cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2021)" : 10 Documents clear
MODEL COMPLAINT MECHANISM DALAM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH Willy Tri Hardianto; Noora Fithriana; Abd. Rohman
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2252

Abstract

Pelayanan public merupakan hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan tentunya juga rawan sekali dengan adanya keluhan dari para pengguna layanan tersebut, hal inilah yang mendasari bagaimana pengelolaan model pengaduan yang efektif dijalankan. Pendekatan pengelolaan pengaduan (Complaint Mechanism) dalam paradigma Administrasi Publik mau tidak mau harus bisa merubah pandangan  dalam pelayanan pada masyarakat, lebih dari itu, kesimpulan Complaint Mechanism adalah bahwa pelayanan publik tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga lebih fokus pada bagaimana apabila ada keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penafsiran data. Pelayanan publik di Indonesia relative sudah berjalan di Indonesia, terutama dalam hal menangani pengaduan, Pelayanan publik adalah pengertian yang biasa digunakan untuk mengartikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya (citizen) juga yang secara langsung melalui sektor publik atau melalui ketetapan penganggaran pelayanan sektor swasta, kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dibutuhkan sarana yang baik untuk bisa mengelola pengaduan apabila pelayanan ini mengalami permasalahan.Public services are a direct contact with the community, and of course also very vulnerable to complaints from users of these services, this is what underlies how effective management of complaints models is carried out. Complaint Mechanism approach in the Public Administration paradigm inevitably must be able to change the outlook in service to the community, more than that, the conclusion of Complaint Mechanism is that public services not only satisfy customers, but also focus on what if there are complaints in implementation this public service. In this research, descriptive qualitative method was used. The data collection technique is done by interview and documentation with a sampling technique using purposive sampling and snowball sampling. The collected data will be analyzed by interactive analysis methods which include data reduction, data presentation, and verification or interpretation of data. Public services in Indonesia are relatively already running in Indonesia, especially in terms of handling complaints. Public services are a common understanding used to interpret services provided by the government to its citizens (citizens) also directly through the public sector or through the provision of private sector service budgeting, the condition of public services provided by government agencies in Indonesia has generally been running well, but good facilities are needed to be able to manage complaints if these services experience problems.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENEGAH (UMKM) PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU Nurhaeni Jaya; Cahyo Sasmito; Roro Merry Wulandari
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2253

Abstract

AbstrakHambatan dalam pengembangan UMKM bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Salah satu permasalahan pelaku UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi, masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki izin dari BPOM, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki mesin-mesin yang berteknologi tinggi salah satunya ialah mesin packing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Keputusan (Liberary Research). Sember data berupa data primer dan data sekunder. Fokus dalam penelitan ini ialah “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Batu”. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah keputusan (liberairy research) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah informasi yang telah dikumpulkan kedalam unit-unit anlisis. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam konteks komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan Struktur organisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah cukup Baik. Dalam hal sudah cukup baik. Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhu keberlangsungan pengimplementsikan program tersebut. MSMEs in Batu is facing several problems such as product marketing, the lack of packing machines, and BPOM license. The purpose of this study was to determine the implementation of community empowerment programs through the UMKM and to identify the supporting and hindering factors for the implementation of the program.This research is literature research. Data sources are in the form of secondary data. The research focus was the implementation of community empowerment through the UMKM Program at Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. The data collection methods were literature (library research) and documentation. While the data in the form of information that has been collected were analyzed into analysis units. The validity of the data was through external and internal critical analysis. The result showed that the implementation of this program is quite good from the aspect of communication, resource availability, disposition, and organizational structure. But, there are still some supporting and inhibiting factors that affect the program.
MENJELASKAN RELASI ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KORUPSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MALANG Fathur Rahman
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2155

Abstract

Artikel ini menjelaskan relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil di Kota Malang. Tulisan ini tersusun melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara terbatas karena ada penyebaran Covid-19. Jelas, bahwa kualitas pelayanan publik yang baik di Pemerintahan Kota Malang dipengaruhi oleh sistem administrasi atau Standart Operating Procedure (SOP), tingkat pengetahuan dan sikap profesional dari Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi yang terjadi di Kota Malang bermula dengan terjadinya mal-administrasi dalam urusan pelayanan publik dan tidak berfungsinya peran ideal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Malang.    This article explains the relationship between the quality of public services and corruption and the involvement of civil society in Malang City. This paper was structured through literature study, documentation and limited interviews due to the spread of Covid-19. It is clear, that the quality of good public services in Malang City Government is influenced by the administration system or Standard Operating Procedure (SOP), the level of knowledge and professional attitudes of the State Civil Apparatus (ASN), the existence of civil society in government administration. Corruption that occurs in Malang City begins with the occurrence of mal-administration in matters of public services and the dysfunction of the ideal role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Malang City.  
PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA KOTA PEKANBARU TERKAIT DUKUNGAN PRESIDEN DALAM PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019 Adlin Adlin; Jhoni Fernando Siregar
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2191

Abstract

Abstrak Adanya pengesahan revisi UU KPK membuat masyarakat dan mahasiswa beranggapan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk melemahkan KPK selaku independen dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa seluruh Indonesia juga mahasiswa Kota Pekanbaru melakukan berbagai aksi untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Namun, pasca pengesahan revisi rancangan undang-undang KPK tersebut tidak membuat mahasiswa Kota Pekanbaru untuk terus melakukan aksi lebih banyak untuk menekan presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pengesahan revisi undang-undang KPK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi mahasiswa Kota Pekanbaru dalam konsep Partisipasi Politik berdasarkan 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan untuk mengetahui faktor penyebab menrunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan Revisi UU KPK Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kota Pekanbaru berada pada posisi “radikal militan” pada 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan faktor penyebab menurunnya aksi di antaranya adalah perubahan strategi ke judicial review, adanya masalah internal organisasi, dan adanya intervensi dari pihak mengaku intel. The ratification of the revision of the KPK Law makes the public and students think that there are efforts made by the Joko Widodo government to weaken the KPK as an independent in an effort to prevent and tackle corruption. Therefore, students from all over Indonesia as well as students from Pekanbaru City took various actions to reject this government policy. However, after the ratification of the revision of the KPK law draft did not make Pekanbaru City students continue to take more action to pressure the president to issue a Perppu to cancel the ratification of the KPK law revision. This study aims to determine the position of Pekanbaru City students in the concept of Political Participation based on the 4 criteria given by Paige and to determine the factors causing the decrease in the frequency of student demonstrations in Pekanbaru City after the ratification of the 2019 KPK Law Revision. This study uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this study indicate that Pekanbaru City students are in a “radical militant” position on the 4 criteria given by Paige and the factors causing the decline in action include a change in strategy to a judicial review, an internal organizational problem, and an intervention from parties claiming to be intelligence.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA TANGERANG Riska Sarofah; Mega Dewi Arlina Wati; Yusuf Fadli
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2095

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan ini adalah Kota Tangerang. PSBB terebut sudah memasuki 5 tahap. Masalah yang di hadapi oleh pemerintah adalah masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan yang harus wajib di jalani di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa stakeholders untuk mendapatkan informasi terkait implementasi PSBB dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan PSBB di Kota Tangerang.This study aims to explain the implementation of health quarantine in Indonesia carried out by the regional government known as Large-Scale Social Restrictions. This PSBB is applied to prevent the spread of Coronavirus (Covid-19). One area that implements this policy is the City of Tangerang. The PSBB has entered 5 stages. The problem faced by the government is that many people ignore the health protocols that must be mandatory to live in the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Researchers conducted in-depth interviews with several stakeholders to obtain information related to the implementation of PSBB and the outcome resulting from the implementation of PSBB in Tangerang City.
MODEL KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT DALAM DESA WISATA DI DESA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG Fandi Sudiasmo; Yefi Dyan Nofa H.
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.1992

Abstract

AbstrakBerkat dedikasi penduduk desa dengan penuh semangat selama tiga tahun terakhir desa seluas 323.159 hektar diubah menjadi desa wisata yang populer di kalangan wisatawan. Perubahan desa dimulai dengan upaya memperbaiki pengelolaan air bersih pada tahun 2015 menggunakan konsep desa wisata. Penduduk setempat menanggapi secara positif, dan mulai membuka usaha perdagangan seperti kafe-kafe dengan pemandangan sawah dan bukit-bukit di sekitar desa tersebut. Perkembangan desa tersebut sayangnya tidak didampingi dengan kepedulian terhadap lingkungan, karena masyarakat yang terlibat cenderung berorientasi pada faktor keuangan saja, sehingga perlu ada upaya lain untuk menjaga kearifan lokal agar keaslian desa tersebut tidak luntur. Menurut kepala desa setempat, perlu adanya upaya pengembangan konservasi alam dan lain sebagainya, tentunya untuk menjaga nilai-nilai asli desa. Kelestarian Desa Pujon Kidul perlu mendapatkan perhatian khusus guna menjaga faktor lingkungan sebagai daya dukung utama pariwisata serta menjaga nilai-nilai keaslian desa baik yang berupa kearifan lokal maupun lainnya, oleh sebab itu kegiatan konservasi perlu dijalankan sebagai  upaya pelestarian sumber daya alam, sebagai penambah nilai ekonomi, serta menjaga nilai kearifan lokal setempat. Tujuan penelitian untuk pengembangan dan perbaikan model konservasi berbasis masyarakat, penelitian dilaksanakan di tahun 2020. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data Interaktif.Hasil Penelitianmenunjukkanbahwa model konservasi berbasis masyarakat dalam Desa wisata masih sangat sulit diterapkan, mengingat dari berbagai dampak yang timbul dari berdirinya industri pariwisata terhadap masyarakat seperti dampak social, ekologi, juga ekonomi, hanya dampak ekonomi yang lebih menjadi perhatian masyarakat. Sedangkan dampak lain seperti dampak sosial dan ekologi kurang menjadi perhatian, untuk itu dukungan legitimasi juga institusi sosial perlu lebih diperkuat guna berjalannya konsep industri pariwisata berkelanjutan tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial budaya, kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Abstract: Thanks to the passionate dedication of the villagers over the past three years, the village of 323,159 hectares has been transformed into a tourist village which is popular with tourists. Village changes began with efforts to improve clean water management in 2015 using the concept of a tourist village. The local people responded positively, and started to open trading businesses such as cafes with views of the rice fields and hills around the village. Unfortunately, the development of this village is not accompanied by concern for the environment, because the people involved tend to be oriented towards financial factors only, so that other efforts are needed to maintain local wisdom so that the authenticity of the village does not fade. According to the local village head, there needs to be efforts to develop nature conservation and so on, of course to maintain the original values of the village. The preservation of Pujon Kidul Village needs special attention in order to maintain environmental factors as the main supporting capacity of tourism and to maintain the authenticity of the village both in the form of local wisdom and others, therefore conservation activities need to be carried out as an effort to conserve natural resources, as an addition to economic value. , as well as maintaining the value of local local wisdom. The research objective is to develop and improve community-based conservation models, the research will be carried out in 2020. The research method uses qualitative research with a case study approach. The research subjects were determined purposively. Data collection techniques were interview, observation, and documentation. Interactive data analysis techniques. The research results show that the community-based conservation model in a tourist village is still very difficult to implement, considering the various impacts arising from the establishment of the tourism industry on society such as social, ecological, as well as economic impacts, only economic impacts are of more concern to the community. While other impacts such as social and ecological impacts are less of a concern, for that legitimacy support as well as social institutions need to be further strengthened in order to run the concept of a sustainable tourism industry without neglecting socio-cultural values, environmental sustainability and also community welfare. Kata kunci: Konservasi Berbasis Masyarakat, Desa Wisata
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU Mahmud Mahmud; Irawanto Irawanto
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.1906

