cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA PANTAI MAKMUR KABUPATEN BEKASI Erma Dwiningsih; Megayanti Afrilia; Ummi Zakiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.335 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1667

Abstract

Tulisan ini ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Pantai Makmur kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi.  Diberlakukannya sistem desentralisasi setelah runtuhnya orde baru, pemerintah daerah telah mengalami banyak peningkatan untuk dapat mengelola dan mengurusi urusan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, salah satunya adalah pemerintahan dibawah pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemerintah desa. Saat ini Pemerintah Desa telah sangat maju, demokratis, dan mandiri dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi setiap masyarakatnya. Jika sebelum adanya desentralisasi, masyarakat daerah-daerah sangat susah untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti barang atau administrasi bahkan sampai memakan keuangan yang tinggi, maka dengan berlakunya sistem desentralisasi masyarakat di daerah (desa) bisa memenuhi segala kebutuhan mereka secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kasus ini menjadi menarik untuk diteliti agar terlihat bagaimana kinerjapemerintah desa dalam meningkatkan masyarakatnya setelah adanya desentralisasi.
SIKAP POLITIK FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENGENAI ISU AMBANG BATAS PRESIDENSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2017 Yohanes Milo
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.72 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1672

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap politik dari salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Demokrat, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum pada Tahun 2017. (2) Untuk mengetahui Sikap Politik yang selama ini masih menjadi rahasia publik, dan hanya menjadi konsumsi pribadi segelintir elit di dalam tubuh partai politik. (3) Untuk mengetahui Pengaruh yang ditimbulkan dari Sikap Politk yang digunakan Partai Demokrat dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017, terhadap kelembagaan Partai Demokrat. Penelitian ini menggunakan Teori Sikap Politik, Teori Ambang Batas, Teori Fraksi dan Teori Pilihan Rasional. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.
STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN WILAYAH ASIA TENGGARA Wahyu Kartiko Utami
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.62 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1670

Abstract

Studi ini secara umum mengeksplorasi perbandingan antara perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Disabilitas adalah masalah yang kompleks, di mana disabilitas dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat, sementara kemiskinan di sisi lain juga dapat menyebabkan kondisi disabilitas di masyarakat. Pada akhirnya kondisi ini juga akan mempengaruhi kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan masalah penting untuk dipelajari lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PBB) tentang Undang-Undang No.19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, di Indonesia sendiri masih ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama di lingkungan kerja. Di sisi lain, perempuan penyandang disabilitas mengalami banyak tantangan, selain mengalami pengecualian atau diskriminasi karena kondisi disabilitas mereka, perempuan juga sering mengalami pengecualian karena jenis kelamin mereka. Sementara itu di wilayah Asia Tenggara, hampir semua negaranya, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia, Filipina, dan Singapura adalah negara yang paling banyak menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas, sementara Myanmar dan Vietnam menjadi negara yang paling sedikit menandatangani atau meratifikasi Konvensi. Tetapi secara keseluruhan, melalui penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Internasional, dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki komitmen untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas
SIKAP POLITIK FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENGENAI ISU AMBANG BATAS PRESIDENSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2017 Milo, Yohanes
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.72 KB)

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap politik dari salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Demokrat, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum pada Tahun 2017. (2) Untuk mengetahui Sikap Politik yang selama ini masih menjadi rahasia publik, dan hanya menjadi konsumsi pribadi segelintir elit di dalam tubuh partai politik. (3) Untuk mengetahui Pengaruh yang ditimbulkan dari Sikap Politk yang digunakan Partai Demokrat dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017, terhadap kelembagaan Partai Demokrat. Penelitian ini menggunakan Teori Sikap Politik, Teori Ambang Batas, Teori Fraksi dan Teori Pilihan Rasional. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.
POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS: DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI DALAM MENETAPKAN CALONG ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI TAHUN 2014-2019) Ilham Anshari; Dina Fadiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.327 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1669

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang Pola Rekrutmen Partai Politik dengan mengambil Studi Kasus, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Tahun 2014-2019.  Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pola rekrutmen salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi, dalam mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif tahun 2014. (2) Untuk mengetahui ranah secret garden yang selama ini masih menjadi rahasia publik, dan hanya menjadi konsumsi pribadi segelintir elit di dalam tubuh partai politik. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen yang digunakan PAN dalam pileg 2014, terhadap kelembagaan PAN di kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan Teori rekrutmen politik dan Teori pola rekrutmen politik. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pola rekrutmen yang digunakan oleh PAN dengan partai politik lain, yang masih sangat bergantung kepada keputusan pimpinan pusat. Dalam proses penetapan calon, DPP hanya sebagai dewan pertimbangan sementara itu yang memiliki peranan besar adalah pimpinan partai di tingkat daerah, seperti DPW, DPD, DPC dan ranting. PAN memiliki dua cara dalam memilih calon kader yang akan maju dalam proses pemilihan, yaitu memilih calon yang sudah dikenal oleh masyarakat dan putra daerah. Daerah dipilih untuk menjadi pusat dalam pemilihan kandidat, karena pimpinan pusat merasa perlu untuk melibatkan pimpinan partai di daerah sebagai tingkatan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah.
DINAMIKA NON-GOVERNMENT ORGANIZATION: STUDI KASUS KONTESTASI DAN KOMPROMI SEMU NGO DIFABEL DI YOGYAKARTA Ika Arinia Indriyany
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.203 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1668

Abstract

Tulisan ini ingin melihat  bagaimana dinamika kompromi dan kontestasi antara NGO difabel lokal yang ada di Yogyakarta. Keberadaan sebuah NGO (Non Government Organization) untuk memperjuangkan isu tertentu memang dirasa sangat penting, apalagi isu disability, karena Negara dianggap gagal dalam mengakomodasi kebutuhan para difabel. Terkait dengan studi mengenai lapisan intermediary, penelitian yang akan dilakukan inipun menjadi penting, karena penelitian ini difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana peluang munculnya organisasi difabel di Yogyakarta. Saat mereka mulai ada pun bagaimana proses kompromi maupun kontestasi ketika mereka sedang memperselisihkan ide yang mereka bawa. Kedua, adalah melihat bagaimana NGO – NGO tersebut ‘sepakat’ untuk membentuk forum payung dan kemudian melihat gejolak apa yang muncul dalam forum payung tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue