Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Depok (Studi Kasus pada SD Negeri 02 Gandul, Depok): Policy Implementation of the Free Nutritious Meal Program in Reducing Stunting Rates in Depok (A Case Study at State Elementary School 02 Gandul, Depok) Deni Malik; Khansa Suma Rabbani
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5500

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar untuk mendukung pertumbuhan dan menurunkan angka stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 02 Gandul, Depok serta mengidentifikasi hambatan dan upaya solusinya. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup efektif, ditandai dengan distribusi makanan yang teratur dan dukungan dari guru serta penyedia layanan. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perbedaan jadwal siswa, preferensi rasa terhadap makanan, dan minimnya koordinasi lintas sektor. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan komunikasi, penyesuaian waktu distribusi, dan pelibatan aktif seluruh pihak. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 02 Gandul telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan struktural agar manfaat program dapat lebih optimal. Abstract The Free Nutritious Meal Program is a public policy aimed at improving the nutritional intake of elementary school students to support growth and reduce stunting rates. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program at State Elementary School 02 Gandul, Depok, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken to address them. The theoretical framework applied is George C. Edward III’s policy implementation theory, which encompasses the variables of communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. This study employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the program implementation has been fairly effective, as evidenced by orderly food distribution and support from teachers and service providers. Nevertheless, several challenges remain, including differences in students’ schedules, food taste preferences, and limited cross-sectoral coordination. The efforts undertaken include improving communication, adjusting distribution times, and actively involving all relevant stakeholders. It can be concluded that the implementation of the Free Nutritious Meal Program at State Elementary School 02 Gandul has been carried out effectively, although further technical and structural strengthening is required to optimize the program’s benefits.

Organisasi Pembelajaran dalam Perpektif The Fifth Discipline pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten : Learning Organizations from the Perspective of “The Fifth Discipline” at the Regional Inspectorate of Lebak Regency, Banten Province Rusito; Jumanah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5508

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang menunjukkan bahwa penerapan organisasi pembelajaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip organisasi pembelajaran. Penelitian ini mengacu pada konsep Peter M. Senge (2006:12), yang menyatakan bahwa penerapan organisasi pembelajaran didasarkan pada lima disiplin (The Fifth Discipline), yaitu penguasaan diri, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, dan pemikiran sistem. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pembelajaran belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini tercermin dari rendahnya tingkat penguasaan diri di kalangan personel, dominasi model mental yang masih bersifat administratif, reaktif, dan berorientasi pada kepatuhan, tidak adanya internalisasi kolektif terhadap visi bersama pengawasan yang bernilai tambah, kurangnya pelembagaan sistematis pembelajaran tim, serta fakta bahwa pemikiran sistem belum menjadi kerangka kerja yang dominan dalam proses pengambilan keputusan.AbstractThis research is based on problems indicating that the implementation of a learning organization at the Regional Inspectorate of Lebak Regency, Banten Province, has not yet been optimal. The purpose of this study is to obtain an in-depth understanding of the implementation of learning organization principles. The study refers to Peter M. Senge’s (2006:12) concept, which states that the implementation of a learning organization is based on five disciplines (the Fifth Discipline), namely personal mastery, mental models, shared vision, team learning, and systems thinking. This research employs a qualitative research design using a descriptive qualitative analysis method. The results indicate that the learning organization has not been optimally implemented. This condition is reflected in the low level of personal mastery among personnel, the predominance of mental models that remain administrative, reactive, and compliance-oriented, the absence of collective internalization of a value-added supervisory shared vision, the lack of systematic institutionalization of team learning, and the fact that systems thinking has not yet become the dominant framework in decision-making processes.

Pengaruh Fleksibilitas Prosedur Administratif dan Lingkungan Kerja Digital terhadap Kinerja Pegawai Generasi Z pada CV. Sahita Electronic di Jakarta Selatan: The Influence of Administrative Procedure Flexibility and Digital Work Environment on the Performance of Generation Z Employees at CV. Sahita Electronic in South Jakarta Ahmad Reza Alpha Pahlevi; Muhamad Febriyadi; Hendri Bastian; Muhamad Farhan
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5631

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fleksibilitas prosedur administratif dan lingkungan kerja digital terhadap kinerja pegawai Generasi Z pada CV. Sahita Electronic Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori terhadap 48 responden yang dipilih melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedur administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (β = 0.412; p < 0.05). Lingkungan kerja digital juga berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki pengaruh lebih dominan (β = 0.538; p < 0.05). Secara simultan, kedua variabel memberikan kontribusi sebesar 57.1% terhadap kinerja pegawai (R² = 0.571). Temuan ini menegaskan pentingnya penyederhanaan prosedur administratif dan optimalisasi sistem kerja digital dalam meningkatkan kinerja pegawai Generasi Z. Abstrak This study aims to analyze the effect of administrative procedure flexibility and digital work environment on the performance of Generation Z employees at CV. Sahita Electronic, South Jakarta. The research employed a quantitative approach using an explanatory survey method involving 48 respondents selected through total sampling technique. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through multiple linear regression. The results indicate that administrative procedure flexibility has a positive and significant effect on employee performance (β = 0.412; p < 0.05). The digital work environment also has a positive and significant effect and demonstrates a more dominant influence (β = 0.538; p < 0.05). Simultaneously, both variables contribute 57.1% to employee performance (R² = 0.571). These findings highlight the importance of simplifying administrative procedures and optimizing digital work systems to enhance the performance of Generation Z employees.

English Analisis Peramalan Permintaan Beras pada SPPG dan Proyeksi Kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung: Analisis Peramalan Permintaan Beras di SPPG dan Proyeksi Permintaan untuk Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Bandung MHD Wahyu Riandani; Agus Purnomo; Maniah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5735

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is expected to significantly increase food demand, particularly for rice as the main staple in meal preparation. However, studies linking operational kitchen data with city-level rice demand projections remain limited. This study aims to analyze operational rice demand at Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) in Bandung City and to project rice demand under different program expansion scenarios. A quantitative approach was employed using time series forecasting by comparing ARIMA, Holt-Winters, and Default Forecast (Mean in Window) models. Model performance was evaluated using RMSE and MAPE indicators. The dataset consists of operational data from 26 SPPG units, including rice purchases, meal portions produced, and the frequency of rice-based menus during April 2025–January 2026. Results show that ARIMA provides the best forecasting performance (RMSE 3859.634; MAPE 15.08%). Consumption calibration indicates rice usage of approximately 0.055–0.066 kg per portion. Scenario projections suggest that MBG expansion may substantially increase rice demand, highlighting the need to integrate program planning with regional food security policies.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Provinsi Banten: (Implementation of Inclusive Education Policies in Efforts to Promote Educational Equity in Banten Province) Jumanah; Arif Nugroho; Dine Trio Ratnasari
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5737

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten adalah masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif . Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya strategis untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah berjalan namun belum optimal. Beberapa sekolah telah menerapkan praktik inklusif, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, ditemukan adanya disparitas implementasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, peningkatan dukungan anggaran, serta sinergi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Banten. Abstract The main issues in the implementation of inclusive education policies in Banten Province are the limited access and quality of educational services for students with special needs, the disparity in facilities and infrastructure between regions, and the low readiness of human resources, particularly teachers, in applying inclusive learning. This condition impacts the suboptimal equitable distribution of education. The urgency of this research lies in the importance of evaluating the implementation of inclusive education policies as a strategic effort to guaranty the right to education for all citizens without discrimination, while also supporting the achievement of inclusive and sustainable education development goals. This research uses a qualitative approach with a case study method in several regencies/cities in Banten Province. Data collection techniques were carried out thru in-depth interviews, observations, and document studies, involving stakeholders such as the education office, school principals, teachers, and parents. Data analysis was conducted descriptively using an interactive model. The research results indicate that the implementation of inclusive education policies in Banten Province has been underway but is not yet optimal. Some schools have implemented inclusive practices, but there are still obstacles such as a lack of teacher training, limited supporting facilities, and minimal coordination between institutions. In addition, disparities in implementation between regions have been found. Therefore, it is necessary to strengthen teacher capacity, increase budget support, and create cross-sector policy synergies to achieve inclusive and equitable education in Banten Province.

