cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahfud Fahrazi
Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
DIVERSI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 25034804     EISSN : 26145936     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum" : 8 Documents clear
Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak Di Indonesia Hajar, Siti; Setiyono, Joko
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3591

Abstract

Beberapa bentuk pekerja anak tidak dapat diterima dan harus segera dihapuskan, akan tetapi beberapa bentuk pekerja anak lainnya terkait erat dengan proses kelanjutan kehidupan mereka. Dinamika yang demikian kompleks ini sangat penting dijadikan acuan ketika berpikir tentang bagaimana para pembuat kebijakan mengatur regulasi pekerja anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa politik hukum pengaturan pekerja anak sebagai upaya perlindungan hak asasi anak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebenarnya sudah melihat kondisi aktual yang ada dan diarahkan pada perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang diamanatkan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, masih maraknya kasus memperkerjakan anak di bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menunjukkan bahwa masih ada celah hukum. Padahal aturan ketenagakerjaan telah dilakukan pembaharuan parsial melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi tidak satupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memperbaharui perihal pekerja anak. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih pamungkas untuk mencegah anak dari pekerjaan yang melanggar hak asasi mereka.
Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia Warsyim, Yusuf; Harmoko, Harmoko
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3640

Abstract

Penelitian mengkaji tentang aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Motede yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggara negara sudah memiliki kode etik profesi di dimasing-masing lembaganya, namun dalam praktiknya belum efektif sebagai instrumen pengontrol tindakan penyelenggara negara atau pedoman bertingkah laku, hal ini terjadi kurangnya fungsi pengawasan, lembaga etik belum memiliki kewenangan investigasi dan budaya sebuah organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan untuk mengontrol etika penyelenggara negara dengan cara melakukan penguatan infrastruktur etika baik itu kode etik profesi, kelembagaan etika serta mekanisme penegakan etika.
Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Siregar, Fatahuddin Aziz
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3687

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut Maqashid syari’ah, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putusnya tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep Maqashid syari’ah, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.
Pembentukan Instrumen Hukum Internasional Baru tentang Lalu Lintas Di Ruang Angkasa Prasetyo, Dony Aditya
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3226

Abstract

This research aims to discuss the regulation of space traffic based on the existing space law. Activity in space is becoming massive every year. Currently state and non-state entities are competing to carry out activities in outer space. It causes space is getting crowded, and it is feared that it will cause problems in the future. The research purpose is to describe the existing rules of space law related to the massive activities in space and to analyze the need for international law rules regarding space traffic. The type of research used is normative research. The research results revealed that the current state's activities in space do not pay attention to the provisions regarding state activities in space. It should not interfere with the other countries activities because the existing rules are unclear. So it is necessary to develop clearer rules of international law regarding space traffic.
Pengembanan Hukum Praktis dan Teoritis Penegakan Persaingan Usaha Di Indonesia Puspaningrum, Galuh; Widayanti, Ikarini Dani; Handono, Mardi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3825

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum persaingan usaha dari aspek formil dan materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembanan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma yaitu pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yang terkait dengan tindakan penyidikan oleh penyidik manakala pelaku usaha tidak melaksanakan putusan. Pengaturan yang bersifat multitafsir inilah yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegakan hukum yang kurang maksimal. Pada hakikatnya penegakan hukum persaingan usaha memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan proses peradilan mengingat garda penegakan hukum dikawal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai quasi judicial, sehingga melalui pengembenan hukum pada penegakan hukum persaingan usaha baik secara praktis dan teoritis, perlu adanya perbaikan terhadap proses dan mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali atas Kebijakan Perseroan Terbatas Nugroho, Satrio Septian; Joesoef, Iwan Erar
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.4147

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali atas kebijakan perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Undang-Undang perseroan yang dapat diimplemetasikan dalam akta pendirian perseroan serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam mencegah tindakan yang bisa merugikan mereka. Selain itu menyoroti pentingnya implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk melindungi pemegang saham non pengendali. Dalam konteks ini, transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham non pengendali.
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Surakarta Kurnianingsih, Marisa; Cahyani, Elfrida Nur
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3276

Abstract

Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta diimplementasikan melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Program tersebut diwujudkan supaya terciptanya pemenuhan hak anak di Surakarta secara maksimal. Pemenuhan hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di mana anak memiliki hak-hak dasar yang harus terpenuhi sebagai layaknya manusia. Oleh karena itu dibentuknya KTR sebagai upaya pemenuhan hak anak khususnya di wilayah Surakarta menjadikan perlu adanya perhatian secara seksama oleh pemerintah ataupun masyarakat dewasa. Karena pada dasarnya anak-anak dianggap masih memiliki rasa daya ingin tahu yang tinggi sehingga sebagai masyarakat, orang tua ataupun wali dari anak harus memperhatikan kesejahteraan dari hak-hak anak itu sendiri.
Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif Siregar, Cutra Andika; Ardiansah, Ardiansah; Azmi, Bahrun
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3795

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif”, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue