cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Harmoni
Published by Kementerian Agama Republik Indonesia
ISSN : 1412663X     EISSN : 25028472     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Ruang lingkup jurnal ini meliputi: 1. Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan 2. Pelayanan Keagamaan 3. Hubungan Antarumat Beragama 4. Toleransi Umat Beragama
Arjuna Subject : -
Articles 392 Documents
 36   37   38   39   40 
BEYOND DIALOGUE: INSTITUTIONAL GOVERNANCE OF RELIGIOUS DIVERSITY AND THE ROLE OF FKUB IN MANAGING INTERFAITH HARMONY IN BANDUNG Dadan F Ramdhan; Muhamad Rizza; Asri Sulastri; Niela Agustin Hermawatie; Muhammad Hafidzin Maulana Rahman; Hilma Fatimatul Zahro
Harmoni Vol. 25 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services, the Research and Development and Education and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MORA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32488/harmoni.v25i1.1076

Abstract

Religious diversity in pluralistic urban societies presents significant governance challenges, requiring institutional mechanisms to sustain interfaith harmony and prevent social conflict. Although previous studies have examined interfaith dialogue and religious moderation, limited attention has been paid to how collaborative institutional governance manages religious diversity at the local level and to the empirical mechanisms by which local intermediary bodies translate normative tolerance into operational conflict prevention. This study aims to analyze the role of the Religious Harmony Forum (FKUB) within the institutional governance framework for maintaining interfaith harmony in Bandung, Indonesia. Employing a qualitative case study design, data were collected through semi-structured interviews with the Chairman of FKUB Bandung, the Acting Head of the Bandung City National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), and the Head of the National Vigilance and Conflict Management Division, complemented by documentary analysis of official reports and conflict monitoring records. The data were analyzed using thematic analysis involving data reduction, coding, categorization, and interpretation. The findings reveal that religious harmony in Bandung is sustained through collaborative governance involving FKUB, Kesbangpol, religious organizations, community leaders, and local government agencies. FKUB functions not only as an interfaith dialogue forum but also as an institutional mediator facilitating communication, coordination, and conflict prevention. Most social tensions originate from socio-economic, socio-cultural, organizational, and political dynamics rather than theological differences. Building on these findings, the study conceptualizes religious harmony as an outcome of institutionalized social cohesion produced through collaborative governance, rather than as a passive absence of conflict. The study concludes that integrating institutional mediation, religious moderation, and cross-sector collaboration is essential for strengthening social resilience and sustaining long-term interfaith harmony in plural urban societies. Because the analysis draws on a single city and on institutional informants, the findings are presented as a transferable governance model rather than as a generalizable claim. Abstrak Keragaman agama dalam masyarakat perkotaan pluralistik menghadirkan tantangan tata kelola yang signifikan, membutuhkan mekanisme kelembagaan yang mempertahankan harmoni antaragama sekaligus mencegah konflik sosial. Meskipun penelitian sebelumnya telah meneliti dialog antaragama dan moderasi agama, perhatian terbatas telah diberikan pada bagaimana tata kelola kelembagaan kolaboratif mengelola keragaman agama di tingkat lokal, dan pada mekanisme empiris di mana badan perantara lokal mengubah toleransi normatif menjadi pencegahan konflik operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dalam kerangka tata kelola kelembagaan untuk menjaga kerukunan antaragama di Bandung, Indonesia. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ketua FKUB Bandung, Plt. Kepala Badan Persatuan Nasional dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, dan Kepala Divisi Kewaspadaan dan Penanggulangan Konflik Nasional, dilengkapi dengan analisis dokumenter laporan resmi dan catatan pemantauan konflik. Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang melibatkan reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa kerukunan beragama di Bandung dipertahankan melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan FKUB, Kesbangpol, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta instansi pemerintah daerah. FKUB berfungsi tidak hanya sebagai forum dialog antaragama tetapi juga sebagai mediator kelembagaan yang memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan pencegahan konflik. Sebagian besar ketegangan sosial berasal dari dinamika sosial-ekonomi, sosial-budaya, organisasi, dan politik daripada perbedaan teologis. Berdasarkan temuan ini, studi ini mengkonseptualisasikan kerukunan beragama sebagai hasil dari kohesi sosial yang dilembagakan yang dihasilkan melalui tata kelola kolaboratif, bukan sebagai ketiadaan konflik secara pasif. Studi ini menyimpulkan bahwa mengintegrasikan mediasi kelembagaan, moderasi agama, dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial serta mempertahankan harmoni antaragama jangka panjang dalam masyarakat perkotaan yang plural. Karena analisis ini mengacu pada satu kota dan satu informan institusional, temuan ini disajikan sebagai model tata kelola yang dapat ditransfer, bukan sebagai klaim yang dapat digeneralisasi.
THE MAKING OF RELIGIOUS MINORITIES IN POST-REFORM INDONESIA: THE FOUR KEYWORDS OF MULTI-ACTOR AUTHORITY DISCOURSE Rahmat Saehu; Ubaidillah; Muhammad Nur Prabowo Setyabudi; Hidayatullah Rabbani; Ahalla Tsauro
Harmoni Vol. 25 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services, the Research and Development and Education and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MORA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32488/harmoni.v25i1.1116

Abstract

Post-Reform Indonesia has witnessed intensified religious contestation in which language plays a central role in defining religious legitimacy, authority, and social belonging. This article examines how four influential labels, namely liberal, deviant (sesat), infidel (kafir), and radical, operate as discursive instruments in the construction of religious minorities. Employing a qualitative approach and Critical Discourse Analysis (CDA), the study analyzes religious fatwas, statements of Islamic organizations, mass media reports, social media content, digital archives, and academic literature produced and circulated between 1998 and 2024. The analysis involved identifying, categorizing, and interpreting discursive patterns related to the production, circulation, legitimization, and contestation of these four keywords across religious, political, and media arenas. The findings demonstrate that these labels function as mechanisms of authority through which state institutions, religious organizations, media actors, and digital publics define orthodoxy, delegitimize opponents, mobilize public sentiment, and reinforce boundaries between majority and minority groups. The study further reveals that digital mediation and electoral competition have expanded the influence of these terms beyond theological debates into broader political and civic domains. At the same time, counter-discourses promoted by the state and major Islamic organizations, including Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, have sought to redefine these labels through narratives of dialogue, citizenship, and religious moderation. This article contributes to the study of religion and power by demonstrating how minority formation is shaped through multi-actor authority discourse. It concludes that linguistic contestation constitutes a crucial arena in the production of religious minorities and the ongoing negotiation of socio-religious harmony in contemporary Indonesia.   Abstrak Indonesia pasca-Reformasi ditandai oleh meningkatnya kontestasi keagamaan yang menjadikan bahasa sebagai instrumen penting dalam menentukan legitimasi, otoritas, dan identitas keberagamaan. Artikel ini menganalisis bagaimana empat label yang berpengaruh dalam wacana keagamaan, yaitu liberal, sesat, kafir, dan radikal, berfungsi sebagai perangkat diskursif dalam pembentukan kelompok minoritas keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) terhadap fatwa keagamaan, pernyataan organisasi Islam, pemberitaan media massa, konten media sosial, arsip digital, serta literatur akademik yang diproduksi dan beredar sepanjang periode 1998–2024. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi pola-pola wacana yang berkaitan dengan produksi, sirkulasi, legitimasi, dan kontestasi keempat kata kunci tersebut dalam arena keagamaan, politik, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label liberal, sesat, kafir, dan radikal berfungsi sebagai mekanisme otoritas yang digunakan oleh institusi negara, organisasi keagamaan, media, dan publik digital untuk mendefinisikan ortodoksi, mendelegitimasi pihak lain, memobilisasi sentimen publik, serta mempertegas batas antara kelompok mayoritas dan minoritas. Penelitian ini juga menemukan bahwa mediatiasi digital dan kontestasi elektoral memperluas pengaruh label-label tersebut melampaui perdebatan teologis ke ranah politik dan kewargaan. Pada saat yang sama, muncul berbagai narasi tandingan yang dikembangkan oleh negara dan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melalui wacana dialog, kewargaan, dan moderasi beragama. Artikel ini berkontribusi pada kajian agama dan kekuasaan dengan menunjukkan bahwa pembentukan minoritas keagamaan berlangsung melalui wacana otoritas yang diproduksi oleh berbagai aktor. Studi ini menyimpulkan bahwa kontestasi bahasa merupakan arena penting dalam pembentukan minoritas serta negosiasi harmoni sosial-keagamaan di Indonesia kontemporer.

Page 40 of 40 | Total Record : 392

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 1 (2026): January-June Vol. 24 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 24 No. 2 (2025): July-December Vol. 23 No. 2 (2024): July - December 2024 Vol. 23 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 22 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol. 20 No. 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol. 20 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol. 19 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol. 19 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol. 18 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol. 18 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol. 17 No. 2 (2018): Juli-Desember 2018 Vol. 17 No. 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol. 16 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol. 16 No. 1 (2017): Januari-Juni 2017 Vol. 15 No. 3 (2016): September-Desember 2016 Vol. 15 No. 2 (2016): Mei-Agustus 2016 Vol. 15 No. 1 (2016): Januari-April 2016 Vol. 14 No. 3 (2015): September-Desember 2015 Vol. 14 No. 2 (2015): Mei-Agustus 2015 Vol. 14 No. 1 (2015): Januari-April 2015 Vol. 13 No. 3 (2014): September-Desember 2014 Vol. 13 No. 2 (2014): Mei-Agustus 2014 Vol. 13 No. 1 (2014): Januari-April 2014 Vol. 12 No. 3 (2013): September-Desember 2013 Vol. 12 No. 2 (2013): Mei-Agustus 2013 Vol. 12 No. 1 (2013): Januari-April 2013 Vol. 11 No. 4 (2012): Oktober-Desember 2012 Vol. 11 No. 2 (2012): April-Juni 2012 Vol. 11 No. 1 (2012): Januari-Maret 2012 More Issue