cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sospol : Jurnal Sosial Politik
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 20888090     EISSN : 25976648     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 282 Documents
 15   16   17   18   19 
Multi-stakeholder Initiative for Sustainable Development: An English School Perspective Verdinand Robertua Siahaan
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4763

Abstract

AbstrakKolaborasi perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah sangat penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Munculnya inisiatif multi-stakeholder dianggap sebagai solusi untuk membawa pelaku yang berbeda bekerja sama dalam melindungi lingkungan dan pengelolaan pembangunan. Namun, kritikus berpendapat bahwa MSIs mengalami kekurangan akuntabilitas, legitimasi dan efektivitas. Penelitian ini akan menggunakan English School Theory (EST) untuk mengatasi perdebatan dengan menggunakan studi kasus tahun 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) atau konferensi Johannesburg. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana memahami MSIs untuk pembangunan berkelanjutan menggunakan EST. Artikel ini menggunakan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi legitimasi, efektivitas dan akuntabilitas MSIs untuk pembangunan berkelanjutan.Kata kunci : korporasi multinasional, multi-stakeholder initiative AbstractCollaboration of multinational corporation, civil society organizations and governments is critical in implementing sustainable development. Emergence of multi-stakeholder initiatives is considered as a solution to bring different actors work together in protecting environment and managing development. However, the critics argue that MSIs are lack of accountability, legitimacy and effectiveness. This research will use English School Theory (EST) to address this debate with the case study of 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) or Johannesburg conference. The research question is on how to understand MSIs for sustainable development using EST. This article advances a conceptual framework for evaluating the legitimacy, effectiveness and accountability of MSIs for sustainable development.Keywords : multinational corporation, multi-stakeholder initiative
Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Jamaluddin Syakirin
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 4 No. 1 (2018): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v4i1.4833

Abstract

AbstrakRadikalisme adalah salah satu akar penyebab utama dari aksi terorisme. Radikalisasi pada kalangan masyarakat umum menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional. Masyarakat saat ini rentan menjadi sasaran perekrutan kelompok-kelompok radikal, pembentukan jaringan kelompok radikal transnasional, pengarahan tindak kekerasan dan terorisme bahkan melalui radikalisasi diri sendiri. Kurangnya kepedulian dan sistem pengawasan di dalam komunitas masyarakat dianggap juga menjadi katalisator radikalisme. Karena hal itulah, ketahanan komunitas terhadap ancaman terorisme dan radikalisme merupakan aspek penting dalam berhasilnya kontra-radikalisasi di dalam suatu negara.  Terlebih jika komunitas yang berada di dalam suatu negara merupakan komunitas yang pluralistik dan memiliki budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas dan mengemukakan pentingnya ketahanan dalam komunitas dalam usaha memerangi terorisme.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari kontra-terorisme, pemerintah harus mengadopsi prinsip, “adanya strategi lebih baik ada dibanding tidak ada sama sekali” jika terkait dengan kerjasama bersama komunitas. Selain itu pemerintah harus dapat berinvestasi secara tepat untuk membangun pengetahuan masyarakat terhadap terorisme. Selanjutnya pemerintah juga perlu untuk memfokuskan kembali pada tujuan akhir pemberantasan terorisme pada deradikalisasi dan hal ini harus dilakukan terpisah dari sifat aksi hulu yang dilakukan komunitas. Terakhir, komunitas harus dipayungi organisasi besar yang merupakan perpanjangan dari program pemerintah yang mengajak masyarakat untuk fokus pada upaya memperkuat ketahanan dan kapasitas semua lini masyarakat yang dianggap rapuh.Kata kunci: Amerika Serikat, Inggris, Kontra terorisme, Peran komunitas AbstractRadicalism is one of the main root causes of acts of terrorism. Radicalization among the society poses a serious threat to the stability of national security. Communities today are vulnerable to the recruitment of radical groups, the formation of radical networks of transnational radicals, the directing of acts of violence and terrorism even through self-radicalization. Lack of awareness within the community and absence of monitoring system from government are also considered to be a catalyst for radicalism. Because of this, community resilience to the threat of terrorism and radicalism is an important aspect of successful counter-radicalization within a country. Especially if the community within a country is a pluralistic community and has different cultures, languages and religions. This paper aims to analyze the role of the community and highlight the importance of community resilience in the fight against terrorism. The results show that as part of counter-terrorism, the government should adopt the principle, "the existence of suffice strategy is better than nothing at all" particularly when it is related to community resilience. In addition, the government should be able to invest properly to build public knowledge of terrorism. Furthermore, the government also needs to refocus on ultimate goals of eradicating terrorism and deradicalisation and this should be done separately from the nature of the upstream action of the community. Finally, the community must be protected by a larger organization that is an extension of a government program that calls on communities to focus on strengthening the resilience and capacity of all fragile communities.Keywords: Community Resilience, Counterterrorism, United Kingdom, United States
Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror Ambrosius Yustinus Kedang
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.4883

Abstract

AbstrakPeristiwa 9/11 menimbulkan reaksi tegas dari Amerika Serikat (AS). AS melalui Presiden Bush dalam pidatonya pada tanggal 20 September 2001 menyatakan perang melawan terorisme “War On Teror”. Pernyataan ini dengan cepat menginternasional dan menginternalisasi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. War On Teror mengkonstruksi dunia, memberikan identitas, norma, tingkah laku dan kepentingan yang baru bagi aktor-aktor dalam hubungan internasional dan bagi komunitas internasional. Wacana War on Terror kemudian mendorong masing-masing negara untuk membentuk berbagai aturan (norma)  dan lembaga untuk mendukung War on Terror. Aturan-aturan ini mengatur pola tingkah laku dalam negara tersebut dan mengatur dan membentuk pola tingkah laku negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain dalam komunitas internasional.  Dengan teori konstrukstivis, khususnya melalui analisis wacana, penulis menunjukkan proses bagaimana wacana War on Terror menjadi suatu norma internasional dan diinternalisasi oleh berbagai negara di luar Amerika sebagai norma domestiknya. Secara khusus penulis mengangkat Indonesia sebagai contoh proses internalisasi wacana War on Terror.Kata Kunci: Internalisasi, Internasionalisasi, Konstruktivis, Wacana War on Terror. AbstractThe events of 9/11 cause reactions firmly from America. America through President; Bush in his speech on September 20, 2001 declared war against terrorism "War On Terror". This statement has been  quickly internationalized and internalized the countries in the world including Indonesia. War On Terror the construction world, give identity, norms, behaviors and interests of new actors in international relations and for the international community. Discourse about War on Terror forces every country to make some rules and institutions to support War on Terror. These rules regulate the pattern of attitude of the country and also regulate and shape the pattern of attitude of the country in making relations with other countries in international communities. With Constructivism, In particular with discourse analysis the author shows the process of how the discourse of War on Terror becomes an international norm and internalized by many countries outside the United States as its domestic norms. In particular the author raised the Indonesia as an example of the process of internalization of the discourse of War on Terror.Keywords: Constructivism, Discourse War on Terror, Internalization, Internationalization.
Strategi Penguatan Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan Fauzik Lendriyono
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.4885

