Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Prakoso, Havidz Ageng; Juhairi, Ahmad
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.72 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5059

Abstract

AbstrakGlobalisasi, dalam klaim para globalis, akan membawa kehidupan demokratis ke seluruh dunia sebagai wujud kehidupan yang paling baik. Namun kenyataannya justru sangat kontradiktif, globalisasi telah menciptakan kekuasaan-kekuasaan global yang bersifat  otoriter-oligarkis melalui Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional yang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Karena itu, yang berdaulat dalam era globalisasi bukanlah rakyat sebagaimana dikehendaki demokratisasi, tetapi korporasi-korporasi internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada dua perspektif yang dapat menjelaskan hubungan demokratisasi dan gerakan anti-globalisasi, yaitu: perspektif anti- globalisasi dan perspektif demokratisasi. Anti-globalisasi adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realitas faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Gerakan Anti-Globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para globalis. Gerakan ini menghendaki terwujudnya demokratisasi yang seutuhnya, yaitu, terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang akibat globalisasi dan terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan terjaminnya hak-hak sipil mereka.Kata Kunci: Anti-Globalisasi, Demokratisasi, Gerakan AbstractGlobalization in Globalist claim will make the better life in the world. But, in fact the reality is difference because globalization was made the dominance actors in the world which authoritarian-oligarchy like international financial organizations and multinational corporations in cooperation with developed countries. Therefore, in globalization era the sovereignty is always in international financial organizations and Multinational corporation hand, not in the society like what in democratization perspective. There are two prespectives explain about the relation between democratization and anti-globalization movement that is democratization perspective and anti-globalization perspective. Anti-globalization is the ideology which describe the opponent movement to finished the hegemony of Multinational Corporations, IMF, World Bank and WTO in economy consensus. Democratization in the other hand is the reality which explain that the enlargement of democracy is the solution to make the good life for peoples in the world. Anti-globalization movement is born as the correction to globalist claim. This movement has the purposes to make the sovereignty over the peoples which lost because of the globalization and in the other hand to fulfill their social welfare and civil right.Key Words: Anti-Globalization, Democratization, Movement
Pendampingan Re-Branding Produk Kopi Kelompok Tani Harapan Desa Amadanom Prakoso, Havidz Ageng; Sugiharto, Aan; Septia, Erfan Dani
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 2, No 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.50

Abstract

Desa Amadanom di Kecamatan Dampit cukup dikenal dengan produk kopinya, akan tetapi memiliki masalah dengan branding. Meski di desa Amadanom terdapat beberapa kelompok petani kopi dan beberapa merk kopi lokal, tetapi mereka mengalami kendala dalam hal membranding merk kopi yang telah ada agar bisa bersaing dengan produk-produk sejenis, baikdipasarnasionalmaupunglobal.Desainkemasan,logodantaglineyangmenarikmenjadi penting untuk membentukbrandsuatu produk, yang mana ketiga hal tersebut belum dimiliki oleh kelompok tani kopi desa Amadanom, dalam hal ini adalah kelompok tani “tani harapan” yang sejak didirikan tahun 2001 belum memiliki brand yang bisa untuk bersaing dengan produk sejenis yang sudah ada.Untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kelompok tani “tani harapan” dalam menciptakan brand kopi produksinya, akan dilakukan beberapa langkah; 1). Ceramah/diskusi: melakukan sosialisasi tentang pentingnya sebuah brand, hal tersebut bisa dilakukan mengingat anggota kelompok tani “tani harapan” rutin mengadakan pertemuan pada hari kamis minggu pertama setiap bulan. Di sini juga akan disosialisasikan pentingnya digital marketing serta media - media yang efektif untuk melakukan media promosi produk. 2). Demonstrasi: memberikan pelatihan tentang membuat desain kemasanprodukyang menarik, termasuk didalamnya pemilihan logo, font tulisan dan tagline. Dalam hal ini, “kopi amadanom” disepakati menjadi brand kopi produksi kelompok tani “tani harapan”. Selain itu, akun media sosial instagram dan facebook“kopi amadanom” dibuat untuk media pemasaran dan pengenalan kepada masyarakat luas. 3). Pendampingan: mendampingi kelompok tani “tani harapan” secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam penguatan re- branding produkkopi”kopi amadanom”.
Pendampingan Re-Branding Produk Kopi Kelompok Tani Harapan Desa Amadanom Havidz Ageng Prakoso; Aan Sugiharto; Erfan Dani Septia
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.50

Abstract

Desa Amadanom di Kecamatan Dampit cukup dikenal dengan produk kopinya, akan tetapi memiliki masalah dengan branding. Meski di desa Amadanom terdapat beberapa kelompok petani kopi dan beberapa merk kopi lokal, tetapi mereka mengalami kendala dalam hal membranding merk kopi yang telah ada agar bisa bersaing dengan produk-produk sejenis, baikdipasarnasionalmaupunglobal.Desainkemasan,logodantaglineyangmenarikmenjadi penting untuk membentukbrandsuatu produk, yang mana ketiga hal tersebut belum dimiliki oleh kelompok tani kopi desa Amadanom, dalam hal ini adalah kelompok tani “tani harapan” yang sejak didirikan tahun 2001 belum memiliki brand yang bisa untuk bersaing dengan produk sejenis yang sudah ada.Untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kelompok tani “tani harapan” dalam menciptakan brand kopi produksinya, akan dilakukan beberapa langkah; 1). Ceramah/diskusi: melakukan sosialisasi tentang pentingnya sebuah brand, hal tersebut bisa dilakukan mengingat anggota kelompok tani “tani harapan” rutin mengadakan pertemuan pada hari kamis minggu pertama setiap bulan. Di sini juga akan disosialisasikan pentingnya digital marketing serta media - media yang efektif untuk melakukan media promosi produk. 2). Demonstrasi: memberikan pelatihan tentang membuat desain kemasanprodukyang menarik, termasuk didalamnya pemilihan logo, font tulisan dan tagline. Dalam hal ini, “kopi amadanom” disepakati menjadi brand kopi produksi kelompok tani “tani harapan”. Selain itu, akun media sosial instagram dan facebook“kopi amadanom” dibuat untuk media pemasaran dan pengenalan kepada masyarakat luas. 3). Pendampingan: mendampingi kelompok tani “tani harapan” secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam penguatan re- branding produkkopi”kopi amadanom”.
Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Havidz Ageng Prakoso; Ahmad Juhairi
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5059

Abstract

AbstrakGlobalisasi, dalam klaim para globalis, akan membawa kehidupan demokratis ke seluruh dunia sebagai wujud kehidupan yang paling baik. Namun kenyataannya justru sangat kontradiktif, globalisasi telah menciptakan kekuasaan-kekuasaan global yang bersifat  otoriter-oligarkis melalui Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional yang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Karena itu, yang berdaulat dalam era globalisasi bukanlah rakyat sebagaimana dikehendaki demokratisasi, tetapi korporasi-korporasi internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada dua perspektif yang dapat menjelaskan hubungan demokratisasi dan gerakan anti-globalisasi, yaitu: perspektif anti- globalisasi dan perspektif demokratisasi. Anti-globalisasi adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realitas faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Gerakan Anti-Globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para globalis. Gerakan ini menghendaki terwujudnya demokratisasi yang seutuhnya, yaitu, terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang akibat globalisasi dan terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan terjaminnya hak-hak sipil mereka.Kata Kunci: Anti-Globalisasi, Demokratisasi, Gerakan AbstractGlobalization in Globalist claim will make the better life in the world. But, in fact the reality is difference because globalization was made the dominance actors in the world which authoritarian-oligarchy like international financial organizations and multinational corporations in cooperation with developed countries. Therefore, in globalization era the sovereignty is always in international financial organizations and Multinational corporation hand, not in the society like what in democratization perspective. There are two prespectives explain about the relation between democratization and anti-globalization movement that is democratization perspective and anti-globalization perspective. Anti-globalization is the ideology which describe the opponent movement to finished the hegemony of Multinational Corporations, IMF, World Bank and WTO in economy consensus. Democratization in the other hand is the reality which explain that the enlargement of democracy is the solution to make the good life for peoples in the world. Anti-globalization movement is born as the correction to globalist claim. This movement has the purposes to make the sovereignty over the peoples which lost because of the globalization and in the other hand to fulfill their social welfare and civil right.Key Words: Anti-Globalization, Democratization, Movement
POLITIK PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA AMERIKA UTARA DI TENGAH PESIMISME NAFTA Demeiati Nur Kusumaningrum; Havidz Ageng Prakoso
Indonesian Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2022): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32787/ijir.v6i1.271

