cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sospol : Jurnal Sosial Politik
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 20888090     EISSN : 25976648     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 282 Documents
 14   15   16   17   18 
Backmetter
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia Demeiati Nur Kusumaningrum
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4752

Abstract

AbstrakMenyusui adalah naluri manusia yang berkaitan dengan kehamilan, namun demikian pemerintah Indonesia perlu melindungi ibu dan bayi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Kebijakan ini memandatkan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga layanan kesehatan, tenaga medis, dan produsen susu formula agar mendukung pemenuhan periode laktasi (menyusui). Dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia, penelitian ini hendak menganalisis apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menerbitkan PP yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan PP No.33/2012 dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai target MDGs terkait jaminan kesehatan ibu dan anak. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan ini berasal dari kasus ibu bekerja yang pada umumnya terbatas waktu menyusui, beban pikiran, dan kurangnya fasilitas pojok laktasi di tempat kerja. Tayangan iklan susu formula melalui berbagai ruang publik turut meyakinkan para ibu terhadap manfaat susu formula sehingga menggantikan peran ASI. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang menyusui dari ibu dan keluarga juga menjadi tantangan kesuksesan pemenuhan periode menyusui.Kata Kunci: menyusui, MDGs, kebijakan AbstractBreastfeed is a matter of human nature and maternity, but Indonesian government needs to legitimate and protect the right of mother and baby by establish Government Policy No. 33/2012. It mandated the role of local government, health service institututions, medical expertist, and instan milk producers to support the breastfeed period. This research questioned why the Indonesian Government establish the health policy in dealing with breastfeeding obligation that it sounds crucial problem regarding the human security perspective. This research used qualitative method. Data and information obtained from observation, literature review, and deep interview. This policy is the one of Indonesian committment to achieve MDGs target to ensure mother and baby’s health. The obstacles of breastfeed experienced by working mother related to the problem of leisure time, stressful, and facilities in work place. The massive instan milk advertisement through mass media and public sphere are able to influence the society mindsets about the safety and goodness of instan milk for their baby. The lack of access on breastfeed education and knowledge of the mother and family become the rest.Keywords: breastfeeds, MDGs, policy
Geopolitik Bantuan Luar Negeri Dari Perang Dingin sampai Globalisasi Dion Maulana Prasetya
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4753

Abstract

AbstrakGeopolitik bantuan luar negeri menyiratkan adanya hubungan tak terpisahkan antara geopolitik dan bantuan luar negeri. Dengan kata lain, preferensi pemberian bantuan luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik. Artikel ini berusaha memaparkan kaitan antara geopolitik dan bantuan luar negeri. Lebih khusus tulisan ini membahas preferensi bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) yang sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Tulisan ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas hubungan antara Marshall Plan dengan geopolitik. Bagian kedua dari tulisan ini membahas tentang konflik internal Yunani yang menjadi faktor penentu lahirnya Marshall Plan. Sedangkan bagian ketiga membahas mengenai upaya AS dalam memerangi terorisme melalui bantuan luar negeri. Dari hasil studi terlihat bahwa terjadi perubahan preferensi pemberian bantuan luar negeri berdasarkan faktor-faktor geopolitik.Kata kunci: bantuan luar negeri, geopolitik, Marshall Plan, terorisme AbstractGeopolitics of foreign aids shows a relation of geopolitic can not be separated with foreign aids. In other words, foreign aids preference will be influenced by geopolitics factors. This article tries to explain the correlation between geopolitics and foreign aids. To be more specific, this article talks about the United States foreign aids preference that is influenced by geopolitics factors. This article is divided into three parts. The first part discusses the correlation between Marshall Plan and geopolitics. The second part examines the Greek civil war that became the decisive factor of the Marshall Plan. Whereas the third part discusses about the US efforts on war against terrorism through foreign aids. The study shows that there is a change on the foreign aids preference that is influenced by geopolitics factors.Keywords: foreign aids, geopolitics, Marshall Plan, terrorism
Pelaksanaan Program Broadband Learning Center (BLC) Oleh Dinas Kominfo Pemkot Surabaya Untuk Mewujudkan Surabaya Cyber City Eka Maria Ulfa
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4754

Abstract

AbstrakDinas Kominfo Pemkot Surabaya merupakan instansi pemerintah di bidang IT yang mencoba memfasilitasi segala kebutuhan IT warganya agar dapat melek IT sekaligus diharapkan mampu memproduksi konten informasi, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan kota Surabaya. Sampai saat ini, Dinas Kominfo Pemkot Surabaya telah menyediakan fasilitas internet gratis di 42 titik taman kota di Surabaya yang bisa diakses warga selama 24 jam. Tujuannya agar masyarakat kota Surabaya lebih mudah untuk memperoleh beragam informasi secara online. Akan tetapi, dari fasilitas akses internet tersebut masih belum dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Sehingga masih terjadi kesenjangan digital (digital divide) di kota Surabaya. Oleh karena itu, dibentuklah program pelatihan internet yaitu Broadband Learning tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi warga Surabaya agar melek IT secara keseluruhan. Pada akhirnya, penerapan konsep Surabaya Cyber City dapat meningkatkan kualitas kinerja Pemkot Surabaya yang berbasis e-Goverment. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatifuntuk menggambarkan fenomena yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan program BLCperiode tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik penjodohan pola, yakni membandingkan pola berdasarkan data empiris dengan pola yang diprediksikan. Teknik pengambilan data menggunakan Focus Group Discussion (FGD), wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.Kata Kunci: cyber city, e-government,, ICT Learning Center, literasi internet AbstractCommunication and Informatics (Kominfo) Department of Surabaya City Government is a government agency in the field of IT trying to facilitate all the needs of its citizens in order to be literate for IT and all at once is expected to produce content for information, so that it can contribute in the development of the city of Surabaya. They has been providing a free internet facilities at 42 points the City Park in Surabaya citizens which can be accessed for 24 hours. Therefore, the internet training program, namely Broadband Learning Center (BLC) were built. That is a form of learning internet literacy program of diverse material about ICT for the citizens of Surabaya become IT literacy. The application of the concept of Surabaya Cyber City can improve the quality of Surabaya city government performance for e-Government based.In this study, the method of analysis used is descriptive qualitative research methods, to describe a phenomenon that occurred with regard to the implementation of the program BLC in period of 2014-2015. This research method using case studies by comparing the pattern based empirical data with the predicted pattern. Technique of data retrieval using Focus Group Discussion, interviews, direct observation and documentation.Keyword: cybercity, e-government, internet literacy, ICT Learning Center.
Mebel Ukir Jepara dalam Menghadapi Kompetisi Perdagangan Global: Analisis Upgrading dalam Global Value Chain Febrilya Widiartanti
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4755

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri mebel ukir kayu lokal yang disebut dengan Mebel Ukir Jepara (MUJ) dalam menghadapi kompetisi perdagangan global. Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan upgrading dan untuk meningkatkan nilai tambah MUJ dengan menggunakan analisis upgrading dalam Global Value Chain. Data diperoleh dari wawancara dan sebagian besar dari tinjauan pustaka di beberapa jurnal, koran dan artikel-artikel online, serta referensi data dari internet. Penelitian penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan. Pertama, bentuk upgrading MUJ dibagi menjadi dua yakni, upgrading statis dan dinamis. Kedua, untuk menghadapi kompetisi perdagangan global serta untuk
Kebijakan Pertumbuhan Industri dan Munculnya Masyarakat yang Anomi Muhammad Hayat
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4757

Abstract

AbstrakKebijakan pembangunan Indonesia yang menekankan pada pertumbuhan telah tersirat pada pengembangan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ini adalah efek dari ruang penyangkalan merebut modal di arena Darwin disebut sebagai "survival of the fittest." Ini adalah arena di mana persaingan sangat ketat dan kompetitif sehingga orang-orang yang kekurangan kemampuan akan dihilangkan. Dalam konteks masyarakat kota, orang-orang yang tidak memiliki apapun kemampuan kompetitif akhirnya akan menjadi kelompok marjinal. Selanjutnya, dalam piramida masyarakat kota, kelompok-kelompok marginal akan membangun komunitas baru yang pasti akan menghasilkan nilai-nilai baru dengan cara dan selera mereka sendiri. Sosiologis, dapat dipahami sebagai munculnya masyarakat dengan nilai-nilai "liyan".Industri dengan pertumbuhan sebagai fokus utamanya telah menciptakan jenis masyarakat anomali (yang membuat kelompok lain atau dirinya sendiri / dirinya tidak ada atau "liyan"). Anomali masyarakat telah direkam dari produksi kesadaran kolektif dengan kepentingan ekonomis sebagai orientasi utama. Ini akan memunculkan satu-dimensi-masyarakat yang membuat modal mencari cara-cara hidup mereka dalam kehidupan. Bahkan kondisi ini telah menghilangkan ruang publik dalam komunikasi masyarakat.Kata kunci: anomali masyarakat, kebijakan, pertumbuhan industri AbstractThe policy of Indonesian development emphasizing on the growth has implied on the concentrated development in the city areas. It is the effect of the contesting space seizing capital is in the arena Darwin called as “survival of the fittest.” It is an arena where competition is very tight and higly competitive so the ones who are lack of capability will be naturally eliminated. In the context of the city society, the ones who don’t possess any competitive ability will finally become the marginal groups. Next, in the pyramid of city society, those marginal groups will build a new community who will surely produce the new values with their own ways and tastes. Sociologically, it is understood as the emergence of society with truly “liyan” values of the natural pyramid of the city society before the urbanisation waves happen. Industrial growth emphasizing on the economic growth has implied on how an individual or a group interact with others. Then the main building of the interactions will finally come to economical interests and the non-existence of the human values. At the end the common spaces which are built together will always be in the economical perspective.Key words: anomalous society, industrial growth, policy
Local Governance dalam Merespons Isu dan Ancaman ISIS: Kasus di Kota Malang Najamuddin Khairur Rijal
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4758

