk membuat bukti dengan kekuatan otentik. Perlindungan bagi notaris yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya adalah untuk menjaga rahasia setiap perbuatan dan informasi yang diberikan kepadanya sebagai seorang notaris. Penelitian ini menguraikan tentang alasan perlunya perlindungan notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan memanggil notaris dalam proses pengadilan, perbedaan peraturan antara Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan Undang undang nomor 30 tahun 2004.
PENERAPAN PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS DALAM PERKARA PIDANA STUDI PUTUSAN MA NO. 2239 K/PID.SUS/2012 Muhammad Sabil Ryandika; Jatmiko Wirawan
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.808 KB)

Abstract

AbstractThe aim of this research is to know a judge as judex juris in Asian Agri Group Case because the cassation  brief by public prosecutor is blame the eror legal formil by final judgement in judex facti. This is a juridische normatif research. This research analyzed was done by the qualitative research because the data analysis was done in verbal descriptive form and not using any certain symbol/ measure and the conclusions can not be generalize.The research result showed that the judge not consist as the judex juris because the judge not implementation Pasal 197 ayat (2) KUHAPIntisari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim agung sebagai judex juris dalam mengadili  Perkara Asian Agri Group karena berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat kesalahan penerapan hukum formil pada putusan di tingkat judex facti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Analisis penelitian ini berupa penelitian kualitatif karena analisis data dilakukan dalam bentuk deskriptif secara verbal dan kesimpulannya tidak dapat untuk generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan perannya sebagai judex juris secara konsisten, karena tidak mengimplementasikan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.
MANIFESTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Sartika Intaning Pradhani; Sukiratnasari S
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.707 KB)

Abstract

AbstractAfter the amendment of the 1945 Constitution, a phenomenon of distinct and special autonomy surfaced,  based on Article 18B the 1945 Constitution. This study will determine how the values of Pancasila are manifested to the norm of law that regulates special autonomy, such as Law Number 21 of 2001 regarding Special Autonomy for Papua Province. From this research, it is concluded that values of Pancasila has not be manifested perfectly in Law Number 21 of 2001 because the political situation in the formulation of this law was pragmatic, where the understanding of special autonomy was not based on deliberation among options of values in line with the nation’s ideology, but it was only a tool to solve immediate state problem. However, Law Number 21 of 2001 regarding Special Autonomy for Papua Province has reflected nationalism principle, a principle to maintain Unitary State Republic of Indonesia. IntisariPasca amandemen UUD 1945, muncul fenomena otonomi khusus yang didasarkan pada Pasal 18B UUD  1945. Penelitian ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dimanifestasikan dalam undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa nilai-Nilai Pancasila belum termanifestasikan secara sempurna ke dalam dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 karena undang-undang tersebut disusun dalam suasana politik hukum yang pragmatis, sehingga pemaknaan otonomi khusus bukan didasarkanpada musyawarah yang melibatkan pilihan-pilihan nilai yang selaras dengan ideologi bangsa, namun hanya merupakan suatu tambal sulam untuk menyelesaikan masalah kenegaraan yang mendesak. Namun bagaimanapun, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bagaimanapun telah mencerminkan asas kebangsaan, yaitu asas yang tetap menjaga prinsip NKRI.
ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INDONESIA TERKAIT OPSI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI INDONESIA DENGAN CHURCHILL MINING PLC DI ICSID Aldo Rico Geraldi
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.896 KB)

Abstract

AbstractChurchill Mining plc is a British company that is now suing Indonesian government to the International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). This lawsuit is lodged because of a mining license revocation by Kutai Timur regional government to Ridlatama Group, affecting approximately 35 thousand hectares. This study elaborates on the success chance of Indonesian government to be careful and not lose in the dispute. Result of this study shows that the dispute settlement in ICSID have its upsides, such as the secrecy of the proceedings, and Indonesian government needs to prepare some aspects to avoid losing, such as strong evidences. IntisariChurchill Mining plc merupakan perusahaan milik Inggris yang saat ini sedang menggugat Pemerintah  Indonesia ke lembaga Arbitrase Internasional ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute). Gugatan tersebut diajukan karena adanya pencabutan izin pertambangan Ridlatama Group oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada area sekitar 35 ribu hektare. Penelitian ini membahas tentang peluang keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dan tidak mengalami kekalahan dalam proses penyelesaian sengketa dengan pihak Churchill Mining Plc di ICSID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining melalui ICSID memiliki beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan proses beracara, dan Pemerintah Indonesia perlu menyiapkanbeberapa hal agar dapat memenangkan sengketa yang sedang dihadapinya seperti bukti-bukti hukum yang kuat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)