Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2019)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada PT.Mandiri Mining Corporindo) ]]>
<![CDATA[idrus, rahmat]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[ABSTRAK PT.Mandiri Mining Corporindo (MMC) adalah perusahaan tambang Mangan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan surat izin eksplorasi nomor 418 Tahun 2009 dan izin operasi produksi nomor 333 tahun 2010, dimana proses produksi telah dimulai sejak bulan oktober 2010, adapun luas ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT.MMC adalah 178 ha yang meliputi kawasan 178 ha yang meliputi kawasan hutan produksi 125 ha dan perkebunan masyarakat 53 ha, namun areal yang dikelola baru sekitar 30 persen. Sejak awal pembukaan perusahaan tambang di Desa ini telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, mengingat lokasi tambang berbatas langsung dengan perkebunan dan persawahan masyarakat setempat. Hal ini menjadi masalah yang menarik dikaji dari aspek hukum perizinan, khususnya perizinan lingkungan sehingga permasalahan dalam penilitian ini yaitu; Pertama bagaimana pelaksanaan penyusunan AMDAL PT.MMC. kedua bagaimanakah pelibatan masayarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL PT.MMC. hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi AMDAL PT.MMC di masyarakat yang akan terkena dampak pembukaan tambang, kedua tidak maksimalnya perwakilan masyarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL. Kata Kunci : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL PT.MMC, Izin Lingkungan, Hukum Perizinan.]]>
<![CDATA[Demokrasi dan Negara Hukum ]]>
<![CDATA[Suhartini, Suhartini suhartini]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSNegara merupakan organisasi kekuasaan dimana yang kuat menguasai yang lemah. Konsep Negara Hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum dan demokrasi menghendaki penyelenggaran pemerintahan berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu ada 2 (dua) pemasalahan yang akan di uraikan dan dianalisis: 1) bagaimana hubungan Demokrasi dan negara hukum? 2) Bagaimana Demokrasi dan Negara Hukum dalam Konteks Negara Indonesia?Sumber pustaka dari berbagai teori tentang negara hukum dan demokrasi serta pendapat para pakar hukum selanjutkan dianalisis dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama bahwa Negara Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang dimana yang satu harus ada untuk melengkapi yang lain. Negara sebagai wadah, hukum sebagai panduan dan demokrasi akan membuat dan menjadikan hukum demokratis, berpihak terhadap rakyat, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedua bahwa teori dan Konsep negara hukum sejak ratusan tahun silam atau lebih sudah ada dan dianut berbagai negara didunia. Ketika persiapan Indonesia Merdeka, sudah dikonsep oleh para Pendiri Bangsa ideology dan falsafah bangsa yang sesuai dengan keinginan serta cita-cita mayoritas rakyat Indonesia. Falsafah bangsa yakni Pancasila inilah yang menjadikan konsep Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia mempunyai ciri dan konsep tersendiri yakni Negara Hukum Indonesia dan Demokrasi Pancasila.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ardiansyah, ardiansyah]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang peran pemerintah daerah di bidang pertanahan Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertanahan di Indonesia? 2.Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di era Otonomi Daerah? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pertanahan adalah Urusan Pemerintah Provinsi di bidang pertanahan meliputi izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pengakuan itu diberikan melalui peraturan perundang-undangan. ]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ]]>
<![CDATA[Gultom, Mangara Maidlando]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur “kegentingan yang memaksa” dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada). Politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah berubah menjadi dipilih oleh DPRD berdasarkan UU Pilkada. Tidak terdapat unsur “kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perpu Pilkada, meskipun dalam konsiderannya menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai rujukan utama pembentukannya.]]>
<![CDATA[Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Peraturan Perundang-undangan ]]>
<![CDATA[Fahlepy, Reza Fahlepy]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pengaturan CSR yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan definisi. Perbedaan definisi tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha, sehingga penerapan CSR belum maksimal. Perbedaan definisi peraturan perundang-undangan terkait CSR akan menimbulkan contradicio in terminis, sehingga mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara tepat dan adanya diskriminasi bagi perusahaan tertentu yang terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR karena dimasing-masing peraturan memiliki aturan yang berbeda sehingga penerapan tiap-tiap pelaku usaha juga berbeda. Persoalan ini akan menimbulkan konflik normatif dan hambatan bagi penegakan hukumnya. Sebab itu, perlu adanya ketegasan aturan terkait dengan CSR sehingga penerapan CSR dapat diterapkan secara maksimal. ]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PASCA LAHIRNYA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yuliana, Wahyu Tri]]>;
<![CDATA[Anzward, Bruce]]>;
<![CDATA[Dewi, Merina Kencana]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari kegiatan perbankan sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya sengketa yang akan terjadi. Salah satu cara penyelesaian sengketa perbankan yaitu, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014. Sebelum lahirnya LAPSPI, sudah adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, hadirnya LAPSPI dan BPSK sebagai bentuk lembaga penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen terjadi tumpang tindih kewenangannya, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai eksistensi BPSK pasca lahirnya LAPSI. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KOMPOSISI KANDUNGAN YANG TERCANTUM PADA KEMASAN PANGAN DI KARAWANG ]]>
<![CDATA[apriani, rani]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Kemajuan teknologi dan tingginya permintaan masyarakat atas produk pangan membawa dampak bagi pelaku usaha produk pangan. Pelaku usaha produk pangan berlomba-lomba memproduksi produk pangan dengan informasi yang menjadi petunjuk konsumen. Namun, karena persaingan usaha yang ketat diantara pelaku usaha membuat pelaku usaha memuat informasi yang tidak benar agar produk pangan yang dijual laku di pasaran. Hal ini jelas merugikan konsumen yang hendak membeli produk pangan karena informasi yang dimuat di label kemasan pangan tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (law as it written in the book). Perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan (Nonlitigasi). Penyelesaian nonlitigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKSM).]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ardiansyah ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.381 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.59
<![CDATA[Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang peran pemerintah daerah di bidang pertanahan Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertanahan di Indonesia? 2.Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di era Otonomi Daerah? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pertanahan adalah Urusan Pemerintah Provinsi di bidang pertanahan meliputi izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pengakuan itu diberikan melalui peraturan perundang-undangan. ]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA ]]>
<![CDATA[Mangara Maidlando Gultom]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.12 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.43
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur “kegentingan yang memaksa†dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada). Politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah berubah menjadi dipilih oleh DPRD berdasarkan UU Pilkada. Tidak terdapat unsur “kegentingan yang memaksa†dalam pembentukan Perpu Pilkada, meskipun dalam konsiderannya menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai rujukan utama pembentukannya.]]>
<![CDATA[KENDALA PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Reza Fahlepy Fahlepy]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.67 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.35
<![CDATA[Corporate Social Responsibilty (CSR) adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pengaturan CSR yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan definisi. Perbedaan definisi tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha, sehingga penerapan CSR belum maksimal. Perbedaan definisi peraturan perundang-undangan terkait CSR akan menimbulkan contradicio in terminis, sehingga mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara tepat dan adanya diskriminasi bagi perusahaan tertentu yang terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR karena dimasing-masing peraturan memiliki aturan yang berbeda sehingga penerapan tiap-tiap pelaku usaha juga berbeda. Persoalan ini akan menimbulkan konflik normatif dan hambatan bagi penegakan hukumnya. Sebab itu, perlu adanya ketegasan aturan terkait dengan CSR sehingga penerapan CSR dapat diterapkan secara maksimal. ]]>
