Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Semarang Law Review
Galuh Puspaningrum, Galuh
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengembanan Hukum Praktis dan Teoritis Penegakan Persaingan Usaha Di Indonesia Puspaningrum, Galuh; Widayanti, Ikarini Dani; Handono, Mardi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3825

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum persaingan usaha dari aspek formil dan materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembanan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma yaitu pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yang terkait dengan tindakan penyidikan oleh penyidik manakala pelaku usaha tidak melaksanakan putusan. Pengaturan yang bersifat multitafsir inilah yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegakan hukum yang kurang maksimal. Pada hakikatnya penegakan hukum persaingan usaha memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan proses peradilan mengingat garda penegakan hukum dikawal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai quasi judicial, sehingga melalui pengembenan hukum pada penegakan hukum persaingan usaha baik secara praktis dan teoritis, perlu adanya perbaikan terhadap proses dan mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN OBSCUUR LIBEL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR) Ali, Moh.; Krisdianti, Kinasih Amara; Puspaningrum, Galuh
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10732

Abstract

The claim formulation made by the plaintiff is used as a reference for a case or dispute in a court. A lawsuit that does not comply with the requirements of the procedural law will be declared that the lawsuit cannot be accepted or in other terms niet ontvankelijke verklaard (NO) in the final decision by the judge. There are various reasons for the dropping of the niet ontvankelijke verklaard, one of which is because the lawsuit that was made was not perfect, in the sense that the lawsuit was vague (obscuur libel). Obscuur libel means a claim whose contents are unclear so that it is said to be neither clear nor dark in the formulation of the claim. This research uses a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. This research contains an analysis of a decision which states that the lawsuit contains elements of obcur libel so it is declared unacceptable. Judges need to dig deeper into jurisprudence to analyze a lawsuit so that it produces the right decision.AbstrakFormulasi gugatan yang dibuat oleh penggugat digunakan sebagai acuan dari suatu perkara atau sengketa disebuah pengadilan. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya niet ontvankelijke verklaard (NO) pada putusan akhir oleh hakim. Alasan dari penjatuhan niet ontvankelijke verklaard sendiri terdapat berbagai penyebab salah satunya dikarenakan gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur (obscuur libel). Obscuur libel memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berisi analisis suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung unsur obcuur libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim perlu menggali lebih dalam mengenai suatu yurisprudensi untuk menggali dapat menganalisis suatu gugatan sehingga menghasilkan putusan yang tepat.
Kebijakan Formulasi dan Prospektif Penegakan Hukum Tindakan Kealpaan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan (Dinamika Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Medis) Suyudi, Godeliva Ayudyana; Wildana, Dina Tsalist; Prihatmini, Sapti; Puspaningrum, Galuh
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.49-70

Abstract

Article 440 of the Health Act formulates criminal penalties for the negligence of medical persons/health workers in health services that result in serious injury or death. This study aimed to examine the urgency of the special provision formulation policy and its prospective law enforcement. This framework creates the general provisions of the Criminal Code applied in dealing with negligent acts of medical personnel/health workers resulting in serious injury or death of patients, which should be overridden based on “lex specialis derogat legi generali” principles. Health act in Article 440 as a material offence has special characteristics, whose assessment is based on professional standards and is oriented towards providing balanced legal protection for patients, health workers, and legal certainty for law enforcement officials. According to proving the elements of negligence and causal relationship in the context of therapeutic transactions, it is based on evidence according to KUHAP. Expert testimony occupies an important position in determining professional standards, including medical records and/or visum et repertum. As a material offense, Health Law Article 440 requires caution to achieve the goals of material truth and justice. It can be concluded that the law enforcement of negligence of medical/health workers must be based on the specificity of the unlawful nature of the act, which is different from general criminal offenses, with the benchmark of professional standards resting on the causal relationship between negligence and consequences through evidence, especially expert testimony.
Co-Authors Dina Tsalist Wildana, Dina Tsalist Handono, Mardi Krisdianti, Kinasih Amara Moh. Ali Prihatmini, Sapti Suyudi, Godeliva Ayudyana Widayanti, Ikarini Dani