Abstract

Abstract President Trump has insisted on reforming NAFTA on the assumption that this agreement does not benefit America. US citizens have lost jobs, potential environmental damage, and large investments in Meksiko limit the possibility of claiming higher wages for low-income workers in the US. Meanwhile, the wage gap for unskilled workers in Meksiko has also increased in proportion to technological advances resulting from the rapid flow of foreign investment in industry. Increased industrialization has contributed significantly to the conversion of agricultural land and the loss of jobs for traditional farmers in Meksiko. The poverty rate in Meksiko in 2014 was higher than the poverty rate in 1994, causing a trend of Mexican immigration to the United States. Based on trade politics theory, this paper aims to examine the positive and negative implications of implementing the free trade agreement and explain the trade politics of member countries to remain committed to North American trade regionalism. The research found that Meksiko benefited from US and Canadian investment in order to reduce unemployment and support the country's capacity as a production base in the region. Kanada is the main supplier of information and communications technology products to America, while the US maintains its position as the sole player in the automotive sector. Renewal of the agreement to UMSCA is the US response to exclude China from market competition in North America.Keywords: America First; FTA; Regionalism Politics AbstrakPresiden Trump bersikeras mereformasi NAFTA dengan asumsi perjanjian ini tidak menguntungkan Amerika. Warga AS telah kehilangan lapangan kerja, potensi kerusakan lingkungan, dan investasi besar di Meksiko membatasi kemungkinan klaim upah yang lebih tinggi untuk pekerja berpenghasilan rendah di AS. Sementara, kesenjangan upah pada tenaga tidak terampil di Meksiko turut meningkat sebanding dengan kemajuan teknologi yang dihasilkan dari derasnya arus investasi asing di bidang industri. Meningkatnya industrialisasi berkontribusi signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian dan hilangnya pekerjaan petani tradisional di Meksiko. Tingkat kemiskinan Meksiko pada tahun 2014 lebih tinggi dari tingkat kemiskinan tahun 1994 sehingga menyebabkan tren imigrasi Meksiko ke Amerika Serikat. Berdasarkan teori politik perdagangan, tulisan ini bertujuan untuk menelaah implikasi positif dan negatif implementasi kesepakatan perdagangan bebas dan menjelaskan politik perdagangan negara-negara anggota untuk tetap berkomitmen pada regionalisme perdagangan Amerika Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa Meksiko diuntungkan dari investasi AS dan Kanada dalam rangka mengurangi pengangguran dan mendukung kapasitas negara sebagai basis produksi di kawasan. Kanada menjadi pemasok utama untuk produk teknologi informasi dan komunikasi ke Amerika, sementara AS mempertahankan posisinya sebagai pemain tunggal dalam sektor otomotif. Perbaharuan perjanjian menjadi UMSCA menjadi respon AS untuk mengeksklusi Cina dari persaingan pasar di Amerika Utara.Kata kunci: America First; Perjanjian Perdagangan Bebas; Politik Regionalisme
UPAYA AMERIKA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TIONGKOK DI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PENGAKTIFAN THE QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE (QUAD) Vero Alfiansyah; Havidz Ageng Prakoso
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i5.2022.1847-1858

Abstract

Tujuan penelitian adalah meneliti upaya Amerika melalui The Quadrilateral Security Dialogue dalam menghadapi ancaman Tiongkok di laut China Selatan. Tiongkok telah menjadi ancaman bagi negara utama seperti Amerika dan kawasan Asia di Laut China Selatan. Untuk mencegah dampak Tiongkok di laut China selatan, Amerika membentuk aliansi dialog QUAD. The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) adalah dialog strategis antara Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang yang dikelola oleh pembicaraan antara negara-negara anggota. Dalam menghadapi ancaman Tiongkok di laut China Selatan, artikel ini membahas keunggulan QUAD dalam menghadapi kehadiran Tiongkok di laut China Selatan. Teori utama yang digunakan artikel ini adalah Balance of Threat dari Stephen Walt. Hasil dari artikel ini akan menunjukkan  keunggulan QUAD dari letak geografi, sumber daya, persenjataan, serta program latihan perang bersama. Keunggulan tersebut digunakan QUAD dalam menghadapi kehadiran China di laut China Selatan.
Fathering Japan: Japan's Strategy for Achieving Gender Equality in Response to UN Criticism Rudiono Rudiono; Havidz Ageng Prakoso
Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 5 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jpa.v5i1.18821

