Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Governance and Public Policy The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Jurnal Agregasi JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter Journal of Political Issues JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PANDAWA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Ummi Zakiyah, Ummi
STISIPOL Pahlawan 12 Bangka
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PARIWISATA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS Zakiyah, Ummi; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 3: October 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During this time, the concept of tourism is only designed for people who are normal and has not beendesigned for disabled people. Tourism is right for human being including disabled people. Friendly tourismfor persons with disabilities should provide the facility and accesibility for disabled people. Sen (2007)defines that there are three requirements for disabled people in tourism, those are: availability foraccessibility, transportation, and accomodation.This research is intended to find out what extent tourismmanagement can provide facilityand accesibility for disabled people and what the obstacles and supportingfactors are to develop the friendly tourism for disabled people. This research uses qualitatif method. Tourismplaces proposed in this research are shopping tourism (Malioboro zone), history tourism (Taman Sari andKeraton), and educational tourism (Taman Pintar). Data collected in this research use interview technique,observation, and questioner. This sample of this research has been taken from 100 disabled tourists whotravel to those three objects. The result of this research shows that the facility and accesibility provided todisabled people are still less. Moreover, there is no regulation that obligates the tourism place to servefriendly facility and accesibility for disabled people. Budget resource and human capital are still limited fortourism management to establish friendly tourism place for disabled people. Hence, the research resultrecommends the tourism policy maker to provide friendly facility and accesibility for disabled people.
Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta Zakiyah, Ummi; Fadiyah, Dina
Administratio Vol 11 No 1 (2020): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.886 KB)

Abstract

Penelitian ini menganalisa penyediaan pelayanan transportasi public yang ramah untuk penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Diketahui bersama Kota Jakarta adalah ibu kota negara yang maju setra modern sehingga sudah selayaknya menyediakan transportasi public yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sebgaimana diketahui bahwa penydang dsiabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik sehingga harus ada model transportasi khusus. Hal tersebut juga sudah terjamin dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas atas hak dan kedudukan sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan dipadukan dengan teori Pelayanan Publik inklusif, teori aksesibilitas ramah disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah DKI Jakarta Badan Usaha Milik Daerah PT TransJakarta telah menyediakan model transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas berupa minibus. Model Transportasi tersebut dapat diakses oleh seluruh penduduk DKI Jakarta yang mengalami disabilitas. Selain mudah diakses transpotasi ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Transportasi tersebut bisa dipesan melalui telepon seluler biasa atau aplikasi melalui smartphone. Adanya inovasi pelayanan transportasi public ramah penyandang disabilitas di DKI Jakarta ini diharapkan menjadi role model untuk daerah-daerah lainya dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas public untuk para penyandang disabilitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKASSAR TIDAK RANTASA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR (Studi Analisa Teori Isikawa) Ummi Zakiyah, Iqbal Aidar Idrus
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Cleanliness a reflection for every individual in maintaining the health that is so important in everyday life. As we know that hygiene is a condition free of all impurities, diseases, etc., which can harm all aspects of every activity and behavior of the community environment. Makassar is one of the cities that is currently committed to making the city free of waste or Makassar slogan not slap. This study aims to determine the implementation of policy. To measure the implementation of Makassar policy does not rantasa research menggukana fishborn theory, The basic concept of a fishbone diagram is a fundamental problem placed on the right side of the diagram or on the head of the skeleton of the fishbone. Implementation is still lacking and the community must intervene also help the government in realizing makassar into a clean city where the community must menjada cleanliness of each environment, Activate gotong royong in every urban kelurahan - makassar district to be all involved in peogram work MTR or makassar not rantasa and the main cause for the implementation of the policy can run according to the desired where the matter of hygiene equipment that must be complete at setiak kelurahan located in Each district of Makassar city. Keywords: Cleanliness, Local Government, Policy Implementation Abstrak: Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.  seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain lain, yang dapat merugikan segala aspek  yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Makassar adalah salah satu kota yang saat ini sedang berkomitmen menjadikan kota makassar bebas sampah atau dengan slogan makassar tidak rantasa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan.  Untuk mengukur pelaksanaan kebijakan makassar tidak rantasa penelitian menggukana teori fishborn , konsep dasar dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya. Implementasinya masih kurang dan masyarakat harus turun tangan juga membantu pemerintah dalam mewujudkan makassar menjadi kota bersih dimana masyarakat harus menjada kebersihan lingkungan masing – masing, aktifkan gotong royong di setiap kelurahan – kelurahan kota makassar tersebut agar semuat turut terlibat dalam peogram kerja MTR atau makassar tidak rantasa  dan penyebab utama agar implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai yang di inginkan di mana soal peralatan kebersihan yang harus lengkap di setiak kelurahan yang berada di masing-masing kecamatan kota makassar. Kata kunci: Kebersihan, Pemerintahan Daerah, Implementasi Kebijakan
PARIWISATA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS Zakiyah, Ummi; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 3: October 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v3i3.2639

Abstract

During this time, the concept of tourism is only designed for people who are normal and has not beendesigned for disabled people. Tourism is right for human being including disabled people. Friendly tourismfor persons with disabilities should provide the facility and accesibility for disabled people. Sen (2007)defines that there are three requirements for disabled people in tourism, those are: availability foraccessibility, transportation, and accomodation.This research is intended to find out what extent tourismmanagement can provide facilityand accesibility for disabled people and what the obstacles and supportingfactors are to develop the friendly tourism for disabled people. This research uses qualitatif method. Tourismplaces proposed in this research are shopping tourism (Malioboro zone), history tourism (Taman Sari andKeraton), and educational tourism (Taman Pintar). Data collected in this research use interview technique,observation, and questioner. This sample of this research has been taken from 100 disabled tourists whotravel to those three objects. The result of this research shows that the facility and accesibility provided todisabled people are still less. Moreover, there is no regulation that obligates the tourism place to servefriendly facility and accesibility for disabled people. Budget resource and human capital are still limited fortourism management to establish friendly tourism place for disabled people. Hence, the research resultrecommends the tourism policy maker to provide friendly facility and accesibility for disabled people.
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA Ummi Zakiyah; Ginesta Monra Jelis Sihombing; Mohamad Yusran Al Aufar; Nadaa Syafira; Siti Hofifah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4133

Abstract

Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes. APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability. While APBDes accountability physically shows an accountable implementation. The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan. Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel. Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes
SRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK Ummi Zakiyah; Iqbal Aidar Idrus
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.84-95

Abstract

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau asset desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Ponggokdalam pengelolaan sumber daya alam. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang Clausewitz (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Desa PonggokKecamatan Pulanharjo, Klaten Tawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan metode, studi literature, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dijalakan oleh Pemerintah Desa Ponggokyaitu: Pembenahan Umbul, membuat program one village one product dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalakan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggokmenjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional
Inovasi Peningkatan Sumber Daya Mnusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Muhammad Eko Atmojo; Ummi Zakiyah; Helen Dian Fridayani
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.152 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i2.444

Abstract

Otonomi daerah dan demokrasi membawa dampak yang luas bagi pemerintahan di Indonesia, salah satunya yaitu Pemerintahan Desa hal ini didukung dengan terbitnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-Undang tentang Desa maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Munculnya UU Desa diharapkan seluruh desa yang ada bisa memaksimalkan pengelolaan pemerintahan, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan UU Desa salah satunya inovasi dalam peningkatan kemampuan perangkat desa melalui seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan mengutamakan metode wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seleksi terbuka bagi perangkat desa merupakan metode atau inovasi baru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka ada beberpaa tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah pertama, melakukan pembentukan panitia seleksi, kedua mensosialisasikan, ketiga membuka pendaftaran, keempat seleksi administrasi dan kelima seleksi tertulis bagi peserta perangkat desa. Hasil dari seleksi tertulis akan diumumkan secara langsung secara transparan, sehingga tidak ada unsur nepotisme yang terjadi pada pelaksanaan seleksi terbuka perangkat desa. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia di desa maka harapannya pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel juga bisa dilaksanakan di tingkat desa.
Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia Dina Fadiyah; Ummi Zakiyah
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1324.613 KB) | DOI: 10.52166/madani.v10i2.1068

Abstract

This paper intends to see how the strengthening of patronage ties in Indonesian politicstoday is strengthened. The political euphoria in Indonesia is increasingly interesting, thearticle of political essence that occurs is not only about pure politics, but has beencontaminated with various elements and interests. This is what makes the political elitemust have a precise strategy to strengthen their position. This paper uses qualitativemethods, descriptive and found that the strengthening of patronage ties in Indonesianpolitics is caused by mutual need or mutualism symbiosis between political elites andvarious elements such as community organizations for example.
KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA PANTAI MAKMUR KABUPATEN BEKASI Erma Dwiningsih; Megayanti Afrilia; Ummi Zakiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.335 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1667

Abstract

Tulisan ini ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Pantai Makmur kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi.  Diberlakukannya sistem desentralisasi setelah runtuhnya orde baru, pemerintah daerah telah mengalami banyak peningkatan untuk dapat mengelola dan mengurusi urusan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, salah satunya adalah pemerintahan dibawah pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemerintah desa. Saat ini Pemerintah Desa telah sangat maju, demokratis, dan mandiri dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi setiap masyarakatnya. Jika sebelum adanya desentralisasi, masyarakat daerah-daerah sangat susah untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti barang atau administrasi bahkan sampai memakan keuangan yang tinggi, maka dengan berlakunya sistem desentralisasi masyarakat di daerah (desa) bisa memenuhi segala kebutuhan mereka secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kasus ini menjadi menarik untuk diteliti agar terlihat bagaimana kinerjapemerintah desa dalam meningkatkan masyarakatnya setelah adanya desentralisasi.
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Terpilihnya Bupati Luwu Utara Sebagai Kepala Daerah Perempuan Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan) Iqbal Aidar Idrus; Ummi Zakiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.769 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1279

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang di adakan serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 sesuai perintah Undang-Undang No 8 Tahun 2015. Khusunya di Provinsi Sulawesi Selatan yang di ikuti oleh sebelah daerah dan tiga puluh lima (35) pasangan calon kepala daerah, yang menarik dari tulisan ini yaitu terpilihnya kepala daerah perempuan pertama dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan di pemilihan kepala daerah ini. Dari tiga puluh lima calon (35) ada empat (4) perempuan yang ikut dalam pencalon kepala daerah  tiga diantaranya sebagai calon kepala daerah dan satu sebagai wakil kepala daerah, dari Empat (4) calon tersebut mucul satu nama yang terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI periode 2016-2021 yang merupakan pendatang di daerah pemilihan tersebut dan sekaligus pernah menjadi wakil Bupati Luwu Utara. Pada pilkada serentak ini Indah Putri Indriani  bertarung dengan petahana yaitu Drs. Arifin Junaidi yang pada saat itu sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 bersama Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI yang merupakan Wakil Bupati beliau. Ketokohan beliau yang merupakam sesosok ibu yang mempunyai keramahan, murah senyu, wibawa dan akrab dengan siapapun sanggat di kenal dikalangan masyarakat kecil di Luwu Utara yang selalu terjun langsung  ke masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati pada saat itu. Tidak heran ketika Bupati cantik ini bisa mendapatkan hati pemilih kelas bawah maupun kelas menengah, begitu dengan sosok beliau yang gaul dengan aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, WhatsAPP  dan media sosial lainya, tidak heran ketika beliau medapatkan suara yang cukup besar di pemilih pemula yang sebagai besar mengunakan media sosial, hal ini di manfaatkan oleh Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.
Co-Authors Amelia Nova Lestari Dejehave Al Jannah Dewi Maria Herawati Dina Fadiyah, Dina Erma Dwiningsih Fenyta, Fenyta Ginesta Monra Jelis Sihombing Helen Dian Fridayani Hendra Wijayanto Herlina Muzanah Zain Hodiyah, Lisa Iqbal Aidar Idrus, Iqbal Aidar Jannah, Dejehave Al Khoirunnisa Khoirunnisa Koonah, Koonah kusumawardani, vidya Made Fitri Maya Made Maya Padmi Madi Ramadhan Mashud, Erwin Megayanti Afrilia Mohamad Yusran Al Aufar Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Eko Muhammad Lukman Hakim Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Lukman Nadaa Syafira Oktaviani, Lisa Rahmawati Husein, Rahmawati Rohma, Sofyatun Saiful Saiful Samsul Ode Siti Hofifah Siti Nur Laila Basir Wahyu Hidayat Yuli Hidayati