Abstract

AbstrakGejala sekularisasi organisasi pelayanan sosial semakin masif. Sekularisasi ini disebabkan karena masyarakat semakin rasional pada realitas sosial yang menuntut kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat yang rasional adalah masyarakat yang mampu mengorganisir dan melakukan peran serta tindakan atas dasar pertimbangan logis atas realitas. Hadirnya organisasi menjadi cirri masyarakat rasional. Organisasi adalah bentukan sosial yang berisi kesepakatan gagasan pemikiran, nilai, ideologi dan tujuan. Ketika agama menjadi bagian di dalamnya, maka organisasi menjadi lebih kuat dengan tatanan nilai dan aturan-aturan yang selalu merujuk pada nilai agama sebagai dasar keyakinannya. Keyakinan pada nilai agama menjadi spirit organisasi untuk merancang dan merealisasikan tujuannya. Maka organisasi yang berbasis keagamaan memiliki sensifitas dan orientasi untuk kesejahteraan yang lebih baik. Kesejahteraan tidak hanya bagi obyek, tetapi juga bagi subyek organisasi. Tesis Weber bahwa semakin menguatnya organisasi atau lembaga formal di masyarakat justru akan mempersempit ruang-ruang keagamaan, ternyata tidaklah demikian. Justru dengan hadirnya agama dalam organisasi, maka jangkauan organisasi semakin luas, memasuki sel-sel organisasi secara lebih dalam dan manusiawi.   Kata kunci: keagamaan, organisasi, strategi AbstractSymptoms of secularization of social service organizations are increasingly masiv. This secularization is caused by increasingly rational society in social reality that demands better quality of social services. A rational society is a society capable of organizing and performing action based on logical reasoning of reality. The presence of the organization became the cirri of rational society. Organization is a social form that contains agreement of ideas of thought, value, ideology and purpose. When religion becomes part of it, the organization becomes stronger with the order of values and rules that always refer to the value of religion as the basis of its belief. Confidence in the value of religion becomes the spirit of the organization to design and realize its objectives. Hence religious-based organizations have sensitivity and orientation for better welfare. Welfare is not only for the object, but also for the subject of the organization. Weber's thesis that the strengthening of formal organizations or institutions in society will actually narrow the religious spaces, it is not so. Precisely with the presence of religion within the organization, the scope of the organization increasingly widespread, entering the cells of the organization more deeply and humanely.Keywords: organization, religion, strategy
Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya Gonda Yumitro
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.4886

Abstract

Abstrak Kasus Rohingya sebagai tragedi kamanusiaan sudah berlangsung selama beberapa tahun. Dengan peningkatan intensitas publikasi dan jumlah pengungsi lintas Negara, pengaruh konflik Rohingya tidak hanya pada level domistik, melainkan sudah memberikan pengaruh dan menjadi isu regional bahkan Internasional. Oleh karena itu, makalah ini akan menganalis bagaimana dunia Internasional merespon tragedi kemanusiaan Rohingya. Melalui konsep Responsibility to Protect, makalah deskriptif dengan metode studi pustaka ini menggambarkan bahwa respon Internasional terhadap isu Rohingya cukup massif baik pada level bilateral, regional, maupun Internasional. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan belum bersifat sistematis untuk menyelesaikan akar persoalan. Beberapa respon yang muncul lebih terlihat sebagai upaya politik untuk pencitraan diri daripada langkah ril menyelesaikan masalah, misalnya dengan mendeportasi para pengungsi Rohingya yang sudah kehilangan kewarganegaraan mereka.Kata Kunci: Respon, ASEAN, Internasional, Kemanusiaan, Rohingya AbstractRohingya case has emerged as humanism tragedy since last several years. Due to the increase of publication intensity and the number of refugees crosses countries, the influences of Rohingya case not only affected the domestic issues but also have influenced and emerged as a regional and International issue. Therefore, this paper aims to analyze the International response on the human right tragedy on Rohingya issue. Through the Responsibility to Protect concept, this descriptive paper using literature reviews method describes the massif response of the International world in the level of bilateral, regional, and International. However, the response founded have not been systematic in nature solving the root of problems of the Rohingya issue. Some of the responses mostly concern on the self-political interests than the real efforts to solve the issue. Even some countries deport Rohingya refugees whose being lost their citizenship.Keywords: Respons, ASEAN, International, Humanitarian, Rohingya
Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Havidz Ageng Prakoso; Ahmad Juhairi
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5059

Abstract

AbstrakGlobalisasi, dalam klaim para globalis, akan membawa kehidupan demokratis ke seluruh dunia sebagai wujud kehidupan yang paling baik. Namun kenyataannya justru sangat kontradiktif, globalisasi telah menciptakan kekuasaan-kekuasaan global yang bersifat  otoriter-oligarkis melalui Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional yang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Karena itu, yang berdaulat dalam era globalisasi bukanlah rakyat sebagaimana dikehendaki demokratisasi, tetapi korporasi-korporasi internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada dua perspektif yang dapat menjelaskan hubungan demokratisasi dan gerakan anti-globalisasi, yaitu: perspektif anti- globalisasi dan perspektif demokratisasi. Anti-globalisasi adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realitas faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Gerakan Anti-Globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para globalis. Gerakan ini menghendaki terwujudnya demokratisasi yang seutuhnya, yaitu, terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang akibat globalisasi dan terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan terjaminnya hak-hak sipil mereka.Kata Kunci: Anti-Globalisasi, Demokratisasi, Gerakan AbstractGlobalization in Globalist claim will make the better life in the world. But, in fact the reality is difference because globalization was made the dominance actors in the world which authoritarian-oligarchy like international financial organizations and multinational corporations in cooperation with developed countries. Therefore, in globalization era the sovereignty is always in international financial organizations and Multinational corporation hand, not in the society like what in democratization perspective. There are two prespectives explain about the relation between democratization and anti-globalization movement that is democratization perspective and anti-globalization perspective. Anti-globalization is the ideology which describe the opponent movement to finished the hegemony of Multinational Corporations, IMF, World Bank and WTO in economy consensus. Democratization in the other hand is the reality which explain that the enlargement of democracy is the solution to make the good life for peoples in the world. Anti-globalization movement is born as the correction to globalist claim. This movement has the purposes to make the sovereignty over the peoples which lost because of the globalization and in the other hand to fulfill their social welfare and civil right.Key Words: Anti-Globalization, Democratization, Movement
Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon) Hijrah Nasir
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5060

Abstract

AbstractThe poverty in rural areas still remains the big problems for Indonesia nowadays. One of program can be encouraged in rural areas is the empowerment of local community in many sectors. Hence, this research aims to analyze the community empowerment in sustainable rural economic development by providing the case study honey bee farmer called Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) in Ujung Kulon National Park. The importance of this research due to the concept offered by this group can be implemented as role model in strengthening the economic development in Ujung Kulon National Park by keep undertaking the conservation activities and sustainability concept by reinforcing the village institution in group level through cooperation (economic enterprise) and creating the small and medium enterprises organized by rural community. This research is a qualitative research using the literatures to analyze the specific case. Furthermore, in analyzing this  case, the author specifically uses the theory of sustainable economic development from Michael Porter and Claas van der Linde who explain that there are win-win opportunities in economic and environment by the improvement to reduce the environment harassment in production process. The result shows that the community empowerment in rural areas, particularly for KTMHUK group in UKNP can become the successful business by cooperating with some stakeholders consist of local farmer, government, UKNP officers, companies, and NGO. Keywords:  Cooperation,  Economic  Development,  Rural  Community,  Sustainability,  Ujung  Kulon National Park AbstrakKemiskinan di wilayah pedesaan masih menyisakan banyak masalah untuk Indonesia hari ini. Salah satu upaya yang bisa didorong adalah penguatan masyarakat desa dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui studi kasus petani madu hutan yakni Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) di Taman Nasional Ujung Kulon. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh kelompok ini yang bisa diimplementasikan sebagai model dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Ujung Kulon dengan tetap mengedepankan upaya konservasi dan keberlanjutan melalui penguatan lembaga desa melalui koperasi dan mendirikan UMKM yang diorganisir oleh masyarakat lokal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur terkait dengan isu yang dibahas. Dengan demikian, dalam menganalisis kasus ini, penulis secara spesifik menggunakan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dari Michael Porter dan Claas van der Linde yang menjelaskan bahwa ada win-win opportunities dalam ekonomi dan lingkungan melalui upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa penguatan  masyarakat  di  pedesaan,  khususnya  oleh  kelompok KTMHUK  di TNUK  mampu  menjadi  usaha  yang  sukses  melalui  kerjasama berbagai stakeholder, seperti petani, pemerintah, BTNUK, perusahaan, dan NGO.Kata Kunci: Keberlanjutan, Masyarakat Desa, Pembangunan Ekonomi, Taman Nasional Ujung Kulon
Migrants Crisis in the Southeast Europe Mustafa Selcuk
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5061

Abstract

AbstractThe movement of more than a million immigrants to Europe has challenged European policies on the issue and shacked the very foundations of the European Union. Immigrants are not a new phenomenon in Europe especially in the Balkans (South East Europe) examined. The immigrant crisis that erupted in 2015 and 2016 was unique in terms of the number of people, the conditions and the emergencies created. Increased terrorism in Europe and huge number of immigrant arrived Europe via South East Europe, and initiation of immigrant campaigns in Europe on social media helping to immigrants for arrive to central Europe the same time states actor responses towards immigrants crisis. The purpose of this research figure out responses states actors in South East Europe towards immigrant crisis and European Union deal with Turkey. The concept of the research is understanding impact of immigrant crisis between 2015-2016 years, when one of huge number of immigrants arrived Europe and responses states actors South East Europe. The research technique mainly relies on sources such as journal articles, newspaper articles, on-line sources, and research center reports which are related with the immigrant crisis in South East Europe (Balkans) and Turkey. EU and Turkey deal jammed up because of political issues between EU and South East European countries overburdened towards immigrant crisis. While increased immigrant deaths in Aegean Sea positive view regarding to immigrants, even though increased terrorist incidents in Europe started negative view to immigrants.Keywords: Greece, Immigrant Crisis, Refugee, Southeast Europe, Turkey AbstrakPergerakan lebih dari satu juta imigran ke Eropa telah menantang kebijakan Eropa mengenai isu imigran dan menggoyahkan landasan Uni Eropa yang telah mapan selama ini. Imigran bukan fenomena baru di Eropa terutama di Balkan (South East Europe). Krisis imigran yang meletus pada tahun 2015 dan 2016 sangat menarik pada aspek jumlah orang, kondisi dan keadaan darurat yang diciptakan. Meningkatnya terorisme di Eropa dan sejumlah besar imigran tiba di Eropa melalui Eropa Tenggara. Inisiasi kampanye imigran di Eropa melalui media sosial, membantu imigran untuk sampai ke Eropa Tengah pada saat yang sama menimbulkan krisis pada negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan para aktor di Eropa Tenggara terhadap krisis imigran dan kesepakatan Uni Eropa dengan Turki. Konsep penelitian ini adalah pemahaman dampak krisis imigran antara tahun 2015-2016, ketika salah satu dari sejumlah besar imigran Eropa tiba, dan tanggapan negara aktor Eropa Tenggara. Teknik penelitian ini terutama mengandalkan sumber seperti artikel jurnal, artikel surat kabar, sumber daring, dan laporan pusat penelitian yang terkait dengan krisis imigran di Eropa Tenggara (Balkan) dan Turki. Kesepakatan Uni Eropa dan Turki macet karena adanya isu politik antara negara-negara Uni Eropa dan Eropa Tenggara yang terbebani krisis imigran. Sementara, insiden kematian imigran di Laut Aegea meningkatkan pandangan positif mengenai masalah  imigran, meskipun  meningkatnya  insiden  teroris  di  Eropa  mulai  menunjukkan pandangan negatif kepada masalah imigran.Kata kunci: Eropa Tenggara, Krisis Imigran, Pengungsi, Turki, Yunani
Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011 – 2015 Ratna Kusuma Wardhani
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5062

Abstract

AbstrakKrisis pengungsi di Eropa membuat negara-negara Eropa kewalahan dalam menerima pengungsi, namun berbeda dengan Jerman. Jerman menerapkan Kebijakan Pintu Terbuka untuk menangani krisis pengungsi dan menerima mereka dengan tangan terbuka, terutama dari Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa Jerman menerima pengungsi Suriah dalam jumlah banyak melebihi negara Eropa lainnya. Penelitian ini menggunakan konsep memori dan trauma dalam dunia politik untuk menjelaskan Kebijakan Pintu Terbuka Jerman. Trauma dan memori merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pola kebijakan suatu negara. Penelitian ini berargumen bahwa Kebijakan Pintu Terbuka Jerman didasari faktor masa lalu Jerman yaitu Holocaust. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa trauma akibat Holocaust menciptakan memori yang mempengaruhi politik Jerman kontemporer dan berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan Jerman saat ini. Jerman berharap dapat memperbaiki citra positifnya dengan menerapkan Kebijakan Pintu Terbuka.Kata Kunci: Memori, Kebijakan Pintu Terbuka, Trauma AbstractRefugee crisis in Europe made European countries overwhelmed in accepting refugees, except Germany. Germany implemented Open-Door Policy to solve the refugee crisis and welcoming them with open-heart, especially from Syria. This study aimed to analyze why Germany receive Syrian refugees in larger number than other European states. This study used the concept of memory and trauma to explain the Germany’s Open-Door Policy. Trauma and memory are two important factors that could affect the pattern of state policies. This study argues that the Germany’s Open-Door Policy is caused by its past event, namely Holocaust. This research is using qualitative method with explanative types. Conclusion of this study is the trauma of the Holocaust created a  memory that affects contemporary German Politics and effect  to Germany policy now. Germany hopes to improve its positive image by implementing the Open Door Policy.Keywords: Memory, Open-Door Policy, Trauma
Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015 Ummu Ro'iyatu Nahdliyati Millati Hanifah
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5063

Abstract

AbstraksiPosisi Ukraina yang strategis bagi Rusia maupun Uni Eropa seringkali menjadikannya sebagai medan konflik antara Rusia dan Uni Eropa. Seperti yang terjadi pada tahun 2013-2015, konflik domestik yang diawali oleh keluarnya Ukraina dari Perjanjian Asosiasi Eropa menjadi medan konflik antara Rusia dan Uni Eropa. Rusia yang merupakan negara pewaris Soviet merasa perlu untuk melindungi etnis Rusia yang berada di Ukraina menuntut Rusia untuk melakukan campur tangan dalam konflik domestik tersebut. Sedangkan Uni Eropa yang merasa kepentingan politiknya diganggu oleh Rusia pada akhirnya melakukan embargo ekonomi terhadap Rusia atas campur tangannya tersebut, sementara Uni Eropa memiliki ketergantungan terhadap Rusia dalam hal energi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai embargo ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Rusia serta latar belakang embargo tersebut dengan menggunakan teori foreign policy strategy dan konsep energy security. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan menggunakan data kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan. Kebijakan embargo ekonomi yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut merupakan strategi konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia yang di dasari oleh dua hal, yaitu kapabilitas Uni Eropa yang dirasa lebih tinggi daripada Rusia serta posisi Rusia yang dianggap sebagai ancaman oleh Uni Eropa.Kata Kunci: Perjanjian Asosiasi Eropa, embargo ekonomi, strategi konfrontasi, konflik Ukraina. AbstractStrategical position of Ukraine for Russia as well as European Union often make it be conflict area between Russia and European Union. As happened to the years 2013-2015, domestic conflict that begins by the discharge of Ukraine of the European Association Agreement became the conflict zone between Russia and the European Union. Russia that legacy of Soviet Union felt it necessary to protect Russians ethnic who were in Ukraine make Russia demands to intervene in the domestic conflict. Whereas the European Union felt harassed by the political interests of Russia finally of give economic embargo to the Russian on interference in the domestic conflict, while European Union dependence on Russian energy. In this research will be discussed about the economic embargo by the European Union on Russia and the background of the embargo by using the theory of foreign policy strategy and concept of energy security. This research use explainative methode with qualitative data that sourced by library research. The economic embargo is European Union confrontation strategy towards Russia that based on two reasons, capability the European Union is considered higher than Russia and Russia's position is seen as a threat by the European Union.Key Words: European Association Agreement, economic embargo, confrontation strategy, Ukraina conflict.

Page 17 of 29 | Total Record : 282

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2024): Juli-Desember Vol. 10 No. 1 (2024): Januari-Juni Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember Vol. 9 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 8 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 8 No. 1 (2022): Januari-Juni Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol. 7 No. 1 (2021): Januari-Juni Vol. 6 No. 2 (2020): Juli-Desember Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni Vol. 6 No. 1 (2020): Januari-Juni Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni (In Press) Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember (In Press) Vol. 5 No. 2 (2019): Juli-Desember Vol. 5 No. 1 (2019): Januari-Juni Vol 5, No 1 (2019): Januari-Juni Vol 4, No 2 (2018): Juli-Desember Vol. 4 No. 2 (2018): Juli-Desember Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni Vol. 4 No. 1 (2018): Januari-Juni Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember Vol 3, No 1 (2017): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2017): Januari-Juni Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember More Issue