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji mengenai bagaimana sinergitas multi aktor di Kota Malang dalam merespons isu dan ancaman ISIS di level lokal. Sebagaimana dipahami bahwa ISIS merupakan ancaman global di mana ideologinya telah menyebar, bahkan hingga di Kota Malang. Untuk itu, keterlibatan dan sinergitas multiaktor dalam kerangka local governance menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data difokuskan pada temuan di lapangan yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara. Penelitian menemukan bahwa aktor publik dan aktor non-publik di level Kota Malang cukup sinergis dalam merespons isu dan ancaman ISIS. Namun, adanya perbedaan pandangan dan persepsi ancaman antara aktor publik (terutama Pemkot) dengan stakeholders perguruan tinggi menjadi tantangan tersendiri.Kata Kunci: ISIS, Local Governance, Sinergitas Multi Aktor AbstractThis paper study about how multi actors in Malang City synergy to response ISIS’s threat and issues. As we known, ISIS as a global threat and its ideology has spreading even to the Malang City. So, the multi actors involvement and synergy with framework of local governance is important thing. This research used qualitative methods with aimed descriptive. Data focused on the field research with direct technique by means of interview to many informants. The found of this research is that public actors and non-public actors in the level of Malang City has synergy to response ISIS’s threat and issues. However, the challenge is that dissimilarity opinion and threat perceptions between public actors (especially local government) and university stakeholders.Keywords: ISIS, Local Governance, Multi Actors Synergy
Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Oman Sukmana
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4759

Abstract

AbstrakNegara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Goodin (1999; dalam Simarmata, 2008: 19) negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to education and the expansion of modern mass educations systemsKata kunci : negara kesejahteraan, kegagalan pasar, kegagalan negara AbstractWelfare state is considered as the most appropriate response on the form of state involvement in advancing the welfare of the people. This belief was reinforced by the emergence of empirical facts about the failure of the market (market failure) and the failure of the state (state failure) in improving people's welfare. According to Goodin (1999; in Simarmata, 2008: 19) the welfare state is often associated with the distribution of existing resources to the public, either in cash or in the form of certain (cash benefits or benefits in kind). The concept of well-being are closely linked to socio-economic policy of working to realize the people's welfare in general. Some of the most urgent areas for attention in welfare policy is a matter of education, health and employment. In general, a country can be classified as a welfare state if it has four main pillars, namely: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relations systems; and (4) the rights to education and the expansion of modern mass Educations systems.Keywords : market failure, state failure, welfare state
Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional Prima Ayu Rizki Mahanani
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4760

Abstract

AbstrakJilbab cadar merupakan benda yang menjadi penanda perempuan dari manhaj Salafi. Kajian dan analisis kritis ini menggali lebih dalam terhadap si pemakai jilbab yaitu perempuan Salafi yang memaknai jilbab cadar sebagai alternatif ataukah oposisional. Perempuan Salafi adalah subkultur yang mengonstruksi identitasnya melalui atribut yang menunjukkan ekspresi kulturalnya yaitu: muka ditutup dengan cadar, kerudung lebar yang menjuntai sebatas selutut, gamis yang tidak ketat, tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak bermotif, warna kain cenderung gelap, tidak memakai harum-haruman, tidak mengenakan hiasan-hiasan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau fasik Berdasarkan jawaban ketujuh informan, ditemukan makna oposisional yaitu adanya hasrat atau keinginan untuk menggantikan jilbab atau mengubah jilbab populer yang ditandai dengan misi berdakwah melalui lisan dan maupun tulisan secara bertahap. Makna oposisionalnya adalah tuntutan lingkungan yang banyak fitnah dan kerusakan seperti sekarang ini dirasa tidak lagi kondusif untuk menundukkan pandangan selain dengan jilbab cadar yang dianggap lebih utama.Kata Kunci: alternatif, jilbab, makna, oposisional, salafi AbstractHijab veil is a material which is a marker of the methodology Salafi women. Research and analysis is critical to dig deep against the wearer's head scarf that women who interpret the Salafi hijab veil as an alternative or oppositional. Women Salafi is a subculture that constructs its identity through attribute expression cultural namely: face covered with a veil, the veil width dangling limited to knee, the robe is not strict, not thin, opaque, not patterned, fabric colors tend to be dark, not wearing fragrance -haruman, no decorations, do not resemble men's clothing, women's clothing and did not resemble the infidels or wicked. Based on the answers to seven informants, oppositional meanings found that their intention or desire to replace the popular hijab headscarf or change marked by the mission and preaching through oral and written gradually. Oposisionalnya meaning is that many environmental claims defamation and damage, as now it is no longer conducive to lower his gaze beyond the veil that veils were considered more important.Keywords: alternative, hijab, meaning, oppositional, salafi
The Relevance of Bandung Spirit in the Contemporary Global Trade Order Rio Nurhasdy; Rizki Rahmadini Nurika; Septian Nur Yekti
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4762

Abstract

AbstrakKonferensi Bandung sudahdiadakan 60 tahun yang lalu. Kolonisasi telah resmi menghilang, Perang Dingin telah berakhir, dan Gerakan Non-Blok telah hampir kehilangan raison d'etre. Namun, sistem serupa dominasi kekuatan dalam tatanan dunia masih bertahan, perang terus mengancam kemanusiaan, dan kelaparan massal, penyakit, dan kemiskinan masih menjadi ciri sebagian besar negara di dunia. Ketidakadilan telah muncul dalam bentuk yang lebih canggih dengan dimensi yang lebih besar seperti sosial, hukum, dan ekonomi. Sebuah sistem dominasi dalam tatanan dunia dan ketidakadilan saat ini dapat ditemukan dalam konteks perdagangan global. Rezim dipelopori oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai tatanan baru telah meliberalisasi belahan dunia dengan menawarkan beberapa fungsi dan tujuan bermanfaat bagi negara, baik Utara dan Selatan. Bahkan, perintah ini tidak selalu membawa manfaat bagi mereka, terutama untuk negara-negara kurang berkembang yang sebagian besar berasal dari Selatan. Mereka dieksploitasi dan hanya mendapatkan sedikit manfaat dari liberalisasi perdagangan sementara negara-negara maju menuai banyak manfaat. Sebagai respon terhadap dunia kontemporer, makalah ini mencoba untuk menganalisis rasa perlunya Bandung Spiritsebagai wujud kehadiran postkolonial asli dan masa depan untuk Selatan. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa sistem dominasi masih ada hingga sekarang, di mana kekuasaan hegemonik dalam sistem perdagangan ditempati oleh Utara. Makalah ini juga mempertanyakan bagaimana Bandung Spriti perlu ditafsirkan karena tidak semua norma dan nilai-nilai yang ada di dalam Bandung Spirit bisa memungkinkan Selatan untuk memecahkan masalah global, terutama untuk isu-isu perdaganganKata Kunci: bandung spirit, liberalisasi perdagangan, selatan, WTO AbstractIt has been 60 years after the Bandung Conference. Colonization has officially disappeared, the Cold War has ended, and the Non-Aligned Movement has almost lost its raison d’être. However, similar systems of domination by the powerful in the world order still persist, wars continue to threaten humanity, and mass hunger, diseases, and poverty still characterize many parts of the world. Injustice has appeared in more sophisticated forms and larger dimensions such social, law, and economy. A system of domination in the world order and injustice today can be found in the global trade context. The regime pioneered by the World Trade Organization (WTO) as a new order has liberalized parts of the world by offering some beneficial functions and objectives for countries, both North and South. In fact, this order doesn’t always bring benefits for them, especially for less developed countries which mostly come from South. They were exploited and only get little benefits from trade liberalization while developed countries reap many benefits. As a response to the contemporary world, this paper attempts to analyze the sense of the necessity of Bandung Spirit for a genuine postcolonial present and future for South. This paper questions why system of domination still exists today, where hegemonic power in trading system is occupied by North. This paper also questions how the Bandung Spirit needs to be interpreted today because not all normsand values lies within the Bandung Spirit could enable South to solve global problem, especially for trade issues.Keywords: bandung spirit, trade liberalization, south, WTO

Page 16 of 29 | Total Record : 282

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2024): Juli-Desember Vol. 10 No. 1 (2024): Januari-Juni Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember Vol. 9 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 8 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 8 No. 1 (2022): Januari-Juni Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol. 7 No. 1 (2021): Januari-Juni Vol. 6 No. 2 (2020): Juli-Desember Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni (In Press) Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni Vol. 6 No. 1 (2020): Januari-Juni Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember (In Press) Vol. 5 No. 2 (2019): Juli-Desember Vol. 5 No. 1 (2019): Januari-Juni Vol 5, No 1 (2019): Januari-Juni Vol. 4 No. 2 (2018): Juli-Desember Vol 4, No 2 (2018): Juli-Desember Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni Vol. 4 No. 1 (2018): Januari-Juni Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember Vol 3, No 1 (2017): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2017): Januari-Juni Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember More Issue