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif, data penelitian diperoleh dari sumber informasi dan sumber informasi kunci, melalui wawancara, hasil pengamatan, dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang telah direduksi, laku dilakukan penyajian dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pegawai berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu, namun masih terdapat kendala sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Kondisi ini terjadi karena  keterbatasan sarana dan jumlah petugas, serta beban tugas  yang harus dilakukan secara bersama, serta adanya tugas ke luar  kota  atau mengikuti rapat, sehingga pekerjaan menjadi tertunda. (2) Pegawai berusaha menyesuaikan jam kerja yang telah ditentukan, dan apabila tidak disiplin maka diberikan sanksi administratif berupa potongan tunjangan dan sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (3) Pegawai berusaha menunjukkan kinerjanya dalam bekerja.  (4) Kerjasama antar pimpinan dan bawahan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. (5) Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan latar belakang pendidikan dan absensi yang seharusnya juga berdasarkan kinerja setiap Aparatur Sipil Negara.Abstract: The purpose of this study was to analyze the performance of the State Civil Servants of the Haj and Umrah Organizing Section of the Ministry of Religion of Tanah Bumbu Regency. The research approach is descriptive qualitative, research data is obtained from information sources and key information sources, through interviews, observations, and documentation. The research data that has been reduced, is then performed by presenting and drawing conclusions. The results showed that (1) Employees tried to complete assignments on time, but there were still obstacles so that the work was not completed on time. This condition occurs due to limited facilities and the number of officers, as well as the burden of tasks that must be carried out jointly, as well as the presence of assignments out of town or attending meetings, so that work is delayed. (2) Employees try to adjust the working hours that have been determined, and if they are not disciplined they will be given administrative sanctions in the form of allowances and sanctions based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. (3) Employees try to show their performance at work. (4) Cooperation between leaders and subordinates is carried out to complete work more quickly. (5) Payment of performance allowances based on educational background and attendance which should also be based on the performance of each State Civil Apparatus.  
EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL DAKSA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG Urvi Nurjanah; Dadan Kurniansyah; Evi Priyanti
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2020

Abstract

Abstrak Latar belakang masalah yaitu Kurang efektifnya pelatihan yang diberikan bagi para Difabel Daksa, Kurangnya lapangan pekerjaan untuk para Difabel Daksasetelah mengikuti pelatihan keterampilan di dinas sosial Kabupaten Karawang, Kurangnya kesejahteraan bagi para Difabel Daksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep produksi, efisiensi, kepuasan masyarakat, adaptasi, dan perkembangan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui prosedur observasi dengan cara turun langsung ke lapangan, wawancara dengan cara wawancara berhadap-hadapan dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kaum  tunadaksa yang mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, studi dokumen dan visual dengan cara mengumpulkan dokumen kantor serta melakukan foto bersama aparatur dinas dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu : Untuk konsep hasil disini masyarakat banyak mengharapkan mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial, Untuk konsep efesiensi terbilang kurang efisien karena hanya diberikan waktu 4 hari pelatihan keterampilan dari kurun waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum menguasai bidang pelatihan yang diberikan, Untuk konsep kepuasan masyarakat terbilang tidak memuaskan karena masih terdapat keluhan diantaranya tidak adanya lapangan pekerjaan dan tidak diberikan modal untuk usaha sehingga menghambat potensi diri kaum difabel yang mengikuti pelatihan, Untuk konsep adaptasi dalam program pelatihan keterampilan kaum difabel daksa berjalan dengan baik dan tidak adanya rasa canggung antara satu sama lain sehingga membuat mereka bisa berbaur dengan semua orang yang mengikuti pelatihan, Untuk konsep perkembangan pelatihan terbilang berjalan lancar saja tidak ada kendala apapun, yang dimana peserta pelatihan mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh aparat dinas. Oleh karena itu aparatur dinas sosial sangat memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan keterampilan untuk memajukan hak-hak hidup kaum Difabel Daksa. Background of the problem is less effective training given to the disabled Daksa, lack of employment for the disabled Daksa after attending skills training in the social service of the district of Karawang, lack of welfare for the disabled Daksa. This research aims to know and analyze carrying the production, efficiency, satisfaction of the community, its sole, and development. Method e qualitative descriptive research with data collection techniques through observation procedures by going down directly to the field, interview by way of interview face face with the head of technical implementation Unit Dinas (UPTD) and the people who participated in training in the social service of the District of Karawang, study documents and visuals by collecting Office documents and taking photographs with service apparatur and community. The results of this research are:For the concept of results here many people expect to get a decent job after following the training provided by the social service, for the concept of efficiency is considered less efficient because it only given 4 days skills training from the period that has been determined by 3 months. So there are still many people who have not mastered the training field given, for the concept of public satisfaction is not satisfactory because there are still complaints among the absence of jobs and not given the capital for efforts to impede the potential of the disabled people who participated in the training, for the concept of adaptation in the Skills training program disable Daksa, and the absence of awkward taste between each other so , For the concept of development of training is quite smooth, no constraints whatsoever, in which the trainees follow the instruction and instructions given by the official. Therefore, social service apparatus has an important role in providing skills training to advance the living rights of Daksa disabilities.
RATIONALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CONTRA WAR (CONTRACEPTIVE FOR WOMEN AT RISK) DALAM UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR BERISIKO TINGGI (PUS RISTI) Sugeng Rusmiwari; Ayu Ambar Pratiwi; Firman Firdausi
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.1948

Abstract

Membangun rasio dalam pelaksanaan pengambilan keputusan program Kebijakan Contra War (Contraceptive For Women At Risk) dalam menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi menuju hidup bahagia, merupakan salah satu demensi tujuan dari MDG’s (Millenium Development Goals, hal tersebut berkenaan dengan upaya Pemerintah Kabupatan Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Malang dengan menerbitkan program Contra War,  dengan cakupan mengacu pada Edward III meliputi: komunikasi, sumber daya, disposition, serta struktur birokrasi, dengan sasaran pada Pasangan Usia Subur Berisiko Tinggi (PUS RISTI) dalam program KB, Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling, nara sumber adalah yang faham atas masalah tersebut meliputi: Kepala Desa, Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKD) dan SUB PPKBD serta obyek Contra  War sendri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Rasionalisme Implementasi Program Contra War di Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pengesahan data dilakukan dengan Triangulasi Teknik, Hasilnya Implementasi Program Contra War oleh implementator dalam mengadvokasi hingga sampai pada desisi memiliki derajad akuntable hingga pada new bouded rationality, hal ini didukung oleh hasil akhir bahwa program contra war bukan hanya untuk menjawab fenomena masalah kematian ibu dan bayi, namun capaian hingga dapat meningkatkan cakupan PUS RISTI dalam mengikuti KB dengan penapisan reproduksi pada wanita usia subur resiko tinggi, meskipun dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas.Reducing maternal and infant mortality is one ofthe goals of the MDG’s (Millennium Development Goals), the malang regency population and family planning control office issued a contraceptive for women at risk program, with the aim of reducing maternal and infant mortality rates and increasing coverage high risk fertile age couple (PUS RISTI) in participating in KB, this study uses qualitative research methods, the technique of determining informant using purposive sampling, and the sources in this study are the village head, PPKBD and SUB PPKBD. The purpose of this study was to determine the implementation of the contra war (contraceptive for women at risk) program in Gadingkulon Village, Dau District, Malang Regency. The analysis in this study uses a theoretical approach to the model of policy implementation by Edward III with the perspective of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the analysis obtained a conclusion that in Gadingkulon Village Dau District Malang Regency in implementing the contra war program is going well, seen from the commitment of the implementer or implementer in carrying out their duties and responsibilities, this program is very helpful in overcoming the problem of maternal and infant mortality and increasing the coverage of couples high risk fertile age (PUS RISTI) in participating in family planning by reproduction screening in women of high risk fertile age.
KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIMASA PANDEMI COVID – 19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN Mustafa Kamal; Annisa Purwatiningsih; Asih Widi Lestari
REFORMASI Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v11i1.2071

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukan dan output pelayanan bagi masyarakat. Di era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan era serba teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online ( dalam jaringan). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh setelah pengambilan data primer dan data sekunder secara sistematis dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode purposive sampling dan analisis data kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan yang kredibel Penerapan kebijakan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menunjukkan kualitas pelayanan prima pada percepatan proses dokumen kependudukan yaitu kepuasan masyarakat dengan mudah, cepat. , pelayanan yang efisien dan efektif, perlakuan birokrasi yang jujur untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang profesional, produktif, inovatif dan akuntabel. Masyarakat dengan mudah, cepat, efektif, memperoleh dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perbankan, keimigrasian. This study aims to analyze the public service innovation policy at the Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency. Population administration service innovation policies in the aspects of public services, service innovation, population documents and output of services for the community. In the era of digitalization, adjustments have been made in implementing services for the community with the needs of the all-technological era as stated in the Regulation of the Minister of Home State of the Republic Indonesia Number 7 of 2019 concerning online population administration services (in network). This research uses descriptive qualitative. The validity of the data obtained after taking primary data and secondary data systematically from the informants during in-depth interviews, observation, and documentation. Purposive sampling method and inductive qualitative data analysis to draw credible conclusions.The implementation of service innovation policies at the Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency shows excellent service quality at the acceleration of the population document process, namely community satisfaction with easy, fast, efficient and effective services, honest treatment of bureaucracy to create productive, innovative and accountable professional government performance. Society easily, quickly, effectively, to obtain population documents for the purposes of education, health, employment, banking, immigration.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue