Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN DESAIN PENATAAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakDalam rangka untuk menyusun atau melakukan penataan kembali daerah otonom di Papua Barat diperlukan sebuah desain penataan daerah melalui pengkajian yang komprehensif untuk dijadikan dasar bagi penataan daerah. Salah satu perspektif yang menjadi pertimbangan dalam penataan daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Untuk menghasilkan desain penataan daerah dari segi kemampuan keuangan daerah ini, kajian ini akan membahas penataan daerah di bidang keuangan daerah dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu Pendekatan Kemampuan Keuangan Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, Pendekatan Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dan Pendekatan Indikator Kondisi Keuangan DaerahKata kunci: desain, keuangan daerah, penataan daerah

UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN Farhan Fajar
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakTanah Blang Padang merupakan tanah tidak bersertipikat dengan luas 89,802 M² yang terletak di Kelurahan Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di atas tanah tersebut terdapat fasilitas umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Konflik tanah Blang Padang mulai muncul setelah adanya saling klaim antara dua instansi yaitu TNI-AD C.q. Kodam IM dan Pemerintah Daerah Aceh mengenai hak penguasaan atas tanah tersebut. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Konflik terjadi dalam jangka waktu yang lama dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dalam penyelesaian konflik pertanahan (studi kasus konflik penguasaan tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh) di mulai dari melihat akar lahirnya konflik, upaya apa saja yang telah dilakukan dan kemudian menganalisis penyebab kegagalan terhadap upaya yang telah dilakukan.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasipenelitian di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah dataprimer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan,observasi maupun dokumentasi. Sedangkan data skundernya berupa arsip dan dokumen yangberhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab konflikini adalah ketidaktertiban administrasi pertanahan, pengelolaan atas tanah-tanah terlantar dankelengkapan data menyangkut risalah/sejarah tanah. Konflik terjadi antara dua aktor utamayaitu TNI-AD C.q. Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh. Ekskalasi dari konflik tersebutberawal pada tahun 2003 karena adanya saling klaim dari masing-masing aktor. Kemudianberlanjut tahun 2006 yang ditandai dengan pemasangan plang kepemilikan tanah oleh TNI.Selanjutnya pada tahun 2009, Pemerintah Aceh mendaftarkan tanah Blang Padang ke KantorPertanahan Kota Banda Aceh guna mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut.Manifestasi dari konflik ini adalah pemasangan plang kepemilikan tahun 2006 oleh TNI karenaada isu akan dibangunnya mall (pusat perbelanjaan) di atas tanah tersebut. Dari permasalahantersebut telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian diantaranya, dilaksanakannya prosesmediasi inisiatif dari para aktor konflik dan rapat gelar kasus (mediasi komprehensif). Halini mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tidak konsisten. Selain itu adanyaketidakjelasan dari pihak BPN sebagai penengah dalam mengatasi permasalahan konflik TanahBlang Padang.Kata kunci: konflik, konflik pertanahan, upaya penyelesaian konflik pertanahan.

TRANSFORMASI OTONOMI DESA: PUDARNYA KEKUASAAN FORMAL DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE BARU (KASUS DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA) Iyep Saefulrahman; Utang Suwaryo
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstractAutonomy for the village as the law community unit is a power to regulate and manageits own people’s interest that can be transformed based on different of state perspective. Afundamental transformation in the degree of power that belongs to village, it occurred in thevillage in the governing of the new order. It is also experienced by Neglasari, Salawu SubRegency, Tasikmalaya Regency. This study aimed to analyze the autonomy of transformationthat occurred in Neglasari governance in the New Order. Indirectly, this paper also aimsto explain the existence of institutional power locally, at the same time state strengthen itsposition in the village through village autonomy transformation policy. With the aim of suchresearch, the method used is qualitative research and data collection techniques using in-depthinterviews and documentation. In Neglasari, the transformation of village autonomy impacton power dissipation of the village which is indicated by changes in the organization structureand its governance. Transformation also have an impact on power of decision-making and theelection of its leader. Babadamian as a holding that powers changes from formal to be informalbecause its power because their roles and functions taked out by village institutional wichtformed by state. Nevertheless, its changed doesn’t imfluence of babadamian exixtence becausebabadamian still has power to village government and villagers.Kata kunci: Transformasi, Otonomi Desa, dan Penyelenggaraan Pemeintahan.

PERANAN DAN KEDUDUKAN KECAMATAN DALAM AKSELERASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHINSI DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN MUHADAM LABOLO
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakPengembangan kawasan perbatasan negara telah lama menjadi prioritas program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN sejak tahun 2005, dan menjadi bahan diskusi dan riset yang aktual bagi para ilmuwan dan peneliti. Namun kenyataannya pada kontek pengembangan kawasan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; rentang kendali dan akuntabilitas publik masih menyisakan persolan yang belum tersolusikan secara kongkret, Tulisan ini mencoba memfokuskan masalah kepada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan; rentangkendali dan akuntabilitas publik serta mencoba menawarkan solusi kebijakan melalui penerapan model asimetrik dirasakan menjadi peluang dalam pengembangan kepemerintahan di kawasan perbatasan negara dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah yang bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru atau sejenis otoritaKata Kunci: Desentralisasi Asimetrik; Pengembangan Kawasan Perbatasan; Penyelenggaraan Pemerintahan.

DESENTRALISASI ASIMETRIK DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA: PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (SUATU KAJIAN PADA KAWASAN PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA) YUDI RUSFIANA
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakPengembangan kawasan perbatasan negara telah lama menjadi prioritas program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN sejak tahun 2005, dan menjadi bahan diskusi dan riset yang aktual bagi para ilmuwan dan peneliti. Namun kenyataannya pada kontek pengembangan kawasan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; rentang kendali dan akuntabilitas publik masih menyisakan persolan yang belum tersolusikan secara kongkret, Tulisan ini mencoba memfokuskan masalah kepada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan; rentangkendali dan akuntabilitas publik serta mencoba menawarkan solusi kebijakan melalui penerapan model asimetrik dirasakan menjadi peluang dalam pengembangan kepemerintahan di kawasan perbatasan negara dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah yang bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru atau sejenis otoritaKata Kunci: Desentralisasi Asimetrik; Pengembangan Kawasan Perbatasan; Penyelenggaraan Pemerintahan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Wangsih

Contact Email
wangsih@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiwbp.lemriska@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Wangsih

Contact Email wangsih@ipdn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jiwbp.lemriska@ipdn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Wangsih

Contact Email
wangsih@ipdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jiwbp.lemriska@ipdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA