Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282, published by Islamic Economic Department and Islamic Economic Law Department of Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin Indonesia. It is a peer-reviewed journal of Islamic Economic and Islamic Economic Law. The journal is published Biannually; June and December.
Articles
113 Documents
<![CDATA[ANALISIS SYARIAH TERHADAP PRODUK UANG ELEKTRONIK BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Zakiyah Zakiyah]]>;
<![CDATA[Rahmatul Huda]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.85 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v3i2.2399
<![CDATA[The following article explains about the congruence of electronic money products with the principles of syaria, especially those published by Islamic banking. Therefore, its needs to deep study of the topic, from several aspects; contract, transaction, and mechanism of syaria electronic money, so finally obtained the result of certainty and clarify about the congruence of electronic money with the principles of syariah. Because the implementation of the results of this study is needed by the Indonesia muslim society, especially those who has a strong religious commitment to practice the teaching of syaira in their life.]]>
<![CDATA[Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) ]]>
<![CDATA[Galuh Nasrullah Kartika MR]]>;
<![CDATA[Hasni Noor]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.418 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v1i1.136
<![CDATA[Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqashid al-syari’ah melalui karya monumentalnya al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari’ah. Di sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki concern di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini pada: 1) Pandangan Jasser Auda dan Syatibi mengenai maqashid al-syari’ah. 2) Peranan maqashid al-syari’ah dalam menetapkan hukum Islam menurut Jasser Auda dan al-Syatibi. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif ini berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan maqashid al-syari’ah dalam menentukan lahirnya keputusan hukum. Adapun filsafat hukum Islam yang dimaksud adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam melalui pemikiran para pakar hukum Islam beserta konsep-konsep hukumnya secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Selanjutnya konsep-konsep tersebut dikaji melalui pemikiran yang tertuang dalam karya-karyanya berupa buku, jurnal, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya. Lebih lanjut, penelitian diharapkan mampu memberi inspirasi bagi peneliti berikutnya untuk lebih mengembangkan teori-teori dan metode penetapan hukum Islam.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Lutpi Sahal]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.591 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v3i2.2395
<![CDATA[Dalam kehidupan di dunia pastinya tak terlepas dari bermuamalah. Tak dapat dipungkiri hidup inipun tak terlepas dengan kredit atau hutang. Terutama bagi pasangan muda yang selalu mendambakan tempat tinggal yang layak. Namu hal itu terkadang tidak didukung dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Sebagai jalan keluar nasabah mengambil jalan dengan cara berhutang atau kredit di lembaga keuangan syariah. Namun pada kenyataannya dengan cara kreditpun masih sangat memberatkan bagi nasabah disamping masih menggunakan riba. Dan pada akhirnya nasabah pun mencari solusi agar angsuran bulanannya rendah dan terbebas dari riba. Sebagai solusi maka PT Bank BNI Syariah memberikan tawaran dengan system pengalihan hutang (hiwalah/take over). Namun hal tersebut masih dirasa memberatkan dikarenakan akad hiwalah/take over termasuk katagori akad jangka waktunya yang pendek, sementara nasabah menginginkan jangka waktunya yang panjang. Maka sebagai solusi yang tepat dalam akad ini ditawarkanlah akad musyarakah mutanaqisah yang mana akad ini mempunyai jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan akad hiwalah.]]>
<![CDATA[MANFAAT AKTA JAMINAN FIDUSIA BAGI KONSUMEN (DEBITUR) ]]>
<![CDATA[Soritua Halomoan Siregar]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.742 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v4i2.2046
<![CDATA[Kegiatan ekonomi dalam era globalisasi memerlukan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, sehingga terjamin dari kerugian bagi kedua belah pihak. Permasalahan adalah diantara pelaku ekonomi kurang memahami hukum atau perjanjian yang berlaku. Kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang telah dinyatakan dalam sebuah dokumen “akta notaris” bagi sebagian konsunen dianggap hanya sebagai syarat administrasi untuk melakukan transaksi utang dan piutang. Setelah ada yang melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka terjadi perselisihan dan berakhir di pengadilan atau di luar pengadilan seperti intimidasi, pemaksaan, perampasan dan lain-lain.Perjanjian menggambarkan adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur menyangkut sekurang-kurangnya lima hal yakni (a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (b) data perjanjian pokok yang dijamian fidusia; (c) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; (d) nilai penjamainan dan (e_) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris sebagai dasar bagi penegak hukum yakni Hakim untuk memutuskan dalam perkara utang piutang yang adil bagi kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[KOMPARASI BEBERAPA ASPEK PRAKTIK PASAR MODAL SYARI’AH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Faqih El Wafa]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.419 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v3i2.2396
<![CDATA[Pasar modal merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Pada perkembangannya pasar modal tidak hanya menjalankan sistem secara “konvensional”, namun juga secara syariah. Sejalan dengan banyaknya jumlah populasi penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Tulisan ini mencoba menjelaskan apa yang menjadi perbedaan dari pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional yang dilakukan dengan studi literatur khususnya peraturan perundang undangan termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun hasil yang didapatkan dari beberapa literatur, perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional terdapat pada beberapa aspek, yaitu indeks saham, instrumen dan mekanisme transaksi.]]>
<![CDATA[KONSEP KEJUJURAN DALAM AL-QUR’AN (STUDI PADA PEDAGANG PASAR SENTRAL ANTASARI BANJARMASIN) ]]>
<![CDATA[Raihanah Raihanah]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.571 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v4i2.2047
<![CDATA[Setiap pedagang muslim harus memiliki kejujuran sebagai konteks etika bisnis Islam sehingga usaha yang dijalankan benar-benar berkah. Dalam konsep berdagang yang diutamakan adalah sikap kejujuran yang sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Syu’ara (26): 181-183 yang membahas tentang tata tertib perniagaan dan surah Al-An’am (6): 152 yang membahas tentang takaran dan timbangan dalam perniagaan. Metodelogi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, sumber data primer di dapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur perpustakaan, media cetak, dan elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam berdagang di pasar Sentral Antasari Banjarmasin masih ada beberapa pedagang yang tidak jujur menjual barang dagangannya yang belum sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Syu’ara (26): 181-183 dan surah Al-An’am (6): 152]]>
<![CDATA[PENGARUH ENTREPRENEURIAL SELF EFFICACY DAN MOTIVASI (NEED FOR ACHIEVEMENT) TERHADAP KINERJA UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI OLAHAN DI KABUPATEN TABALONG ]]>
<![CDATA[Liza Putri Wiharti]]>;
<![CDATA[Zakhyadi Ariffin]]>;
<![CDATA[Dahniar Dahniar]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.979 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v3i2.2397
<![CDATA[This study aims to identify and analyze the influence of entrepreneurial self efficeacy (x1) and motivation (x2) as independent variabels to the performance of UMKM (Y) as the dependent variable on the processed sector in Tabalong RegencyThis research method used questionnaires to the perpetrators of MSMEs in the processed sector in Tabalong Regency as many as 82 people. Samples were taken using a purposive sampling technique. Measurement variable used likert scale technique eith the scale weight 1 to 5. To see the effects of variable X to Variable Y using multiple linear regression analysis technique.The result of this research conludes that thare are positive and significant effects from each independent variable to dependent variable. From the research results, it can be seen that the highest percentage is the Motivation compared to Enterpreneirial Self Efficacy.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM SIGHAT QABUL PERNIKAHAN (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Norwili Norwili]]>;
<![CDATA[Maimunah Maimunah]]>;
<![CDATA[Kartika Sari]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.171 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v4i2.2048
<![CDATA[Perwakilan kuasa (wakalah) sudah lazim dipraktikkan dalam akad muamalah seperti jual beli, pinjam-meminjam, gadai, shadaqah dan lain sebagainya. Demikian juga dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, wakalah diperbolehkan dalam berbagai hal seperti haji, zakat, kurban dan juga pernikahan. Pernikahan yang sighat qabul seharusnya diucapkan sendiri oleh calon pengantin pria, namun dalam Islam diperbolehkan bahkan diatur dalam Undang-undang perkawinan Islam dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam memunculkan sebuah pertanyaan mengapa bisa demikian? Sehingga diperlukan telaah yang lebih mendalam terhadap kebolehan perwakilan dalam sighat qabul pernikahan tersebut. Metode yang digunakan dalam telaah artikel ini adalah metode kepustakaan (library research) yang diambil dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topic artikel ini. Hasil yang didapat dari telaah pustaka ini menunjukkan bahwa kebolehan untuk mewakilkan sighat qabul pernikahan dapat dilakukan hanya jika calon pengantin pria dalam keadaan yang tidak bisa mengucapkan sighat qabul (dharuriyah) dan sudah mendapat persetujuan dari pihak calon pengantin perempuan untuk mewakilkan sigat qabul tersebut untuk menghindari penyalahgunaan terhadap kuasa yang diberikan tersebut.]]>
<![CDATA[STRATEGI MANAJEMEN SYARIAH USAHA WANITA PERAJIN ANYAMAN PURUN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ]]>
<![CDATA[Rozzana Erziaty]]>;
<![CDATA[Shofia Purnamasari]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.276 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v3i2.2398
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui tatacara pengolahan anyaman purun berdasarkan tatacara yang berlaku di lokasi penelitian 2) untuk mengetahui strategi manajemen syariah dalam usaha kerajinan purun di Kecamatan Haur Gading, Metode ya g digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif eksploratif dengan jumlah populasi 134 dan sampel 31 responden. Lokasi penelitian di Kecamataan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan lama penelitian 3 bulan.Hasil pengamatan didapat Cara kerja Tatacara pengolahan tanaman purun edilakosi penelitian masih tradisional meliputi kegiatan prapoduksi dengan melakukan pengeringan kemudian penumbukan puran dan pewarnaan.Sedangkan untuk kegiatan produksi meliputi kegiatan penganyaman sesuai disain model dan finising meliputi kegiatan pelengkap dengan [enambahan aksen atau aksesoris pada kerajinan yang telah jadi.]]>
<![CDATA[Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Muhammad Noor Sayuti]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (769.089 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v5i2.2542
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mendialogkan interpretasi tentang multi akad (hybrid contract) secara tekstual dan kontekstual dalam upaya menggali rasio logis (motivasi hukum), dengan harapan memberikan new meanings dan kesimpulan yang utuh terkait pemahaman konsep serta penguatan legitimasi hybrid contract/al-ukud al-murakkabah. Pada artikel ini penulis akan mengkaji polemik yang terjadi dalam proses penyusunan legislasi melalui pendekatan rasio logis, pendekatan ini dapat dijadikan sebagai instrumen dalam memahami redaksi nash serta narasi hukum yang dibangun. Telaah argument dilakukan melalui pelacakan syarah hadits sebagai rujukan konfirmatif dengan pendekatan kualitatif-normatif dan metode analisis induktif, selanjutnya dibedah melalui teori ‘illah (rasio logis) sebagai pisau analisis. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research) dan fenomenologi, yaitu penggalian data yang membahas secara spesifik tentang hybrid contract secara tematik dengan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan analisa penulis secara garis besar argumen terbelah tajam antara yang menjadikan hybrid contract sebagai equipment pengembangan produk perbankan syariah dan yang menolak secara mutlak, diantara faktor yang melatar belakanginya adalah perbedaan interpretasi nash yang melandasinya. Berdasarkan interpretasi ulama terhadap hadits larangan dua akad dalam satu transaksi (multi akad) maka dapat dikatakan bahwa konteksnya larangan tersebut merujuk kepada hilah ribawi. Hilah ribawi terjadi dalam konteks tidak tepatnya metode pengembangan produk. Kondisi di lapangan saat ini memerlukan adanya hybrid contract sebagai alternatif menghindari terjerumus pada praktek ribawi. Mendialogkan keduanya merupakan upaya penguatan legitimasi dan memberikan konklusi yang moderat dengan harapan memperkuat persepsi masyarakat tentang bank syariah, sehingga dapat menggeser preferensinya dari bank konvensional kepada bank syariah.]]>