Transformasi Tata Kelola Lembaga Ekonomi Pedesaan: Studi Kasus Dinamika Kelembagaan di Desa Bioa Sengok: (Transformation of Rural Economic Institution Governance: A Case Study of Institutional Dynamics in Bioa Sengok Village) Abdul Aziz Zulhakim
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/x17tbt39

The transformation of rural economic institutions in Indonesia is becoming more complex. This is due to the emergence of the Merah Putih Village Cooperative policy, which now intersects with existing Village-Owned Enterprises (BUM Desa, autonomous business entities established by villages to manage local assets and improve community welfare). This study addresses a key question: How does the governance of rural economic institutions transform in the context of institutional dynamics between sub-optimal BUM Desa and the Merah Putih Village Cooperative programme (a government-initiated cooperative aiming to unify and strengthen village economies)? The research uses a qualitative approach and a case study in Bioa Sengok Village, Lebong District. Data was collected through focus group discussions with village officials, local business actors, professional assistants, and local government. The data was then analysed through gradual coding: open, axial, and selective. The findings reveal the transformation occurred in four phases—initiation, local response, adaptation, and partial implementation. Each phase reflects negotiations between top-down policies and local adaptive capacities. Strong social capital, based on trust and communal norms, was a key supporting factor. In contrast, regulatory uncertainty, technical limits of the administrative system, conflicts of authority, and a lack of cross-sectoral coordination were significant structural obstacles. This study introduces dual institutional transformation (the simultaneous evolution of two interacting economic institutions within a village ecosystem) to describe the dynamic interaction between these entities. The practical implications emphasise the need for institutional synchronisation, gradual participatory transformation, multidimensional capacity building, and appreciation of the local institutional ecosystem. These steps will help ensure the rural economy remains sustainable and rooted in its local socio-economic context.

Analisis Koordinasi Antar SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL : Studi Kasus Kota Sukabumi: (Analysis of Coordination Among Local Government Agencies in the Management and Empowerment of Street Vendors: A Case Study of Sukabumi City) Andi Mulyadi; Dian Purwanti; Ratna Istianah; Kalinda Oktafiani
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/ftegyt67

This study aims to analyze the coordination among Regional Government Agencies (SKPD) in the management and empowerment of Street Vendors (PKL) in Sukabumi City. The study is motivated by the efforts of the Sukabumi City Government to maintain public order, improve the quality of public spaces, and support the sustainability of community economic activities. Although the government has relocated street vendors to designated areas, many vendors continue to return to the city center, highlighting the need for effective coordination among the agencies involved. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the Municipal Police (Satpol PP), the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade (Diskumindag), the Transportation Agency, and Cikole Subdistrict Office. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted using Chandra Bose’s coordination theory, which includes clearly defined goals, clear lines of authority and responsibility, comprehensive policies, cooperation, communication, leadership, and supervision. The findings indicate that coordination among regional government agencies in the management and empowerment of street vendors in Sukabumi City has been relatively effective. This is reflected in shared objectives, a clear division of responsibilities, inter-agency cooperation, adaptive communication, and leadership support that fosters synergy among stakeholders. However, several challenges remain, including limited human resources, the absence of standardized coordination mechanisms, discrepancies in data among agencies, and limited relocation sites for street vendors. Therefore, strengthening a structured and sustainable coordination system is necessary to enhance the effectiveness of street vendor management and empowerment in Sukabumi City.

Evaluasi Program Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur: (Evaluation of The Subscription Parking Program at The Cianjur Regency Transportation Agency) Sarira Rupaningtyas Setiadi; Andi Mulyadi; Dian Purwanti
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5965

Program Parkir Berlangganan merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kualitas layanan perparkiran sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Cianjur menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Informan dipilih secara purposive, meliputi pejabat Dinas Perhubungan, staf teknis, petugas lapangan serta masyarakat peserta dan nonpeserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi context, program telah sesuai dengan kebutuhan daerah karena didukung oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan pengelolaan parkir yang lebih efektif. Pada dimensi input, program telah memiliki regulasi, sumber daya manusia, sarana pendukung, aplikasi SIMPARKIR, dan prosedur pelayanan yang cukup memadai. Namun, pada dimensi process, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya penggunaan aplikasi, serta masih adanya praktik parkir ilegal. Pada dimensi product, program telah memberi manfaat bagi peserta, tetapi belum optimal dalam meningkatkan kepesertaan dan penerimaan daerah. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, pengawasan lapangan, penertiban parkir ilegal, dan peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Cianjur. Abstrak The Subscription Parking Program is one of the public service innovations developed by the Cianjur Regency Government to improve the quality of parking services while optimizing Local Own Revenue (PAD). However, the implementation of this program still faces various obstacles that could potentially affect the effectiveness of achieving the program’s objectives. This study aims to evaluate the implementation of the Subscription Parking Program in Cianjur Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model developed by Stufflebeam. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, including Transportation Agency officials, technical staff, field officers, as well as community members who were and were not participants of the program. The results show that in the context dimension, the program was aligned with regional needs, supported by the high number of motor vehicles and the need for more effective parking management. In the input dimension, the program had adequate regulations, human resources, supporting facilities, the SIMPARKIR application, and service procedures. However, in the process dimension, the program’s implementation still encountered obstacles in the form of limited socialization, low community participation, suboptimal use of the application, and the persistence of illegal parking practices. In the product dimension, the program had provided benefits to participants, but had not yet been optimal in increasing membership and regional revenue. Therefore, strengthening socialization, field supervision, eradication of illegal parking, and increasing public trust are important factors for improving the effectiveness of the Subscription Parking Program in Cianjur Regency.

Analisis Kulaitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Berbasis Elektronik Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bekasi Tahun 2025: (Analysis of the Quality of Electronic Motorcycle Tax Services to Improve Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Bekasi City Samsat in 2025) Yani; Dwikora Harjo; Devi Hanna Wijayanti
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/kd509k06

Penelitian ini mengkaji layanan E-Samsat di Kota Bekasi, yang hingga kini belum sepenuhnya memuaskan wajib pajak akibat lamanya waktu pelayanan, sehingga menyebabkan rendahnya minat masyarakat dan berdampak pada kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pajak kendaraan bermotor roda dua berbasis elektronik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Samsat memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan dengan menawarkan kemudahan akses, transaksi yang cepat, dan pembayaran terintegrasi. Namun, masih terdapat tantangan, seperti hambatan teknologi, literasi digital yang terbatas, dan sosialisasi yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, Samsat Bekasi memperkenalkan inovasi seperti layanan Drive-Thru, program pengampunan pajak, serta peningkatan kualitas layanan yang berfokus pada keramahan, kecepatan, dan transparansi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan pajak yang konsisten. Abstract This study investigates the E-Samsat service in Bekasi City, which has yet to fully satisfy taxpayers due to lengthy service times, leading to low public interest and affecting compliance. The research aims to analyze the quality of the electronic-based two- wheeled motor vehicle tax service in enhancing taxpayer compliance. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that E-Samsat contributes positively to compliance by offering ease of access, fast transactions, and integrated payments. However, challenges remain, such as technological barriers, limited digital literacy, and insufficient public outreach. To address these, Bekasi Samsat introduced innovations like Drive-Thru services, tax amnesty programs, and improved service quality focused on friendliness, speed, and transparency to foster public trust and consistent tax compliance.

Persepsi Pengguna dalam Layanan Digital: Studi Analisis Sentimen dan Uji Chi-Square terhadap Dua Generasi Aplikasi PT Taspen: (User Perciptions in Digital Services: Sentiment Analysis Study and Chi-Square Test of Two Generations of Pt Taspen Applications) Desti Mandanti; Muhamad Fadel Al Rizki; Hilma Mutiara Winata
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/6cn2z468

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan persepsi pengguna terhadap dua versi layanan otentikasi digital milik PT Taspen, yaitu Taspen Otentikasi (2018) dan Andal by Taspen (2025). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan analisis sentimen terhadap masing-masing 5.000 ulasan pengguna yang dikumpulkan dari Google Play Store. Sentimen diklasifikasikan ke dalam kategori positif dan negatif, kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-Square untuk mengukur signifikansi perbedaan distribusi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua aplikasi. Taspen Otentikasi didominasi oleh respons negatif, sedangkan Andal by Taspen menunjukkan distribusi sentimen yang lebih seimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa versi terbaru mencerminkan perbaikan dalam persepsi pengguna, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik digital guna menjamin aksesibilitas, responsivitas, dan kepuasan pengguna. Abstract This study aims to examine differences in user perception between two versions of PT Taspen’s digital authentication services: Taspen Otentikasi (2018) and Andal by Taspen (2025). Using a quantitative approach, sentiment analysis was applied to 5,000 user reviews from each application collected from Google Play Store. Sentiments were classified as positive or negative, and a Chi-Square Test was conducted to evaluate the significance of the distribution differences. The results show a statistically significant difference in sentiment between the two applications. Taspen Otentikasi received predominantly negative responses, while Andal by Taspen exhibited a more balanced sentiment distribution. These findings indicate that the newer version reflects improved user perception, though areas for further improvement remain. The study highlights the importance of continuous evaluation in digital public service delivery to ensure accessibility, responsiveness, and user satisfaction.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rudi Kristanto

Contact Email zonapurple@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official maryismo@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA