Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah

IQT
Website

Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

ISSN : 24422282 EISSN : 26210274 DOI : -

Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282, published by Islamic Economic Department and Islamic Economic Law Department of Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin Indonesia. It is a peer-reviewed journal of Islamic Economic and Islamic Economic Law. The journal is published Biannually; June and December.

Arjuna Subject : -

Articles 113 Documents

1 2 3 4 5

DENDA SPP (SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN) MAHASISWA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Iman Setya Budi
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional, selain itu pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu Negara. Sebagai lembaga pendidikan, Universitas berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi para mahasiswa yang belajar di universitas tersebut, dan sebaliknya mahasiswa yang memperoleh ilmu di universitas diwajibkan membayar uang SPP/semester. SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa. Sikap menunda-nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian. Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola universitas akan pentingnya penanganan ganti rugi dan pengenaan sanksi untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana operasional dan aplikasi denda pada SPP dan Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap SPPmahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari? Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana operasional dan aplikasi denda SPP dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap denda. Setelah meneliti ketentuan operasional dan aplikasi denda dalam SK Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari No : 87 / KPTS – BPY / IX / 2014 Tentang pembayaran Uang Denda dan dalam perspektif islam bahwa denda karena terlambat bayar SPP tidak termaksud riba namun termaksud Uqubah Maliyah (hukuman finansial) yang dipersilisihkan oleh para ulama, hukuman finansial dibolehkan asalkan proposional.

ANALISIS TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI’I umi - hani
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat; (2) Istinbat hukum Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Data primer, yaitu (1) Al-Umm. (2) al-Risalah. Dan data sekunder, yaitu literatur lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun analisis data adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i yaitu: Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Qur'an ( QS, At-Taubah ayat: 60 ), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm. “Harta delapan ribu Dirham, maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham. Istinbat hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i.Yang disebabkan. dalam surat At-Taubah ayat 60. terdapat pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI PAKAIAN SYAR’I (STUDI KASUS MAHASISWI UIN ANTASARI BANJARMASIN) Eka Sri Apriliana
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

This research analyzes factors that influence the buying interest of female students in sharia clothing, namely price, trends and religiosity. This research was conducted with a quantitative approach with the sampling technique used is proportional stratified sampling. The research data obtained were analyzed using the Multiple Liner Regression Analysis technique with the help of the SPSS version 22 program. This study produced findings: First: the independent variables in this study consisted of price (X1), trend (X2) and religiosity (X3) simultaneously influences the buying interest (Y) of syar'i clothing for female students of UIN Antasari Banjarmasin with a Fcount value of 67.900 greater than the Ftable value of 1.19 (67.900> 1.19) and a significant F value of 0.000 less than an α value of 0 , 05 (0,000 <0.05) while partially each of the three variables, namely the price variable (X1), trend (X2) and religiosity (X3) affect the interest in buying sharia clothes in UIN Antasari Banjarmasin students. Second: religiosity is the most dominant variable partially influencing the buying interest of shari'a clothing for students of UIN Antasari Banjarmasin in accordance with the t test, this is evidenced from the unstandardized coefficients of 0.467 and standardized coefficients of 0.503 and a sig level of 0.000.

ENTITAS BUDAYA SEBAGAI KARAKTERISTIK ETOS KERJA DALAM PESPEKTIF EKONOMI SYARIAH Akhmad Hulaify
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Kajian ini merupakan kajian fenomenologi yang berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya realita budaya yang dalam konteks teoritis berusaha membangun persepsi kerja yang profesional dan berkualitas. Keberadaan budaya yang melekat pada diri individu khusunya seorang muslim tentunya tidaklah hal sulit dalam membangun persepsi profesional dan berkualitas, mengapa demikian. Hal tersebut tentunya sebagai seorang muslim mempunyai karekter yang sejalan dengan kehendak agama yaitu segala sesuatu perbuatan dikatenakan niat tulus kepada Allah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya entitas budaya dalam membangun etos kerja dalam perspektif Ekonomi Syariah dengan melihat beberapa faktor yaitu al-Shalah, al- Itqan, al-Ihsan, al-Mujahadah, dan Tanfus. Lima karekter tersebut merupakan gambaran yang bisa menjadi acuan dalam melihat potensi budaya kerja sebelum seorang individu masuk dan bekerja dalam sebuah perusahaan. Perusahaan tentunya juga harus berupaya memupuk karakter tersebut demi tercapainya misi, misi dan tujuan perusahaan.

IDENTIFIKASI AKAD DALAM USAHA ANGKRINGAN SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI Abdul Wahab
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Seiring perkembangan zaman tentu kita bnyak mendapati masalah-masalah baru. Hal itu tentu sangat tidak terbantahkan dengan realitas yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya ialah masalah tantang keduniaan, yaitu tidak lain adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya (hablum minannas)/muamalah. Kita tentunya perlu mencari pendapat dan penjelasan hukum syari’at menurut oleh para fuqaha maupun yang ahli dalam bidang ini. Karena bentuk muamalah yang beragam yang harus kita pilah dan pilih, mana kegiatan muamalah yang sesuai dengan yang syara’ dan mana kegiatan muamalah yang tidak sesuai/bertentangan dengan syara’. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Dari beberapa transaksi usaha angkringan terdapat beberapa akad, yaitu akad musyarakah, akad ijarah, akad wakalah, akad murabahah, akad Bai’ Naqdan (tunai) dan Bai’ Muajjal (cicilan). Pada akad transaksi itu tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI, sehingga tidak ada larangan dan dibolehkan. Akad dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, adalah hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah/ Hadits yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu.

PERAN BAZNAS DALAM DISTRIBUSI ZAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN Galuh Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam; Saifullah Abdushshamad
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

This research is a qualitative research using descriptive analysis. The primary data in this study were obtained from BAZNAS Kota in Banjarmasin, while the secondary data was obtained from the report on zakat collection in 2017-2018, books, scientific journals, articles and others. Data collection in this study uses interview, observation, literature study and documentation techniques. The results of this study concluded that zakat funds were distributed in the economic, education and health sectors as follows: 1) in the 2017 period zakat funds amounted to Rp 1,039,888,966, infaq funds with a nominal amount of Rp 695,288,406.20, amil funds of Rp. 113,725,141,25, and a grant of Rp. 408,785,000, -. 2) In the 2018 period, zakat funds amounted to Rp 1,521,732,046, - infaq funds with a nominal value of Rp 956,137,200, - amil funds of Rp. 164,883,624, - and a grant of Rp. 722,980,000, -. The zakat is distributed through several programs, namely Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Sejahtera, Banjarmasin Takwa, Banjarmasin Sehat and Banjarmasin Cerdas.

ANALISIS FIKIH KLASIK TERHADAP BADAN HUKUM SEBAGAI AQID Muhammad Rifqi Hidayat
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada tahun 1991, sistem perekonomian syariah telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pegiatnya pun bukan lagi hanya berasal dari kalangan perseorangan saja, melainkan sudah menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk turut bertransaksi pula dalam naungan syariah. Hal ini tentu seharusnya bukan masalah yang berarti, sebab hukum perdata mengakui bahwa perusahaan ataupun bentuk badan hukum lainnya (recht persoon) juga dianggap sebagai subjek hukum yang berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana manusia perseorangan, termasuk hubungan transaksional. Namun, masalah akan muncul ketika konsep badan hukum tersebut dihadapkan kepada fikih klasik, sebab ternyata dalam teori fikih klasik, pihak yang berkontrak (‘aqid) selalu berupa manusia, bukan korporasi. Ditambah lagi pihak yang berkontrak tersebut haruslah balig dan berakal, serta memiliki kecakapan dalam melakukan kontrak. Walaupun demikian, tentu terdapat celah hukum sebagai solusi atas permasahan ini, karena sejatinya badan hukum memiliki kedudukan strata yang lebih tinggi dibandingkan perseorangan dalam hal kecakapan melakukan kontrak.

PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK M. Natsir Asnawi
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Hukum hak asuh anak di Indonesia, dari sisi normatif dan praktik, secara umum masih menerapkan model pengasuhan terpisah atau pengasuhan oleh salah seorang orangtua anak (split parenting, split custody). Patronase penentuan hak asuh dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak ada dua. Pertama, patronase normatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, patronase kepentingan terbaik anak berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengasuhan bersama (shared parenting) merupakan gagasan yang ingin menengahi perbedaan kedua model Gagasan ini ingin menengahi perbedaan kedua model dan patron tersebut serta menawarkan suatu konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik si anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anaknya.

KONSEP KEPEMILIKAN EMAS MELALUI PRODUK ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH) Rahmatul Huda
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan pun semakin pesat. Bukan hanya terlihat pada lembaga keuangan bank, tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Salah satunya adalah lembaga pegadaian. Pegadaian mulai gencar menawarkan produk arisan emas kepada masyarakat melalui program "Arisan Logam Mulia". Investasi tersebut dijalankan dengan mekanisme arisan, dalam upaya mengajak masyarakat untuk memiliki logam mulia dengan cara yang lebih mudah. Dalam praktek arisan emas, akan berakhir dengan kepemilikan terhadap suatu objek yaitu emas. Kepemilikan itu diperoleh melalui suatu akad yaitu jual beli. Akad ini dimaksudkan agar transaksi tersebut sesuai syariah dan terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Adapun terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum jual beli emas secara angsuran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang praktek dan model akad pada produk arisan emas di pegadaian syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek arisan emas di Pegadaian Syariah dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad dalam produk arisan emas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara berkala. Akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: (1) Qardh, (2) Murabahah, dan (3) Rahn. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

PENGARUH UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH Zakiyah Zakiyah; Agus Purnomo
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

The condition of Indonesia's economic development has been sustained by foreign loans, whose numbers have continued to increase from year to year. Various forms of programs and projects carried out by the Indonesian government to improve the welfare of the people also use sources of foreign loans. The inclusion of foreign or foreign debt loans makes the government obtain additional budget in carrying out economic development program activities in Indonesia, especially development programs in the form of education, health and economy. Foreign debt from 1997 to 2016 has increased due to the Indonesian state revenue budget not yet fulfilling the state budget from year to year which has resulted in the state making a proposal for foreign loans to meet the needs of increasing the economy of the community to achieve the country's welfare. This study uses a quantitative descriptive research approach. in order to find out the effect of foreign debt on the development of the Indonesian economy in a sharia economic perspective.

Page 3 of 12 | Total Record : 113

1 2 3 4 5

Filter by Year

2014 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2024): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 10, No 1 (2024): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 9, No 2 (2023): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 9, No 1 (2023): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 8, No 1 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 7, No 1 (2021): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 6, No 1 (2020): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 7, No 2 (2021): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 6, No 2 (2020): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 5, No 2 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Rifqi Hidayat

Contact Email
rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iqtishaduniska@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota banjarmasin,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Rifqi Hidayat

Contact Email rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Phone -

Journal Mail Official iqtishaduniska@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota banjarmasin, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Rifqi Hidayat

Contact Email
rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iqtishaduniska@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota banjarmasin,

Kalimantan selatan

INDONESIA