Abstract

This journal aims to explain Japan's strategy in achieving gender equality in response to UN criticism through the Ikumen Project/ NPO Fathering Japan. The condition of gender inequality in Japanese society has generated worldwide attention and has also received criticism from the United Nations (UN) through CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). This is due to the high application of conventional cultural values ​​of Japanese society which is commonly referred to as patriarchal culture. Therefore, the theory and concept used in this research is Gender Empowerment which looks at the efforts of state actors through the government in empowering men and women, Civil Society by looking at the important role of civil society groups in dealing with content trends in an organization. Countries and the concept of the Non-Profit Organization which looks at the history of the involvement of NPOs in dealing with several problems in the country. The author uses qualitative research and descriptive research by collecting data from secondary sources, books, theses and theses, journals and articles from online sources. The results of the study show that the increased participation of men in child care in 2017. This is the result of the existence of cooperation between the Japanese government and NPO Fathering Japan as an effort to increase public awareness to shift conventional cultural values, namely patriarchy which has become the main cause gender inequality to get criticism and pressure from several UN panels to immediately address the related issues and towards the achievement of gender equality.
Analisis Alasan Jepang Bekerjasama dengan Indonesia dalam Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Haryo Prasodjo; Najamuddin Khairur Rijal; Viony Ramadhani Efendi; Havidz Ageng Prakoso
TRANSBORDERS: International Relations Journal Vol 5 No 2 (2022): TransBorders: International Relations Journal
Publisher : Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/transborders.v5i2.5169

Abstract

Using a foreign policy analysis (FPA) approach, this paper describes the two main factors behind Japan's cooperation in the Jakarta-Surabaya higher-speed rail project through the Summary Record On The Java North Line Upgrading Project with Indonesia. First, the domestic factor, where Japan experienced stagnation in economic growth. Second, external factors related to the international system. Namely, Indonesia's economic and political potential in the Southeast Asian region as well as China's influence in Indonesia. As a result of this paper, Japan's high-speed rail technology exports to Indonesia are part of Japan's economic growth strategy. The Jakarta-Surabaya higher-speed rail project is an important part for Japan to affirm its commitment to Indonesia and balance China's influence in Indonesia and Southeast Asia.
Fighting Against Climate Change: Denmark’s Effort in Reducing Global Carbon Emissions Lintang Sumunaring Tyas; Havidz Ageng Prakoso
Insignia: Journal of International Relations Vol 9 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2022.9.2.6920

Abstract

The problem of climate change is a global threat, which is driven by the production of global carbon emissions that continue to increase every year, reaching 36.4 billion metric tons in 2020. If this continues, climate change will cause various negative impacts on the lives of the global community in the field of environmental, economic, social, and health. Therefore, countries must commit and make real efforts to reduce global carbon emissions each year. Denmark is one of the countries that has big ambitions to reduce global carbon emissions, so it makes various efforts at the national, regional, and international levels, and becomes a role model for other countries. The purpose of this research is to find out Denmark's efforts to reduce global carbon emissions. The research used a qualitative descriptive method by using Green Diplomacy Concept in describing Denmark’seffort. The results obtained are that Denmark has succeeded in becoming a country that has significantly reduced national carbon emission production, which was then continued by carrying out The Green Frontline Mission program in various countries, encouraging carbon emission reduction policies in the European Union, becoming chairman of COP26, and establishing the Beyond organization. Oil & Gas Alliance (BOGA). Denmark's various efforts in suppressing the production of global carbon emissions are part of green diplomacy which not only achieves the national interest but also the public interest, namely solving the problem of climate change.
Turkey’s Reasons to Normalize Diplomatic Relations with Israel in 2021 Isyfa Zahrotul Mufidah; Haryo Prasodjo; Najamuddin Khairur Rijal; Havidz Ageng Prakoso
Journal of Islamic World and Politics Vol 6, No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.148 KB) | DOI: 10.18196/jiwp.v6i2.16304

Abstract

This article discusses the reasons for Turkey's normalization with Israel in 2021. Diplomatic relations between the two sides have been established for more than 70 years since the state of Israel was founded, although the dynamics of their relationship have experienced ups and downs. This study is qualitative research in which the analysis of this phenomenon is taken from news reference sources, articles, reports and documents, using the theory of Foreign Policy Analysis by Valerie M.Hudson. The results of this analysis show that three important aspects make Turkey carry out normalization with Israel, first from an economic perspective which is the main aspect of normalization, second from a political aspect and finally from a security or military perspective. Israel has become Turkey's strategic partner even though as an Islamic country that carries out normalization with the Jewish state, this is a strategy that Turkey wants to build, because this policy it is the foundation for achieving national interests.