cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Al-Maslahah
ISSN : 19070233     EISSN : 25028367     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Al-Maslahah (ISSN: 1907-0233, E.ISSN: 2502-8367) is a scientific journal in the fields of syari’ah that published by Syari’ah and Islamic Economic Faculty. Pontianak State Institute of Islamic Studies. This journal contains the masterpiece of professional writers and researchers. The vission of the journal is to be qualified Syari'ah journal either locally or internationally level. Meanwhile, the mission of Al-Maslahah is disseminating professional ideas of Syari'ah study to lectures, researcher, and those who have concern of this field. This journal warmly welcomes contribution from scholars and experts of related disciplines. Al-Maslahah is published biannually i.e. April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2014)" : 7 Documents clear
WACANA HUKUM INDONESIA SEBUAH PERSPEKTIF KEBAHASAAN Sultan Sultan
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.698 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.687

Abstract

Tulisan ini betujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam wacana hukum Indonesia (WHI) pada surat perjanjia. Dalam wacana hukum, penulis menemukan beberapa kesalahan berbahasa dalam bentuk kesalahan penggunaan tanda baca, struktur morfologi pada peroses pemajmukan, sintaksis dalam bentuk struktur kalimat yang pannjang, dan kesalahan dalam pembuatan kalimat yang efektif.
UPAYA ISLAMISASI ILMU EKONOMI SEBAGAI SOLUSI MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN Ahmad Nurcholis
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.239 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.683

Abstract

Keterjebakan Indonesia di dalam hutang luar-negeri tidak terlepas dari hegemonisme dan berkembangnya kapitalisme serta imperialisme baru. Kita melihat bukti yang makin nyata dari hari ke hari terjadinya disempowerment terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kita menyaksikan pula bahwa yang terjadi saat ini pembangunan pihak asing di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia. Disempowerment ini berkelanjutan dengan makin dibiarkannya pengangguran dan kemiskinan rakyat makin meluas. Kebijaksanaan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan perluasan lapangan kerja bukanlah hanya suatu kelengahan (mindset dari kelompok market fundamentalists), tetapi patut diwaspadai sebagai suatu kepentingan untuk mendominasi dan melanggengkan ketergantungan nasional. Maka perlu upaya islamisasi ilmu ekonomi yang mengarah pada keselarasan antara dimensi etis ekonomi dan dimensi praktisnya (bisnis) dalam pengertian yang integratif, tidak parsial dengan tujuan membangun masyarakat yang berkeadilan. Hal ini tentunya berbeda dengan aksioma kapitalis bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) itu mempunyai tujuan ekonomis yaitu keuntungan meteriil sehingga keuntungan menjadi ideologinya dalam berbisnis meskipun harus mengorbankan nilai-nilai moral ethics.
TINJAUAN AL-QUR’AN TERHADAP NIKAH BEDA AGAMA MEMAHAMI Q.S. AL-BAQARAH AYAT 221 Syaiful Ilmi
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.516 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.688

Abstract

Nikah beda agama dapat ditetapkan dengan pendekatan maqashid al-syar’i. di mana salah satu poin dalam maqashid al-Syar’i adalah hifdz al-nasab. Dengan kembali menimbang, bahwa maqashid al-Syariah sebagai tujuan yang dikehendaki oleh syari’at, sebagaimana pernyataan Al-Syathiby dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah bahwa salah satu tujuan tersebut bersifat kebutuhan (hajjiyyah), yaitu segala yang diperlukan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan, guna menghilangkan kepicikan. Dengan melihat melihat fakta dan realitas yang berkembang pada era sekarang serta atas dasar kemaslahatan, hukum larangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim merupakan satu hal yang dapat dipertimbangkan kembali.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN KARYAWAN DALAM ISLAM Ain Rahmi
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.898 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.684

Abstract

Generasi masa kini harus memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang optimal. Keberlanjutan dapat dilihat dari beberapa dimensi yang merupakan dimensi yang saling berkaitan dengan keberlanjutan itu sendiri, antara lain; manusia, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Bisnis tidak terlepas dari etika dikarenakan pertama, bisnis tidak bebas nilai. Kedua, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Ketiga, aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara professional. Perkembangan bisnis atau perusahaan, baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu sebab perkembangan politik, ekonomi sosial maupun teknologi serta aspek lingkungan di sekitarnya, jika selama ia berinteraksi dan menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka bisnis atau perusahaan itu harus menyadari akan tanggung jawab terhadap lingkungannya, khususnya tanggung jawab sosial dengan segala aspeknya. Dalam Islam sendiri sangat menjunjung tinggi akan tanggung jawab sosial baik itu untuk perusahaan dan para karyawan. Dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa setiap kita (manusia) akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat atas apa yang telah diperbuat selama di dunia ini, begitu juga dalam sebuah hadits yang mengatakan bahwa setiap orang yang diberikan beban tanggung jawab haruslah sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada perusahaan yang telah memberikan kepercayaan bagi para karyawannya dalam menjalankan bisnis.
Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan Pada Entitas Bisnis Islami Verdianti Verdianti
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.345 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.689

Abstract

Kemunculan entitas bisnis Islami seperti bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi entitas bisnis konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi entitasbisnis Islami dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya,harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.
Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit Ismail Ruslan
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.17 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.685

Abstract

Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan pada tahapan tertentu akan membuka ruang pengembangan bisnis agribisnis dan investasi pihak ketiga di suatu wilayah. Masuknya investor pada wilayah bisnis perkebunan (baca: sawit) akan menjadi stimulus berdirinya pabrik-pabrik pengolahan kalapa sawit dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun “pendatang”. Berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian masyarakat lokal (baca: Kabupaten Landak atau provinsi Kalimantan Barat). Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, diperoleh dari pajak perusahaan dan pabrik. Perubahan ekonomi juga dirasakan dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi dan maraknya bisnis lainnya, seperti perumahan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga berdampak terhadap perubahan sosial masyarakat.Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal menjadi lebih baik, angka putus sekolah berkurang dan asupan gizi bagi anak-anak dapat dipenuhi.
TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN SEWA MENYEWA RUMAH YANG DIBUAT SECARA LISAN DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KECAMATAN PONTIANAK BARAT Sukardi Sukardi
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.467 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v9i2.686

Abstract

Seiring berjalannya waktu, perjanjian sewa menyewa yang dibuat tentunya mencapai batas waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Untuk jangka waktu sewa pada perjanjian lisan diketahui pada bukti pembayaran berupa kuitansi yang didalamnya tercantum masa sewa. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam ketentuan Buku Ketiga, Bab Ketujuh, Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUHPerdata. Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian bernama. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya perjanjian ini sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Peraturan tentang sewa menyewa ini berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa tidak ada penyerahan dalam arti pengalihan hak milik, yang terjadi adalah penyerahan kekuasaan atas suatu barang untuk dinikmati penyewa. Oleh karena itu, tidak dituntut atau tidak dipersyaratkan bahwa yang menyerahkan barang harus pemilik barang, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual beli atau tukar menukar. Jadi, meskipun seseorang hanya mempunyai “hak menikmati hasil” atas suatu barang dan “bukan pemilik”, yang bersangkutan sudah dapat secara sah menyewakan barang terkecuali hak menikmati hasil yang ditimbulkan dari sewa menyewa itu sendiri tanpa adanya ijin dari yang menyewakan atau perjanjian untuk sewa yang ditentukan oleh Undang-undang, seperti diperbolehkannya penyewa rumah untuk menyewakan ulang sebagian rumah yang disewanya. Perjanjian sewa menyewa yakni merupakan perjanjian yang sederhana, dapat dibuat sendiri (akta bawah tangan) atau dibuat dihadapan notaris (akta notariil). Berdasarkan penelitian atas perjanjian sewa menyewa rumah dilapangan, terdapat klausula bahwa setelah jangka waktu sewa berakhir sedangkan penyewa tidak memperpanjang waktu sewa, maka penyewa wajib segera mengosongkan rumah tersebut dalam keadaan baik dan menyerahkan kunci rumah kepada pihak yang menyewakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7