Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Aspirasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi INFOKUM Jurnal Scientia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Fernandes Simangunsong
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Fernandes Simangunsong
ASPIRASI Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu (mother of sciences) mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk beluk ilmu yang dinamakan filsafat ilmu, sehingga setiap ilmu harus memiliki filsafat ilmunya yang dibangun oleh para pencinta dan penggiat ilmu tersebut. Filsafat ilmu membahas mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu (berbicara mengenai APA). Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar (berbicara mengenai BAGAIMANA), sedangkan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu (berbicara mengenai NILAI KEGUNAAN). Metodologi Ilmu Pemerintahan adalah wujud dari ontologi dan epistemologi dari ilmu pemerintahan yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan adalah metode yang membahas bagaimana membangun dan memperoleh kebenaran ilmu pemerintahan secara koherensi, korespondensi dan Pragmatis. Ilmu Yang sudah memiliki denominasi ilmu yang kuat, terbentuk dari struktur berfikir dari filsafat ilmu tersebut, dimana Filsafat Ilmu akan senantiasa membangun ilmu tersebut secara “Metodologi Ilmu” dan “Metodologi Penelitian Ilmu” tersebut, jika sebuah ilmu belum terbangun metodologinya, maka denominasi filsafat ilmu tersebut masih diragukan.
KAJIAN DESAIN PENATAAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.297 KB) | DOI: 10.33701/jiwbp.v6i2.141

Abstract

AbstrakDalam rangka untuk menyusun atau melakukan penataan kembali daerah otonom di Papua Barat diperlukan sebuah desain penataan daerah melalui pengkajian yang komprehensif untuk dijadikan dasar bagi penataan daerah. Salah satu perspektif yang menjadi pertimbangan dalam penataan daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Untuk menghasilkan desain penataan daerah dari segi kemampuan keuangan daerah ini, kajian ini akan membahas penataan daerah di bidang keuangan daerah dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu Pendekatan Kemampuan Keuangan Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, Pendekatan Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dan Pendekatan Indikator Kondisi Keuangan DaerahKata kunci: desain, keuangan daerah, penataan daerah
Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Helen T.W.M; Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.081 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi faktor penghambat kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan yaitu teori kepemimpinan Ralp M Stogdil dalam Aries Djaenuri  (2015:11). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu Walikota Sibolga, Sekertaris Daerah Kota Sibolga, Wakil Ketua Komisi tiga DPRD Kota Sibolga, Kepala BAPPEDA Kota Sibolga, Kepala Bidang penelitian dan pengembangan BAPPEDA Kota Sibolga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian yaitu Kepemimpinan Walikota dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga sudah banyak melakukan perubahan melalui pelaksanaan program dan mencapai sasaran pembangunan, namun masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang tidak disiplin dan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Faktor pendukung yaitu Komunikasi antar walikota dengan OPD dan Masyarakat, Kemampuan, dukungan   Politik, dan Potensi Daerah Kota Sibolga. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan Anggaran, rendahnya SDM masyarakat, dan luas Wilayah Kota Sibolga Yang Sempit. Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan Koordinasi dan transparansi, Melakukan pembinaan dan pengawasan, Menjalin Kerjasama serta memanfaatkan teknologi informasi. Saran dari penulis yaitu Walikota bersama OPD meningkatkan kinerja, dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap indikator yang belum terpenuhi.
The Influence of Village Fund Policy Implementation, Communuty Participation and Organizational Performance on the Effectiveness of Village Development in Tulang Bawang District of Lampung Province Dedy Palwadi; Fernandes Simangunsong; Sampara Lukman; Agus Fatoni
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4665

Abstract

The purpose of the study These are (1) to discuss the effect of implementing the village fund policy on the effectiveness of village development; (2) To discuss the effect of community participation on the effectiveness of village development; (3) To discuss organizational performance on the effectiveness of village development; (4) To discuss the effect of implementing village fund policies, community participation and organizational performance together on the effectiveness of development. The research method used in this research is quantitative research. The source of data to be studied is primary data. Primary data is data obtained directly from the source or place of research carried out directly. Primary data in this study were obtained through questionnaires distributed to respondents. The relationship between the implementation of the Village Fund Policy and the Effectiveness of Village Development is significant with a t-count value of 3.320 and a t-table value of 1.653 with a significant value of 0.01 or <0.05. The implementation of the Village Fund Policy affects the Effectiveness of Village Development. The relationship between Community Participation and Village Development Effectiveness is significant with a t-count value of 4.098 and a t-table value of 1.653 with a significant value of 0.000 or <0.05. Community Participation affects the Effectiveness of Village Development. The relationship between Organizational Performance and Effectiveness of Village Development is significant with a t-count value of 3.658 and a t-table value of 1.653 with a significant value of 0.000 or <0.05. Organizational Performance affects the Effectiveness of Village Development. The implementation of the Village Fund Policy, Community Participation and Organizational Performance together has an influence on the Effectiveness of Village Development with the value of Sig. < 0.05. The effectiveness of village development really needs the synergy of 4A, namely APBDes, Regency/City APBD, Provincial APBD and APBN to realize optimal Village Development and utilize information technology by integrating planning and budgeting starting from the village level to the central level.
OPTIMALISASI DAN PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL DAN HIBURAN) DI KABUPATEN BANDUNG Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.234

Abstract

Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap kegiatan pembangunan. Ditemuinya banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo) maka perlu diintensifkan pelaksanaannya. Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapakan bisa mensinergisikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan denganpungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkanbiaya yang cukup tinggi.
Studi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Inge Putri Dimamesa; M. Geovani Sanahan; M. Khoirun Nafiq Fahrudin; Fernandes Simangunsong
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan status desa menjadi kelurahan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini tidaklah sejalan dengan organisasi desa yang telah ada dan terbentuk di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik yang didukung dengan kualitas teknologi serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini merupakan mula dimana studi perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan dengan menggunakan teori pengembangan organisasi yang dikembangkan oleh Fernandes Simangunsong (2014)dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta maksimal untuk masyarakat di Kabupaten Garut. Metode atau teknik yang kami gunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan secara deskriptif yang mampu memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena yang ada secara detail, teliti dan bersifat nyata. Data-data yang kami gunakan juga berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Oleh karena itu, studi perubahan status desa menjadi kelurahan ini memberikan gambaran mengenai ada atau tidak adanya sebuah perencanaan dalam mengubah status desa di Kabupaten Garut menjadi kelurahan.
OPTIMALISASI DAN PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL DAN HIBURAN) DI KABUPATEN BANDUNG Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.234

Abstract

Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap kegiatan pembangunan. Ditemuinya banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo) maka perlu diintensifkan pelaksanaannya. Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapakan bisa mensinergisikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan denganpungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkanbiaya yang cukup tinggi.
Ontologi Ilmu Pemerintahan Fernandes Simangunsong
Jurnal Aspirasi Vol. 12 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v12i1.101

Abstract

Filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu (mother of sciences) mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk beluk ilmu yang dinamakan filsafat ilmu, sehingga setiap ilmu harus memiliki filsafat ilmunya yang dibangun oleh para pencinta dan penggiat ilmu tersebut. Filsafat ilmu membahas mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu (berbicara mengenai APA). Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar (berbicara mengenai BAGAIMANA), sedangkan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu (berbicara mengenai NILAI KEGUNAAN). Metodologi Ilmu Pemerintahan adalah wujud dari ontologi dan epistemologi dari ilmu pemerintahan yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan adalah metode yang membahas bagaimana membangun dan memperoleh kebenaran ilmu pemerintahan secara koherensi, korespondensi dan Pragmatis. Ilmu Yang sudah memiliki denominasi ilmu yang kuat, terbentuk dari struktur berfikir dari filsafat ilmu tersebut, dimana Filsafat Ilmu akan senantiasa membangun ilmu tersebut secara “Metodologi Ilmu” dan “Metodologi Penelitian Ilmu” tersebut, jika sebuah ilmu belum terbangun metodologinya, maka denominasi filsafat ilmu tersebut masih diragukan.
Empowerment Of Sweet Potato Farmers In Cilembu Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, West Java Province Richal Johry Salenda; Fernandes Simangunsong; Gatiningsih, Gatiningsih
INFOKUM Vol. 13 No. 01 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/infokum.v13i01.2768

Abstract

The government is required to play an active role in encouraging the implementation of Community Empowerment so that the powerlessness can finally be empowered, especially for farmers and sweet potato farmer groups in Cilembu Village, Pamulihan District, where the goal is for independence to be realized for farmers in making a living. The purpose of this study was to determine and analyze the supporting and inhibiting factors of Sweet Potato Farmer Community Empowerment in Cilembu Village, as well as to determine and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of Sweet Potato Farmer Community Empowerment in Cilembu Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, West Java Province. The method used is a qualitative approach with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this study with several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of field research, it can be seen that community empowerment for sweet potato farmer groups in Cilembu Village has not been maximized, due to various things that researchers have found in the field, namely: Minimal and lack of agricultural extension human resources, lack of implementation of routine agricultural Technical Guidance from upstream to downstream, especially understanding in reading climate and weather that always changes every season and farmers' understanding of the market, land problems and water limitations in farming Sweet Potatoes in Cilembu Village, there are no regulations governing the characteristics of Cilembu sweet potatoes and standardization of prices in the market, the role of Corporate institutions and Asaguci has not been maximized, lack of farmer regeneration for Cilembu sweet potato commodities. limited agricultural infrastructure, and the need for the role of technology and research in the field of Cilembu sweet potato agriculture in a sustainable and sustainable manner.
Evaluation of Administrative Position Equalization Policy Into Functional Positions at the Institute of Home Government Indriyani, Indriyani; Fernandes Simangunsong; Eva Eviany
INFOKUM Vol. 13 No. 04 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bureaucratic simplification is part of the national bureaucratic reform that aims to create an effective, efficient, and professional government. One form of implementation is the equalization of administrative positions into functional positions. In the Institute of Domestic Government, this policy began to be implemented in 2020 by equalizing 137 administrative positions into functional positions. However, many functional officials resulting from the equalization still have difficulty in carrying out their new duties. This study aims to evaluate the implementation of the policy of equalizing administrative positions into functional positions at IPDN. In addition, this study also identifies supporting factors, obstacles, and efforts made to overcome them using a qualitative approach and the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model developed by Stufflebeam. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using NVivo software. The evaluation results show that this policy has a strong foundation and supports the bureaucratic reform agenda and is relevant to IPDN's objectives, but still faces challenges in the input aspect, such as limited resources, lack of training, and inadequate work guidelines. In terms of process, policy implementation is hampered by weak coordination between units, minimal monitoring and evaluation, and low employee involvement in decision making. Although in the evaluation of this policy product it has a positive impact on employee professionalism and satisfaction, the effectiveness of its implementation is still not optimal due to mismatched tasks and increasing administrative burdens.
Co-Authors Agus Fatoni Dedy Palwadi Dewi Pudji Rahayu Eva Eviany Gatiningsih, Gatiningsih Helen T.W.M Indriyani Indriyani Inge Putri Dimamesa M. Geovani Sanahan M. Khoirun Nafiq Fahrudin Mansyur Mansyur Ahmad Marja Sinurat Meltarini Richal Johry Salenda Rizki Montheza Sampara Lukman Siti Julaeha Yansyah Tridarmawan Putra